Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
1,767 Documents
<![CDATA[EFEKTIFITAS PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT DALAM MENANGGULANGI OVER KAPASITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ]]>
<![CDATA[Danur Tri Gonggo]]>;
<![CDATA[Mitro Subroto]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i6.2860-2867
<![CDATA[Faktor utama penyebab terjadinya over kapasitas adalah adanya tidak keseimbangan perbandingan antara warga binaan yang masuk (bertambah) dengan warga binaan yang keluar (berkurang), selain itu rendahnya jumlah pemberian program Pembebasan Bersyarat bagi narapidana yang sudah memenuhi syarat juga menjadi salah satu penyebab tingginya jumlah penghuni lapas di Indonesia. Untuk mengatasi masalah kelebihan jumlah penghuni tersebut pemerintah mengeluarkan peraturan sebagai dasar untuk hal tersebut, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan TataCara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Metode kualitatif yang bersifat deskriptif digunakan pada penelitian ini. Dari hasil penelitian ditemukan beberapa solusi mengatasi permasalahan yaitu menambah jumlah petugas di bidang registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan di Lapas, perlunya spesifikasi pekerjaan diperlukan juga adanya koordinasi yang lebih baik antara petugas lapas dengan pihak kejaksaan hingga memaksimalkan kinerja petugas dengan sesegera mungkin melaksanakan pekerjaan yang sudah menjadi tugasnya.]]>
<![CDATA[KONSEP ADIL DALAM PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT HAKIM PEREMPUAN DALAM PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA ]]>
<![CDATA[Indah Lestari]]>;
<![CDATA[Abdul Halim]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i2.444-457
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep adil dalam perkawinan poligami menurut hakim perempuan di Pengadilan Agama Depok dan Jakarta Timur. Studi ini penting dilakukan untuk mengetahui argumentasi hukum hakim perempuan dalam putusannya di Pengadilan Agama. Studi ini adalah penelitian yuridis normatif disertai wawancara dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Artikel ini menunjukkan bahwa keadilan dalam konteks poligami terdiri dari dua, yaitu adil dalam pembagian nafkah lahir dan batin. Adil dalam pembagian nafkah lahir adalah kemampuan mencukupi kesejahteraan hidup bagi para istri dan anaknya. Sedangkan nafkah batin adalah kemampuan pemohon mencukupi kebutuhan batin berupa kasih sayang untuk istri dan anak-anaknya. Untuk menjamin hak-hak istri dan anak, hakim perempuan di pengadilan agama menetapkan adanya harta bersama antara pemohon dan termohon. Dengan demikian, maka harta bersama istri pertama tidak terjadi percampuran dan tertutup potensi gugatan dari calon istri pemohon, demikian juga harta anak tidak dapat diganggu gugat oleh anak calon istri pemohon. ]]>
<![CDATA[METODE PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) ]]>
<![CDATA[Kharisma Gemilang]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.703-715
<![CDATA[Di dalam ilmu hukum dikenal dua (2) macam hukum, ada hukum publik dan hukum privat. Hukum publik merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu dan negara, sedangkan hukum privat merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu dengan individu. Dalam pembahasan kali ini penulis akan membahas mengenai salah satu cabang dari ilmu hukum privat yaitu hukum perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen diatur di dalam undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hukum perlindungan konsumen ini diciptakan karena ketidakseimbangan kedudukan antara produsen dan konsumen, konsumen memiliki posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan produsen, maka dari itu Undang-undang No 8 Tahun 1999 ini hadir untuk membuat keseimbangan kedudukan antara konsumen dan produsen agar terciptanya keadilan.]]>
<![CDATA[KESEHATAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN LANJUT USIA DIDALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB CILACAP ]]>
<![CDATA[Afiq Amhar Anwar]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.359-366
<![CDATA[Lansia merupakan kelompok berisiko yang dapat menjadi kelompok rentan. Penelitian saya disini dimaksudan dengan tujuan untuk bisa lebih menjelaskan tentang pemenuhan hak narapidana yang telah lanjut usia khususnya dalam pemberian hak-hak kesehatan mereka, hambatan-hambatan yang biasanya sering dihadapi dalam upaya pemberian hak-hak narapidana yang telah lanjut usia khususnya dalam pelayanan kesehatan dan upaya-upaya yang bisa dikerjakan agar bisa mengantisipasi hambatan-hambatan yang biasanya timbul dalam pemberian atau pemenuhan hak-hak narapidana yang telah lanjut usia dalam pelayanan kesehatan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bahwa dalam upaya pemberian atapun pemenuhan hak-hak narapidana yang telah lanjut usia dalam pelayanan kesehatan belum bisa terpenuhi secara baik atau optimal yang disebabkan karena banyak hal seperti adanya hambatan yang dihadapi berupa sarana dan prasarana yang belum lengkap khsususnya untuk narapidana lanjut usia, kekurangan tenaga medis dalam perawatan dan penaganan narapidana lanjut usia, tidak adanya ahli gizi sekaligus nutrisi, kekurangan perlengkapan guna kebutuhan sehari-hari serta terbatasnya biaya yang dimiliki pihak lembaga pemasyarakatan. Upaya-upaya yang bisa digunakan dalam mengantisipasi hambatan-hambatan yang ada adalah dengan pemberian pelayanan kesehatan secara khusus, Â peningkatan atau penambahan tenaga medis dan ahli gizi yang berkualitas khusus, peningkatan suatu kualitas psikologis terhadap narapidana yang telah lanjut usia. Bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cilacap agar bisa lebih memaksimalkan pelaksanaan pemberian hak-hak narapidana yang telah lanjut usia khususnya dalam bidang pelayanan kesehatan, dapat menambah jumlah tenaga medis yang memiliki keahlian khusus, dan bisa mengantisipasi hambatan-hambatan dalam upaya pemenuhan hak-hak narapidana yang telah lanjut usia agar bisa sebaik mungkin agar kedepannya lebih baik lagi dalam upaya pelayanan kesehatan narapidana yang telah lanjut usia.]]>
<![CDATA[KEWAJIBAN PERSEROAN TERBATAS (PT) TERHADAP PEMEGANG SAHAM MAYORITAS ]]>
<![CDATA[Farah Faadhilah]]>;
<![CDATA[Rani Apriani]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i4.1898-1905
<![CDATA[Dalam tulisan ini menganalisis mengenai bagaimana kedudukan hukum dan tanggung jawab Perseroan Terbatas atas pemegang saham terhadap kerugian suatu perusahaan. Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri atas saham-saham yang pemiliknya memiliki beberapa bagian dari saham tersebut. Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas memiliki kedudukan yang mana telah ditetapkan oleh Menteri Kehakiman dan menjadi subjek hukum yang mampu menjunjung hak dan kewajiban serta bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan. Perseroan Terbatas memiliki dua tanggung jawab, yaitu tanggung jawab korporasi serta tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab korporasi yang berbentuk Perseroan Terbatas merupakan suatu subjek hukum yang berbadan hukum yang biasa digunakan di dunia bisnis, yang pada dasarnya pemilik saham pada Perseroan Terbatas tidak akan dimintai pertanggungjawaban personal yang melampaui nilai saham di perseroan.]]>
<![CDATA[PERANAN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK TERHADAP KORBAN KECELAKAAN PESAWAT TERBANG ]]>
<![CDATA[Yulia Putri Maulina]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1584-1594
<![CDATA[Indonesia tercatat sebagai negara dengan tingkat kecelakaan pesawat yang cukup tinggi di Asia tercatat sejak tahun 1945 telah terdapat 104 kasus kecelakaan pesawat sebagai salah satu bentuk bencana alam karena kejadian tersebut menimbulkan korban luka dan meninggal dunia dalam jumlah yang banyak dan korban-korban meninggal dunia tersebut banyak di temukan dalam keadaan yang tidak utuh dan hanya berupa potongan dari bagian -bagian tubuh korban akibat guncangan serta ledakan dalam pesawat yang bahkan menyebabkan kematian sebelum pesawat tersebut meledak atau terjatuh oleh karenanya  untuk mengetahui identitas dan penyebab dari pada kematian korban serta mengetahi ahli waris yang berhak meneriman klaim asuransi atau pergantian kerugian insisden kecelakaan pesawat tersebut sebaikan salah satu bentuk pertanggungjawaban pihak penerbangan terhadap korban diperlukan peranan dari ilmu kedokteran forensic yang di lakukan melalui otopsi mayat dan di  sampaikan hasilnya dalam bentuk visum et repertum yang akan di laluluoi dalam beberapa proses pemeriksaan hingga dapat di ketahui informasi informasi yang di butuhkan dari pada korban meninggal tersebut]]>
<![CDATA[PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA YANG DI DALAMNYA TERDAPAT FIGUR PALSU ]]>
<![CDATA[Hastu Nuring Yudanti]]>;
<![CDATA[Eva Achjani Zulfa]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i6.3153-3164
<![CDATA[Banyaknya kasus yang terjadi belakangan ini akibat dari perbuatan tidak bertanggungjawab yang dilakukan oleh para penghadap demi tujuan tertentu. Permasalahan yang akan dibahas disini adalah peran notaris dan keabsahan dalam pembuatan akta otentik yang didalamnya mengandung figur palsu. Metode penelitian yang digunakan disini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu terhadap penerapan aturan dan norma hukum yang berlaku di masyarakat luas, data yang digunakan yaitu studi dokumen. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Tanggung jawab Notaris sebatas kebenaran formal yang meliputi, kondisi-kondisi dan ketertiban umum menurut pembuatan akta otentik oleh notaris saja. Notaris tidak memiliki pertanggungjawaban atas kebenaran materiil yang disampaikan oleh penghadap. Keabsahan akta otentik yang memuat figur palsu sama dengan keabsahan akta otentik pada umumnya. Sehingga dapat meminta hakim untuk pembatalan akta. Namun, jika notaris melanggar persyaratan subjektif, akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian dibawah tangan.]]>
<![CDATA[PEMBERIAN HAK REMISI BAGI WARGA BINAAN ]]>
<![CDATA[Boni Hasiholan Manullang]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.143-154
<![CDATA[Warga binaan selaku terpidana yang menjalani pidana penjara memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hak asasi manusia dan undang-undang Indonesia, salah satunya adalah dengan adanya pemberian remisi. Remisi merupakan pengurangan masa pidana yang diberikan kepada warga binaan dan yang telah memenuhi syarat diantaranya berkelakuan baik namun tidak dihukum dengan hukuman mati atau seumur hidup. Pemberian remisi ini dilaksanakan oleh Lembaga pemasyarakatan. Â lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga yang melaksanakan vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan. Namun dikarenakan penilaian tertentu, Lembaga Pemasyarakatan diberikan hak untuk mengurangi masa hukuman dari warga binaan apabila dinilai memenuhi syarat untuk dipercepat masa hukumannya. Warga binaan selaku terpidana yang menjalani pidana penjara memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hak asasi manusia dan undang-undang Indonesia, salah satunya adalah dengan adanya pemberian remisi. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemberian remisi yang dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan kepada warga binaan pemasyarakatan.]]>
<![CDATA[TINJAUAN KRIMINOLOGIS PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK SECARA EKONOMI SEBAGAI PENGEMIS ]]>
<![CDATA[Mia Audina]]>;
<![CDATA[Oci Senjaya]]>;
<![CDATA[Uu Idjuddin Solihin]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.1019-1023
<![CDATA[          Anak adalah anugrah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kedalam suatu keluarga yang harmonis. Dimana anak layak untuk dilindungi juga di perhatikan seluruh haknya. Maka sudah menjadi kewajiban negara untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak. Namun yang kenyataannya, keluarga, masyarakat juga negara sampai saat ini belum bisa memberikan kesejahteraan yang layak untuk anak. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi sebagai pengemis, juga Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab seorang anak dieksploitasi  sebagai pengemis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu memakai sumber data primer yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dengan mengkaji buku-buku, peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. jurnal literature-literatur terkait penelitian, maupun dokumen-dokumen lainnya. serta hasil wawancara, dan sumber data sekunder yang diperoleh Lokasi penelitian adalah Dinas Sosial Kabupaten Karawang. Berdasarkan hasil penelitian ini, pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak secaraekonomi adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, Faktor penyebab anak dieksploitasi sebagai pengemis adalah rendahnya ekonomi orangtua, dampak lingkungan, rendahnya pendidikan anak tersebut, paksaan keluarga, kurangnya kesadaran hukum.      ]]>
<![CDATA[PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR HASIL CURIAN (STUDI PADA POLRESTA BARELANG) ]]>
<![CDATA[Mutia Anggraini]]>;
<![CDATA[Lenny Lenny]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i4.670-686
<![CDATA[The criminal act of motorbike theft has a close relationship with the criminal act of detaining motorized vehicles by referring to data obtained from the Barelang Police which revealed 851 cases from 2018-2020, therefore the role of the police is important in overcoming criminal acts of detention based on the crime of theft. with the best possible. The purpose of writing this article is to answer the role of the police in overcoming the criminal act of detention by the Barelang Police and the obstacles faced by the police in overcoming the criminal act of detaining motorized vehicles stolen by the Barelang Police. The method used is juridical empirical, while the data analysis technique is qualitative. The results of research on the role of the police in overcoming the criminal act of detaining stolen motor vehicles by the Barelang Police, namely using an investigation strategy by seeking information from the public about the perpetrators of detention and interrogating the perpetrators of criminal theft in order to find the whereabouts of motorized vehicle holders The obstacles faced by the Barelang Police were the lack of public participation in providing information on the whereabouts of motorized vehicle holders and the lack of public awareness in protecting their vehicles.]]>
