cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhamad Iqbal
Contact Email
muhamad.miqbal.iqbal@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
muhamad.miqbal.iqbal1@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Pamulang
ISSN : 26226235     EISSN : 26226243     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
RECHTSREGEL Jurnal Ilmu Hukum : merupakan jurnal ilmiah yang berisikan gagasan dan pengetahuan hukum yang berasal dari akademisi, peneliti dan praktisi dibidang hukum, atas fenomena hukum yang jamak terjadi di masyarakat. fenomana hukum yang tercipta dari proses pembentukan undang-undang hingga proses pelaksanaan undang-undang tersebut.
Arjuna Subject : -
Articles 167 Documents
 6   7   8   9   10 
Kearifan Lokal Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Muhammad Ruhly Kesuma Dinata; Syafruddin Syafruddin
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2021): Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.923 KB) | DOI: 10.32493/rjih.v4i2.16146

Abstract

Law which is seen as one of the important aspects in society that aims to realize the formation of a comfortable and just society, is sometimes ignored by a few people. Not infrequently the law is injured, violated, even manipulated its function by people who do have an interest or people who still consider the importance of a law that exists in society. North Lampung as one of the districts in Lampung Province which has an area of 2,765.63 km² and the total population of the district is 612,100. In 2020 in September at the Resort Police (Porles) of North Lampung, reports of the occurrence of crime have exceeded 1000 (one thousand) reports, this is very concerned about legal awareness in North Lampung. Whereas in the North Lampung community, it is very thick with Lampung Indigenous culture which has behavioral values in the community called Piil Pesinggiri which is defined as a sense of shame to carry out an attitude that is insulted by religion and socio-cultural environment.
Legalitas Hukum Wasiat Wajibah Orang Tua Angkat Menurut Hukum Waris Islam Helda Mega Maya C. P.
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2021): Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (231.347 KB) | DOI: 10.32493/rjih.v4i2.16153

Abstract

Dalam kehidupan modern saat ini banyak terjadi peristiwa pengangkatan anak, yang kebanyakan mempunyai tujuan membantu mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Pengangkatan anak tidak memutuskan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Pengangkatan anak mengandung konsekuensi-konsekuensi yuridis bahwa anak angkat itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya. Salah satunya dalam hal mengeani pewarisan dengan wasiat orang tua angkat. Dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Namun demikian, pengaturan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam masih kurang lengkap sehingga banyak menimbulkan multitafsir.  Permasalahan dalam penelitian  ini meliputi yaitu bagaimana mengenai legalitas hukum wasiat wajibah orang tua angkat menurut hukum waris Islam. Metode penelitian menggunakan pendekatan masalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Kekuatan hukum pemberian wasiat wajibah adalah sah  berdasarkan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam bahwa wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta warisan orang tua angkatnya. Wasiat wajibah merupakan ijtihad ulama di Indonesia yang secara substansi meniru pendapat ulama di Timur Tengah yang memberlakukan wasiat wajibah. Hanya berbeda dalam objek wasiat wajibah di Indonesia ditujukan untuk anak angkat sedangkan di negara Islam lain ditujukan untuk para cucu pancar perempuan. Namun demikian, masalah wasiat wajibah di Indonesia masih samar dalam pengertiannya, memunculkan multitafsir, walaupun wasiat wajibah sudah mengisi kekosongan hukum namun masih diperlukan upaya interpretasi hukum terhadapnya lebih jauh agar terwujud kepastian hukum.
Nilai Insaniyah Mediasi Penal Nur Isti Qomatun Nafi’a; Kuswardani Kuswardani
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2021): Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (255.536 KB) | DOI: 10.32493/rjih.v4i2.16147

Abstract

The settlement of criminal cases with peace called penal mediation is the settlement of cases outside the judicial process. Eleventh United Nation Congress on Crime Prevention and Criminal Justice in Bangkok 18-25 April 2005 in Resolution No. A/conf.2033/18 acknowledges that penal mediation is a reference for resolving all criminal cases, without being able to impose imprisonment, but it is necessary to pay attention to the rights of victims and perpetrators, to realize restorative justice. This study will discuss the regulation of penal mediation as an alternative to criminal case settlement in Positive law, as well as the human values contained in Decision No.19/Pid.Sus/2019PN.Sim. and Decision No.1/Pid.C/2021/PN.Rgt. This research is a descriptive research with a juridical-normative approach. The results of this study indicate that penal mediation arrangements can be found in Indonesian positive law, but these regulations are under the law. The human value of the judge's decision is reflected when the victim and perpetrator have a balanced position, there is no win-win position, and the disturbed balance of society can be restored as before.
Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Penanganan Pandemi Covid 19 dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Agus Salim
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2021): Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (172.853 KB) | DOI: 10.32493/rjih.v4i2.16154

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan pemerintah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 ditinjau dari perspektif hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Khususnya perlindungan ekonomi terhadap masyarakat yang terkena dampak perekonomiannya. Hal ini merupakan tugas negara dalam mengupayakan segala bentuk kebijakan dan anggaran dalam melaksanakan jaminan mengenai perlindungan (to protect), penghormatan (to respect), dan pemenuhan (to fulfill) terhadap hak asasi manusia yang mendasar khususnya hak untuk hidup dan hak atas kesehatan yang melekat pada warga negaranya sebagaimana yang diamanatkan oleh Universal Declaration of Human Rights tahun 1948, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang 39 tahun 2009 tentang Kesehatan. Hal yang perlu disoroti yakni terhadap pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam menanggulangi pandemi Covid-19 bahwa pada tataran implementasinya diharapkan Pemerintah tidak mengabaikan serangkaian hak-hak masyarakat seperti hak untuk mendapatkan pelayanan keseharan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan untuk masyarakat kecil serta kebutuhan kehidupan selama penetapan kebijakan tersebut berlangsung. Sesuai dengan amanat Undang-Undang tertuang bahwa Negara menjamin pemenuhan hak asasi manusia warga negaranya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian hukum normatif. Adapun dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Penelitian ini berlandaskan pengaturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penanganan dan penganggulangan pandemi Covid-19 serta analisis atas konsep penetapan peraturan perundang-undangan tersebut.
Pidana Adat Baduy dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Yusman Yusman
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2021): Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.155 KB) | DOI: 10.32493/rjih.v4i2.16149

Abstract

The renewal of the National Criminal Law is a discourse that has long been held by the Indonesian people. The Criminal Code (KUHP) is considered no longer able to fully accommodate legal interests in the era of globalization. The Criminal Code is actually a memento from the colonial period, where the criminal code was adopted from the criminal law system of the Dutch colonial nation. One of the things discussed in the discourse and travel or criminal law reform process is the accommodation of customary law in the draft revision of the KUHP law (RUU KUHP). This research makes the Bedouin customs as the object of study. The selection of the Bedouin community itself is because the Bedouin has its own customary criminal code and is the closest indigenous tribe to the capital city. The Baduy are a strong indigenous tribe who defend their customs from the influence of modernization. Then on the existence of such facts, the question arises how is the existence of Bedouin customary law in the discussion of national criminal law reform, these questions will be answered in this study using qualitative methods that will produce descriptive data.
Penerapan Pidana Mati di Indonesia dalam Literatur Hukum dan Hak Asasi Manusia Bima Guntara; Fikri Jamal
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2021): Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.549 KB) | DOI: 10.32493/rjih.v4i2.16155

Abstract

Sentencing is an important part of the criminal justice process. The implementation of the death penalty by the state through a court decision means that the state takes the convict's right to life which is a human right that cannot be reduced under any circumstances (non-derogable rights). Therefore, its implementation must pay attention to the human rights of the convict. The purpose of this study is to find out how the death penalty is applied in Indonesia and how to analyze the death penalty in Indonesia in the legal and human rights literature. The research method in this study includes library research, the main method that the author uses in collecting data is documentation. While the primary data is in the form of sources of Indonesian Criminal Law in the form of the Criminal Code and in particular some documentation on human rights and legislation outside the Criminal Code applicable in Indonesia. The secondary data are materials or references obtained from books, articles, journals and from the internet that are relevant to this problem. The regulation of the death penalty in Indonesia is contained in the Criminal Code legislation and outside the Criminal Code. According to statistical data and the hypotheses of several criminologists, the practice of capital punishment in Indonesia has not been proven to provide a deterrent effect to reduce crime rates. In addition to not providing a deterrent effect, the death penalty also violates the convict's right to life. The right to life is guaranteed in several human rights instruments, as stated in several articles of the Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights, American Convention on Human Rights, Law no. 39 of 1999 on Human Rights, and the Charter of Fundamental Rights of the European Union. In fact, the right to life is also guaranteed in Indonesia's highest constitution, namely Article 28I of the 1945 Constitution Keywords: Death Penalty, Law and Human Rights
Kekuatan Hukum Pembuktian Secara Akta Otentik di Tinjau dari Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam Proses Sengketa Perdata di Pengadilan Herlina Basri
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2021): Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.45 KB) | DOI: 10.32493/rjih.v4i2.16144

Abstract

The evidence system relies heavily on how a legal expert provides definitions for each of these evidences. Legal experts will, of course, provide a definition by first defining the meaning of a proof. Some experts express their opinion regarding the meaning of the term system of proof as follows: R. Subekti gives insight in evidence, namely the process of proving and convincing the judge of the truth of the arguments put forward by the parties in a dispute argued the process. Sudikno Mertokusumo takes a different view, namely that what is termed in a legal sense from the context of evidence is an attempt to give judges examining the case in question sufficient ground to provide assurance as to the truth of the proposed legal event. Provable are the events or legal relationships presented by the litigants, the dispute or dispute filed by the party but denied or denied by the other party. Evidence is provisions that provide outlines and guidelines about ways justified by law to prove wrongdoing in a dispute. Evidence is also a provision that regulates evidence that is justified by law and can be used by judges in proving a civil dispute. Evidence in Article 1865 of the Civil Code Evidence is: "Anyone who claims to have a right, or who designates an event to confirm his right or to refute a right of another, is obliged to prove the existence of that right or event which is stated". The proof is based on Article 1868 of the Civil Code which states that "an authentic deed is a deed in the form determined by law, made by or before public officials who have power for that at the place where the deed was made.".
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja dalam Terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Akibat Corporate Action di Tinjau dari Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Cluster Ketenagakerjaan) Abdul Hadi; Dadan Herdiana
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2021): Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (209.402 KB) | DOI: 10.32493/rjih.v4i2.16150

Abstract

This research is motivated by the birth of Article 154A Paragraph (1) Letter a of Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation (employment clusters). In this provision, it is explained that Termination of Employment can occur because the company merges, consolidates, takes over or separates the companies and the worker/laborer is not willing to continue the working relationship or the entrepreneur is no longer willing to accept the worker/labourer. However, layoffs due to the occurrence of this Corporate Action in practice are not always as expected, where workers/labourers who are not willing to continue working relationships due to merger, consolidation, takeover or separation of companies are considered to have resigned voluntarily which could have an impact on normative rights. workers/laborers when laid off. This study raises 2 (two) problems related to layoffs due to Corporate Action, namely first, how is the Corporate Action mechanism in the case of companies merging, consolidating, taking over, or separating companies. Second, what are the normative rights of workers/labourers that should be accepted in the event of layoffs due to Corporate Action. This study aims to find an appropriate Corporate Action mechanism when the company merges, consolidates, takes over, or separates companies, so that it can provide fair legal protection for both workers/labourers and employers. This study uses a qualitative research method with a normative juridical approach, where the data collected to answer the problem formulation is taken based on a literature study that is guided by laws and regulations, books, literatures, articles or journals. journals and other materials related to the issues discussed. After the data has been collected, the writer then analyzes it using the prescriptive analysis method, which is an analysis method based on the data collected to obtain clues which in the end draws a conclusion. The results of this study indicate that Article 154 A of Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation states that employers can lay off workers if there is a Corporate Action. The use of the word "can" has the meaning that the provision is non-coercive. So doing or not terminating the employment relationship in the event of a Corporate Action is the entrepreneur's constitutional right which is regulated by law. Although layoffs due to this corporate action are the prerogative of employers, in its implementation, layoffs cannot be carried out but must comply with the procedures for termination of employment. Where in the event of a layoff, the entrepreneur is obliged to pay severance pay and/or gratuity for the period of service and/or compensation for entitlements that should be received by the worker. 
Balik Nama Sertifikat Tanah Tanpa Adanya Akta Jual Beli Nur Sa’adah
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2021): Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (201.557 KB) | DOI: 10.32493/rjih.v4i2.16145

Abstract

The purpose of this study is to find out the transfer of name of the land title without a deed of sale and purchase. This study uses a normative type of research which examines the rule of law, legal principles, legal doctrine and the existing legal system in our country. From this study, the results show that the Letter of Sale and Purchase of land/building is evidence of a legal sale and purchase transaction of land/building as long as there is an agreement between both parties and has fulfilled the legal requirements of the agreement as stipulated in the Civil Code. To transfer the name of a certificate based on a Sale and Purchase Agreement, it can be done on the basis of a decision from the court, in this case no longer through the Deed of Sale and Purchase of land and buildings, but the Law of Land registration regulates that to carry out a transfer of name, there must attach conditions, they are the original certificate, without the original certificate, anyone can't transfer the name, even though the buyer has control of the land/building but can't own it yet.
Efektivitas Double Track System atau Single Track System Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Sulis Setyowati
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2021): Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (178.942 KB) | DOI: 10.32493/rjih.v4i2.16151

Abstract

The efforts to eradicate corruption in Indonesia are shown by the position of Indonesia as the most corrupt country in Asia, by the International Transparency Institute. The contributing factor is that the corruption eradication policy in Indonesia focuses more on the strategy of prosecution through penal means, so that the number of corruption cases that can be handled is far less than the number of potential criminal acts committed. This type of research is normative legal research which is commonly called normative juridical research using secondary data, namely data obtained from judge decisions, official document, related books, and related laws and regulations. This research uses a conceptual approach, a case approach, and a statute approach. Furthermore, the data is processed using descriptive analytical data analysis method. The result of research is the penal facilities that use the Criminal Procedure Code and Law Number 31 of 1999 as amended and supplemented by Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes, have not been able to fully prosecute the perpetrators an increasingly sophisticated modus operandi of corruption. Therefore, it is necessary to measure the effectiveness level of implementing the double track system and single-track system.

Page 8 of 17 | Total Record : 167

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 2 (2025): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2025): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2024): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2024): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2023): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2023): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2022): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2022): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2021): Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2021): Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2020): Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2020): Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2019): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2019): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2018): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2018): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum More Issue