Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
1,767 Documents
<![CDATA[PENYALAAN LAMPU KENDARAAN RODA DUA DI SIANG HARI DALAM KAITANNYA DENGAN BUDAYA HUKUM MASYARAKAT KOTA PADANGSIDIMPUAN ]]>
<![CDATA[Alinapia Alinapia]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 02 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v1i02.%p
<![CDATA[Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, pertama, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap penyalaan lampu kendaraan roda dua pada siang hari di kota padangsidimpuan? Kedua, bagaimana budaya masyarakat padangsidimpuan terhadap penyalaan lampu kendaraan roda dua pada siang hari di kota padangsidimpuan? Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penyalaan lampu kenderaan disiang hari terlalu boros dengan alasan disiang hari tidak berpengaruh dalam penerangan jalan pada siang hari. Kemudian kepatuhan masyarakat menyalakan lampu kenderaan disiang hari itu karena takut terkenatilang oleh petugas, namun setelah keluar dari pusat Kota Padangsidimpuan lampu dimatikan.]]>
<![CDATA[PERBANDINGAN KEBIJAKAN PENGAWASAN PERBANKAN DI INDONESIA DAN SINGAPURA ]]>
<![CDATA[Winsherly Tan]]>;
<![CDATA[Maharani Millenia Hussy]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.14-27
<![CDATA[Untuk meningkatkan perekonomian suatu negara dan menjaganya agar tetap stabil adalah salah satunya tugas industri perbankan. Maka dari itu perlunya pengaturan dan pengawasan dibidang perbankan yaitu Kebijakan Pengawasan Perbankan, agar tujuan dalam meningkatkan perekonomian negara dapat tercapai. Namun setiap negara memiliki perbedaan dan persamaan dalam kebijakan pengawasan dalam bidang perbankan serta kelebihan dan kekurangannya. Penulisan jurnal ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada penelitian peraturan perundang-undangan, peraturan-peraturan tertulis, dan penelitian perbandingan hukum. Permasalahan Utama yang ada di Indonesia adalah kurangnya kejelasan pengaturan dalam bank pengawasan khusus antara OJK dan Bank Indonesia, status hukum OJK dalam pengawasan perbankan serta Indonesia sebagai negara berkembang seharusnya memulai meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar bisa jadi negara maju.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak ]]>
<![CDATA[Endah Puspita]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v5i2.333-343
<![CDATA[Tinda pidana kejahatan ini dilakukan oleh seorang anak yang notabenya masih belum bisa membedakan baik dan buruk suatu tindakan. Seseorang bisa disebut sebagai anak dibawah umur adalah seseorang yang oleh undang-undang belum dianggap cakap hukum meskipun sudah diakui sebagai subjek hukum. Anak dianggap sebagai subjek hukum sejak ada didalam kandungan. Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku pencurian di indonesia dilihat dari aturan dan undang-undang perlindungan terhadap anak. Studi ini membahas bagaimana upaya pemerintah menangani kasus seorang anak dibawah umur yang menjadi pelaku pencurian dengan menggunakan metode normatif dengan pendekatan undang-undang dan komparatif. Studi ini mengacu pada undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan terhadap anak dan kitab undang undang hukum pidana (kuhp). Penelitian ini menunjukan bahwa dalam segi pemerintahan dan peraturan perundang undangan sudah dibuat dengan sangat baik dan sesuai. Kurangnya kesadaran masyarakat dan edukasi khusus pada anak serta menangani anak yang menjadi pelaku adana suatu tindakan pidana pencurian yang seharusnya lebih diperketat.Kata kunci: anak; pelaku anak; pencurian; upaya pemerintah]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAMANAN STANDART MINIMUM RULES FOR THE TREATMENT OF PRISONERS UNTUK NARAPIDANA KORUPSI PADA MASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Ramadhanu Andika Setyo Arnadwiyanto]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.167-175
<![CDATA[Pada saat ini, pelanggaran tindak pidana korupsi di negara Indonesia sudah menjadi budaya. Narapidana dengan kasus korupsi di Indonesia pada saat ini akhir Desember 2019 mencapai 4.037 orang, Hal ini tentunya menjadi perhatian penting bagi pihak Lapas untuk memberikan pelayanan secara adil dan sesuai dengan Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisioner.Ditengah Pandemi Covid-19 bukan hanya pelayanan kesehatan sebagai pemenuhan Hak Asasi Manusia yang ditingkatkan, namun kebijakan pengamanan pun juga harus diperhatikan terutama tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi yang terhalang PP 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, harus menerapkan kebijakan pengamanan untuk menghindari pemberontakan, namun kebijakan tersebut harus memperhatikan Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisioner sehingga tidak melupakan rasa kemanusiaan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJUAL PADA TRANSAKSI ONLINE SHOP DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM PEMBAYARAN COD DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Adi Kristian Silalahi]]>;
<![CDATA[Elisatris Gultom]]>;
<![CDATA[Susilowati Suparto]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i3.1334-1343
<![CDATA[Tulisan ini membahas tentang perkembangan online shop dengan menggunakan metode pembayaran COD di Indonesia. Peraturan yang ada di Indonesia cukup tegas untuk melindungi konsumen, namun peraturan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak memberikan perlindungan yang sama terhadap hak-hak yang dimiliki penjual. Meskipun dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengenai hak-hak pelaku usaha, tetapi tidak mengatur tentang ketentuan apabila hak pelaku usaha tersebut dilanggar. Penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu suatu metode hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap penjual pada online shop dalam praktik sistem pembayaran cash on delivery (COD). Peran peraturan setingkat Undang-Undang sangat dibutuhkan untuk melindungi penjual, hal ini bertujuan untuk mewujudkan asas keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi online shop dengan menggunakan metode pembayaran COD.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM PENCANTUMAN NAMA ORANG TUA ANGKAT DALAM AKTA KELAHIRAN ]]>
<![CDATA[Siti Zahranissa Sheila Augusta]]>;
<![CDATA[Dwi Aryanti Ramadhani]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i5.1001-1010
<![CDATA[Di Indonesia adopsi anak melalui prosedur pengadilan menghasilkan putusan yang sah. Dengan putusan tersebut anak adopsi maupun orang tua angkat akan memiliki akta yang otentik, sehingga dapat menjadi jaminan hukum. Akta kelahiran sangat dibutuhkan agar terhindar dari akibat hukum dari hasil adopsi tersebut yang dikhawatirkan akan berdampak hak keperdataannya, hak waris dan sebagainya. Akta kelahiran seorang anak yang diadopsi dengan status anak kandung melanggar aturan karena tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, Pasal 55 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan keberadaan anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Dari penelitian dapat diketahui bahwa dengan adanya akta kelahiran mencantumkan nama orang tua angkat sebagai orang tua kandung melanggar aturan karena bertolak belakang dengan hukum di Indonesia. Dengan ini masyarakat perlu memahami betul tentang tata cara pengangkatan anak dan pengurusan akta kelahiran anak angkat.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PERS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS ]]>
<![CDATA[Ricky Haposan Hutahaean]]>;
<![CDATA[Aryo Fadlian]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2539-2545
<![CDATA[Dalam negara demokratis seperti Indonesia keberadaan Pers dipercaya sebagai salah satu penopang kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat. Pentingnya peran Pers tersebut tidak terlepas dari fungsi yang dijalankan Pers yakni sebagai media informasi, sebagai media pendidikan, sebagai media hiburan, sebagai kontrol sosial, dan sebagai pelaku ekonomi, sebagaimana bunyi Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam artikel ini dibahas beberapa persoalan mengenai pertanggungjawaban tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Pers dalam perspektif Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta bagaimana penerapan sanksi yang diberikan terkait pelanggaran pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pers. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat preskriptif analitis, yang merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statue Approach). Hasil pembahasan diketahui bahwa dalam sistem pertanggungjawaban dalam Undang-undang Pers menganut prinsip “tanggung jawab fiktif†atau disebut juga dengan “stair sistem†(sistem bertangga). Berdasarkan sistem pertanggungjawaban fiktif ini, dalam hal penuntutan, secara hukum yang bertanggung jawab terhadap materi berita adalah redaksi media yang dalam hal ini umumnya di wakili oleh Pemimpin Redaksi.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBERITAAN IDENTITAS ANAK KORBAN TINDAK PIDANA DALAM MEDIA MASSA ]]>
<![CDATA[Anisa Cahyani]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i2.224-235
<![CDATA[Perlindungan Hukum atas hak anak dimaksudkan untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil untuk mencapai kesejahteraan anak, karena pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri terhadap berbagai ancaman mental,fisik,dan sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya karenanya anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya,mengingat situasi dan kondisinya yang amat berbeda dengan orang dewasa. Anak sebagai korban dapat menderita kerugian fisik maupun non-fisik. Kerugian fisik dapat berupa cacat,luka-luka bahkan sampai kematian.Kerugian non-fisik dapat berupa mental yang terganggu ,maupun rasa takut yang tidak ada hentinya. Mattalata berpendapat bahwa usaha pemberian bantuan kepada korban bukanlah kewajiban pelaku saja ,melainkan juga kewajiban warga masyarakat dan kewajiban negara. Perlindungan korban sebagai upaya memberikan perlakuan yang adil baik bagi korban,pelaku,maupun masyarakat merupakan harapan yang dicita-citakan. ]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Investasi Dalam Penanaman Modal Asing Melalui Penyelesaian Sengketa Jalur Arbritase ]]>
<![CDATA[Melynda Sari Siregar]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.360-369
<![CDATA[Penanaman modal merupakan sebuah bentuk dari investasi langsung, sebagaimana dijelaskan oleh Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dimana dijelaskan pada pasal 2. Dalam sengketa investasi International menurut teori klasik berdasarkan hukum public International mengatakan bahwa Negara-lah yang mempunyai kapasitas sehingga disebut subjek hukum sedangkan pihak privat (badan hukum atau perorangan) tidak mempunyai personalitas hukum dalam mengajukan gugatan atau pelanggaran-pelanggaran hak yang dimiliki. Dalam beberapa kasus banyak investor asing yang akan memilih penyelesaian pada jalur non-litigasi, dimana arbritase merupakan pilihan favorit dalam penyelesaian sengketa investasi.Metode penelitian yuridis normative adalah metode penelitian hukum dengan meneliti dari sebuah norma-norma hukum yang berlaku atau kaidah hukum yang berlaku dalam alternative penyelesaian sengketa investasi, seperti undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.]]>
<![CDATA[Noodweer Sebagai Alasan Pembenar Dalam Hukum Pidana Indonesia: Studi Kasus Putusan Pengadilan Atas Penganiayaan Fatal Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ]]>
<![CDATA[Edy Agus Yanto]]>;
<![CDATA[Suwardi Suwardi]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2026): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.%p
<![CDATA[Noodweer, atau pembelaan terpaksa, merupakan salah satu alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan ini memungkinkan seseorang tidak dipidana apabila melakukan perbuatan yang secara formal memenuhi unsur tindak pidana, namun dilakukan dalam rangka membela diri secara mutlak terhadap serangan yang melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan noodweer sebagai alasan pembenar dalam putusan pengadilan terkait kasus penganiayaan fatal di Indonesia. Melalui pendekatan yuridis-normatif dan studi kasus terhadap putusan pengadilan tingkat pertama maupun banding, penelitian ini mengkaji kriteria yuridis noodweer, batas-batas kewajaran dalam pembelaan, serta pertimbangan hakim dalam menilai unsur-unsur noodweer seperti adanya serangan melawan hukum, kebutuhan mendesak untuk membela, dan proporsionalitas antara ancaman dan respons. Temuan menunjukkan bahwa meskipun KUHP memberikan dasar hukum yang jelas, penerapan noodweer dalam praktik peradilan seringkali bersifat subjektif dan bergantung pada penilaian kontekstual terhadap fakta-fakta kasus. Dalam beberapa putusan, pengadilan cenderung ketat dalam menilai proporsionalitas, sehingga pembelaan yang mengakibatkan kematian korban sering kali tidak diterima sebagai noodweer. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pedoman yurisprudensi yang lebih konsisten serta sosialisasi pemahaman hukum yang komprehensif bagi aparat penegak hukum guna menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam penerapan alasan pembenar ini.]]>
