Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
1,767 Documents
<![CDATA[PERSEPSI NARAPIDANA TERHADAP LAYANAN WHATSAPP VIDEO CALL SEBAGAI SARANA KUNJUNGAN ONLINE DITENGAH PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Brilian Jati Waskito]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.118-125
<![CDATA[Lapas dan Rutan merupakan tempat yang rawan atau memiliki resiko tinggi penularan wabah covid-19. Lembaga Pemasyarakat Kelas IIA Sragen melakukan upaya untuk mengurangi resiko penularan wabah covid-19, untuk sementara mengganti layanan kunjungan dengan layanan kunjungan online melalui Whatsapp Video Call. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Persepsi Narapidana Terhadap Layanan Whatsapp Video Call Sebagai Sarana Kunjungan Online Ditengah Pandemi Covid-19 khusunya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Pengambilan data menggunakan observasi dan wawancara yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan narapidana sebagai narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum semua narapidnana menyatakan mudah dalam penggunaan aplikasi Whatsapp Video Call, kelebihan layanan kunjungan online melalui whatsapp video call adalah masih bisa berhubungan dengan keluarga ditengah pandemi covid-19 yang terjadi saat ini dan whatsapp video call belum mampu untuk mengatasi kerinduan terhadap keluarga.]]>
<![CDATA[BIAYA ARBITRSE ‘MAHAL’ MENJADI KELEBIHAN DARI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ]]>
<![CDATA[Yuliani Uswatun Hasanah]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i3.1293-1300
<![CDATA[Sengketa merupakan permasalahan yang sudah tidak asing dalam aktivitas sehari-hari dan bermasyarakat. Masalah sengketa biasanya terjadi ketika terdapat suatu pihak yang merasa tidak diuntungkan atau merasa tidak cocok dengan pihak lainnya.Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami mengenai Arbitrase dan mengapa Arbitrase menjadi pilihan dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa, padahal biaya yang dikeluarkan lebih mahal. Arbitrase merupakan salah satu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Proses atau tata cara dalam Arbitrase dimulai dengan tahap persiapan, yaitu pemberitahuan dan memberi jawaban kepada para pihak, kemudian para arbiter dipilih dan diangkat, dan akhirnya ditinjau dan diputuskan.Keuntungannya para pihak dapat dengan bebas memutuskan arbiter, karena penyelesaian sengketa dilakukan secara tertutup, sehingga kerahasiaan para pihak terjamin.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI HUKUM ATAS PENYIARAN ULANG KONTEN SIARAN PIALA DUNIA OLEH LEMBAGA PENYIARAN TANPA IJIN PEMEGANG LISENSI ]]>
<![CDATA[Chrys Auditya Dewi]]>;
<![CDATA[Heru Sugiyono]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i5.943-955
<![CDATA[Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki seseorang atas ciptaannya. Memiliki kaitan erat dengan HKl. Pemegang hak cipta dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya melalui izin tertulis, namun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini pihak lain yang tidak memiliki izin dari pemegang lisensi hak siar untuk menyiarkan konten Piala Dunia Rusia 2018. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau bagaimana bentuk perlindungan hukum hak cipta bagi pemegang lisensi atas pelanggaran penyiaran dan tindakan hukum yang dapat dilakukan pemegang lisensi terhadap pelanggaran penyiaran. Penulisan ini juga mencoba untuk mengkaji contoh putusan pengadilan mengenai hak cipta yang berkaitan dengan lisensi. Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif, yang diperoleh dengan studi kepustakaan serta pendekatan Perundang-undangan dengan cara mengutip buku-buku literatur, jurnal terdahulu, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan ini. Hasil dari penelitian pada putusan perkara nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte adanya pelanggaran pendistribusian konten secara komersial tanpa izin dari pemegang lisensi. Hak siar merupakan hak hukum dan konten yang disiarkan dilindungi oleh hak cipta. Hal ini termasuk perbuatan melawan hukum, karena konten Piala Dunia Rusia 2018 merupakan karya siaran yang memiliki hak eksklusif serta hak ekonomi yang dimiliki FMA. Perjanjian lisensi harus didaftarkan pada Direktorat Jendral HKI]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PENUNDAAN LAYANAN KUNJUNGAN NARAPIDANA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TASIKMALAYA ]]>
<![CDATA[Adam Fikhri Widiyatama Nugroho]]>;
<![CDATA[Ali Muhammad]]>;
<![CDATA[Herry Butar Butar]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2479-2493
<![CDATA[Covid-19 telah dinyatakan sebagai pandemic yang telah menyebar dengan sangat cepat di Indonesia. Kekhawatiran ikut terpapar positif covid-19 dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Tidak hanya masyarakat luar, kekhawatiran juga dirasakan oleh para warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya. Para narapidana yang tidak bisa berbuat banyak karena tinggal di dalam Lapas dan juga memiliki keluarga di luar Lapas. Untuk menjaga ketertiban dan keamanan di dalam lapas, diberlakukan kebijakan penundaan layanan kunjungan narapidana sebagai upaya pencegahan penyebaran covid-19 di dalam Lapas. Penundaaan layanan ini dibarengi dengan dibukanya layanan kunjungan makanan yang diperuntukan bagi keluarga dan layanan kunjungan online bagi narapidana. Sehingga narapidana tetap bisa berkomunikasi dengn pihak keluarga. Pelaksanaan kebijakan tersebut telah efektif untuk mencegah penyebaran covid-19 selama satu tahun, walaupun pada maret 2021 terjadi penyebaran covid-19 di dalam Lapas dengan jumlah 86 narapidana dan 2 petugas. Upaya penanggulangan dan pemulihan dilakukan petugas Lapas Kelas IIB Tasikmalaya dengan sangat cepat, sehingga tidak ada kasus yang menyebabkan kematian.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI REVITALISASI PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN HUKUM INDONESIA TERHADAP CRASH PROGRAM TERHADAP NARAPIDANA ]]>
<![CDATA[Muhammad Lutfhi Abdul Kodir]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i1.165-175
<![CDATA[Dalam menekan kondisi over crowding di sebagian besar Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang mencapai 105% (dari jumlah penghuni 202.281 orang) dengan kapasitas hunian yang hanya tersedia sejumlah 130.823 orang berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan (update per-Januari 2020). Maka untuk menanggulangi kondisi over crowding tersebut diperlukan langkah progresif melalui percepatan/crash program pemberian Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Pembebasan Bersyarat bagi Anak dan Narapidana tindak pidana umum dalam pelaksanaan hukum indonesia. Meskipun hal tersebut menjadi strategi yang baik, namun dalam pelaksanaannya tentu masih ada kekurangan ataupun hambatan yang dialaminya, untuk meningkatkan hal tersebut harus adanya sarana dan prasarana yang memadani, sinergi dengan instansi atau Lembaga terkait dalam pelaksanaannya dan petugas yang professional yang sudah menjalani Pendidikan atau pembekalan Latihan dasar yang mampu menghadapi program tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskripstif berupa kata - kata tertulis, atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Ada permasalahan pokok yang diangkat adalah: Bagaimana efektifitas pelaksanaan Crash Program dalam menangani over crowding di sebagian besar unit pelaksanaan teknis Pemasyarakatan dalam pelaksanaan hukum Indonesia? Dari hasil pembahasannya menunjukkan bahwa pelaksanaan Crash Program dapat menangani over crowding dengan cara percepatan dalam program tersebut yang dapat menjalani pelaksanaan hukum di Indonesia.]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI PERAN BIDANG PENGAMANAN RUTAN KELAS IIB BANGLI DALAM MELAKSANAKAN KARANTINA DI MASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[I Komang Budi Mahendra Suta]]>;
<![CDATA[Arisman Arisman]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.309-317
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang upaya optimalisasi peran bidang pengamanan Rutan Kelas IIB Bangli dalam menunjang pelaksanaan fungsi karantina dan isolasi terhadap narapidana di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunkan pendekatan kualitatif deskriptif yang sumber datanya didapatkan dari hasil observasi dan wawancara. Analisis SWOT digunakan untuk mementukan strategi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh bidang pengamanan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka didapatkan hasil bahwa bidang pengaman Rutan Bangli memiliki peluang yang cukup besar untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan program karantina dan isolasi di Rutan Bangli, akan tetapi di lain sisi, bidang pengamanan juga menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Adapun cara yang dapat dilakukan oleh bidang pengamanan dalam memaksimalkan pelaksanaan peran dan fungsinya adalah menerapkan strategi turn-around.]]>
<![CDATA[KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK DALAM PENGGUNAAN ELECTRONIC BILL OF LADING (EBL) DITINJAU BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA ]]>
<![CDATA[Kania Esfandiari Fauziah Ali]]>;
<![CDATA[Devika Tryza Ayodhya]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2026): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.%p
<![CDATA[Perkembangan teknologi informasi telah mendorong lahirnya sistem perdagangan digital yang menggantikan dokumen fisik, salah satunya melalui Electronic Bill of Lading (eBL). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan eBL dalam perspektif hukum internasional dan hukum nasional Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, kajian ini berfokus pada prinsip-prinsip UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce (MLEC) dan Model Law on Electronic Transferable Records (MLETR) sebagai dasar pengakuan hukum terhadap dokumen elektronik yang bersifat transferable. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara internasional eBL telah diakui sah sepanjang memenuhi prinsip functional equivalence, technology neutrality, serta exclusive control dan integrity. Namun, dalam konteks hukum Indonesia, pengakuan eBL masih terbatas karena belum diadopsinya MLETR ke dalam peraturan nasional. Oleh sebab itu, diperlukan pembaruan hukum untuk memberikan kepastian dan kesetaraan hukum dalam transaksi lintas negara berbasis elektronik.]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM MELAKUKAN PEMBIMBINGAN DAN PENGAWASAN BAGI NARAPIDANA ASIMILASI RUMAH DIMASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Mustika Amalia]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.39-45
<![CDATA[Terrorism is included in an extraordinary crime which is very worrying because it threatens the community with various actions that are taken. The existence of deradicalization as a guidance program that changes the radical nature of terrorism convicts makes their hopes for the government in member terrorism crimes. With this de-radicalization program, it is hoped that the terrorists can change and be able to reunite with society. But to make this happen, a comprehensive order is needed for terrorism convicts who have undergone a deradicalization program in order to foster public trust. The method used in this research is a qualitative method by collecting literature or collecting reading material and references related to the subject matter. The results of the research show how the deradicalisation program of terrorism convicts is taking place in order to prepare them to reintegrate into society.]]>
<![CDATA[KONSEP SANKSI KABENDON DALAM KEPERCAYAAN MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN CIPTAGELAR DIHUBUNGKAN DENGAN TINGKAT KESADARAN HUKUM DAN BUDAYA HUKUM MASYARAKAT INDONESIA ]]>
<![CDATA[Hayatun Hamid]]>;
<![CDATA[Cece Suryana]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.604-613
<![CDATA[Negara yang memiliki kedaulatan, tentu saja mempunyai tujuan untuk memberikan kesejahteraan dan perlindungan kepada masyarakatnya. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan negara terhadap masyarakat antara lain dengan membentuk berbagai macam peraturan perundnag-undangan yang dimaksudkan untuk mewujudkan suatu keadaan yang aman dan tertib.Akan tetapi dengan banyaknya berbagai macam peraturan perundang-undangan yang tertulis terkadang tidak membuat masyarakat sadar untuk tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum. Hal ini berbeda dengan keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar yang meyakini adanya sanksi yang tidka tertulis yang disebut dengan Kabendon, dimana keyakinan terhadap sanksi kabendon ini, masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar memiliki rasa takut yang luar biasa untuk melakukan suatu pelanggaran.Adapun permasalahan yang penulis temukan dalam penelitian ini adalah Bagaimana kepercayaan masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar terhadap sanksi Kabendon dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan Bagaimana proses penegakkan hukum secara formil apabila terjadi pelanggaran hukum di wilayah kampung adat kasepuhan Ciptagelar. Metode yang penulis gunakan adalah metode deskriptif analisis dan metode pendekatan yang penulis giunakan adalah yuridis normatif..Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Sanksi Kabendon dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar dikarenakan sanksi kabendon merupakan suatu doktrin atau kepercayaan yang diwariskan secara turun temurun selain itu sanksi kabendon yang begitu mengerikan menyebabkan masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar akan berfikir dua kali apabila akan melakukan sutau pelanggaran hukum.Selain itu pula proses penegakkan hukum secara formil di wilayah Kampung adat kasepuhan Ciptagelar mengikuti apa yang tercantum di dalam aturan hukum pidana formil khususnya yang tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)]]>
<![CDATA[KUALITAS PELAYANAN KUNJUNGAN BERBASIS SISTEM DATABASE PEMASYARAKATAN ]]>
<![CDATA[Rolando Fernando Vinsensius Buntuang]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i3.458-466
<![CDATA[Pelayanan kujungan merupakan pelayanan publik yang di laksanakan di seluruh lembaga pemasyarakatan Indonesia sebagai pemenuhan terhadap hak hak narapidana berdasarkan UU no 12 tahun 1995. Penelitian ini berfokus pada kualitas pelayanan kunjugan berbasis sistem database pemasyarakatan yang dilaksanakan pelayanan kunjungan berbasis IT. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan kunjungan di Lembaga pemasyarakatan kelas I Surabaya dan kendala yang di hadapi dalam pelayanan kunjungan berbasis sistem database pemasyarakatan. penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, adapun pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Hasil penelitian yang penulis dapatkan tentang kualitas pelayanan kunjungan berbasis sistem database pemasyrakatan di lapas kelas I Surabaya adalah para pegunjung bisa dengan cepat bertemu dengan keluarga yang sedang dalam masa pidana di lembaga pemasyarakatan kelas I Surabaya, dibandingan dengan cara konvensional yang lebih lama, hambatan yang ditemukan dari pelaksaaan pelayanan kunjungan berbasis sistem database pemasyarakatan adalah a) kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan kunjungan ini. b) kurangnya sumber daya manusia dalam pelayanan kunjungan di lembaga pemasyarakatan kelas I surabaya]]>
