cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
siti hatikasari
Contact Email
sitihatikasari@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jsh_fh@unib.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum
Published by Universitas Bengkulu
ISSN : 1693766X     EISSN : 25794663     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum [e-ISSN 2579-4663 dan p-ISSN 1693-766X] adalah nama baru sebagai pengganti "Jurnal Penelitian Hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Bengkulu sejak Tahun 1995. Jurnal "Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum" merupakan jurnal atau media informasi dan komunikasi di bidang hukum berisi artikel ilmiah hasil penelitian terkait bidang ilmu hukum yang meliputi Hukum Perdata, Hukum Ekonomi/Bisnis, Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Konstitusi, Hukum Islam, Hukum Lingkungan, Hukum Adat, Hukum Kekayaan Intelektual, Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak, Hukum Internasional dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah-masalah hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 103 Documents
 6   7   8   9   10 
URGENSI PEMBATASAN KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MENGELUARKAN PERATURAN PRESIDEN MELALUI REVISI UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNADNGAN Amancik Amancik
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 32 No 1 (2023)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.32.1.1-18

Abstract

Artikel ini dilatar belakangi oleh Materi Muatan Peraturan Presiden yang berfungsi melaksanakan Kekuasaan Pemerintahan yang memberi kewenangan besar bagi Presiden dalam sehingga membuka peluang bagi presiden untuk menyalahgunakan kewenangannya. Untuk itu perlu dibangun mekanisme untuk membatasi Kekuasaan Presiden dalam mengeluarkan Peraturan Presiden sebagai wujud dari konstitusionalisme. Materi muatan Peraturan Presiden berfungsi sebagai penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dianggap mirip dengan fungsi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah karena Peraturan Presiden memuat norma yang mengatur sebagaimana fungsi Undang-Undang dan terjadi kerancuan dengan Peraturan Pemerintah yang secara konstitusional materi muatannya melaksanakan Undang-Undang. Penelitian ini adalah Penelitian Normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Untuk itulah penulis mengusulkan lebih baik jika Peraturan Presiden ditiadakan, mengingat Presiden Indonesia sudah memiliki banyak kewenangan, khususnya kewenangan secara legislasi seperti membentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pembentukan Perundang-Undangan dan perlu dibangun mekanisme intern dan ekstern untuk meninjau, memantau dan mengawasi Peraturan Presiden melalui Judicial Review dan Excecutive Review.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN COVID-19 PADA PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT: SEBUAH LITERATURE REVIEW I Gede Widhiana Suarda; Fendi Setyawan; Ulfa Elfiah
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 32 No 1 (2023)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.32.1.40-59

Abstract

Artikel ini merupakan tinjauan literatur awal yang bertujuan untuk menemukan arah penelitian yang tepat terkait dengan perlindungan hukum bagi pasien COVID-19 di Indonesia. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, kajian dalam artikel ini menggunakan metode literatur review dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur seperti buku dan jurnal untuk membandingkan hasil penelitian yang satu dengan yang lainnya. Langkah selanjutnya adalah melakukan identifikasi literatur yang relevan dengan topik yang dibahas. Dari proses tersebut, terdapat 6 penelitian yang relevan untuk di-review. Hasil kajian menunjukkan dua kesimpulan. Pertama, topik penelitian tentang perlindungan hukum terhadap pasien COVID-19 pada pelayanan kesehatan di Rumah Sakit merupakan sebuah topik yang perlu diteliti lebih lanjut mengingat topik tersebut belum dibahas dalam penelitian exisiting. Kedua, metode penelitian empiris maupun non doctrinal perlu dilakukan secara holistik dengan subyek utama adalah pasien COVID-19 termasuk para pihak yang berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap pasien COVID-19 di rumah sakit, seperti tenaga kesehatan dan juga pihak pimpinan rumah sakit. Dengan demikian, hasil penelitian empiris tentang perlindungan hukum terhadap pasien COVID-19 pada playanan kesehatan di Rumah Sakit akan dapat memperkaya ilmu pengetahuan, baik untuk bidang ilmu-ilmu rumpun kesehatan, hukum, maupun ilmu-ilmu sosial.
Perjanjian Kerja Sama Bank BRI dan Agen BRILink dalam Pemberdayaan UMKM Ganefi; Siti Hatikasari; Wafiya
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 32 No 1 (2023)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.32.1.60-73

Abstract

T Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Bank BRI dengan Agen BRILink, dan untuk mengetahui apa permasalahan dan hambatan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Bank BRI dengan Agen BRILink dalam rangka pemberdayaan UMKM di Kota Bengkulu. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan Teknik penentuan sampel yaitu purposive sampling. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Perjanjian kerjasama juga merupakan dokumen yang berisikan hak dan kewajiban BRI dan agen BRILink yang disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak sebelum menjalankan kegiatan yang dimaksud didalamnya. Bank BRI yang telah memberikan kewenangannya kepada agen BRILink untuk melakukan kegiatan atau transaksi perbankan terhadap nasabah BRI. Terdapat beberapa masalah yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara BRI dan agen BRILink, seperti adanya agen BRILink yang wanprestasi, adanya penipuan dari nasabah yang dialami agen BRILink, dan masalah lainnya. Adapun hambatan dalam perjanjian antara BRI dengan agen BRILink, yaitu: sering terjadi gagal transaksi yang terkendala oleh gangguan jaringan, kemudian tidak tercapainya target yang telah disepakati, serta hambatan lain yaitu sharing fee atau pembagian hasil yang diberikan oleh pihak BRI.
Urgensi Penerapan Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Rachel Dameria Nababan
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 32 No 1 (2023)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.32.1.74-87

Abstract

Hukum acara pidana, pada prinsipnya selalu berhubungan dengan sistem peradilan pidana. Secara sederhana, sistem peradilan pidana adalah suatu proses yang dilakukan oleh negara terhadap orang-orang yang melanggar hukum pidana materiil. Dalam perkembangannya praktik hukum acara pidana mengandung kelemahan-kelemahan. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang mengutamakan keadilan retributif terkadang menjadi tidak bermanfaat karena tiada pemulihan kerugian atau kerusakan bahkan luka yang dialami korban. Mengatasi hal tersebut, dalam perkembangannya penyelesaian perkara tindak pidana telah menuju pada prinsip keadilan restoratif untuk memulihkan atau pengembalian kerugian yang dialami korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bahwa proses mediasi penal yang berbasis keadilan restoratif bersifat esensial dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia, karena pada instansi penegak hukum yang ada di Indonesia telah menerapkan penyelesaian perkara tindak pidana umum melalui mediasi penal berbasis keadilan restoratif. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil yang diperoleh dari penelitian, bahwa urgensi penerapan mediasi penal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia menjadi sangat penting, karena merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana dengan prinsip musyawarah mufakat antara pelaku dan korban.
IMPLEMENTASI MEKANISME EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 Siombo, Marhaeni Ria
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 32 No 2 (2023)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.32.2.88-111

Abstract

Mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia mengalami perubahan yang signifikan pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019. Putusan ini menyatakan Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjadi inkonstitusional bersyarat. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait, mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini menghilangkan sifat utama jaminan fidusia yaitu kemudahan dalam melakukan eksekusi. Putusan ini membawa dampak yang sangat besar, tidak hanya bagi para pihak yang terkait tetapi juga masyarakat luas yang akan mengadakan perjanjian jaminan fidusia pasca putusan terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan dari berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur. Penelitian bersifat kualitatif yang dilakukan secara holistik yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan dan menarik kesimpulan. Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan MK menjadi lebih bertele-tele dan terkesan membatasi hak-hak kreditur. Proses eksekusi yang lebih sulit juga menimbulkan implikasi terhadap sektor perekonomian yaitu membuat lembaga keuangan menjadi enggan dan lebih selektif dalam memberikan pinjaman dengan jaminan fidusia.
Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Perkawinan Usia Anak di Wilayah Kota Bengkulu Dwi Putri, Malia
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 32 No 2 (2023)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.31.2.147-160

Abstract

The age of marriage has an impact on household problems that can arise such as moral crises, disharmony, and irresponsibility which will have a high potential to experience domestic violence. In principle, child marriage brings a lot of harm and not a few ends in divorce. Based on this paradigm, child marriage must be prevented. The aim of the research is to identify, describe, and analyze the factors that cause domestic violence that occurs in child marriages, forms of domestic violence (domestic violence) that occur in child marriages, efforts to prevent child marriages. The nature of the research is descriptive and the legal research approach uses an empirical legal approach. The results of the study: the causes of domestic violence (KdRT) that occur in child marriages in the Bengkulu City area, namely their life is not sufficient (economic factors), excessive jealousy, excessive emotion or hardness, this is influenced by internal and external factors . Forms of domestic violence (KdRT) that occur in child marriages are physical violence, emotional violence, economic violence. The efforts to prevent child marriage are through cultivating an understanding related to maturing the age of marriage and the dangers of child marriage as a trigger for domestic violence.
PEMBAYARAN PAJAK MENGGUNAKAN E FILLING DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM Usmaina, Siti Putri Nera; Rini Irianti Sundary S.H.,M.H
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 32 No 2 (2023)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.32.2.112-133

Abstract

Direktorat Jenderal Pajak memanfaatkan modernisasi sebagai bentuk reformasi perpajakan maka dari hal tersebut direktorat jenderal pajak menerbitkan Electornic Filling Systen sebagai bentuk reformasi perpajakan sehingga penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi, masukan ataupun pertimbangan bagi pihak-pihak yang mempunyai kewenangan yang berhubungan dengan pelayanan fiskus dan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menetapkan suatu kebijakan yang dapat mendorong pendapatan pajak di Indonesia serta pandangan islam dengan bertujuan menilai pelayanan fiskus, e-filing dan kepatuhan wajib pajak ditinjau dari perspektif islam. serta siap melaksanakan dan melayani pengguna eFilling, pelaksanaan eFilling belum sepenuhnya sempurna karena banyak Wajib pajak yang belum paham benar mengenai sistem eFilling karena ketersediaan informasi serta prasarana pendukung yang bisa dibilang belum cukup memadai. Dari perlindungan hukum sendiri Direktorat Jenderal Pajak memberikan jaminan kerahasiaan data dan pengaman seperti EFIN, kata sandi, token yang berbeda setiap wajib pajak, dalam hal peningkatan penggunaan eFilling dari mulai tahun 2013 sampai 2021 meningkat sebanyak 6% pengguna eFilling, di kabupaten Karawang sendiri sudah cukup baik namun tetap dibutuhkan sosialisasi secara merata untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, tujuan penulisan ini yaitu untuk mendapatkan kepastian hukum dan kerasahaiaan data serta pertimbangannya menurut hukum islam.
Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Folklore : Tinjauan Hukum Progresif Kurniawan, I Gede Agus
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 32 No 2 (2023)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.33.1.134-146

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengemukakan rekonstruksi perlindungan hukum terhadap hak cipta atas folklore yang bersifat komunal dalam perspektif hukum progresif. Orientasi utama dari penelitian ini yaitu merumuskan perlindungan hukum yang tepat bagi hak cipta atas folklore yang bersifat komunal di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep dan perundang-undangan. Hasil penelitian menegaskan bahwa urgensi perlindungan hukum terhadap hak cipta atas folklore yang ada di Indonesia dimaksudkan untuk dapat memfasilitasi dan melestarikan berbagai folklore yang ada di Indonesia supaya tidak punah. Rekonstruksi perlindungan hukum terhadap hak cipta atas folklore berbasis hukum progresif dapat dilakukan melalui perlindungan hukum internal dengan menekankan peran dan partisipasi aktif masyarakat sekitar untuk menginventarisasi dan melestarikan folklore yang ada. Perlindungan hukum eksternal dilakukan dengan membentuk kebijakan hukum khusus yang mengatur secara teknis bagaimana peran pemerintah daerah untuk dapat berpartisipasi dalam memberikan perlindungan hukum bagi folklore yang ada di Indonesia dengan mendaftarkannya pada hak cipta ekspresi kebudayaan tradisional.
PERANAN PENDAMPING LOKAL DESA DALAM MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT Syakirin, Risko; Nursyamsiah, Nursyamsiah; Guanti, Wiwin
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 33 No 1 (2024)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.33.1.23-34

Abstract

The lack of community participation in village planning and development is caused by the limited understanding of existing laws and regulations, as well as the low level of trust that the community has in the less transparent and accountable performance of the Village Government. Village facilitators, as professional support personnel, must be able to fulfill their roles in order to encourage and enhance community participation in village planning and development. This research employs an empirical juridical and empirical sociological approach, which involves studying a phenomenon and facts related to community behavior occurring in the field, and subsequently connecting them with legal regulations relevant to the research issues. To stimulate community participation, Village Facilitators provide guidance and reinforcement on the importance of community involvement in every stage of village development.
Consequences And Resolutions Of The Ms Glow Vs Ps Glow Trade Brand Dispute: Study Of Decision Number 2/Pdt.Sus.Hki/Merek/2022/Pn Niaga Sby Jo. MA Decision Number 161 K/Pdt.Sus-Hki/2023 Sifa, Sifa Fauziah
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 33 No 1 (2024)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.33.1.54-64

Abstract

Trademarks are in the form of images, logos, names, words, letters, numbers, color schemes, two and/or three dimensions, sounds, holograms, or a combination of them. The above factors are to distinguish goods and/or services produced by individuals or legal entities in order to trade goods and/or services. The existence of the trademark system aims to prevent the occurrence of trademark disputes between trademark owners. This study aims to explain the settlement of trademark disputes analyze the legal consequences of the decision number 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby Jo. Supreme Court Decision Number 161 K/Pdt.sus-HKI/2023. The type of research used is normative juridical research and uses qualitative data analysis techniques to interpret research findings based on research data and implications obtained from relevant literature, laws and regulations, documents, books, and other library materials, as well as the author's research questions. In this research, the author explains that a mark can be said to have similarities in principle with other marks when the general public cannot be distinguished due to similarities in appearance, letters, numbers, colors, smell and pronunciation. Similarity of marks basically has a very close relationship with malice. Protect marks from inherently egalitarian and malicious business actors. The rise of trademark disputes in Indonesia, in the process of trademark registration, Indonesia applies the first to file principle, that is, trademark registration is only granted to businesses that first register their trademarks, and the state does not register/approve the registration of trademarks that are similar to the first registered trademark to others. On other similar products/services.

Page 8 of 11 | Total Record : 103

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 34 No 2 (2025) Vol 34 No 1 (2025) Vol 33 No 2 (2024) Vol 33 No 1 (2024) Vol 32 No 2 (2023) Vol 32 No 1 (2023) Vol 31 No 2 (2022) Vol 31 No 1 (2022) Vol 30 No 2 (2021) Vol 30, No 1 (2021) Vol 29, No 2 (2020) Vol 29 No 2 (2020) Vol 29, No 1 (2020) Vol 28, No 2 (2019) Vol 28, No 1 (2019) Vol 27, No 2 (2018) Vol 27, No 1 (2018) Vol 26, No 2 (2017) Vol 24 No 2 (2015) Vol 22, No 1 (2013) More Issue