Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
1,767 Documents
<![CDATA[NILAI PEMBUKTIAN AKTA YANG DIBUAT SECARA ELEKTRONIK OLEH NOTARIS ]]>
<![CDATA[Andi Putri Rasyid]]>;
<![CDATA[Muhammad Ashri]]>; Andi Tenri Famauri Rifai
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.563-573
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang Bagaimana nilai pembuktian akta yang dibuat secara elektronik oleh notaris Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum doktrinal. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual.Berdasarkan apa yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut Nilai pembuktian akta yang dibuat secara elektronik oleh Notaris tidak memiliki nilai pembuktian lahiriah dan nilai pembuktian formal karena tidak memenuhi syarat-syarat yang telah dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata dan Pasal 38 UUJN. Sehingga berdasarkan Pasal 1869 KUHPerdata dan Pasal 41 UUJN, akta tersebut terdegradasi nilainya menjadi akta di bawah tangan. Namun hal tersebut dapat dikecualikan dengan adanya kondisi atau keadaan memaksa yang tidak memungkinkan pertemuan langsung antara client dan Notaris. Pengkategorian Covid-19 sebagai keadaan memaksa didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis terhadap Pengaruh Teknologi Informasi dalam Proses Mediasi di Pengadilan Agama di Indonesia ]]>
<![CDATA[Naillul Hakim Izzul Anwar]]>;
<![CDATA[Akhsan Khoirul Anam]]>;
<![CDATA[Ahmad Baihaq]]>;
<![CDATA[Muhammad Wildan Hanif]]>;
<![CDATA[Yowanda Eca Aulia Gunawan]]>;
<![CDATA[Hifa Taufiqoh]]>;
<![CDATA[Airin Sabrina Istighfaro]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2026): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.%p
<![CDATA[The development of information technology has significantly influenced the judicial system in Indonesia, including the mediation process in Religious Courts. The Supreme Court has introduced electronic-based judicial services through e-Court and e-Litigation, allowing case administration and mediation to be conducted online. This study aims to analyze juridically the influence of information technology on the effectiveness of mediation processes in Religious Courts. The research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary sources such as legislation and secondary sources including books and academic journals. The findings indicate that the use of information technology improves time efficiency, accessibility, and transparency in case administration. However, its implementation still faces several challenges, including limited technological infrastructure, low digital literacy, and potential risks to the confidentiality of the mediation process.]]>
<![CDATA[PENERAPAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUANG USAHA ]]>
<![CDATA[Muhammad Farhan Gayo]]>;
<![CDATA[Heru Sugiyono]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.245-254
<![CDATA[Pacta Sunt Servanda merupakan salah satu asas yang berlaku dalam perjanjian sewa menyewa, yakni kesepakatan yang telah disepakati selanjutnya berlaku sebagai Undang-Undang yang mengatur. Namun pada kenyataanya, didapati beberapa fakta hukum bahwa pemilik usaha mengingkari isi perjanjian sewa menyewa ruang usaha, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah tentang bagaimana penerapan asas pacta sunt servanda dalam perjanjian sewa menyewa ruang usaha dan perlindungan hukum terhadap penyewa atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh pemilik ruang usaha dalam perjanjian sewa menyewa ruang usaha. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yakni melalui studi kepustakaan, dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa asas pacta sunt servanda belum dapat diterapkan sepenuhnya dalam perjanjian sewa menyewa ruang usaha, hal ini lebih disebabkan karena pemilik ruang usaha mempunyai kedudukan lebih kuat dibandingkan penyewa. Ketentuan hukum perdata hanya memberikan perlindungan hukum berupa hak untuk pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian melalui pengadilan atas tidak dilaksanakannya perjanjian. Dalam perjanjian sewa menyewa ruang usaha perlu diatur mengenai sanksi yang tegas bagi pihak yang mengabaikan asas pacta sunt servanda, sehingga penyewa sebagai pihak yang lebih lemah kedudukannya dapat terlindungi haknya.]]>
<![CDATA[UPAYA PEMBINAAN DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN NARAPIDANA ]]>
<![CDATA[Hanif Taufiqul Hakim]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i4.1763-1771
<![CDATA[Tujuan dari pendirian lembaga pemasyarakatan yaitu untuk membina dan memperbaiki  kualitas diri narapidana supaya menyadari kesalahan yang telah dibuat oleh diri sendiri, sehingga kedepannya dapat menjadi pribadi yang lebih baik serta tidak mengulangi perbuatan yang bisa merugikan masyarakat. Dalam mewujudkan tujuan tersebut maka diperlukan adanya pembinaan kepada narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan, pembinaan yang ada haruslah mampu menjadi sebuah alat dalam meningkatkan kesejahteraan narapidana baik selama menjalani masa pidana hingga dinyatakan bebas. Pada penelitian kali ini dilakukan secara kualitatif. Strategi dan cara penarikan informasi dilakukan dengan metode yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode tersebut dilakukan untuk mendapatkan data berupa pola dan metode pembinaan dan dampak pembinaan oleh narapidana, kemudian hasil apa yang diperoleh. Wawancara dilakukan kepada semua pihak yang memilliki peran dalam program pembinaan narapidana. Semua data yang diperoleh akan diperiksa keabsahannya kemudian dianalisis melalui data, penyajian data dan kesimpulan. Asas humanisme dijadikan landasan dalam melaksanakan pembinaan. Pembinaan yang ada bukan hanya sekedar teori namun praktek di lapangan. Artinya, pembinaan dilakukan dengan menghasilkan suatu barang yang memiliki nilai jual ekonomis. Diharapkan dengan pembinaan ini narapidana dapat meningkatkan kualitasnya.]]>
<![CDATA[ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP PELANGGARAN MEREK ]]>
<![CDATA[Alfida Novianti Anwari]]>;
<![CDATA[Imanudin Affandi]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1449-1457
<![CDATA[Hukum Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang. Pengaturan Hukum Hak Kekayaan Intelektual diatur dalam Undang-Undang yang dibagi menjadi beberapa bidang, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penyelesaian sengketa merek dapat dilaksanakan melalui arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Segketa. Dalam penyelesaian sengketa, arbitase memiliki kelebihan serta kekurangan. Adapun metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitan hukum yang menggunakan bahan pustaka sebagai bahan utama. Dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini menggunakan teknis deskripsi analisis, yaitu melalui analisis bahan hukum dan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa kekayaan intelektual terhadap pelanggaran merek.]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI BENEFICIAL OWNERSHIP DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI PERUSAHAAN CANGKANG DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Maichle Delpiero]]>;
<![CDATA[Quinnashya Pradipta Early Folanda]]>;
<![CDATA[Dona Regina Napitupulu]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i6.3030-3042
<![CDATA[Kebocoran Pandora Papers oleh International Consortium of Investigative Journalist pada tahun 2021 silam, telah menggemparkan dunia internasional. Sebagai generasi penerus dari Panama dan Paradise Paper yang pernah diterbitkan sebelumnya, Pandora Papers menguak rahasia keuangan offshore dari berbagai perusahaan dari penjuru dunia, termasuk Indonesia. Sejumlah pimpinan Indonesia terekam dalam paper tersebut atas tindakan pencucian uang melalui perusahaan cangkang. Tindakan pencucian uang melalui perusahaan cangkang tersebut diperparah dengan permasalahan keterbatasan dan kepalsuan informasi mengenai beneficial ownership yang sejatinya digunakan untuk menemukan pemilik manfaat asli dari sebuah perusahaan. Dalam hal ini penulis merumuskan permasalahan dasar yakni bagaimana konseptualisasi dan optimalisasi beneficial ownership dalam memberantas tindak pidana pencucian uang melalui perusahaan cangkang di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual yang bersifat teoritis-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 4 (empat) upaya optimalisasi yang dapat dilakukan yakni: (1) Intensifikasi customer due diligence pada penyedia jasa keuangan dalam pemberlakuan prinsip transparansi beneficial ownership; (2) Pemberlakuan konsep lembar pernyataan terhadap sistem pelaporan beneficial ownership; (3) Pembentukan pengaturan beneficial ownership pada level undang-undang yang dilengkapi dengan atribut sanksi pidana; dan (4) Peningkatan sinergi antara Kemenkumham, PPATK, dan FIU terkait penyaluran dan pemanfaatan informasi beneficial ownership.]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI PENERAPAN PIDANA ALTERNATIF DI INDONESIA SEBAGAI SOLUSI OVERCROWDED PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN ]]>
<![CDATA[Abdurrahman Abdurrahman]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.11-22
<![CDATA[Permasalahan yang terjadi saat ini akibat orientasi penerapan hukum pidana yang   berkiblat  pada  penjara  menghasilkan  situasi overcrowded hingga menempatkan Indonesia pada titik ekstrim dengan kelebihan penghuni sebesar 188%. Dalam mencari solusi atas permasalahan overcrowded ini, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangi input narapidana ke Rutan dan Lapas. Pengurangan input ini, dapat dilaksanakan dengan memunculkan kebijakan-kebijakan pemidanaan yang tidak mengutamakan penggunaan pemenjaraan sebagai satu-satunya bentuk penghukuman. Indonesia sudah mengenal bentuk-bentuk alternatif ini di dalam beberapa peraturan perundang- undangan misalnya: KUHP, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Narkotika. Beberapa ketentuan alternatif pemidanaan non pemenjaraan dalam RKUHP adalah pidana pengawasan, pidana kerjasosial, judicial pardon, pidana denda, dan pidana penjara dengan menganggur.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK MELALUI ARTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MEDIASI ]]>
<![CDATA[Habibah Mutiara Zahra]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.889-897
<![CDATA[Sengketa Medik ialah sengketa yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, dimana pihak yang dirugikan memiliki kerugian yang sangat besar terutama dalam bidang Kesehatan. Dalam sengketa medik ini akan banyak sekali efek yang akan didapat dari pihak tergugat. Dalam hal ini jika para pihak ingin mencapai kata sepakat dan nama para pihak yang bersengketa tidak ingin tercemar maka solusinya ialah menggunakan penyelesaian melalu alternatif penyelesaian sengketa, bisa berupa mediasi, konsiliasi, ataupun arbitrase dimana penyelesaian sengketa tersebut sudah diatu dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternative Penyelesaian Sengketa, ada beberapa Undang-undang yang mengatur tentang pelindungan terhadap sengketa medik ini, misalnya Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang penyelesaian sengketa malptaktik medis melalui mediasi, dan beberapa aturan lainnya.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN ]]>
<![CDATA[Alya Maharani]]>;
<![CDATA[Kayus Kayowuan Lewoleba]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i4.540-548
<![CDATA[Tindak pidana penganiayaan terhadap hewan semakin meningkat di Indonesia. Penelitian ini membahas kasus penganiayaan hewan yang menyebabkan kematian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta mengangkat permasalahan yaitu, bagaimanakah penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan yang menyebabkan kematian dan bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang menggunakan sumber-sumber data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, serta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan juga melakukan penelitian terhadap data-data yang berkaitan dengan penelitian ini dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (Library Research). Penerapan hukuman terhadap pelaku penganiayaan hewan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum sesuai dengan undang-undang dimana terdakwa dijatuhi dengan hukuman masa percobaan. Dalam kasus ini, jaksa melakukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES IJAB QOBUL DI KALANGAN DARUL ISTIQAMAH KABUPATEN SINJAI ]]>
<![CDATA[Syamsu Alam]]>;
<![CDATA[Misbahuddin Misbahuddin]]>;
<![CDATA[Hasyim Aidid]]>;
<![CDATA[Eril Eril]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i4.2052-2065
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk ijab qabul dalam pernikahan dikalangan Darul Istiqamah Kabupaten Sinjai, pandangan Darul Istiqamah tentang Ijab qabul dan pandangan hukum Islam terhadap Ijab Qabul dikalangan Darul Istiqamah di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini adalah menelaah dan meneliti pelaksanaan Ijab dalam pernikahan dikalangan Darul Istiqamah Kabupaten Sinjai. Tulisan ini bersifat diskriktif deskriktif yakni menguraikan sumber yang di peroleh kemudian dianalisis. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi lapangan. Pendekatan normatif Teologis yaitu mengulas dan mengalisis data berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dilapangan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang digariskan dalam Al-Qur’an dan Hadis. Pendekatan sosiologis dimaksudkan mempelajari masyarakat, perilaku masyarakat, perilaku sosial manuasia dengan mengamati kelompok. Pendekatan antropologi dimaksudkan menjelaskan pandangan hidup manusia dikalangan Darul Istiqamah. Metode Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode diskriktif kualitatif yang memberikan gambaran tentang alur logika analisis data sekaligus memberikan masukan terhadap tehnik analisis data kualitatif yang digunakan. Setelah itu dilakukan komparasi yakni menganalisa data yang beragam dan kemudian menganlisa satu dengan yang lainnya, sehingga dapat mengetahui unsur unsur yang relevan dan yang tidak relevan antara hukum Islam dengan pelaksanaan Ijab qobul dikalangan Darul Istiqamah guna menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa pelaksanaan ijab qobul dikalangan Darul Istiqamah dilakukan dengan melafazkan Ijab dari perwalian perempuan tampa adanya qabul dari pihak laki-laki. Anggapan kalangan Darul Istiqamah terhadap Ijab qobul adalah wajib, namun pemahaman mereka terhadap Ijab qobul cukup dengan ijab tampa diakhiri dengan qabul, karena ijab qabul adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, maka meskipun tidak dilafazkan ucapan qabul dianggap telah menyertainya.]]>
