cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Siska Lis Sulistiani
Contact Email
ummufathir26@gmail.com
Phone
+6281321839549
Journal Mail Official
ummufathir26@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung Gedung Dekanat lantai 1, Jalan Taman sari No. 24-26 Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)
Published by Universitas Islam Bandung
ISSN : 25981129     EISSN : 25977962     DOI : https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i1.6844
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
hukum keluarga islam, Sejarah, hukum perdata Islam, hukum pidana islam, hukum ekonomi Islam, fiqh-ushul fiqh, kaedah fiqhiyah, masail fiqhiyah, tafsir hadis ahkam ataupun hasil penelitian yang relevan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 104 Documents
 6   7   8   9   10 
HISTORISITAS DAN ORIENTASI POLIGAMI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN KELUARGA ISLAM INDONESIA DAN NEGARA-NEGARA MUSLIM Ahmad Mustofa
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 6, No 1 (2023)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v6i1.11487

Abstract

Poligami telah menjadi salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak menimbulkan kontroversial. Poligami hadir dengan wajah hukum penafsiran yang berbeda-beda dalam hukum Islam. Perbedaan yang paling mendasar yakni perbedaan dalam pemahaman kebolehan poligami yang menjadi sumber rujukan oleh beberapa negara muslim. Berbeda kultur budaya menjadi tolak ukur dalam membuat aturan mengenai poligami tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk memberi pemahaman mengenai pengaturan poligami yang legal secara tertulis dalam undang-undang di negara-negara muslim dan sisi historisnya. Metode dalam penulisan ini menggunakan deskriptif komparatif dengan kajian pustaka (library research) yakni, memaparkan historis dan aturan poligami baik secara hukum fikih klasik maupun secara hukum positif di beberapa negara-negara muslim. Hasil kajian ini memiliki kesimpulan, pertama, poligami secara tinjauan hukum fikih klasik boleh dengan maksimal sampai empat istri, namun terdapat beberapa pertimbangan hukum yang harus di penuhi salah satunya bersifat adil. Kedua, tujuan aturan poligami dalam perundang-undangan keluarga Islam Indonesia dan negara-negara muslim untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan perlindungan para kaum wanita agar mampu mewujudkan kemaslahatan. Dari sini tentu beberapa negara muslim membuat aturan yang ketat mengenai boleh atau tidak poligami diatur secara legal di negara. Negara-negara muslim yang memberikan persyaratan dan aturan poligami diantaranya seperti, Malasyia, Yordania, Turky, Tunisia dan Iraq.   
PROSEDUR PENCATATAN PERKAWINAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA NOMOR 354/PDT.G/2020/PA.PWK TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani; Encep Abdul Rojak; Dian Nur Afifah
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 6, No 1 (2023)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v6i1.11390

Abstract

Setiap perkawinan harus dicatatkan seperti KUA Kecamatan Purwakarta salah satu tugasnya yaitu mencatatkan perkawinan, namun masih terdapat masalah dalam pencatatan perkawinan yaitu KUA menikahkan wanita yang masih dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, maka KUA mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Purwakarta dengan Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Pwk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 354/Pdt.G/2020/PA.Pwk tentang pembatalan perkawinan terhadap prosedur pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Purwakarta. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi pustaka. Teknik analisis data yaitu analisis interaktif dan analisis konsep. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa putusan hakim tentang prosedur pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Purwakarta muncul karena kelalaian pihak KUA, dimana tindakan Termohon I melakukan pemalsuan identitas sehingga tidak terdeteksi oleh pihak KUA.
TABUNGAN WADIAH PADA BANK SYARIAH DIHUBUNGKAN DENGAN FATWA DSN NO. 2/DSN-MUI/IV/2000 Hermansyah Astiraga
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 6, No 1 (2023)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v6i1.11368

Abstract

Simpanan dalam bentuk tabungan dengan akad wadiah telah diterapkan dalam operasional bank syariah baik bank umum syariah, unit usaha syariah ataupun bprs syariah. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui implementasi fatwa DSN No. 2/DSN MUI/IX/2000, mengenai pemberian bonus atau pemberian imbalan atas simpanan pemilik dana. Metode penelitian yang dipergunakan yaitu desktiptif kualitatif dengan penggunaan data sekunder dan primer. Hasil dari penelitian diperoleh bahwa dalam pemberian imbalan atau bonus atas simpanan pemilik dana sudah sesuai dengan prinsip syariah yaitu melalui alokasi dana dengan pembagian secara proporsional.  ABSTRACTDeposits in the form of savings with wadiah contracts have been applied in the operations of Islamic banks, both Islamic commercial banks, Islamic business units or Islamic Bprs. This study aims to determine the implementation of DSN fatwa No. 2/DSN MUI/IX/2000, regarding the provision of bonuses or rewards for deposits of fund owners. The research method used is desktiptif qualitative with the use of secondary and primary data. The results of the study found that the provision of rewards or bonuses on the deposits of fund owners is in accordance with sharia principles, namely through the allocation of funds with proportional distribution
PENGHAPUSAN PAJAK PADA ASET WAKAF DI INDONESIA MENURUT HUKUM POSITIF Salwa Alya Alya Fitri
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 6, No 1 (2023)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v6i1.11056

Abstract

ABSTRAKPajak dapat dikatakan sebagai pendapatan terbesar bagi negara terutama bagi negara Indonesia. Ketentuan wajib membayar pajak sudah diatur dalam  dalam Undang-undang No 16 tahun 2009 yang menjelaskan wajib membayar pajak bagi warga Indonesia. Kita mengetahui bahwa warga Indonesia wajib membayar pajak tetapi dalam objek pajak itu sendiri terdapat objek pajak berupa aset wakaf yang dikecualiakan untuk membayar pajak. Maka, penelitian ini dilakukan penulis untuk mengetahui bagaimana terjadinya penghapusan pajak pada aset wakaf di Indonesia menurut hukum positif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yakni pendekatan dengan menggunakan ketentuan dalam Hukum Positif di Indonesia. Bahan-bahan yang sudah dikumpulkan maka dianalisis dengan cara kualitatif lalu diambil kesimpulannya menggunakan cara berpikir induktif dan deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa di Indonesia pada aset wakaf akan adanya penghapusan pajak dikarenakan wakaf dikatakan sebagai pengecualian sebagai objek pajak sesuai dalam UU No 12  pasal 3 ayat 1 Tahun 1985 atau PP No 71 Pasal 6 Tahun 2008 yang dipertegas bahwa dalam peraturan tersebut ditujukan bahwa wakaf dikecualikan sebagai objek pajak dalam Pemerintah Daerah No 18 Tahun 2010 dengan syarat pada aset wakaf tersebut terdapat sertifikat wakaf maupun akta ikrar wakaf.Kata Kunci : Pajak, Wakaf, Hukum PositifABSTRACTTaxes can be said to be the largest income for the state, especially for the state of Indonesia. The provisions on the obligation to pay taxes have been regulated in Law No. 16 of 2009 which explains the obligation to pay taxes for Indonesian citizens. We know that Indonesian citizens are obliged to pay taxes but in the tax object itself there is a tax object in the form of waqf assets that are exempt from paying taxes. So, this research was conducted by the author to find out how the occurrence of tax abolition on waqf assets in Indonesia according to positive law. The method used in this study is a qualitative method with the approach that the author uses in this study is normative juridical, namely the approach by using the provisions of Positive Law in Indonesia. The materials that have been collected are then analyzed in a qualitative way and conclusions are drawn using inductive and deductive thinking. The results of the study conclude that in Indonesia on waqf assets there will be a tax abolition because waqf is said to be an exception as a tax object according to Law No. 12 article 3 paragraph 1 of 1985 or PP No. 71 Article 6 of 2008 which is emphasized that in the regulation it is intended that waqf is excluded as a tax object in the Regional Government No. 18 of 2010 on the condition that the waqf asset contains a waqf certificate or a waqf pledge deed.  Keyword : Tax, Waqf, Positive Law
DINAMIKA PERKEMBANGAN WAKAF PENDIDIKAN DI INDONESIA Astuti Astuti; Citra Oki Wijaya
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 6, No 1 (2023)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v6i1.10839

Abstract

Wakaf memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang diantaranya yaitu dalam bidang keagamaan, bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, pengembangan ilmu pengetahuan, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi umat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan umat serta peradaban manusia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini, menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu dengan cara menganalisa data yang diperoleh dari berbagai sumber dan realitas sehari-hari berdasarkan pemikiran dan pendapat para ahli, yang bersumber dari bahan-bahan pustaka dan studi dokumen. Definisi wakaf menurut Jumhur adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tetapi bendanya tidak berkurang dengan mentransaksikan manfaat tersebut kepada bentuk transaksi yang dibolehkan atau kepada bentuk kebaikan dan derma demi mendekat kepada Allah Ta’ala. Pemberdayaan wakaf menjadi produktif memiliki pengaruh yang sangat besar kepada perkembangan lembaga pendidikan islam di Indonesia. Salah satunya dapat dilihat dengan semakin lengkapnya fasilitas yang disediakan oleh lembaga pendidikan, kualitas pembelajaran yang diberikan semakin baik karena banyak para pendidikan yang diberikan beasiswa untuk dapat belajar lebih tinggi lagi dengan dibiayai dengan harta wakaf yang diproduktifkan sehingga dapat mengajar para siswa dengan lebih baik lagi.
DINAMIKA HUKUM KELUARGA TERHADAP PENGATURAN PERCERAIAN DALAM NEGARA INDONESIA DAN BEBERAPA NEGARA-NEGARA MUSLIM DI DUNIA Ajjahidi, Muhammad Hilmi
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 6, No 2 (2023)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v6i2.11732

Abstract

Islam sebagai agama yang mengatur tentang bagaimana seharusnya seseorang dalam melangsungkan kehidupannya. Mengenai masalah pernikahan maka secara jelas hukum Islam mengatur sedemikian rupa supaya bisa menjadi landasan dan pedoman bagi penganut agamanya. Dan adapun penelitian kali ini mengupas tentang bagaimana terjadinya reformasi perubahan dalam hukum keluarga di dunia Islam yang secara khusus tentang hukum perceraian yang terjadi di negara-negara muslim dan perbandingannya. Adapun pada penelitian kali ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan adapun teknik pengambilan datanya bersumber dari data primer dan sekunder yang. Hasil penelitian ini mennunjukkan bahwa masih adanya hukum Islam yang ditetapkan tanpa campur tangan hukum lain dan itu berlaku di negara Brunai Darussalam, sedangkan negara-negara seperti Indonesia, Mesir dan Iran dalam menangani masalah perceraian mereka menggunakan hukum Islam namun dikonveksikan dengan hukum barat sehingga perceraian hanya terhitung sejak diputuskan oleh pengadilan negara tersebut.Islam as a religion that regulates how a person should carry out his life. Regarding the issue of marriage, Islamic law clearly regulates in such a way that it can be a foundation and guideline for adherents of their religion. And this research explores how there are reforms to changes in family law in the Islamic world, specifically about divorce laws that occur in Muslim countries and their comparisons. As for this study, it uses normative legal research methods and the data collection technique is sourced from primary and secondary data. The results of this study show that there is still Islamic law that is established without interference from other laws and it applies in the country of Brunai Darussalam, while countries such as Indonesia, Egypt and Iran in dealing with divorce issues they use Islamic law but are convectioned with western law so that divorce is only counted since it was decided by the court of the country.  Islam sebagai agama yang mengatur tentang bagaimana seharusnya seseorang dalam melangsungkan kehidupannya. Mengenai masalah pernikahan maka secara jelas hukum Islam mengatur sedemikian rupa supaya bisa menjadi landasan dan pedoman bagi penganut agamanya. Dan adapun penelitian kali ini mengupas tentang bagaimana terjadinya reformasi perubahan dalam hukum keluarga di dunia Islam yang secara khusus tentang hukum perceraian yang terjadi di negara-negara muslim dan perbandingannya. Adapun pada penelitian kali ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan adapun teknik pengambilan datanya bersumber dari data primer dan sekunder yang. Hasil penelitian ini mennunjukkan bahwa masih adanya hukum Islam yang ditetapkan tanpa campur tangan hukum lain dan itu berlaku di negara Brunai Darussalam, sedangkan negara-negara seperti Indonesia, Mesir dan Iran dalam menangani masalah perceraian mereka menggunakan hukum Islam namun dikonveksikan dengan hukum barat sehingga perceraian hanya terhitung sejak diputuskan oleh pengadilan negara tersebut.  Kata Kunci: Hukum Keluarga, Perceraian, Negara Muslim.ABSTRACT               Islam as a religion that regulates how a person should carry out his life. Regarding the issue of marriage, Islamic law clearly regulates in such a way that it can be a foundation and guideline for adherents of their religion. And this research explores how there are reforms to changes in family law in the Islamic world, specifically about divorce laws that occur in Muslim countries and their comparisons. As for this study, it uses normative legal research methods and the data collection technique is sourced from primary and secondary data. The results of this study show that there is still Islamic law that is established without interference from other laws and it applies in the country of Brunai Darussalam, while countries such as Indonesia, Egypt and Iran in dealing with divorce issues they use Islamic law but are convectioned with western law so that divorce is only counted since it was decided by the court of the country. Keywords: Family Law, Divorce, Muslim Country.
TINJAUAN MAQASHID AL-SYARI’AH TERHADAP PERILAKU SODOMI SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Bgr) Alfin, Aidi; Bahar, Muchlis; Azwar, Zainal; Fathurohman, Muhammad Faozan
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 7, No 1 (2024)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v7i1.13274

Abstract

Islam has taught married couples to get along well (mu'asyarah bil al-ma'ruf) including sexual relations. However, there are several cases of sexual deviation, including cases of sodomy. In the Bogor religious court, there was a case of sodomy as a reason for divorce. This research aims to analyze Maqashid al-Shariah's review of sodomy behavior as a reason for divorce. This type of research is normative qualitative using the statue appoarch or statutory approach and library study data collection techniques. The results of this research show that the judge's decision in decision number 222/Pdt.G/2019/PA.Bgr which granted the petition for divorce was in accordance with the concept of maqashid al-syari'ah because it had saved the wife from harm due to deviant behavior committed by her husband and the judge. assess that domestic happiness will not be realized if the marital relationship is maintained. In addition, sodomy behavior is contrary to the concept of maqashid al-syari'ah because it threatens the existence of religion (Hifzh al-Din), soul (Hifzh an-Nafs), and offspring (Hifzh an-Nasl).
PENYIMPANGAN ORIENTASI SEKSUAL YANG BERPOTENSI MENJADI ALASAN HUKUM PERCERAIAN (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA BOGOR KELAS 1A) Munir, Ramadhana Adrieansyah; Yumarni, Ani; Ilyanawati, R. Yuniar Anisa
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 7, No 1 (2024)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v7i1.13339

Abstract

Perkembangan zaman peradaban manusia mendorong percepatan propaganda Lesbian, Gay, Bisex, and Transgender atau yang sering dikenal dengan singkatan LGBT. Sebuah kampanye yang dimaksudkan untuk memaklumi segala bentuk penyimpangan orientasi seksual dengan dalih hasrat biologis manusia dilindungi oleh HAM. Hal ini telah merambak masuk ke dalam aspek-aspek sosial masyarakat Indonesia bahkan yang terkecil sekalipun yaitu rumah tangga. Permasalahan ini telah menjadi pemicu terjadinya perceraian dalam sebuah rumah tangga yang akhirnya mengakibatkan perpisahan antara suami-isteri yang telah disatukan oleh ikatan janji suci perkawinan. Dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkatnya dalam skripsi yang berjudul “Penyimpangan Orientasi Seksual Yang Berpotensi Menjadi Alasan Hukum Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Bogor Kelas I A)”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab penyebaran LGBT yang akhirnya menyebabkan perceraian, juga untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perkara terkait yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bogor Kelas I A. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis Normatif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Bogor Kelas I A. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada aturan tertulis yang bersifat tetap yang mengatur tentang penyimpangan orientasi seks sebagai alasan perceraian. Sehingga hakim hanya dapat mengembalikan fakta-fakta dari konflik perselingkuhan sesama jenis kepada alasan-alasan perceraian yang telah ada.ABSTRACTThe development of human civilisation has accelerated the propaganda of Lesbian, Gay, Bisex, and Transgender (LGBT). A campaign intended to condone all forms of sexual orientation deviation under the pretext of human biological desires protected by human rights. This has penetrated into the social aspects of Indonesian society, even the smallest of households. This problem has become a trigger for divorce in a household which ultimately results in separation between husband and wife who have been united by the bond of the sacred promise of marriage. From these problems, the researcher is interested in raising it in a thesis entitled "Sexual Orientation Deviation Potentially Becoming a Legal Reason for Divorce (Case Study of Bogor Religious Court Class I A)". The formulation of the problem in this study is to find out the factors that cause the spread of LGBT which eventually leads to divorce, as well as to find out how the settlement of related cases conducted by the Bogor Religious Court Class I A. This research is a Normative juridical research with a qualitative approach. The research location was at the Bogor Religious Court Class I A. The results showed that there is no permanent written rule governing sexual orientation deviation as a reason for divorce. So that the judge can only return the facts of the same-sex infidelity conflict to the existing reasons for divorce.
RELEVANSI MAQĀṢID SYARĪAH TERHADAP KEBIJAKAN LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DI INDONESIA Ardiansyah, Ardiansyah
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 6, No 2 (2023)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v6i2.12014

Abstract

Fenomena thrifting shop atau lebih dikenal dengan penjualan pakaian bekas impor ilegal akhir-akhir ini marak terjadi. Pasalnya kegiatan jual beli ini termasuk ilegal dikarenakan memiliki banyak dampak negatif dari pakaian yang diperjualbelikan tersebut. Menanggapi fenomena ini, kemudian Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengeluarkan kebijakan larangan impor pakaian bekas sebagai realisasi dalam meminimalisir masuknya pakaian bekas di Indonesia. Kebijakan yang dikeluarkan tersebut dengan pengimplementasiannya berkaitan erat kaitannya dengan penjagaan jiwa, harta dan lingkungan yang merupakan bagian dari unsur pokok Maqāṣid Syarī’ah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, jenis penelitiannya Library Research. Tulisan ini akan menganalisis kebijakan larangan impor pakaian bekas dengan menggunakan analisis Maqāṣid Syarī’ah, yakni dengan melihat relevansi konsep Maqāṣid Syarī’ah terhadap kebijakan larangan impor pakaian bekas. Setelah dianalisis dapat disimpulkan bahwa kebijakan tentang larangan impor pakaian bekas sangat relevan dengan konsep maqāṣid syarī’ah karena terdapat beberapa unsur kemaslahatan pada penjagaan jiwa, harta, dan lingkungan.Kata Kunci: Kebijakan Publik, Impor Pakaian Bekas, Maqāṣid Syarī’ah.
ANALISIS FATWA YUSUF AL QARDHAWI TENTANG NIKAH MISYĀR DAN RELEVANSINYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA afiqah, siti salma; Rahmawati, Rahmawati; Putri, Weldra Ayu; Azwar, Zainal
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 7, No 1 (2024)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v7i1.13278

Abstract

Perkawinan Misyār adalah perkawinan dimana pihak perempuan merelakan beberapa haknya dan tidak tinggal bersama pasangannya. Para ulama mempunyai pandangan berbeda mengenai perkawinan Misyār. Sebagian ulama yang melarang dan sebagian lagi menghalalkannya, Yusuf Qardhawi adalah satu diantara yang menghalalkan. Tujuan artikel ini adalah menganalisis metode istinbath Yusuf Qardhawi dalam fatwanya tersebut dan relevansinya dengan hak asasi manusia (HAM). Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Data yang digunakan dalam tulisan ini yaitu merujuk kepada buku, jurnal, maupun hasil dari penelitian-penelitian terdahulu. hasil dari kajian ini adalah Yusuf Qardhawi membolehkan kawin Misyār dengan ketentuan syarat dan rukunnya telah terlaksana seperti perkawinan pada umumnya. Begitu juga ditinjau dari Hak Asasi Manusia di Indonesia juga memperbolehkan dengan tetap memerhatikan peraturan yang berlaku di Indonesia. Adapun metode istinbath hukum yang digunakan Yusuf Qardhawi dalam hal ini adalah merujuk pada Al-Qur`an dan Sunnah sebagai sumber hukum utama, qiyas, dan maslahah mursalah.

Page 8 of 11 | Total Record : 104

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 1 (2025) Vol 7, No 2 (2024) Vol 7, No 1 (2024) Vol 6, No 2 (2023) Vol 6, No 1 (2023) Vol 5, No 2 (2022) Vol 5, No 1 (2022) Vol 4, No 2 (2021) Vol 4, No 1 (2021) Vol 3, No 2 (2020) Vol 3, No 1 (2020) Vol 2, No 2 (2019) Vol 2, No 1 (2019) Vol 1, No 2 (2018) Vol 1, No 1 (2018) More Issue