cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
siti hatikasari
Contact Email
sitihatikasari@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jsh_fh@unib.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum
Published by Universitas Bengkulu
ISSN : 1693766X     EISSN : 25794663     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum [e-ISSN 2579-4663 dan p-ISSN 1693-766X] adalah nama baru sebagai pengganti "Jurnal Penelitian Hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Bengkulu sejak Tahun 1995. Jurnal "Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum" merupakan jurnal atau media informasi dan komunikasi di bidang hukum berisi artikel ilmiah hasil penelitian terkait bidang ilmu hukum yang meliputi Hukum Perdata, Hukum Ekonomi/Bisnis, Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Konstitusi, Hukum Islam, Hukum Lingkungan, Hukum Adat, Hukum Kekayaan Intelektual, Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak, Hukum Internasional dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah-masalah hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 103 Documents
 4   5   6   7   8 
Implementasi Fungsi Dan Kewenangan Brigade Mobile Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Dalam Mencegah Tindak Pidana Terorisme Di Wilayah Perbatasan Indonesia Dengan Timur Leste Yagie Sagita
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 29, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.29.1.60-77

Abstract

This article discusses the role of the East Nusa Tenggara Regional Police Mobile Brigade in Preventing Terrorism in the Border Area. The background of this research is the implementation of the functions and authority of the East Nusa Tenggara Police Mobile Brigade in preventing terrorism in the Indonesian border region with Timor-Leste and what are the obstacles of the NTT Regional Police Mobile Brigade in conducting terrorism prevention in the border region of the State of Indonesia and the State of Timor Leste. This research is an empirical study. Data collection used in this study was a library research, interviews and analyzed qualitatively. Based on the results of the study, the number of personnel at the moment the National Police who are on duty at the Brimob Sub Den 2 Atambua Atambua NTT Regional Police are 114 personnel, which is considered quite in accordance with the ratio of cross-border post guard. that patrols were mostly carried out in the form of routine satker patrols (70%). The rest is done together with the Timor Leste government and government agencies involved in border management (10%). Other tasks are in the form of adjustments, in accordance with field conditions that occur at that time. Regarding the threat of terrorism, all respondents (100%) thought that the threat of terrorism ever occurred at the Border, namely the threat in the form of terror, 40% the threat of recruiting terrorism networks was only 30% and the threat of bombing occurred 30%. The obstacles faced by the NTT Regional Police Mobile Brigade in securing border areas are inadequate Accessibility to Border, Inadequate Facilities and Infrastructure, Minimal number of security personnel, Border Area Conflict, Inter-ethnic, ethnic and religious conflict, Lack of Community education about Nationality.Keywords: Mobile Brigade; Terrorism; Border;                                                     AbstrakPenelitian ini Peran Brigade Mobile Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Dalam Mencegah Terorisme Di Wilayah Perbatasan. Latar belakang dari penelitian ini adalah implementasi fungsi dan kewenangan Brigade Mobile Kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur dalam mencegah terorisme di wilayah perbatasan Indonesia dengan Timor leste dan apa saja kendala Brimob Polda NTT dalam melakukan pencegahan terorisme di wilayah perbatasan Negara Indonesia dengan Negara Timor Leste. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research, interview serta dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, jumlah personal Saat ini anggota Polri yang bertugas di Sat Brimob Sub Den 2 Pelopor Atambua Polda NTT berjumlah 114 personal, hal tersbut dirasa cukup sesuai dengan rasio penjagaan pos lintas perbatasan negara. Bahwa patroli banyak dilakukan dalam bentuk patroli rutin satker (70%). Selebihnya dilakukan bersama pemerintah Timor Leste dan instansi pemerintah yang terkait pengelola perbatasan (10%). Tugas lain sifatnya berbentuk penyesuaian, sesuai dengan kondisi lapangan yang terjadi saat itu. Terkait ancaman terorisme, semua responden (100 %) berpendapat bahwa ancaman terorisme pernah terjadi di Perbatasan yaitu  ancaman berbentuk terror  40 % ancaman perekrutan jaringan terorisme hanya 30 % dan ancaman bom terjadi  30 %. Adapun Kendala yang dihadapi sat brimob Polda NTT dalam mengamankan daerah perbatasan yaitu Aksesibilitas ke Perbatasan , Sarana dan prasarana yang belum memadai, Jumlah personel keamanan yang minim, Konflik Wilayah Perbatasan, Konflik antar etnis, suku dan agama, Kurangnya pendidikan Masyarakat tentang Kebangsaan.Kata Kunci: Brigade Mobile; Terorisme; Perbatasan;
Penggunaan Aplikasi Virtual Private Network (VPN) Point To Point Tunneling Protocol (PPTP) Dalam Mengakses Situs Terblokir Andini, Marisa Dika; Amirullah, Muhamad; Muchtar, Helitha Novianty
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 29 No 2 (2020)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.29.2.148-166

Abstract

The discovery of a Virtual Private Network (VPN) makes it easy to access the internet wherever and whenever. Many service providers see the advantages of VPN being commercially usable, VPNs are very vulnerable to hacker attacks, cracking that supports data or information from VPN application users, this research offers to provide information about VPN security Point to Point Tunneling protocol (PPTP) and whether the VPN security system has been licensed and is in accordance with applicable law or not. This research is normative juridical. By using analytical descriptive analysis, this research provides facts about VPN security point to point tunneling protocol (PPTP) in accessing blocked sites, discussed with the Electronic Transaction Information Act. Keywords: Virtual Private Network (VPN), point to point tunneling protocol (PPTP), Blocked Site,  Penemuan Virtual Private Network (VPN) memberi kemudahan untuk mengakses internet dimanapun dan kapanpun. Banyak penyedia layanan melihat keuntungan bahwa VPN ini bisa digunakan gratis secara komersial, VPN sangat rentan dari serangan hacker, cracking yang mampu mencuri data atau informasi dari pengguna aplikasi VPN, penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai keamanan VPN Point to Point Tunneling protocol (PPTP) dan apakah sistem keamanan VPN tersebut sudah mendapatkan perizinan dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku atau tidak. Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis, Penelitian ini memberikan fakta-fakta mengenai keamanan VPN point to point tunneling protocol (PPTP) dalam mengakses situs terblokir, dikaitkan dengan Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik. Kata kunci: Virtual Private Network (VPN), point to point tunneling protocol (PPTP), Situs Terblokir.
Penataan Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Subanrio Subanrio; Arie Elcaputera
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 30, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.30.1.66-79

Abstract

After the amendment, there was a rearrangement of the constitutional system building towards a more democratic one in accordance with the demands of reform. This occurs as a result of a shift in the Indonesian constitutional system, one of which is a shift in the paradigm of state institutions. Changes in the position of state institutions have consequences on their duties and authorities. This research is a normative legal research that uses a conceptual and statutory approach. This research discusses and analyzes the problems of structuring the position and authority of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia; the existence and position of the People's Consultative Assembly as a State institution equal to other state institutions; and Amendments to the Constitution as stipulated in Article 37 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The urgency of structuring the position and authority of the People's Consultative Assembly is a problem in itself in responding to Indonesia's current constitutional challenges. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia after the amendment did not place the MPR as the highest state institution, but was equal or equal to other state institutions. The MPR is also no longer the full actor of people's sovereignty, and its authority is very limited, including in amending the constitution, but the limited powers of the MPR do not mean that constitutional amendments cannot be made. Keywords: Arrangement; Position; Authority. AbstrakPasca amandemen, terjadi penataan ulang terhadap bangunan sistem ketatanegaraan kearah yang lebih demokratis sesuai tuntutan reformasi. Hal ini terjadi akibat dari pergeseran sistem ketatanegaraan Indonesia, salah satunya pergeseran paradigma kelembagaan negara. Perubahan kedudukan lembaga-lembaga negara mempunyai konsekuensi pada tugas dan wewenang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Penelitian ini membahas dan menganalisis permasalahan penataan kedudukan dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia; keberadaan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga Negara sejajar dengan lembaga negara lainnya; serta Perubahan Undang-Undang Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Urgensi penataan kedudukan dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi sebuah problematika tersendiri dalam menjawab tantangan ketatanegaraan Indonesia saat ini. UUD NRI 1945 setelah amandemen tidak menempatkan MPR sebagai lembaga Negara tertinggi, tetapi sejajar atau sederajat dengan lembaga-lembaga negara lainnya. MPR juga bukan lagi sebagai pelaku penuh kedaulatan rakyat, dan kewenangannya sangat terbatas termasuk dalam mengubah undang-undang dasar namun dengan terbatasnya kewenangan MPR bukan berarti tidak bisa dilakukannya perubahan konstitusi. Kata Kunci:  Penataan; Kedudukan; Kewenangan.
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Dalam Revisi Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Antoni Putra
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 30 No 2 (2021)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.30.2.108-127

Abstract

 Efforts to revise Law Number 30 of 2002 concerning the Commission of Corruption Eradication which became the basis for the formation of the Corruption Eradication Commission have been carried out repeatedly, and the peak occurred in 2019. In the revision carried out in 2019, there was a neglect of the principle of establishing good laws and regulations, causing rejection from the public during the discussion process in the House of Representatives, and this makes it difficult for the revised law to be accepted, causing a lot of judicial review at the Constitutional Court.Keywords: Corruption Eradication Commission; Law; Rejection; AbstrakUpaya revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi dasar pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi telah dilakukan berulangkali, dan puncaknya terjadi pada 2019. Dalam revisi yang dilaukan pada 2019 tersebut, terjadi pengabaian terhadap prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga menyebabkan terjadi penolakan dari publik saat proses pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat dan menyebabkan undang-undang hasil revisi juga sulit diterima sehingga menyebabkan banyak terjadi pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.Kata Kunci: Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang, Penolakan;
PROBLEMATIKA KEABSAHAN PEMBUKTIAN PADA IMPLEMENTASI E-LITIGASI MENURUT PERMA NO.1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK Bearly Deo Syahputra; Enggal Prabawuri Khotimah
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 30 No 2 (2021)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.30.2.147-165

Abstract

 The dispute resolution process in court is not always the conventional way that the parties come directly to the court, but can be done online. This was marked by the launch of the e-court on July 13 2018. With the launch of the e-court, the Supreme Court for electronics will fundamentally change the practice of court litigation. Since the issuance of the Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 concerning administrative cases and circuit court hearings on August 19 2019, the Supreme Court Regulation Number 3 2018, the case of the Board of Directors has been declared null and void. PERMA No.1 2019 completes PERMA 3 year No. 2018 so that not only the event record can be done online or known as the name of the e-court test but also can be done electronically, for example e-ligitation. For this reason, the author tries to elaborate on the validity of the evidence in e-litigation.
PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP KERUGIAN YANG DI ALAMI OLEH BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL Dewi Cahyandari; Jeremya Chandra
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 30 No 2 (2021)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.30.2.166-179

Abstract

Jaminan sosial merupakan sebuah bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara Republik Indonesia  guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 22 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. BPJS dibentuk untuk dapat memfasilitasi jaminan sosial untuk masyarakat. Namun, kerugian yang dialami oleh BPJS membuat pemerintah secara terus menerus menyuntikan modal kepada BPJS. Beberapa waktu lalu, pemerintah sempat menaikkan iuran BPJS yang banyak memancing gelombang protes dari masyarakat karena kenaikan iuran tersebut diperkirakan di lakukan untuk menutup kerugianyang di alami oleh BPJS. Oleh karenanya dalam tulisan ini penulis mengambil rumusan masalah apakah kerugian yang dialami oleh BPJS masuk dalam kategori kerugian negara? Dan apakah negara harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan.     Jika melihat unsur-unsur dari kerugian negara maka kerugian yang di alami BPJS bukanlah kerugian negara, namun pada kenyataanya negara masih saja menyuntikkan modal kepada BPJS.
ANALISIS PERANAN DAN STRATEGI KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN (KSSK) DALAM MENCEGAH DAN MENANGANI KRISIS SISTEM KEUANGAN Stellen Rosalina S
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 30 No 2 (2021)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.30.2.128-146

Abstract

This research aims to discuss the role and strategy of the Financial System Stability Committee in preventing and dealing with the financial system crisis in Indonesia, also its comparison with committees in South Korea and the United Kingdom. This research is normative juridical and uses a historical approach, comparative approach and statutory approach. This research indicates that in the problem of systemic bank solvency, KSSK has three ways, namely purchase and assumption, bridge banks, and capital addition by LPS. Based on PPKSK Law, rescuing failed banks during the crisis is now using a bail-in mechanism. Reflected on the South Korea case, this country has succeeded in responding to the crisis with proper action and strategy. Also, they cooperated with foreign authorities to minimize current situations that could trigger a crisis in both jurisdictions. Meanwhile, The United Kingdom has built a strong and layered institutional architecture to sustain and maximize its function.Keywords: Financial System Stability Committee; Preparedness and Management Strategy; Financial System Crisis. Abstrak Penelitian ini akan membahas bagaimana peranan dan strategi Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam melakukan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan di Indonesia, serta perbandingannya dengan komite di Korea Selatan dan Inggris. Penelitian ini bersifat yuridis normatif serta menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan historis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam permasalahan solvabilitas bank sistemik, KSSK dapat melakukan tiga cara, yaitu purchase and assumption, bridge bank dan penambahan modal oleh LPS. Berdasarkan UU PPKSK, kini penyelamatan bank gagal saat krisis menggunakan mekanisme bail in. Berkaca dari Korea Selatan, negara ini berhasil merespon krisis melalui tindakan dan strategi yang tepat, serta menjalin kerjasama dengan otoritas asing di negara lain guna meminimalisir situasi yang dapat memicu krisis di kedua yurisdiksi. Begitu juga dengan Inggris yang membangun arsitektur kelembagaan yang kokoh dan berlapis guna menopang dan memaksimalkan fungsi masing-masing lembaga yang bersangkutan.Kata Kunci: Komite Stabilitas Sistem Keuangan; Strategi Pencegahan dan Penanganan; Krisis Sistem Keuangan
Batasan Hak Mengemukakan Pendapat Di Muka Umum Dalam Sistem Demokrasi Dan Ketatanegaraan Indonesia Effendi, Orien
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 30 No 2 (2021)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.30.2.180-193

Abstract

Expressing opinions is a human right that every citizen has. The freedom to express opinions through thoughts orally, in writing, and so on, has been mentioned in the 1945 Constitution and the Universal Declaration of Human Rights. From historical perspective, the birth of freedom of opinion has at least played a very large role in initiating the idea of a democratic system that is currently being implemented by the Indonesia people. However, the existence of the right to freedom of opinion with the aim of being checks and balances in the system of government in Indonesia today often creates tension when its delivery in public, often leads to chaos and the like, which of course is out of the concept of procedures for expressing opinions as mandated by law. Keywords: Human Rights; Freedom; Opinion; UUD 1945. Mengemukakan pendapat merupakan hak asasi manusia yang dimiliki setiap warga negara. Kebebasan meyampaikan pendapat melalui pikiran dengan lisan, tulisan, dan lain sebagainya, telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Dalam pengamatan kacamata sejarah, lahirnya kebebasan berpendapat itu setidaknya telah berperan sangat besar mengawali gagasan sistem demokrasi yang kini diterapkan bangsa Indonesia. Namun keberadaan hak kebebasan berpendapat dengan tujuan sebagai checks and balances sistem pemerintahan di Indonesia dewasa ini seringkali menimbulkan ketegangan ketika penyampaiannya dimuka umum, tidak jarang berujung kericuhan dan sejenisnya, yang tentu saja hal tersebut sudah keluar dari konsep tata cara penyampaian pendapat sebagaimana amanat undang-undang.Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Kebebasan; Pendapat; UUD 1945.
Tindak Pidana Pencucian Uang pada Bandar Narkotika Hoemijati Hoemijati
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 31 No 1 (2022)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.31.1.1-10

Abstract

Money laundering as a process or an act aims to hide or disguise the origin of money or property wealth, obtained from proceeds of crime which is then converted into assets that appear to originate from legitimate, deep activities its development is not only done by individuals but also corporations are used to commit money laundering. The purpose of this study is how to regulate money laundering by narcotics dealers. The writing method used to compile this paper is research normative law or library research, namely by collecting material from books, magazines, papers, internet, legislation and other scientific writings that are closely related to the aims and objectives of the preparation of this scientific work. This regulation concerning money laundering is regulated by Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering and other Laws closely related to money laundering such as narcotics, corruption, terrorism, Head of PPATK Decree, Bank Indonesia Regulation, Ministerial Decree Finance and other regulations.Keywords: Bandar; Criminal Acts; Money Laundering; Narcotics AbstrakTindak pidana pencucian uang sebagai suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan, yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, dalam perkembangannya, tidak hanya dilakukan oleh orang perseorangan saja tetapi korporasi juga digunakan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh bandar narkotika. Metode penulisan yang dipakai untuk menyusun tulisan ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan bahanbahan dari buku, majalah, makalah, internet, peraturan perundang-undangan dan hasil tulisan ilmiah lainnya yang erat kaitannya dengan maksud dan tujuan dari penyusunan karya ilmiah ini. Pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang lain yang berkaitan erat dengan pencucian uang seperti tindak pidana narkotika, korupsi, terorisme, Keputusan Kepala PPATK, Peraturan Bank Indonesia, Keputusan Menteri Keuangan, dan peraturan-peraturan lainnya.Kata Kunci: Bandar; Narkotika; Pencucian Uang; Tindak Pidana
PENERAPAN KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Musa Muhajir Haqqi
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 31 No 1 (2022)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.31.1.11-28

Abstract

As a nation state, one of the basic foundation for the establishment of Indonesia simply laid down in an order by The Constitution to carry out an obligations to protect the rights of all individual in society as a goal. One of the many consequences that rise from that establishment of a nation is to fulfill and provide an environmental protection that is part of a basic rights as mandated by the constitution in order to support a decent life in society. In order to achieve this goal, Indonesia’s applies the concept of sustainable development in the State Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UU No. 32 Tahun 2009).  By adopting the concept, the law influce current development procedure that is already been running based on the State Law Number 25 of 2004 (UU No. 25 Tahun 2004). The results of the study found that there was an influence as an instruments of prevention and environmental protection in the form of KLHS, RPPLH, and DDDT LH on the stipulation of RPJM and RPJP in the national development planning system.Keywords: Carrying Capacity; Environmental Capacity; Policy;AbstrakSebagai sebuah negara kebangsaan, Indonesia meletakkan salah satu fondasi dasar dari pendiriannya dalam Konstitusi yaitu untuk mengemban seperangkat kewajiban yang dimaksudkan demi melindungi hak seluruh komponen masyarakat. Dari berbagai konsekuensi yang timbul dalam kewajiban tersebut diantaranya adalah diperlukannya suatu perlindungan terhadap lingkungan hidup yang merupakan kebutuhan dasar sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi untuk mendukung kehidupan yang layak. Dalam rangka mencapai tujuan demikian, Indonesia mengadopsi konsep pembangunan berkelanjutan yang berkembang dalam dunia Internasional dan dianut dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Diadopsinya konsep tersebut memberikan implikasi terhadap pelaksanaan pembangunan yang telah berlaku dalam UU Nomor 25 Tahun 2004. Hasil penelitian menemukan pengaruh dari instrumen pencegahan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup dalam sistem hukum di Indonesia terletak pada dibutuhkannya komponen-komponen seperti KLHS, RPPLH, dan DDDT LH terhadap penetapan RPJM dan RPJP dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.Kata Kunci: Daya Dukung; Daya Tampung Lingkungan; Kebijakan; 

Page 6 of 11 | Total Record : 103

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 34 No 2 (2025) Vol 34 No 1 (2025) Vol 33 No 2 (2024) Vol 33 No 1 (2024) Vol 32 No 2 (2023) Vol 32 No 1 (2023) Vol 31 No 2 (2022) Vol 31 No 1 (2022) Vol 30 No 2 (2021) Vol 30, No 1 (2021) Vol 29, No 2 (2020) Vol 29 No 2 (2020) Vol 29, No 1 (2020) Vol 28, No 2 (2019) Vol 28, No 1 (2019) Vol 27, No 2 (2018) Vol 27, No 1 (2018) Vol 26, No 2 (2017) Vol 24 No 2 (2015) Vol 22, No 1 (2013) More Issue