Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
1,767 Documents
<![CDATA[PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA YANG SEDANG HAMIL ]]>
<![CDATA[I Putu Rizky Bujangga Suwardana]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i4.450-458
<![CDATA[Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) atau narapidana perempuan merupakan salah satu bagian dari komunitas masyarakat. Sebagai manusia, mereka memiliki hak yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh siapapun termasuk Negara, Pemerintah dan Hukum yang berlaku, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan kesehatannya. Proses pembinaan WBP perempuan sangat berbeda dengan pembinaan WBP laki-laki pada umumnya, terlebih dalam menangani WBP perempuan yang sedang hamil. WBP yang sedang hamil membutuhkan informasi kesehatan, kecukupan nutrisi, pengobatan, dan penanganan persalinan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana penanganan pada WBP yang sedang hamil. Penelitian didesain menggunakan metode deskriptif kualitatif berupa wawancara pada informan WBP dan kunjungan langsung ke tempat penelitian. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pelayanan kesehatan bagi WBP yang hamil masih kurang maksimal sehingga disarankan kepada pelaksana pelayanan publik ini untuk membentuk kebijakan yang mengarah kepada perbaikan aspek-aspek pada pelayanan kesehatan seperti sarana prasarana, obat-obatan, gizi, tenaga kesehatan, dan alat kesehatan.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KOTA BATAM ]]>
<![CDATA[Hairul Azhari Harahap]]>;
<![CDATA[Ukas Ukas]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i4.1977-1990
<![CDATA[Narapidana adalah istilah yang sudah sangat jamak digunakan untuk disematkan pada mereka yang sedang menjalani masa hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, terkait dengan keterlibatannya dalam suatu tindakan yang melanggar peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. Pada sistem peradilan pidana, Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai pelaksana putusan hakim yaitu tempat pelaksana hukuman pidana penjara serta melakukan proses pembinaan kepada Narapidana dan anak didik. Selain itu, Narapidana juga mendapatkan haknya untuk memperoleh Pembebasan Bersyarat sesuai dengan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Pembebasan Bersyarat. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui mekanisme dari Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana di lapas Kelas IIA Batam dan Untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat di lapas Kelas IIA Batam. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini bersifat empiris yaitu peneliti langsung terjun ke lapangan untuk melakukan wawancara dan observasi tekait mekasisme dari Pemberian Pembebasan Bersyarat dan juga untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat. Hasil penelitian ini menjelaskan pada mekanisme Pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasayarakatan Kelas IIA Batam yang bersumber pada Peraturan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan hambatan dan solusi dalam mekanisme proses Pemberian Pembebasan Bersyarat adalah kurang nya jumlah petugas pemasyarakatan di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Batam. Solusi dari permasalahan tersebut kemenkumham berupaya membuka penerimaan Petugas Pemasyarakatan setiap tahunnya. Adapaun solusi mengenai Narapida yang tidak memiliki penjamin dan identitas pihak Lapas dan Bapas bisa menjadi penjamin bagi Narapidana tersebut apabila berkelakuan baik dan menjalani program Pembinaan dengan baik. Solusi bagi Narapidana yang tidak memiliki identitas, Pihak Lapas bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengatasi masalah dalam proses pembuatan identitas Narapida.]]>
<![CDATA[PENDEKATAN PSIKOLOGI DALAM MENGATASI STRES PADA NARAPIDANA ]]>
<![CDATA[Nia Ananda Yusriani]]>;
<![CDATA[Ali Muhammad]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1676-1682
<![CDATA[Fenomena stres pada Narapidana adalah hal biasa terjadi. Ketika seseorang harus mempertanggungjawabkan kesalahannya maka salah satu yang dirasakan adalah stres terhadap hukuman yang harus dijalani.Setelah Narapidana dimasukkan kedalam rumah tahananNegara (Rutan) atau lembaga pemasyarakatan (Lapas) ia mulai merasakan kehilangan kebebasannya seperti kurangnya waktu besukan, menyesal dengan kesalahan yang telah dilakukan,kehilangan pasangannya, keterpisahan dengan keluarga, label ingkungan, kehilangan pekerjaannya, dan sulitnya beradaptasi dengan lingkungan yang baru sesame teman Narapidana, sanitasi yang tidak memadai, kepadatan penduduk, fasilitas rekreasi yang buruk. Oleh karena itu diperlukan peran professional dalam hal ini profesi psikolog atau konselor.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG ALAT BUKTI TERTULIS BEKAS TANAH ADAT ]]>
<![CDATA[Arohmahani Ranti Saputri]]>;
<![CDATA[Abrar Saleng]]>;
<![CDATA[Susyanti Nur]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i7.%p
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap pemegang alat bukti tertulis bekas tanah milik adat. Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum doktrinal. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual.Berdasarkan apa yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut Bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang alat bukti tertulis bekas tanah milik adat yaitu Bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik perorangan pemegang alat bukti tertulis tanah bekas miliik adat melalui 2 (dua) cara: preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dalam bentuk kantor pertanahan melakukan pendataan secara aktif dengan mendatangi pelosok desa atau kampung, bekerjasama dengan perangkat desa atau pemangku adat setempat, mendatangi pemegang alat bukti tertulis bekas tanah milik adat agar bisa didaftarkan dan mensosialisasikan PP No 18 Tahun 2021 termasuk akibat hukumnya apabila tidak didaftarkan. Sedangkan perlindungan hukum represif dalam bentuk mengajukan hak uji materi (judicial review) PP No 18 Tahun 2021 ke Mahkamah Agung, khususnya Pasal 96 oleh pemilik perorangan pemegang alat bukti tertulis bekas tanah milik adat tersebut karena merasa dirugikan dengan berlakunya PP tersebut untuk mempertahankan hak hukumnya.]]>
<![CDATA[STUDI KOMPARATIF PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA DAN SINGAPURA TERHADAP KENAIKAN HARGA YANG TIDAK WAJAR ]]>
<![CDATA[Luh Widya Saraswati]]>;
<![CDATA[Susilowati Suparto]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.245-256
<![CDATA[Munculnya fenomena wabah virus Korona (Covid-19) yang melanda hampir disebagian besar negara di dunia membuat kepanikan tersendiri diantara masyarakat, termasuk Indonesia dan Singapura. Kepanikan tersebut membawa imbas pada kebutuhan guna pencegahan penyebaran virus seperti masker pernapasan. Tingginya animo masyarakat yang membeli masker pernapasan kemudian dimanfaatkan oleh sejumlah penjual untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menerapkan kenaikan harga yang sangat tidak wajar. Masyarakat sebagai konsumen tentu merasa haknya untuk mendapatkan kebutuhan dengan harga yang wajar merasa terlanggar. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dengan menganalisa produk hukum yang dianggap relevan baik di Indonesia maupun di Singapura. ]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN RUMAH TANGGA (KDRT) ]]>
<![CDATA[Eza Mahendra]]>;
<![CDATA[Hana Faridah]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i3.1118-1128
<![CDATA[Anak ialah sebuah karunia dan amanah Tuhan YME yang mempunyai martabat serta harga aku seutuhnya sebagai manusia. Dalam memelihara martabat serta harkat seorang anak maka seorang anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan hukum. Seorang anak menurut kodratnya mempunyai daya pikir yang tidak terlalu baik untuk bisa memberikan perbedaan mana yang buruk dan baik. Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak umumnya ialah suatu tahapan dalam peniruan atau dipengaruhi oleh tingkah laku lingkungan sekitarnya dikarenakan pada masa kecil ialah masa pembangunan kepribadian watak dan tingkah laku seorang individu. Tujuan penelitian ini untuk mengenal implementasi perlindungan hukum bagi korban kekerasan psikis pada anak dalam rumah tangga. Reset ini memakai teori yuridis normatif yang dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi anak dilakukan dengan, melalui kegiatan pendidikan. Tiap anak mempunyai hak terhadap keberlangsungan hidupnya tumbuh dan kembang serta hak untuk perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEXUAL MELALUI MEDIA SOSIAL (CYBER PORN) ]]>
<![CDATA[Fikka Wiannanda Putri]]>;
<![CDATA[Naintya Amelinda Rizti]]>;
<![CDATA[Puti Priyana]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i4.785-794
<![CDATA[Di era perkembangan teknologi saat ini, media sosial merupakan sarana untuk melakukan komunikasi serta melakukan berbagai aktivitas lainnya. Namun dalam perkembangannya masyarakat kerap menyalah gunakan media sosial sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Contohnya seperti tindak pidana pelecehan sexual melalui media sosial. Penelitian ini mengangkat permasalahan Bagaimana Tijauan Yuridis terhadap tindak pidana kejahatan sexsual melalui media sosial?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dimana pendekatannya dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Berdasarkan hasil penelitian ini, indonesia memiliki tiga pengaturan hukum pidana yang mengatur tentang tindak pidana pelecehan sexsual melalui media sosial yaitu: pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 282 ayat (1) dan (2). Kedua, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terdapat pada Pasal 27 ayat (1). Ketiga, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi pasal 29 sampai dengan pasal 38. ]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP KRIMINALITAS CURIAN MOTOR DI KARAWANG DI MASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Viriya Dhika]]>;
<![CDATA[Margo Hadi Pura]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2273-2278
<![CDATA[Karawang merupakan kota yang berkembang untuk maju, yang dimana mempunyai banyak sektor seperti perdagangan, perumahan, perikanan, kelautan, wisata, dan sektor industri. Karena sektor industri yang sebelumnya karawang mempunyai sebutan kota lumbung padi menjadi kota industri. Dengan maraknya di saat pandemic covid 19 yang dimulai pada tahun 2020 di seluruh Indonesia, jadi terpengaruh terhadap ekonomi yang ada di kota Karawang. Banyak Industri dan perdagangan tutup di pada saat Covid-19. pada karena itu banyak orang-orang melakukan kriminalitas terutama di karawang. Kriminaltias artinya perilaku yang menyimpang yang melanggar Undang-Undang menggunakan adanya unsur kesengajaan yang dialami oleh warga . Kriminalitas yang tak jarang terjadi yaitu pencurian, secara aturan pencurian yang diatur pada pasal 362 KUHP (kitab Undang-Undang aturan Pidana) yang berbunyi “Barang siapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain menggunakan maksud buat dimiliki secara melawan hukum, diancam menggunakan pidana penjara paling lama  lima Tahun atau pidana hukuman paling banyak 900.000.00,-“.]]>
<![CDATA[PLUS-MINUS PEMBENTUKAN PROVINSI SUMATERA TENGGARA ]]>
<![CDATA[Effan Zulfiqar]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 01 (2013): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v1i01.%p
<![CDATA[Wacana Pembentukan Provinsi Baru di Tapanuli bagian Selatan telahbergulir sejak tanggal 8 Desember 2008 saat mana bertemunya Kepala Daerah yang tergabung dalam Tapanuli Bagian Selatan, di Kantor Bupati Tapanuli Selatan, yang terdiri dari; Pemerintah Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas dan Padang Lawas Utara. Dalam pertemuan tersebut adanya kesepatan bersama untuk membentuk Propinsi baru di Sumatera Utara. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah yang menjadi plus-minus pembentukan propopinsi Sumatera Tenggara. Setelah diadakan pembahasan ternyata ditemukan minus-plus terhadap pembentukan Propinsi Baru di Sumatera Utara adalah tidak sesuatu yang harus dilaksanakan secara tergopoh-gopoh karena masih memerlukan pemikiran dan studi mendalam yang komprehensip dengan melibatkansemua stakeholder. Sebagai wacana boleh saja tapi untuk mewujudkan menjadi kenyataan belum sesuatu yang mendesak pada saat sekarang. Barang kali 5 tahun ke depan baru relevan-pada saat lima kabupate/kota sudah dapat melaksanakan otonomi daerah yang bersifat luas, nyata dan bertanggung jawab tersebut]]>
<![CDATA[MENUJU KEADILAN SOSIAL DALAM PENGELOLAAN SEKTOR HULU MIGAS (ANALISIS KONTRAK BAGI HASIL GROSS SPLIT DARI PRESPEKTIF PASAL 33 UUD 1945) ]]>
<![CDATA[Yohanes Baptista Cahaya Misjuan]]>;
<![CDATA[Elisabeth Yulia Rena Sinta Dewi]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.98-112
<![CDATA[Polemik tentang kedaulatan negara dalam sektor migas skema gross split memunculkan urgensi analisis terhadap Permen ESDM tentang Gross Split dari perspektif prinsip penyelenggaraan ekonomi nasional di Pasal 33 UUD NRI 1945. Analisis tersebut mengunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Kajian terhadap berbagai literatur menunjukkan bahwa skema gross split menguntungkan negara karena hasil penerimaan bruto dari proses produksi langsung dibagi sesuai dengan kontrak perjanjian sehingga negara tidak perlu memberikan biaya pengembalian kepada kontraktor menggunakan dana APBN, sehingga penerimaan negara yang diperoleh dengan menggunakan skema gross split lebih menguntungkan. Namun perspektif hak menguasai negara juga menunjukkan bahwa skema gross split sudah memuat syarat dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Jika sektor hulu migas masih membutuhkan investasi sebagai sumber penerimaan negara, maka perlu adanya penyesuaian bagi skema gross split agar dapat menguntungkan pemerintah tetapi sekaligus memberikan kepastian bagi sisi investor.]]>
