Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
1,767 Documents
<![CDATA[SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I TANJUNG GUSTA MEDAN ]]>
<![CDATA[Bobbi Cristan Sembiring]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1764-1772
<![CDATA[Dalam Integrated Criminal Justice System (ICJS), pemasyarakatan merupakan tahap akhir dari proses peradilan untuk melakukan pembinaan kepada narapidana yang telah diputus masa pidanannya dalam putusan pengadilan. Sebagai seseorag yang telah melanggar hukum, mereka akan mendapatkan pembinaan untuk merubah pola pikir, sikap, juga perilaku mereka menjadi lebih baik dari segala aspek hidup, kehidupan, serta penghidupannya. Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995. Sebagai Lembaga pemasyarakatan yang didalamnya terdapat proses terintegrasi dan berkesinambungan memiliki tanggung jawab untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan bersama Pembimbing Kemasyarakatan dimana setiap narapidana juga berkewajiban untuk menjalani proses pembinaan yang telah disusun. Namun dalam pelaksanaannya, masih banyak ditemukan kendala yang belum mampu menunjang keoptimalan pembinaan di Lapas, mulai sarana overcapacity, prasarana, terbatasnya anggaran juga petugas pemasyarakatan yang ada di Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan]]>
<![CDATA[PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN RUMAH TANGGA DI KOTA PADANGSIDIMPUAN ]]>
<![CDATA[Sutan Siregar]]>;
<![CDATA[Indra Purba Harahap]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i7.3387-3398
<![CDATA[Kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri bukan hanya kekerasan fisik tetapi juga kekerasan psikis, ekonomi dan seksual. Seharusnya setiap perkawinan (rumah tangga) yang dibentuk mendatangkan kebahagiaan bagi para pihak yang terkait di dalamnya. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan perundang-undangan (the statute approach) dan pendekatan konsep. Lokasi penelitian berada di Kota Padangsidimpuan. Tujuan penelitian mengkaji penegakan hukum terhadap tindakan kekerasan (KDRT) yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Dari hasil penelitian baik berupa data dan wawancara yang dilakukan dengan Penyidik pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Mediasi yang dilakukan dengan cara Unit PPA menyarankan untuk membuat surat pernyataan yang intinya, korban mau   memaafkan tindakan KDRT yang dilakukan oleh pelaku dan pelaku sendiri bersedia dan sanggup untuk tidak mengulanggi dan menyesali perbuatannya, sehingga keluarga diharapkan dapat hidup harmonis dan bahagia.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN TERHADAP KLIEN ANAK PROGRAM PEMBEBASAN BERSYARAT DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SURABAYA ]]>
<![CDATA[Indriyani Aditya Setyaningrum]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.21-28
<![CDATA[Getting guidance is the right of all clients at Balai Pemayarakatan, including children clients. Parole is granted with various conditions given. These rights are given by considering the needs of prisoners and correctional students (andikpas). After obtaining parole (PB), Leaving Towards Free (CMB) or Conditional Leave (CB), the prisoner's status changes to become adult clients and correctional students turn into child clients, because they are under the guidance of the Community Advisor at the Correctional Center.Definition of Community Guidance Based on Law Number 3 of 1997 concerning Juvenile Justice Article 1 number 11 and Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children Article 1 point 13 explains that Community Guidance is a functional position in community law enforcement who carries out tasks in Correctional Center with duties and functions to carry out litmas (social research), guidance, supervision, and assistance to correctional clients both inside and outside the criminal justice process.The form of guidance provided can include spiritual guidance, attitude education, as well as providing guidance and counseling programs that can be carried out individually or in groups. The form of guidance provided to the Client is based on the present and future problems and needs of the Client, which is harmonized with family life and the community environment.]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PADA PERJANJIAN KREDIT ONLINE TERHADAP DEBITUR YANG TELAH MENINGGAL DUNIA ]]>
<![CDATA[Renata Arthaully Christania]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i3.1196-1203
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lalu menjelaskan mengenai aspek hukum dalam penyelesaian sengketa pada perjanjian kredit online terhadap debitur yang telah meninggal dunia menurut KUHPer dan Peraturan OJK. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual menghasilkan data primer dan sekunder yang dianalisis menggunakan metode analisis interaktif. Berdasarkan hasil penelitian, dengan adanya suatu perjanjian dalam kredit online tentu akan menimbulkan sebuah aturan hukum yang baru. Landasan hukum utama yang digunakan untuk kegiatan pinjam meminjam online pada kegiatan fintech atau financial tecnology adalah Nomor 77/POJK.01/2016. Dalam pasal 1 angka 3 dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 menyatakan bahwa : Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelanggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Namun dalam Sengketa kreditur meninggal dunia tidak dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi karna ketika seseorang meninggal dunia, pada prinsipnya hak dan kewajiban si pewaris beralih kepada ahli warisnya.]]>
<![CDATA[PEMBINAAN DAN PEMENUHAN HAK NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARKATAN KELAS IIB CILACAP ]]>
<![CDATA[Ricky Robby Rizkiawan]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i4.844-851
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak narapidana anak di lembaga pemasyarakatan khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap. Serta untuk mengetahui kesesuaian pembinaan narapidana anak di dalam lembaga pemasyarakatan dengan undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode yang harus digunakan yaitu metode deskriptif dan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Penulis mendefinisikan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang disebut anak yaitu seseorang yang sudah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap sudah berusaha untuk melakukan pembinaan narapidana anak dengan memenuhi hak-hak anak sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi masih perlu meningkatkan proses pembinaan anak khususnya dibidang pendidikan dan ketrampilan. Dalam pembinaan narapidana anak, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap memberikan Pembinaan Rohani berupa ceramah agama yang rutin dilakukan setiap minggu dengan pemateri ulama yang ada di Kabupaten Cilacap. Selain itu, Pembinaan Jasmani juga diberikan kepada narapidana anak berupa olahraga rutin seperti senam pagi serta Pembinaan Keterampilan untuk narapidana anak seperti membuat kerajinan tangan berupa tempat aqua yang dibuat dari bahan bambu. Â Â Â Â Â Â Â Â ]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PT. BCA FINANCE CABANG KARAWANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Gita Agistia Rahmadini]]>;
<![CDATA[Rahmi Zubaedah]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2375-2387
<![CDATA[Masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya memerlukan fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan. Untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan terdapat ketentuan yang telah ditetapkan Lembaga Pembiayaan dalam Perjanjian Pembiayaan yang mana perjanjian tersebut sudah disiapkan dan dibuat oleh pihak Lembaga Pembiayaan. Permasalahannya mengenai pengaturan hubungan hukum dalam perjanjian pembiayaan, akibat hukum pencantuman klausula baku dan perlindungan hukum bagi konsumen atas pencantuman klausula baku.Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan Studi LapanganKesimpulannya hubungan hukum perjanjian pembiayaan konsumen, apabila terjadi kesepakatan antara pihak perusahaan dengan debitur telah tercapai, maka akan timbul hak dan kewajiban diantara para pihak yang membuatnya. Akibat hukum adanya pencantuman klausula baku perjanjian pembiayaan konsumen batal demi hukum. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen berupa perlindungan preventif dan perlindungan represif.]]>
<![CDATA[Eksistensi Sidik Jari Dalam Proses Penyidikan Untuk Mengungkap Peristiwa Tindak Pidana Perampokan ]]>
<![CDATA[Marwan Busyro]]>;
<![CDATA[Sutan Siregar]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i1.46-58
<![CDATA[Setelah data dianalisis dengan menggunakan metode analisa data secara kualitatif dan metode presentase rata. Maka dapat diperoleh hasil bahwa Eksistensi sidik jari dalam proses penyidikan untuk mengungkap peristiwa tindak pidana perampokan sangat lah penting sebab sidik jari sangat akurat dalam pembuktian. Juga dijelaskan bahwa sidik jari merupakan barang bukti untuk memastika tersangkanya.Hambatan penyidik dalam pelaksanaan pengambilan sidik jari di Tempat Kejadian Perkara (TKP), lebih di titik beratkan pada kurangnya fasilitas di Kepolisian Resor Padangsidimpuan yaitu Laboratorium Forensik dimana kegunaan laboratorium forensik ini adalah memeriksa jelas sidik jari yang ditemukan sama persi dengan sidik jari tersangka, namun pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan pada tehknik dan cara ilmiah, ini hambatan secara tekhnis, kemudian pada bagian lapangan yaitu jenjang waktu antara kejadian dengan pemeriksaan begitu lama mengakibatkan sidik jari tersebut hilang. Juga disebabkan faktor lingkungan sehingga sidik jari bisa hilang. Pintarnya tersangka sehingga tersangka tidak meninggalkan jejak sidik jari dengan cara tersangka menggunakan sarung tangan. Kata Kunci : Eksistensi Sidik Jari, Tindak Pidana, Perampokan]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN BANK BCA TERHADAP NASABAH ATAS KELALAIAN BANK MENTRASFER DANA SERTA UPAYA PENYELESAIANNYA ]]>
<![CDATA[Rizky Rizky]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.198-209
<![CDATA[Dunia Perbankan sangat tergantung pada nasabah yang akan menyimpan dananya di bank dan yang meminjam dana dari bank, karena nasabah merupakan salah satu faktor penting dalam bisnis perbankan. Untuk mendapatkan nasabah tersebut, diperlukan kepercayaan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Bank terhadap nasabahnya. Tujuan penelitian saya yang diangkat dari kasus yang sedang terjadi saat ini yaitu kelalaian yang dilakukan oleh Bank BCA terhadap nasabah atas kesalahan mentransfer dana serta upaya penyelesaiannya adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum perbankan dalam melindungi dana nasabah, untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban Bank BCA terhadap kelalaian yang dilakukan pegawai Bank BCA tersebut.Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan penulisan jurnal ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menganalisis hukum yang terjadi dimasyarakat saat ini melalui proses alternatif penyelesaian sengketa dengan cara meneliti data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dengan menggunakaan teori perlindungan hukum dan teori pertanggungjawaban sehingga dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan jurnal ini, yang mengenai pertanggungjawaban bank dalam memberikan ganti rugi terhadap nasabah atas kelalaian bank.Berdasarkan hasil penelitian adalah pertanggungjawaban bank dalam memberikan ganti rugi terhadap nasabah atas kelalaian bank yaitu dengan adanya peraturan perundang-undangan yang melindungi nasabah yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Otoritas Jasa keuangan Nomor 21 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer dana.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Dagang Dalam Penegakan Hukum Dan Pelanggaran Kekayaan Hak Intelektual ]]>
<![CDATA[Rahmi Zubaedah]]>;
<![CDATA[Nabila Aulia Winandia]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2026): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.%p
<![CDATA[Pelanggaran terhadap merek ini sudah banyak mencemaskan masyarakat ,tidak jarang masyarakat keliru akan merek yang beredar di pasar atau disuatu perdagangan membedakan mana yang asli dan mana hanya mengikutibsuatu merek besar tidakdipungkiri akhirnyamasyarakat keliru danmemilihmerek yang salah dalam membeli merek palsu dan akan menimbulkan efek yang negative bagi penggunanya .Dalam hal ini Peraturanhak cipta merek menjadi hal yang penting dan pintar dalam Membeli .Penelituan ini menggunakan metode Yudiris normatif yang berupa mengindetifikasijenispelanggaranmerekdanbentuk–bentukpelanggaranmerekdanPelanggaranHakkekayaanhak intelektualperudangan dan Peraturan pelaksanaan yang memadai sangat diperlukan dalam rangka penegakan hukum dibidangkekayaanintelektualPelanggaranmerekdenganContohKasusPadaTanggal13januari2022,RubenSamuel Onsu menggugat IAm Geprek Onsumilik PT.Benny Sujonoatau singkat dengangugatan penyalagunaanmerek Perlu adanya pengawasan pemerintah terhadap penggunaan karya hak cipta orang lain ,koordinasi yang baik anata pemerintah denganmasyarakatsehingga dapatmeminimalkan cela kesempatan untukmelakukan kecurangan terhadap suatukarya.berdasarkanhasiltelaahkasus –kasusyangterjadi,bahwakorbanpelanggranHKIdilindungiolehHukum berdasarkan sistem first to file Dalam konteks ini pekabeanan mempunyai peran dalam penegakan hukum atas pelanggaran merek sebagai upaya menjaga keamanan.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1980 MENGENAI TINDAK PIDANA SUAP DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Hashry Arum Melati Putri Sumbodo]]>;
<![CDATA[Heru Suyanto]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.327-341
<![CDATA[Undang-undang no 11 tahun 1980 mengenai tindak pidana suap masih berlaku, akan tetapi sampai sekarang tidak seorangpun dikenakan undang-undang tersebut, dikarenakan delik mengenai suap sudah tergabung dalam undang-undang tindak pidana korupsi no 20 tahun 2001 jaksa penuntut umum lebih memilih menggunakan undang-undang korupsi dari pada suap karena pada undang-undang suap deliknya dianggap memiliki klausul yang sulit dibuktikan. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana eksistensi undang-undang no 11 tahun 1980 mengenai tindak pidana suap dalam sistem peradilan di Indonesia? dan bagaimana undang-undang no 11 tahun 1980 mengenai tindak pidana suap jika dikomparasikan dengan undang-undang no 20 tahun 2001 mengenai tindak pidana korupsi. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dan sumber yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah, eksistensi pada undang-undang suap kini seakan dilupakan namun masih berlaku hingga kini,baik undang-undang suap dan tindak pidanaa korupsi memiliki peran tersendiri dalam sistem peradilan di Indonesia. Antara kedua undang-undang tersebut memiliki persamaan dan perbedaan satu sama lain yang saling mengikat.]]>
