Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
1,767 Documents
<![CDATA[Analisis Cacat Prosedural dan Substantif Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan Putusan PTUN Palangka Raya ]]>
<![CDATA[Cantik Aurora Achmad]]>;
<![CDATA[Indah Dewi Anggraini]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2026): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.%p
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis cacat prosedural dan substantif dalam pencabutan Izin Usaha Pertambangan PT Sumber Sebuai Mineralindo berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. Tujuan penelitian adalah menilai keabsahan prosedur pencabutan izin, kepatuhannya terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta implikasi yuridis putusan bagi kewenangan pejabat administrasi di masa mendatang. Metode penelitian menggabungkan pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta pendekatan yuridis sosiologis menggunakan data sekunder untuk menilai dampak sosial dan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan pencabutan izin yang dilakukan tanpa pemberitahuan resmi dan kesempatan klarifikasi mengandung cacat prosedural dan substantif serta bertentangan dengan prinsip hukum tata usaha negara. Putusan PTUN Palangka Raya menegaskan kewenangan pejabat administrasi harus dijalankan sesuai prosedur, prinsip legalitas, dan asas pemerintahan yang baik, serta memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan.]]>
<![CDATA[DAMPAK OVERCAPASITAS DALAM PEMENUHAN HAK BAGI NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ]]>
<![CDATA[M.Tera Aprilian Raka Putra]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.75-81
<![CDATA[Dengan adanya pengaruh globalisasi pada saat ini jenis-jenis kegiatan kriminal semakin banyak mulai dari pencurian, perampokan hingga korupsi, pelaku dari tindak kejahatan sendiri akibat pengaruh perkembangan jaman saat ini tidak hanya pada kaum pria saja saat ini banyak kaum wanita yang menjalani hukuman di dalam Lapas. Lapas sendiri adalah tempat yang dibentuk untuk seseorang yang menjalani petusan pengadilan berupa pidana kurungan. Didalam menjalankan pidana tersebut terdapat beberpa kendala yang di hadapi oleh Lapas salah satunya adalah masalah Overkapasitas. Overkapasitas sendiri adalah masalah dimana keadaan jumlah narapidana didalam lapas melebihi kapasitas yang tersedia didalam lapas itu sendiri dampak yang di timbulkan dari overkapasitas ini sendiri salah satunya adalah kurang maksimalnya pemenuhan hak-hak yang di terima oleh narapidana terkhusus narapidana wanita , dimana narapida wanita memiliki hak-hak khusus seperti pelayanan kesehatan, pemberian makanan tambahan saat hamil hingga pemberian pembalut, hal tersebut belum terlaksana dengan maksimal dikarenakan jumlah narapidana yang melebihi kapasitas yang ada]]>
<![CDATA[SISTEM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA ]]>
<![CDATA[Fariz El Yusron]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i4.1605-1618
<![CDATA[Penerapan atau otorisasi hukum pidana yang dapat diakses dilengkapi dengan instrumen yang disetujui oleh hukum untuk melakukan kekuasaan dan kontrol masing-masing dan harus dilakukan dalam pekerjaan metodis untuk mencapai tujuannya. Pengerahan tenaga yang efisien ini dilakukan dengan memanfaatkan setiap komponen yang terkait dengannya secara keseluruhan dan saling berhubungan (interrelasi), dan umumnya saling mempengaruhi. Upaya-upaya tersebut harus diakui dalam suatu kerangka yang dipercayakan untuk melakukan tuntutan hukum pidana, khususnya Sistem Peradilan Pidana yang pada dasarnya merupakan pengaturan kemampuan untuk menegakkan hukum pidana. Seperti yang mungkin kita ketahui kekotoran batin adalah masalah paling serius yang dilihat oleh Indonesia, mengingat munculnya otoritas negara yang menyerahkan kehinaan. Oleh karena itu, penting untuk mengedepankan upaya yang tepat dari otoritas publik dalam menangani kasus pencemaran nama baik dan tugas penegakan hukum harus tepat dalam menangani kasus pencemaran nama baik. Demonstrasi kriminal yang merendahkan martabat ini sangat merugikan individu karena uang publik digunakan atau dimanfaatkan oleh perkumpulan yang sembrono. Nilai uang dari demonstrasi pencemaran nama baik ini tidak sedikit, bahkan bisa sampai miliaran bahkan triliunan rupiah. Mereka memanfaatkan banyak sumber daya aset, seperti retribusi, BUMN, rencana belanja modal, rencana keuangan akuisisi kantor publik, dan lain-lain.]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU YANG TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ]]>
<![CDATA[Syahril Syahril]]>;
<![CDATA[Zulkarnain Hasibuan]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i4.2141-2144
<![CDATA[Masalah pada penelitian ini tersebut, pertama, bagaimana dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan terhadap pelaku turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan, Kedua, bagaimana pelaksanaan hukum terhadap turut sertanya pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan?. Menggunakan metode penelitian pustaka (library reseaech) dan lapangan (field research), teknik pengumpulan data menggunakan alat wawancara (interview) serta studi dokumentasi. Hasil analisa terhadap pengujian hipotesa pada penggunaan metode induksi dan deduksi. Maka dapat diperoleh hasil terhadap pertimbangan Hakim dalam memutuskan kasus tindak pidana “Turut serta melakukan pembunuhan†adalah: Alat bukti yang kuat serta keterangan saksi-saksi,  Pengakuan Terdakwa,  Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.]]>
<![CDATA[STRATEGI PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ]]>
<![CDATA[Ikhsan Lintang Ramadhan]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i3.518-522
<![CDATA[Berkaitan pada masalah yang dihadapi saat ini adalah pandemi Covid-19, penjara dinilai merupakan salah satu tempat yang sangat berisiko mengingat jumlah penghuni dan kepadatan dalam penjara yang dominannya melebihi kapasitas penjara tersebut sehingga penyebaran virus Covid-19 lebih mengancam ratusan hingga ribuan orang di dalam penjara apabila salah seorang seorang saja terinfeksi virus Covid-19. Hal terkait ditindaklanjuti oleh Perserikatan Bangsa -Â Bangsa (PBB) melalui instruksinya untuk membebaskan narapidana beriko rendah. Hal tersebut dilakukan karena kelebihan kapasitas pada satu tempat penahanan di berbagai negara membuat tahanan dan para petugas rentan terhadap virus Covid-19. Diketehui bersama melalui data valid Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang dapat diakses pada smslap.dijenpas.go.id per tanggal 23 April 2020 jumlah narapidana dan tahanan keseluruhan di Indonesia 232.544 dengan kapasitas 132.335 menjadikan keadaan UPT Pemasyarakatan di Indonesia memiliki tingkat over kapasitas sebesar 76%.Di Indonesia, pemerintah juga memberikan pembebasan narapidana melalui program asimilasi dan intergrasi secara masal berlaku dari 31 Maret lalu. Sementara kebijakan itu dilaksanakan perlu diadakannya pencegahan tersendiri bagi Lapas maupun Rutan yang ada di Indonesia guna menekan penyebaran virus Covid-19 pada Lapas dan Rutan itu sendiri]]>
<![CDATA[LEGALITAS ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH ANAK KORBAN PEMERKOSAAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Nafaya Ramadhani Bidari]]>;
<![CDATA[Beniharmoni Harefa]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.604-617
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi anak korban pemerkosaan yang melakukan aborsi dalam sistem hukum Indonesia. Permasalahan aborsi sendiri banyak terjadi di Indonesia dimana aborsi dilarang dan dapat memberikan tindak pidana bagi yang melakukannya. Aborsi merupakan suatu tindakan pembunuhan terhadap janin. Di Indonesia tidak sedikit ditemukannya anak yang terlibat kasus Aborsi, dengan latar belakang anak tersebut telah dilecehkan. Pada penelitian ini, kedudukan aborsi terhadap anak mengharuskannya untuk melakukan tindakan tersebut untuk memprioritaskan keselamatan jiwa, serta dasar aborsi itu dilakukan. Aborsi dapat dilakukan karena alasan tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. penelitian ini menggunakan metode yudiris normatif yang dimana menggunakan literatur dan perundang undangan untuk meneliti penelitian ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak anak dibawah umur dan perlindungan terhadapnya. ]]>
<![CDATA[KELEMAHAN GENERAL CONSENT DALAM MENJAMIN HAK PASIEN SEBAGAI KONSUMEN JASA PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Duwal Alfitra Yazilla]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2026): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.%p
<![CDATA[Perkembangan pelayanan kesehatan mendorong penggunaan persetujuan umum sebagai bagian dari administrasi rumah sakit. Namun, penerapannya belum sepenuhnya mampu menjamin perlindungan hak pasien karena persetujuan sering diberikan tanpa informasi yang memadai. Penelitian ini bertujuan menganalisis kelemahan persetujuan umum dalam melindungi hak pasien serta merumuskan bentuk kebijakan yang lebih berorientasi pada kepentingan pasien. Penelitian dilakukan melalui tinjauan pustaka dengan pendekatan hukum normatif yang meninjau peraturan-perundang-undangan, buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persetujuan umum masih lebih berfungsi sebagai instrumen administratif daripada instrumen perlindungan hak pasien. Reformulasi diperlukan melalui izin persetujuan administratif dan tindakan medis, penggunaan bahasa yang mudah dipahami, jaminan kerahasiaan informasi, serta pengaturan persetujuan yang lebih spesifik terhadap penggunaan data kesehatan agar perlindungan hak pasien dapat diwujudkan secara optimal.]]>
<![CDATA[MEMINIMALISIR RESIDIVIS DENGAN PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN DI LAPAS KELAS I MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Miftahul Khair Nasir]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.290-300
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program pembinaan pembimbingan dalam kegiatan kerja narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar yang nantinya narapidana bisa menjadi manusia yang berketrampilan dan bisa memiliki peluang usaha. Dalam penelitian ini penulis mengunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Hasil penelitian mennujukan bahwa pelaksanaan program pembinaan pembimbingan dalam kegiatan kerja narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar ini memiliki banyak keuntungan yaitu manfaat pribadi, manfaat untuk keluarga, mendapatkan dukungan dari Provinsi Sulawesi Selatan dan dampak yang positif bagi narapidana. Meskipun demikian pelaksanaan program pembinaan pembimbingan dalam kegiatan kerja narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar memiliki kendala yaitu kegiatan kerja yang tidak selalu berjalan, pesanan konsumen dalam jumlah besar karena pesanan terbatas, dan strategi pemasaran yang kurang baik.]]>
<![CDATA[UPAYA PENINGKATAN HUBUNGAN SOSIAL NARAPIDANA SETELAH MAPENALING (MASA PENGENALAN LINGKUNGAN) DI LAPAS KELAS I SEMARANG ]]>
<![CDATA[Panji Sulistio]]>;
<![CDATA[Ali Muhammad]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i4.1806-1812
<![CDATA[Hubungan sosial yang baik sangat diperlukan oleh setiap individu dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Pengaruh dari lingkungan memiliki peranan yang besar sehingga disaat individu menghadapi situasi dan kondisi yang berbeda juga pasti mempengaruhi bagaimana hubungan sosialnya. Begitu juga yang terjadi pada narapidana yang harus dihadapkan dengan kondisi yang berbeda dari kondisi kehidupan normal menjadi kehidupan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan upaya untuk meningkatkan hubungan sosial narapidana setelah masa pengenalan lingkungan di Lapas Kelas I Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan kualitatif guna meneliti subjek dari penelitian lebih detail dan juga mendeskripsikan apa saja kejadian yang dihadapi oleh subjek penelitian. Dengan sumber data beberapa para Petugas di Lapas Kelas I Semarang yang dipilih sebanyak 4 orang. Hasil yang didapatkan dalam upaya peningkatan hubungan sosial narapidana setelah masa mapenaling diantaranya yaitu menanamkan kesadaran jiwa sosial kepada narapidana, Mencegah terjadinya tindak kekerasan kepada narapidana baru, pendekatan dalam hal disiplin, pendekatan bimbingan dan konseling, pembinaan berdasarkan situasi, pembinaan perorangan, pembinaan secara kelompok, sosialisasi untuk belajar dari pengalaman.]]>
<![CDATA[PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP PERAWAT RS SILOAM MELALUI ALAT BUKTI FORENSIK ]]>
<![CDATA[Veronika Mega Ulan]]>;
<![CDATA[Puti Priyana]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1488-1499
<![CDATA[Dengan adanya Visum et Repertum mempunyai peran penting untuk membantu penuntasan sebuah perkara, karena terdapat berbagai bagian pada proses pembuktian tidak dapat dilaksanakan oleh pihak kepolisian dengan tanpa bantuan ahli pada bidangnya, yakni kedokteran. Sama halnya di dalam kasus perawat RS Siloam yang dianiaya oleh salah satu orang tua pasien. Dan hasil visum mengatakan bahwa adanya penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua pasien tersebut. VeR berperan penting dalam hal tindak pidana penganiayaan. Riset ini termasuk penelitian hukum normatif, yakni hukum yang menempatkan hukum selaku sistem pembangunan norma. Sistem norma tersebut ialah tentang norma, asas, aturan, undang-undang perjanjian putusan pengadilan dan doktrin. Dokter Forensik membantu mulai dari tahapan penyidikan hingga persidangan perkara yang berkenaan dengan jiwa raga manusia. Maka dari itu, harus terdapat ketetapan tegas yang memberikan aturan posisi dokter selaku saksi ahli. Bukti yang digunakan disampaikan oleh dokter forensik secara tertulis ataupun lisan sehingga menjadi harapan kebenaran materiil dapat terbentuk. ]]>
