Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis

selisik
Website

Published by Universitas Pancasila

ISSN : 24604798 EISSN : 26856816 DOI : -

Core Subject : Economy, Education, Social,

Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Selisik merupakan media yang diterbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca sarjana Universitas Pancasila. Pada awal berdirinya Jurnal Selisik dikhususkan pada ragam gagasan hukum dan bisnis. Hal ini tidak lepas dari pengkhususan program studi di PMIH, yakni Hukum Dan Bisnis. Sejalan dengan perkembangan dan pengembangan PMIH, yakni dibukanya program studi baru mengenai Hukum Konstitusi dan Tata Kelola Pemerintahan, maka tema dan fokus Jurnal Selisik juga mengalami perluasan, diantaranya Hukum, Bisnis, Hukum Konstitusi dan Tata Kelola Pemerintahan sebagai basis susbtansi kajiannya.

Arjuna Subject : -

Articles 156 Documents

7 8 9 10 11

MENEMUKAN KEYAKINAN DARI BUKTI ELEKTRONIK Andreas Eno Tirtakusuma
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 6 No 2 (2020): Desember 2020
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Pada masa sekarang ini, kehidupan bermasyarakat sehari-hari sudah tidak bisa dilepaskan dari penggunaan teknologi informasi dan elektronika. Internetisasi sudah merambah ke semua aspek kehidupan bermasyarakat sehingga akan terasa janggal apabila dalam waktu yang singkat tidak terkoneksi ke jaringan internet untuk bertukar data elektronik. Pemanfaatan teknologi informatika semakin marak dengan adanya pandemi Covid-19 yang membuat orang harus berjaga jarak dengan sesamanya dan membatasi kumpulan orang dalam satu ruangan. Maka pemanfaatan berbagai aplikasi online semakin subur, termasuk untuk kegiatan perdagangan, pertemuan, belajar mengajar, bahkan belakangan juga untuk kegiatan persidangan. Fenomena ini membuat bertumpah ruahnya bukti-bukti elektronik. Bahkan sudah banyak peristiwa atau kejadian yang tidak bisa lagi dibuktikan dengan menggunakan bukti-bukti konvensional. Ketika suatu kasus memerlukan pembuktian tentang suatu peristiwa atau keadaan, maka hakim perlu dapat menemukan keyakinannya dari bukti-bukti elektronik. Tulisan ini mengingatkan kembali dan menawarkan pilihan untuk dapat mempertimbangkan bukti-bukti elektronik untuk menemukan keyakinan hakim dalam membuat putusannya

PERDAMAIAN DALAM KEPAILITAN SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN UTANG PIUTANG ANTARA DEBITUR DENGAN PARA KREDITUR Acep Rohendi
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 6 No 2 (2020): Desember 2020
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Perdamaian dalam kepailitan merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang kepada debitur yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Perdamaian ini dapat diajukan oleh Debitur pailit kepada pengadilan Niaga sebelum verifikasi dan pencocokan utang piutang dengan para krediturnya. Kreditur yang berhak menghadiri perdamaian seperti dinyatakan oleh undang-undang adalah kreditur yang konkuren, sedangkan kreditur yang mempunyai hak diistimewakan tidak diberikan hak untuk menghadiri perdamaian. Perdamaian merupakan salah satu cara untuk menyelesaiakan masalah utang piutang dalam proses kepailitan tersebut. Dasar hukum perdamaian dalam kepailitan ini, undang-undang mengaturnya pada Pasal 144 sampai dengan Pasal 177 UUKPKPU. Dengan lembaga perdamaian pada proses kepailitan atas kesepekatan kedua belah pihak kreditor dan debitor dan disahkan Pengadilan Niaga, maka utang piutang tersebut berakhir sesuai isi yang disepakati bersama dan pernyataan pailit berakhir. Perdamaian merupakan cara yang termurah dan termudah dalam penyelesaian kepailitan

ANALISIS YURIDIS HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA PENGUSAHA DENGAN PEKERJA WANITA DALAM UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SECARA SEPIHAK Ridwan S Safaruddin
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 6 No 2 (2020): Desember 2020
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

This study aims to examine and analyze the Legislative Position on the Rights of Women Workers and the Obligations of Employers with the Work Agreement of the Parties and to study and analyze the forms of legal protection that can be provided to female workers in connection with violations of reproductive rights (Analisa Putusan). Number: 26 / Pdt.Sus-PHI / 2016 / PN Pbr and Decision Number: 01 / G / 2014 / PHI-PN.PDG) in terms of the regulations governing the Settlement of Industrial Relations Disputes. This research is an approach. This type of research is a normative legal research with a juridical-normative approach that the researcher uses as a basis for this research, which is not limited to just one (1) approach, but in research it can be carried out with more than one approach. The approach to this research is the juridical-normative approach, because the research carried out will focus on bibliographic data, which is examined by the author with an analysis knife using statutory provisions that apply to a country or positive law, then the author describes legal theories and Expert opinion relevant to the problems to be examined in this study.Based on the results of the research, the authors conclude that the position of the Legislation on the rights of women workers and the obligations of employers with the Work Agreement of the parties, that Law Number 13 of 2003 concerning Manpower falls within the scope of public law, while in the Work Agreement between Workers with the Employer being in the scope of private law, so there is a need for legal protection for workers because between workers and employers are often faced with an unbalanced bargaining position, in this case the Work Agreement made by the Parties must still pay attention to the applicable Prevailing Laws. and Forms of Legal Protection that Can Be Provided to Female Workers in connection with the violation of Reproductive Rights that the fulfillment of workers' rights has implications for labor protection, whereby women in the world of work have equal opportunities guaranteed in the law regulated in Article 49 of Law Number 39 Year 1999 concerning Human Rights

ETIKA BERDEMOKRASI PANCASILA DALAM KONSTESTASI POLITIK DI ERA DIGITALISASI Asep Bambang Hermanto
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 6 No 2 (2020): Desember 2020
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Bangsa Indonesia telah menyelenggarakan pesta demokrasi yaitu pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan pemilihan anggota Legislatif (DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kab./kota) secara bersamaan tepatnya tanggal 17 April 2019 dengan hingar bingar yang hampir saja mengalami keterpurukan dalam berdemokrasi yaitu konflik diantara pendukung, khususnya berhadap dua calon presiden dan wakil presiden yang akan dipilih pada waktu itu. Kampaye dilakukan melalui smartphone, yang mana setiap orang, para relawan maupun para elite politik dengan mudah penyebarkan informasi yang benar maupun yang tidak benar (berita bohong) untuk memenangkan konstetasi tersebut. Buktinya terjadi banyaknya berita atau informasi bohong (hoax) terkait issue-issue politik yang tidak sesuai fakta dan data, yang akhirnya saat mempengaruhi kehidupan sosial, budaya, prilaku, dan etika dalam berinteraksi sosialnya masyarakat. Indonesia sebagai negara hukum sangat menjujung tinggi prinsip-prinsip etika dan moralitas. Etika dan moralitas merupakan sistem nilai yang dituangakan dalam hukum/norma, kemudian menjadi norma yang mengatur kehidupan manusia untuk berinteraksi sosial. Jimly Asshiddiqie antara etika/moral dan hukum/norma, adalah ibarat lautan sebagai etika/moral dengan hukum/norma sebagai kapalnya. Etika kehidupan berbangsa telah diatur dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, di dalam konsederannya berbunyi: “untuk mewujudkan cita cita luhur bangsa Indonesia sesuai Pembukaan UUD 1945 tersebut, diperlukan pencerahan sekaligus pengamalan etika kehidupan berbangsa bagi seluruh rakyat Indonesia.” Selanjutnya bahwa “Etika kehidupan berbangsa dewasa ini mengalami kemuduran yang menyebabkan terjadi krisis multidemensi”. Untuk itu diperlukan adanya rumusan tentang pokok-pokok etika kehidupan berbangsa sebagai acuan bagi pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia dalam berdemokrasi

Tinjauan Yuridis Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) Perbuatan Melawan Hukum PT Asuransi Allianz Utama Indonesia vs Mariana Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 Calvin Wijaya
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 6 No 2 (2020): Desember 2020
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Mariana merupakan pemegang polis PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia yang mengikatkan diri dalam polis asuransi semua resiko properti (Property All Risk Policy) dengan nomor polis PKB01-G-0911-01F0000353, adanya Official Receipt Nomor 337377 sebesar Rp. 8.582.000,- yang dibayarkan tanggal 1 Desember 2010, periode pertama sejak tanggal 22 November 2009 sampai 22 November 2010 dan dilanjutkan dengan periode kedua tanggal sampai dengan 22 November 2011. Pada 30 November 2010 terjadi peristiwa pencurian dan pembobolan dengan kerugian sebesar Rp. 1.205.460.000,-. dengan acuan kepada pasal 13 dalam polis yang menyatakan polis otomatis diperpanjang dan jika tidak ingin diperpanjang maka harus membuat surat tertulis dalam waktu 30 hari. Mariana telah melakukan klaim dan dinyatakan tidak bisa dengan alasan pihak pemegang polis tidak melaksanakan klausula warranty yang ditambahkan secara sepihak oleh PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia. Sehingga hal ini bertentangan Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum serta dilakukan analisa dengan KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

MEMAKNAI PEMANFAATAN HUTAN DALAM MENJAMIN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI PAPUA Roni Sulistyanto Luhukay
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 7 No 1 (2021): Juni 2021
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

The relationship and ties between the Papuan forest environment and the indigenous Papuanscreate economic interests. This can be proven by the fact that Papua's natural environmentcontains enormous natural potential. The urgency of forest use by customary law communitiesis influenced by many factors, economic, social, political and cultural factors including thefailure of special autonomy for Papua Province, and the high minimum standard of welfare forindigenous Papuans, there are very crucial problems in the social economy, Weak supportinginfrastructure business, Weak human resources, aspects of production, management, capitaland investment, market access, access to information, technology and design, andcompetitiveness. The problem of forest utilization in ensuring environmental sustainability inPapua Province can be seen from the implementation in the environmental sector with theunavailability of knowledge of indigenous Papuans regarding local wisdom in terms ofprotecting natural resources and biodiversity and the weakness of human resources related toenvironmental impacts due to management. improper forest that has the potential for naturaldisasters and the absence of a healthy environment

FAKTOR KRIMINOGEN TERHADAP PENYIMPANGAN HUBUNGAN KERJA OLEH NOTARIS (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 771 K/PID/2018) Refilianosa Ibrahim Reflus; Armansyah
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 7 No 1 (2021): Juni 2021
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

One of the professions in the legal field that is closely related to various sectors of life is a notary. With thedevelopment of the public service sector, the public's need for services will increase. This has an impact onimprovements in the notary services sector. The role of a notary in the service sector is as an official who isauthorized by the State to serve the public in the civil sector, especially in making authentic deeds. In the provisionsof Article 1 number 1 of Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary (hereinafter referred to asUUJN), it states that Notaries are public officials who are authorized to make authentic deeds and have other powersas referred to in this Law or based on law. other. Notaries are public officials who carry out the profession inproviding legal services to the public. As a notary who understands the rule of law, he should be able to act inaccordance with a high legal awareness. However, in reality there are still notaries who act deviating from theirauthority and position. One of the frequent violations of the Criminal Code is embezzlement. The notary was provento have committed irregularities in the work relationship and committed embezzlement in accordance with theSupreme Court Decision Number 771 / K / Pid / 2018. Criminogenous factors in the criminal act of embezzlementby a Notary will be analyzed using Bio-Sociology Theory. This research uses empirical juridical methods bycompiling hypotheses based on primary, secondary and tertiary data. Notary Internal and External Factors asCriminogen Factors on the Crime of Embezzlement. Internal factors such as lack of obedience and the desire that comes from within the Notary to commit embezzlement. External factors that come from the environment, such as the encouragement of notary's economic needs. We can find out these factors earlier by conducting a series ofpsychological tests which are one of the conditions for the appointment of a Notary

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BARANG PENUMPANG DI BAGASI PESAWAT TERBANG DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KETAHANAN NASIONAL Sri Wahyuni; Esther Masri
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 7 No 1 (2021): Juni 2021
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

This research is motivated by the occurrence of several cases of lost items in aircraft luggagewhich have caused losses and have an impact on the trust of the Indonesian people and theinternational community in the security of the Indonesian aviation industry. This study aims todetermine how the legal protection of passenger items in aircraft baggage in order to achievenational resilience. Regarding the concept of national resilience, it is a dynamic condition of anation that contains resilience in facing challenges that can endanger the integrity of theIndonesian nation's survival based on the principle of national resilience and the provisions ofLaw Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Aviation Law. The researchmethod used is a normative legal research method, thus this study will analyze cases of lostitems in aircraft baggage in accordance with applicable laws and regulations. Based on theresults of research and analysis, it can be concluded that the legal protection of passenger goodsdivided by aircraft has not been fulfilled properly, especially regarding the amount ofcompensation value, this is an important point for providing solutions to create security andpublic trust in the aviation industry in order to achieve national resilience

PROFESIONALITAS DOKTER DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Abdul Kolib
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 7 No 1 (2021): Juni 2021
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Salah satu prinsip penting yang wajib dilindungi oleh Indonesia sebagai Negara hukum adalahhak asasi manusia (HAM). Pada amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia 1945 (UUD 1945 ) telah merinci HAM yang tertuang pada pasal 28 (28 A sampaidengan 28 J). Salah satu unsur penting Hak Asasi Manusia adalah kesehatan. Mengenai haltersebut konstitusi kita menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir danbatin dan bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sertaberhak memperoleh pelayanan kesehatan Sebagai unsur HAM, maka pemenuhan kesehatanbagi masyarakat merupakan tanggung jawab Negara, utamanya pemerintah sebagai yangdimaksud UUD NRI 1945 amandemen Pasal 28 I ayat (4) yang menetapkan bahwa,“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab Negara, terutama pemerintah.” Pelayanan kesehatan yang diperuntukkan untukmasyarakat diberikan oleh Tenaga Kesehatan sebagai pihak yang berwenang berdasarkanUndang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dokter sebagai salah satu TenagaKesehatan bertugas untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada Pasien berdasarkanprofesinya. Profesi Dokter dalam perkembangannya di Indonesia diatur dalam Undang-UndangNomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dimana profesi kedokteran adalah suatupekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi, yang diperoleh melaluipendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat. Dengandemikian terlihat bahwa kehadiran profesi kedokteran bertujuan untuk memberikan perbaikandan perlindungan kesehatan bagi masyarakat khususnya pasien dalam ruang lingkup pelayanankesehatan. Oleh karena itu Dokter sebagai Profesinya memiliki kewajiban yang harusdipenuhinya terutama terhadap Pasien sehingga kewajiban Dokter tersebut akan dibahas dalampenelitian hukum ini. Penelitian ini memiliki 2 (dua) rumusan masalah, yaitu pertama:Bagaimana pengaturan mengenai Pendidikan Profesi Dokter?; dan kedua: BagaimanaProfesionalitas Dokter terhadap Pasien?. Metode penelitian hukum yang digunakan dalampenelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif, dimana data yang digunakan berupadata sekunder dengan bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, yaitu UndangUndang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran,Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun2013 Tentang Pendidikan Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 TentangTenaga Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan No. 290/MENKES/PER/III/2008 TentangPersetujuan Tindakan Kedokteran, bahan hukum sekunder, yang berupa buku-buku tekshukum, jurnal hukum, penelitian ilmiah hukum, dan lain-lain, bahan hukum tersier, yang berupakamus referensi ilmiah, kamus bahasa, dan lain-lain

RELEVANSI GCG SEBAGAI KONSENTRASI HUKUM BISNIS PADA PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS PANCASILA Efridani Lubis; Dhea Tunggadewi; Andreas Eno; Eddy Angkawijaya
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 7 No 1 (2021): Juni 2021
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Memperhatikan perkembangan perekonomi Indonesia yang terutama dipengaruhi oleh duniainvestasi, baik investasi modal asing maupun modal dalam negeri mendorong “Hukum Bisnis”terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum di bidang “bisnis-investasi” mendapatperhatian besar dari birokrasi pemerintah, perusahaan dagang dan industri, serta tentu saja kantorkantor hukum di kota-kota besar di Indonesia. Kondisi ini diperkuat juga dengan disahkannya UndangUndang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja, yang menjadi tantangan Indonesia dalammenerapkannya. Hal ini telah membuka lapangan kerja yang cukup luas bagi sarjana-sarjana hukumyang mengambil peminatan “Hukum dan Bisnis”. Program Magister Hukum di Universitas Pancasilamemanfaatkan peluang ini dengan menawarkan suatu program peminatan yang dapat memberi paralulusannya bekal untuk memperluas wawasan dan kesempatan kerja mereka. Asas utama yangmenjadi pedoman penyusunan kurikulum program ini adalah nilai-nilai Pancasila yang disandingkandengan asas Good Corporate Governance (GCG)

Page 9 of 16 | Total Record : 156

7 8 9 10 11

Filter by Year

2018 2024

Filter By Issues

All Issue Vol 10 No 1 (2024): Juni 2024 Vol 9 No 2 (2023): Desember 2023 Vol 9 No 1 (2023): Juni 2023 Vol 8 No 2 (2022): Desember 2022 Vol 8 No 1 (2022): Juni 2022 Vol 7 No 2 (2021): Desember 2021 Vol 7 No 1 (2021): Juni 2021 Vol 6 No 2 (2020): Desember 2020 Vol 6 No 1 (2020): Juni Vol 5 No 2 (2019): Desember Vol 5 No 1 (2019): Juni Vol 4 No 1 (2018): Juni Vol 3 No 2 (2017): Desember Vol 3 No 1 (2017): Juni Vol 2 No 2 (2016): Desember Vol 2 No 1 (2016): Juni Vol 1 No 2 (2015): Desember Vol 1 No 1 (2015): Juni Vol 4 No 2 (2018): Desember More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Mochamad Yusuf Putranto

Contact Email
selisik@univpancasila.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
selisik@univpancasila.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta selatan,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Mochamad Yusuf Putranto

Contact Email selisik@univpancasila.ac.id

Phone -

Journal Mail Official selisik@univpancasila.ac.id

Editorial Address -

Location Kota adm. jakarta selatan, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Mochamad Yusuf Putranto

Contact Email
selisik@univpancasila.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
selisik@univpancasila.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta selatan,

Dki jakarta

INDONESIA