cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
siti hatikasari
Contact Email
sitihatikasari@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jsh_fh@unib.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum
Published by Universitas Bengkulu
ISSN : 1693766X     EISSN : 25794663     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum [e-ISSN 2579-4663 dan p-ISSN 1693-766X] adalah nama baru sebagai pengganti "Jurnal Penelitian Hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Bengkulu sejak Tahun 1995. Jurnal "Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum" merupakan jurnal atau media informasi dan komunikasi di bidang hukum berisi artikel ilmiah hasil penelitian terkait bidang ilmu hukum yang meliputi Hukum Perdata, Hukum Ekonomi/Bisnis, Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Konstitusi, Hukum Islam, Hukum Lingkungan, Hukum Adat, Hukum Kekayaan Intelektual, Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak, Hukum Internasional dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah-masalah hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 103 Documents
 5   6   7   8   9 
EVALUASI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA MENGURANGI SAMPAH PLASTIK DI INDONESIA Sapto Hermawan; Athariq Wibawa
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 31 No 1 (2022)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.31.1.29-47

Abstract

The problem of rubbish, especially plastic waste, is a problem that has been sought for a solution for a long time now. Because this problem has a significant impact if left to affect various areas of life such as health, environment, and economy, the problem of plastic waste must receive special attention from the government in each region. This research aims to analyze the regulations in some regions related to reducing plastic waste and provide input and ideas regarding this matter. This research uses normative methods. The results of our research show that there are still many regional governments that have not made regulations regarding the reduction of plastic waste. In addition, the regional governments that have made regulations regarding the reduction of plastic waste are not optimal yet, so the problem of plastic waste is unaccomplished optimally.Keywords: Local Regulation; Plastic waste; Preservation of the environment;   Permasalahan sampah, terutama sampah plastik merupakan masalah yang sejak dahulu masih terus dicari jalan keluarnya hingga sekarang. Karena masalah ini memiliki dampak  besar yang apabila dibiarkan akan memengaruhi berbagai bidang kehidupan seperti, kesehatan, lingkungan, dan ekonomi. Persoalan sampah plastik ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah di masing-masing daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis regulasi di beberapa daerah berkaitan dengan pengurangan sampah plastik sekaligus memberikan masukan dan ide berkaitan dengan hal tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak pemerintah daerah yang belum membuat regulasi terkait pengurangan sampah plastik. Selain itu, pemerintah daerah yang telah membuat regulasi mengenai pengurangan sampah plastik masih belum optimal sehingga permasalahan sampah plastik belum terselesaikan secara optimal.Kata Kunci: Pelestarian Lingkungan; Regulasi Daerah; Sampah Plastik;
PERUBAHAN SYARAT USIA PERKAWINAN BAGI WANITA MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR Ainun Yusri Dwiranti; Sonny Dewi Judiasih; Betty Rubiati
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 31 No 1 (2022)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.31.1.48-65

Abstract

ABSTRACT The practice of underage marriage in Indonesia is still rife, including in Indramayu Regency. The change in the age of marriage as a manifestation of the Decision of the Constitutional Court Number 22 / PUU-XV / 2017 which is regulated in Law Number 16 of 2019 contains the minimum age for women to marry from 16 to 19. To make people implement these regulations, government efforts are needed to increase public awareness of the importance of implementing regulations in their daily lives. This study aims to determine the implementation of the regulations on the equalization of age requirements for the community in Indramayu Regency and the Government's efforts to increase public awareness in order to implement regulations on the Marriage Law. This study uses a normative juridical approach with analytical descriptive writing specifications. The results of this study indicate that the regulation on the equalization of marriage age requirements for the people of Indramayu Regency in its implementation has not completely prevented underage marriages, the Government's efforts are needed to increase public awareness of the importance of implementing regulations in social life. Keywords: Dispensation; Marriage; Underage Marriage.AbstrakPraktik perkawinan dibawah umur di Indonesia masih marak terjadi, termasuk di Kabupaten Indramayu. Perubahan usia perkawinan sebagai perwujudan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 memuat usia minimal wanita untuk menikah yang sebelumnya 16 tahun naik menjadi 19 tahun. Untuk membuat masyarakat melaksanakan peraturan tersebut diperlukannya upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melaksanakan peraturan dalam kehidupan sehari – hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi regulasi penyetaraan syarat usia terhadap masyarakat di Kabupaten Indramayu serta upaya Pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar melaksanakan regulasi UU Perkawinan. Penelitian ini menggunakan  metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penulisan deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi penyetaraan syarat usia perkawinan terhadap masyarakat Kabupaten Indramayu dalam implementasinya belum sepenuhnya mencegah perkawinan dibawah umur, diperlukannya upaya Pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menerapkan peraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Kata kunci: Dispensasi; Perkawinan; Perkawinan dibawah umur.
PENTINGNYA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI HAK BENDA BAGI HAK CIPTA ATAU MERK PERUSAHAAN Dian Latifiani; Alya Fatimah Azzahra; Oktora Triwanida
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 31 No 1 (2022)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.31.1.66-74

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pentingnya hak kekayaan intelektual bagi hak cipta perusahaan. Hak kekayaan intelektual dapat berpengaruh besar bagi perusahaan, walaupun selama ini hak kekayaan tersebut masih disepelekan oleh sebagian perusahaan di Indonesia namun hal tersebut malah menghasilkan aset yang menguntungkan dari aset yang lain. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu mendeskripsikan persoalan mengenai peran dan pentingnya hak kekayaan intelektual di Indonesia. Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang berasal dari ide, imajinasi dan pikiran manusia yang dapat menghasilkan sebuah produk atau sesuatu yang menguntungkan. Hak kekayaan intelektual yang berhubungan dengan perusahaan adalah mengenai hak cipta perusahaan dimana hak cipta tersebut menjadi sebuah aktiva di perusahaan, seperti yang tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), hak cipta tersebut merupakan benda bergerak tidak berwujud atau hak kekayaan intelektual.
PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA PEREMPUAN DI INDONESIA DAN SINGAPURA Febri Jaya; Andy Sanjaya
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 31 No 2 (2022)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.31.2.85-98

Abstract

The writing and preparation of this article was carried out with the aim of discussing and implementing legislation for women workers in Indonesia and Singapore in terms of rights for women workers as well as negotiations for companies that do not give rights to women workers. Then with this thesis it is expected to be able to provide additional material and insight about the law in work agreements for students and women workers. This type of research is normative legal research through secondary data collection and primary data. Secondary data collection agreed upon data collection through literature study / literature review. Then researchers use qualitative data analysis methods through data collection from personal or official documents, writing the source of this information can draw conclusions from the research conducted. The results of this study indicate that there are similarities and differences in the implementation of the protection of the rights of women workers in Indonesia and Singapore, but both countries highly respect the rights of women workers in their respective countries.
PENDEKATAN KRIMINOLOGIS PRAKTIK PEREDARAN NARKOTIKA PADA MASA PANDEMI SERTA MODUS OPERANDINYA Daud Munasto; Oci Senjaya
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 31 No 2 (2022)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.31.2.75-84

Abstract

When various activities are carried out from home during the Covid-19 outbreak, narcotics users use similar steps. Drug abuse during the Covid-19 pandemic has actually increased. People who are stressed due to the pandemic due to losing their jobs will be used by drug dealers to get involved in drug abuse because many people have lost their jobs or livelihoods. The key factors for success in creating a community environment that is free from narcotics are increasing self-commitment, power consolidation, anti-narcotics regulation, and early detection. This research uses normative juridical research where this research is carried out based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research. This approach is known as the library approach, namely by studying theories, laws and regulations, and other documents that support this research. Research Results The modus operandi of narcotics abuse during a pandemic is changing. There was a change in the modus operandi of the use and distribution of narcotics during the pandemic. Before the pandemic, cases of narcotics abuse were often found in entertainment venues. Because many entertainment venues are closed, drug abuse is now being carried out in homes, apartments, and hotels. the nature of the home session with this change in modus operandi, disclosure of narcotics abuse can be carried out thanks to public reports. Keywords: Narcotics; Pandemic; Circulation;Practice.  AbstrakDi saat berbagai aktivitas dilaksanakan dari rumah selama wabah Covid-19, para pengguna narkotika menggunakan langkah yang mirip. Penyalahgunaan narkotika pada masa pandemi Covid-19 justru meningkat. Orang yang stress akibat pandemi karena kehilangan pekerjaan akan dimanfaatkan oleh para pengedar narkotika untuk ikut terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika karena banyak orang kehilangan pekerjaan atau atau mata pencaharian. Faktor kunci keberhasilan menciptakan lingkungan masyarakat, yang bersih dari narkotika adalah dengan meningkatkan komitmen diri, konsolidasi kekuatan, regulasi anti narkotika, dan deteksi dini. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dimana penelitian ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari teori-teori, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menunjang penelitian ini.Hasil Penelitian modus operandi penyalahgunaan narkotika di masa pandemi berubah. Terjadi perubahan modus operandi penggunaan dan peredaran narkotika selama pandemi, Sebelum pandemi, kasus penyalahgunaan narkotika banyak ditemui di tempat-tempat hiburan. Karena banyak tempat hiburan ditutup, penyalahgunaan narkotika kini banyak dilakukan di rumah, apartemen, maupun hotel. sifatnya home session dengan adanya perubahan modus operandi ini, pengungkapan penyalahgunaan narkotika dapat terlaksana berkat laporan masyarakat.Kata kunci: Narkotika; Pandemi; Peredaran;Praktik.
WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MELALUI FITUR CASH ON DILEVERY PADA APLIKASI MARKETPLACE Abdul Rahman
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 31 No 2 (2022)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.31.2.110-128

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai keabsahan suatu perjanjian Jual beli melalui fitur Cash On Delivery ( COD )serta mengkaji dampak hukum yang timbul jika Pembeli melakukan Perbuatan wanprestasi. Metode peneilitan yang digunakan penulis adalah yuridis Normatif dengan pendekatan perndang-undangan, Konsep dan Kasus.Hasil peneletian ini menujukkan terhadap keabsahan perjanjian dalam transaksi jual beli online dianggap sah apabila memenuhi Empat syarat yang tercantum dalam KUH-Perdata, UU-ITE dan PP No. 71 Tahun 2019. Berdasarkan KUH-Perdata Dampak hukum yang timbul dalam perjanjian jual beli online melalui fitru Cash On Delivery (COD), (Pembeli) yang melakukan wanprestasi diwajibkan untuk melakukan membayar ganti rugi, Pemutusan Perjanjian dan peralaihan resiko. Upaya penyelesaian sengekata terhadap pembeli yang melakukan wanprestasi dalam transaksi jual beli online dengan fitur Cash On Delivery, sesuai amanat UU-ITE Pelaku usaha dapat menempuh melalui Lembaga arbitrase maupun Lembaga Lainnya yang memiliki kewenanagan dalam penyelesaian sengkta.
PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN STATUS INDEKS DESA MEMBANGUN Rima M; Hasiah Hasiah; Azmi Azmi
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 31 No 2 (2022)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.31.2.99-109

Abstract

Peningkatan status Indeks Desa Membangun (IDM) Desa sangat bergantung pada Dana Desa. Semakin baik pengelolaan Dana Desa seharusnya IDM Desa meningkat. Namun, fakta di lapangan masih ada beberapa Desa yang sudah memiliki Dana Desa namun status IDM-nya masih berkembang. Berdasarkan IDM, status kemajuan dan kemandirian desa dijelaskan dengan klasifikasi yang diharapkan dapat memfasilitasi pemahaman tentang situasi dan kondisi desa saat ini, serta bagaimana langkah kebijakan yang harus dikembangkan untuk mendukung peningkatan kehidupan Desa menjadi lebih maju dan mandiri.
DEGRADASI MAKNA REFORMA AGRARIA DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Achmad Miftah Farid
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 31 No 2 (2022)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.31.2.129-140

Abstract

ABSTRAKKonsep Reforma Agraria merupakan salah satu cita hukum yang dicanangkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Seiring perkembangan zaman, UUPA kesulitan untuk mengatur hal-hal teknis yang berkaitan dengan pertanahan karena substansi UUPA hanya mengatur hal-hal yang pokok. Pada tahun 2020, Undang-Undang Cipta Kerja lahir sebagai bentuk akomodasi dari berbagai macam undang-undang ke dalam satu undang-undang. Namun, Undang-Undang Cipta Kerja khususnya Bab Pengadaan Tanah belum mampu mengakomodir masalah agraria yang terjadi. Sebaliknya, justru mengundang masalah baru dengan sistem yang sebelumnya terjadi pada RUU Pertanahan yang batal diundangkan. RUU Pertanahan sendiri dibatalkan karena mengandung substansi yang tidak berpihak kepada rakyat, namun hal tersebut justru diwujudkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Masalah pada Undang-Undang Cipta Kerja sendiri cenderung mengubah arah pandangan Reforma Agraria yang seharusnya berprinsip keadilan sosial, tetapi kini justru mengarah pada prinsip kapitalis. Hal ini menimbulkan degradasi makna Reforma Agraria sebagaimana dicita-citakan dalam UUPA.
MENYIKAPI PERMASALAHAN KETENAGAKERJAAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Febby Oktaviani Maulana Putri; Imam Budi Santoso
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 31 No 2 (2022)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.31.2.141-149

Abstract

Abstract The purpose of this paper is to find out what causes the company to terminate the employment relationship of its workers, what rights are received by workers due to termination of employment by the company and what the government does in addressing the employment issues of termination of employment.  The writing method used in this paper is a normative juridical method and a qualitative method.  Normative legal research in the form of data obtained from literature studies consisting of legal provisions or regulations, books, articles, journals, etc.  from observations.  The results in this paper indicate that there are many causes or reasons that a company can use to terminate the employment of its employees, but the termination of employment cannot be done arbitrarily so that the cause or reason for termination of employment must be in accordance with Law no.  11 of 2020. Then there are three rights that can be received by workers as a result of termination of employment, namely getting severance pay and/or gratuity for years of service, and compensation for entitlements that should be received.  And the government, in this case, is the Manpower Office, in addressing the employment issue of termination of employment, namely by conducting tripartite negotiations and bringing in a mediator.Keywords: Rights; Address, Reason; Work Termination.AbstrakAdapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui apa saja penyebab perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerjanya, apa saja hak-hak yang diterima oleh pekerja akibat pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan dan apa saja yang dilakukan Pemerintah dalam menyikapi permasalahan ketenagakerjaan pemutusan hubungan kerja. Metode penulisan yang digunakan dalam penulian ini adalah metode yuridis normatif dan metode kualitatif. Penelitian hukum normatif berupa data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan hukum, buku, artikel, jurnal, dan lain-lain yang semuanya berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan data yang diperoleh dalam penulisan ini juga dari hasil observasi. Hasil dalam penulisan ini menunjukkan bahwa banyak sekali penyebab atau alasan-alasan yang bisa digunakan perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerjanya, namun pemutusan hubungan kerja tersebut tidak bisa dilakukan secara sembarangan sehingga penyebab atau alasan pemutusan hubungan kerja harus sesuai dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2020. Lalu ada tiga hak-hak yang dapat diterima oleh pekerja akibat pemutusan hubungan kerja yaitu mendapatkan uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Dan Pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Ketenagakerjaan dalam menyikapi permasalahan ketenagakerjaan pemutusan hubungan kerja yaitu dengan cara melakukan perundingan Tripartit dan mendatangkan seorang mediator.                                                                Kata Kunci: Hak-hak; Menyikapi; Penyebab; Pemutusan Hubungan Kerja
IMPLEMENTASI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TERHADAP PELANGGARAN PENGGUNAAN TELEPON GENGGAM (HANDPHONE) BAGI PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BENGKULU: IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TERHADAP PELANGGARAN PENGGUNAAN TELEPON GENGGAM (HANDPHONE) BAGI PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BENGKULU Stevri Iskandar; lidia br karo lidia; Sudirman Sitepu
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 32 No 1 (2023)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.32.1.19-39

Abstract

Pembangunan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditata dalam satu kesatuan sistem yang dilakukan dengan meng-integrasikan dan mendinamisasi unsur-unsurnya sehingga terwujud suatu kesatuan berdaya guna serta berhasil guna. Banyaknya pelanggaran lalu lintas yang masih banyak dilakukan oleh pengguna jalan yang mana salah satunya adalah penggunaan handphone bagi pengemudi kendaraan bermotor. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah bentuk pengendalian untuk menciptakan lalu lintas yang lancar, tertib dan aman dengan melakukan tindakan penilangan bagi pelanggar lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap pelanggaran penggunaan telepon genggam (handphone) bagi pengemudi kendaraan bermotor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan observasi langsung terhadap polisi lalu lintas dan masyarakat Kota Bengkulu yang merupakan pengemudi kendaraan bermotor. Hasil penelitiannya, dari implementasi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada dasarnya belum diterapkan dengan baik sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi lalu lintas sebagai aparat penegak hukum hanya sebatas teguran dan himbauan yang dirasa bahwa masyarakat telah mengerti akan kesalahan dari pelanggaran lalu lintas tersebut. Hambatan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu polisi lalu lintas (aparat penegak hukum) sendiri meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Page 7 of 11 | Total Record : 103

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 34 No 2 (2025) Vol 34 No 1 (2025) Vol 33 No 2 (2024) Vol 33 No 1 (2024) Vol 32 No 2 (2023) Vol 32 No 1 (2023) Vol 31 No 2 (2022) Vol 31 No 1 (2022) Vol 30 No 2 (2021) Vol 30, No 1 (2021) Vol 29 No 2 (2020) Vol 29, No 2 (2020) Vol 29, No 1 (2020) Vol 28, No 2 (2019) Vol 28, No 1 (2019) Vol 27, No 2 (2018) Vol 27, No 1 (2018) Vol 26, No 2 (2017) Vol 24 No 2 (2015) Vol 22, No 1 (2013) More Issue