cover
Contact Name
Siska Lis Sulistiani
Contact Email
ummufathir26@gmail.com
Phone
+6281321839549
Journal Mail Official
ummufathir26@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung Gedung Dekanat lantai 1, Jalan Taman sari No. 24-26 Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)
ISSN : 25981129     EISSN : 25977962     DOI : https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i1.6844
Core Subject : Economy, Social,
hukum keluarga islam, Sejarah, hukum perdata Islam, hukum pidana islam, hukum ekonomi Islam, fiqh-ushul fiqh, kaedah fiqhiyah, masail fiqhiyah, tafsir hadis ahkam ataupun hasil penelitian yang relevan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 104 Documents
ANALISIS WAKAF TUNAI DAN PRAKTIKNYA DI INDONESIA Hadiyanto, Redi
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 7, No 1 (2024)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v7i1.13431

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang wakaf tunai sebagai bentuk pengembangan konsep wakaf tradisional dalam konteks keuangan modern. Wakaf tunai adalah suatu model wakaf yang mengarah pada penyaluran dana secara langsung tanpa melibatkan aset fisik. Penelitian ini tidak hanya memetakan konsep wakaf tunai yang semakin berkembang, tetapi juga mengeksplorasi praktik implementasinya di Indonesia. Metodologi penelitian ini mencakup studi literatur dan analisis peraturan perundang-undangan terkait. Data yang terkumpul akan dianalisis untuk mengidentifikasi peran wakaf tunai dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi, serta mengukur dampaknya terhadap keberlanjutan dan inklusivitas keuangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang implementasi wakaf tunai di Indonesia, mencakup praktik, kendala, potensi, dan manfaatnya, serta peran lembaga keuangan dalam mengembangkan wakaf tunai di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menyumbangkan wawasan bagi pemangku kebijakan, perbankan syariah, dan masyarakat umum tentang konsep inovatif ini sebagai instrumen keuangan yang dapat meningkatkan inklusivitas keuangan dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
ANALISIS PERKEMBANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Nasrulloh, Adang Muhamad
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 6, No 2 (2023)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v6i2.12015

Abstract

Artikel ini hendak bermaksud mengkaji historis, metode permbaharuan hukum keluarga Islam, hal-hal yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP Nomor 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Metode penelitian menggunakan literature Review dengan jenis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan: pertama, urusan perkawinan diatur melalui beragam hukum yaitu hukum adat, hukum Islam tradisional, ordonasi perkawinan Kristen, hukum perkawinan campuran, disesuaikan dengan agama dan adat istiadat masing-masing penduduk sehingga denagn lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka telah ada keseragaman pengaturan tentang perkawinan bagi seluruh golongan masyarakat di Indonesia. kedua, metode yang digunakan dalam pembaharuan hukum Islam dalam UU No 1 tahun 1974 secara  umum menggunakan takhshish al-qadla, siyasah syar‘iyah dan qiyas (analogi). UU No 1 Tahun 1974 Ini terdiri 67 Pasal dan 13 Bab sedangkan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanan UU Nomor 1 Tahun 1974 yang terdiri dari 10 Bab dan 49 Pasal, umumnya isi muatannya mengatur tentang perkawinan serta akibat hukum dari terjadinya perkawinan. Kata Kunci: perkembangan hukum, sejarah, hukum keluarga Islam This article intends to examine the history, methods of updating Islamic family law, matters regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and PP Number 09 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The research method uses literature review with qualitative data type. The results of this study show: first, marital affairs are regulated through various laws, namely customary law, traditional Islamic law, Christian marriage ordinance, mixed marriage law, adjusted to the religion and customs of each population so that with the birth of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, there has been uniformity in the regulation of marriage for all groups of people in Indonesia. second, the method used in the reform of Islamic law in Law No. 1 of 1974 generally uses takhshish al-qadla, siyasah shar'iyah and qiyas (analogy). Law No. 1 of 1974 consists of 67 Articles and 13 Chapters while PP No. 9 of 1975 concerning the implementation of Law No. 1 of 1974 which consists of 10 Chapters and 49 Articles, generally the content regulates marriage and the legal consequences of marriage.Keywods: legal development, history, Islamic family law
TRADISI RITUAL ABIDI DANG PASCA PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT LEWALU KABUPATEN ALOR DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM M. Sali, Jakariah; Iskandar, Iskandar; Rohman, Abdul
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 7, No 1 (2024)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v7i1.13514

Abstract

Islam di Indonesia kaya dengan berbagai ritus keagamaan yang merupakan harmonisasi antara ajaran agama dan warisan budaya lokal. Pendakwah Islam di Indonesia umumnya menunjukkan sikap bijaksana dalam menghadapi tradisi lokal di suatu masyarakat, yang kemudian diselaraskan dengan ajaran Islam agar agama dapat meresap dalam kehidupan sehari-hari. Prinsipnya adalah mempertahankan nilai-nilai lama yang baik dan menerima nilai-nilai baru yang lebih baik. Salah satu contohnya adalah tradisi ritual abibi dang yang ditemukan di Desa Lewalu, Kabupaten Alor. Tujuan tulisan ini untuk membahas mengenai ritual abibi dang dan hukumnya perspektif ajaran Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang langsung merujuk pada para pelaku ritual abibi dang. Hasil yang didapatkan mengungkapkan bahwa tradisi ritual abibi dang merupakan suatu ritual adat yang dilakukan oleh masyarakat desa Lewalu, kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor pasca pernikahan sebagai simbol pemutusan seorang mempelai perempuan yang telah menikah dari suku atau klannya dan untuk masuk menjadi bagian dari suku atau klan suaminya. Dalam perspektif Islam ritual tersebut dianggap baik karena di dalamnya memuat nilai-nilai keislaman dan bisa menumbuhkan sikap solidaritas yang tinggi di tengah-tengah masyarakat Islam.
ADAT MANDI PENGANTIN PADA BUDAYA BANJAR DI KOTA SAMARINDA MENURUT HUKUM ISLAM Halisa, Nur
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 6, No 2 (2023)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v6i2.12257

Abstract

Beragam kearifan lokal yang berkembang dan terpelihara dalam masyarakat Indonesia merupakan salah satu bentuk kekayaan nusantara yang patut dilestarikan dari masa ke masa. Keragaman kearifan lokal masyarakat Banjar memiliki ciri khas yang berbeda di setiap daerah, dan lahirlah kearifan lokal setempat. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan literatur dengan cara mencari informasi yang signifikan. Kajian literatur digunakan untuk mencari referensi teori baru, dan kemudian digunakan sebagai alat untuk analisis data. Data sekunder, seperti yang berasal dari buku, jurnal. Metode analisis yang digunakan yaitu deskriptif dengan menganalisis serta menguraikan data yang diperoleh dengan memberikan pemahaman atas masalah yang diangkat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tradisi badudus termasuk ‘urf al-fasid. Meskipun dalam tradisi ini bertujuan untuk beriktiar memohon perlindungan kepada Allah Swt Tradisi badudus sudah menjadi kebiasaan masyarakat Samarinda pada setiap pernikahan khususnya dalam pernikahan adat Banjar. Akan tetapi, menurut penulis tradisi ini boleh saja dilakukan atau dilestarikan selama tradisi mandi pengantin ini dapat diterima menjadi salah satu adat yang baik dan tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan hadis. The various local wisdoms that are developed and maintained in Indonesian society are a form of archipelago wealth that should be preserved from time to time. The diversity of local wisdom of the Banjar people has different characteristics in each region, and local wisdom is born. This research uses a literature collection method by searching for significant information. Literature studies are used to look for new theoretical references, and then used as a tool for data analysis. Secondary data, such as those from books, journals. The analytical method used is descriptive by analyzing and explaining the data obtained by providing an understanding of the problems raised. The results of this research show that the Badudus tradition includes 'urf al-fasid. Even though this tradition aims to seek protection from Allah SWT, the Badudus tradition has become a habit of the Samarinda people at every wedding, especially in traditional Banjar weddings. However, according to the author, this tradition may be carried out or preserved as long as the bridal shower tradition can be accepted as a good custom and does not conflict with the Koran and hadith.
TINJAUAN MAQASID AL-SHARI’AH TERHADAP USIA MINIMAL PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 Ulum, Ahmad Bahrul; Mufid, Moh.
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 6, No 2 (2023)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v6i2.11913

Abstract

Penelitian ini membahas tentang usia minimal perkawinan dalam undang-undang no. 16 tahun 2019. Usia minimal perkawinan sejatinya jarang dibahas oleh para ulama klasik. Kendati usia minimal perkawinan tidak menjadi tolak ukur sahnya perkawinan, namun data menunjukkan pengabaiannya justru menjadi mafsadat yang sangat besar. Padahal, setiap hukum Islam harus memuat kemaslahatan dan menolak segala macam kerusakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali kemaslahatan dalam usia minimal perkawinan dan mencegah mafsadat (kerusakan) dari pengabaian atas usia minimal perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis konten Miles dan Huberman. Dengan langkah kodifikasi data, reduksi data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan.
DINAMIKA KEWARISAN ALTERNATIF: ANALISIS KONSEP HIBAH DALAM KONTEKS PENGGANTIAN WARISAN Ritonga, Raja; Nasution, Martua
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 7, No 1 (2024)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v7i1.13485

Abstract

Peralihan harta warisan alternatif menjadi isu penting dalam konteks perubahan sosial dan norma-norma hukum. Salah satu alternatif yang menarik perhatian adalah konsep hibah sebagai pengganti dalam praktik pembagian warisan. Penerapan hibah harta dilakukan ketika pewaris masih hidup. Tentu hal ini dilaksanakan untuk meminimalisir konflik internal keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dinamika pewarisan alternatif, khususnya melalui analisis konsep hibah sebagai pengganti warisan. Selain itu, penelitian ini juga menggambarkan secara mendalam terhadap aspek hukum, etika, dan dampak sosial dari penerapan konsep hibah. Metode penelitian menggunakan bentuk kualitatif jenis library research dengan pendekatan kerangka hukum normatif. Data penelitian dikumpulkan melalui studi literatur, selanjutnya dianalisis dengan mennggunakan analisis konten. Temuan penelitian menjelaskan bahwa munculnya konsep perubahan paradigma dalam konteks pewarisan, implikasi hukum yang muncul, serta respons sosial terhadap alternatif pewarisan menjadi sebuah kajian menarik. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan baru dan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran potensial hibah dalam konteks dinamika pewarisan alternatif.The transition of alternative inheritance has become a significant issue in the context of social change and legal norms. One intriguing alternative that has drawn attention is the concept of "hibah" (gift) as a substitute in the practice of inheritance distribution. The implementation of wealth "hibah" occurs while the benefactor is still alive, intending to minimize internal family conflicts. This research aims to describe the dynamics of alternative inheritance, specifically through an analysis of the "hibah" concept as a substitute for inheritance. Furthermore, the study provides an in-depth depiction of the legal, ethical, and social aspects of implementing the "hibah" concept. The research methodology employs qualitative library research with a normative legal framework approach. Data collection involves literature reviews and content analysis. Research findings elucidate the emergence of a paradigm shift in the context of inheritance, the legal implications that arise, and societal responses to alternative inheritance practices. Thus, this study offers new insights and a deeper understanding of the potential role of "hibah" in the dynamics of alternative inheritance.
PERAN HUKUM ISLAM DALAM PENCEGAHAN KORUPSI Abdulah Pakarti, Muhammad Husni; Utama, Sofyan Mei; Farid, Diana; Mabruri, Kemal Al Kautsar; Nu’man, Mohamad Hilal
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 6, No 2 (2023)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v6i2.12450

Abstract

Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang merongrong stabilitas sosial, ekonomi, dan politik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Peran hukum Islam dalam penanggulangan korupsi memiliki relevansi yang signifikan dalam mengatasi tantangan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum Islam dalam penanggulangan korupsi, dengan fokus pada prinsip-prinsip hukum Islam yang dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya memberantas korupsi. Metode penelitian yang digunakan studi pustaka dengan pendekatan kualitatif  agar fokus pada pengamatan yang mendalam terkait peran hukum Islam dalam penanggulangan korupsi, selain itu data dikumpulkan dari teks-teks hukum Islam, jurnal akademik, buku, dan laporan penelitian terkait. Analisis data menggunakan pendekatan analisis deskriptif untuk memudahkan menarik hasil kesimpulan yang tepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi positif dalam penanggulangan korupsi melalui prinsip-prinsip moral, etika, dan hukuman yang adil. Dengan pendekatan holistik yang melibatkan penguatan institusi, penegakan hukum yang tegas, dan edukasi masyarakat, peran hukum Islam dapat berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Corruption is one of the serious problems that undermine social, economic, and political stability in various countries, including Indonesia. The role of Islamic law in tackling corruption has significant relevance in addressing this challenge. This study aims to analyze the role of Islamic law in tackling corruption, focusing on the principles of Islamic law that can make a positive contribution in efforts to eradicate corruption. The research method used by literature studies with a qualitative approach to focus on in-depth observations related to the role of Islamic law in tackling corruption, in addition to data collected from Islamic legal texts, academic journals, books, and related research reports. Data analysis uses a descriptive analysis approach to make it easier to draw the right conclusions. The results showed that Islamic law has great potential in making a positive contribution in tackling corruption through the principles of morals, ethics, and just punishment. With a holistic approach that involves strengthening institutions, strict law enforcement, and public education, the role of Islamic law can play an important role in creating an environment free from corruption. 
MAU’IDZAH HASANAH SEBAGAI UPAYA MENCIPTAKAN KELUARGA YANG SAKINAH Asrori, Khozinatul
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 6, No 2 (2023)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v6i2.11792

Abstract

Dalam pernikahan yang diikuti oleh resepsi pernikahan, seringkali semua prasangka negatif dari pihak lain dapat diatasi. Kehadiran resepsi ini menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan tidak ada lagi yang merasa curiga atau khawatir ketika seorang pria dan seorang wanita berjalan bersama. Sebagai salah satu kegiatan dalam resepsi pernikahan biasanya disampaikan ceramah agama atau mau’idzah hasanah oleh seorang tokoh agama, kyai. Dalam ceramahnya penceramah menjelaskan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan nilai atau juga prinsip yang diajarkan oleh agama Islam dalam membentuk sebuah keluarga yang sakinah. Artikel ini mencoba untuk menyatakan pentingnya agenda acara mau’idzah hasanah yang ada dalam rangkaian resepsi pernikahan terhadap upaya untuk membentuk atau menciptakan keluarga yang sakinah. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang mengkaji tentang data-data yang didapatkan berdasarkan norma hukum, teori, serta hukum dan kaidah yang relevan dengan acara mau’idzah hasanah dalam resepsi pernikahan. Dalam menganalisa data dilakukan tahap reduksi data, paparan data, dan penyimpulan hasil analisis, untuk mendapatkan data yang valid diterapkan metode triangulasi data, metode dan sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mau’idzah hasanah merupakan media yang tepat untuk menyampaikan aturan, prinsip dan nilai penting dalam upaya untuk membentuk keluarga yang sakinah.
DISPARITAS PUTUSAN ISBAT NIKAH POLIGAMI SIRI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Analisis Putusan No. 469/Pdt.G/2019/PA.Pbr dengan Putusan No. 67/Pdt.G/2019/PTA.Pbr) Mahdolita, Shintia; Kamarusdiana, Kamarusdiana; Yasardin, Yasardin
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 7, No 1 (2024)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v7i1.13417

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa disparitas putusan isbat nikah poligami siri di PA Pekanbaru dan PTA Pekanbaru. Penelitian ini merupakan penelitian normative dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim PA Pekanbaru mengabulkan permohonan para Pemohon dan menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Alm.XXXXXXX, dengan pertimbangan bahwa mengabulkan isbat nikah ini akan lebih bermanfaat dan lebih maslahat bagi para Pemohon dan Termohon. Sedangkan PTA Pekanbaru membatalkan putusan PA Pekanbaru dengan pertimbangan apabila poligami siri ini dibenarkan, maka akan menimbulkan kemudharatan di masyarakat dan juga masyarakat akan malakukan poligami sesuka hatinya tanpa terkendali. Jika ditinjau dari sisi maqashid syariah, baik putusan PA Pekanbaru maupun putusan PTA Pekanbaru sama-sama ingin mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Putusan PA Pekanbaru berupaya untuk mewujudkan kemaslahatan al-khassah sedangkan putusan PTA Pekanbaru berupaya mewujudkan kemaslahatan umum. Serta Putusan PA Pekanbaru bertujuan untuk kemaslahatan dalam hifzh al-nasl, hifzh al-mal, serta memberikan perlindungan kepada istri siri. Sedangkan Putusan PTA Pekanbaru bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam hifzh al-nasl, tapi tidak memberikan perlindungan terhadap istri siri.Kata Kunci: Disparitas Putusan, Isbat Nikah, Poligami Siri, Maqashid syariah
MENINJAU HUKUM POLIGAMI DENGAN METODE LAFDZIYAH: STUDI QS AN-NISA AYAT: 3 Sodiq, Nur; Primastuti, Nur Fitria; Nuryansah, Mohamad; Fikri, Sariatul
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 7, No 2 (2024)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v7i2.13913

Abstract

Penelitian ini di latar belakangi oleh kebolehan poligami dengan dalil ayat Qur’an surat An- nisa ayat:3 namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa poligami memicu kekerasan terhadap anak dan istri dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau hukum poligami di dalam surat An-nisa:3. Metode penelitian ini kualitatif menggunakan studi pustaka (library research). Penelitian ini menggunakan pendekatan lafdziyyah, yang mencakup kaidah Amr, Nahy, Am, dan Khash. Sumber data yang di gunakan adalah buku dan jurnal ilmiah. metode pengumpulan data akan berfokus pada kajian teks Al-Quran dan referensi penafsiran terkait kata atau frasa yang ada di dalam surat An-nisa Ayat 3. Teknik analisis data berfokus pada analisis teks untuk menggali makna kata-kata atau lafadz secara mendalam (semantik lafdz). Hasil penelitian ini bahwa poligami di tinjau dari segi lafaz hukumnya mubah. Hukum ke mubahan poligami tercapai terpenuhinya syarat adil yang sifatnya menuntut dengan sungguh dan memberi peringatan. Temuan penelitian ini bahwa sighat lafaz تُقْسِطُوْا adalah fi’il mudhari yang bermakna sekarang dan masa yang akan datang. Sedangkan manusia tidak selamanya bisa berbuat adil. Sehingga syarat keadilan dalam poligami tidak dapat tercapai. This research is motivated by the permissibility of polygamy with the argument of the Qur'anic verse Surah An- nisa verse: 3, but the facts on the ground show that polygamy triggers violence against children and wives in the household. This research aims to review the law of polygamy in Surah An-nisa:3. The research method is qualitative using library research. This research uses a lafdziyyah approach, which includes the rules of Amr, Nahy, Am, and Khash. The data sources used are books and scientific journals. data collection methods will focus on the study of Al-Quran texts and interpretative references related to words or phrases in Surah An-Nisa Verse 3. The data analysis technique focuses on text analysis to explore the meaning of words or lafadz in depth (semantic lafdz). The result of this research is that polygamy in terms of lafaz is permissible. The law of permissibility of polygamy is achieved by the fulfilment of fair conditions which are demanding in nature and giving warnings. The finding of this research is that the sighat lafaz تُقْسِطُوْا is fi'il mudhari which means present and future. Meanwhile, humans cannot always be fair. So the requirement of justice in polygamy cannot be achieved.

Page 9 of 11 | Total Record : 104