Garuda - Garba Rujukan Digital

PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA PAMUJANG DALAM MASYARAKAT SIGUNANTI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Wati, Salma; Hasibuan, Pendi
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 7, No 2 (2024)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v7i2.14155

ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi adanya adat di Nagari Kinali khususnya di Jorong Sigunanti. Bahwasanya dalam masyarakat harta pamujang tidak termasuk ke dalam harta warisan yang bisa diwarisi oleh anak dan istri pewaris melainkan harta pamujang tersebut adalah hak dari keluarga pewaris. Dalam ajaran Islam, istri dan anak memiliki hak atas warisan yang ditinggalkan oleh suami yang telah meninggal. Berdasarkan hal ini, penulis tertarik untuk meneliti pemahaman masyarakat tentang praktik pembagian harta pamujang serta pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaannya pembagian harta pamujang. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode lapangan dengan pendekatan kualitatif, yaitu melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Data yang didapatkan dianalisis menggunakan metode induktif. Dari penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa masyarakat menganggap harta pamujang tidak termasuk ke dalam harta warisan. Karena harta pamujang merupakan harta yang dianggap berasal dari kampung laki-laki, sehingga anak dan istri pewaris tidak berhak atas harta pamujang tersebut. Harta pamujang adalah hak yang dimiliki oleh keluarga pewaris, seperti orang tua, saudara kandung, dan keponakan pewaris. Sedangkan, harta yang dapat diwariskan kepada anak dan istri pewaris hanya terbatas pada harta bersama yang diperoleh selama pernikahan. Jika dilihat dari perspektif hukum Islam, praktik pembagian harta pamujang yang diterapkan oleh masyarakat di Jorong Sigunanti tidak sejalan dengan aturan hukum Islam. This research is based on the existence of customs in Nagari Kinali, especially in Jorong Sigunanti. That in society, the property of the pamujang is not included in the inheritance that can be inherited by the children and wife of the testator, but rather the property of the pamujang is the right of the testator's family. In Islamic teachings, wives and children have the right to inheritance left by a deceased husband. Based on this, the author is interested in examining the community's understanding of the practice of dividing the property of the pamujang and the views of Islamic law on the implementation of the distribution of the property of the pamujang. This research was conducted using a field method with a qualitative approach, namely through interviews and direct observation in the field. The data obtained were analyzed using the inductive method. From the research conducted, it was found that the community considers the property of the pamujang not included in the inheritance. Because the property of the pamujang is property that is considered to come from the male village, so the children and wife of the testator are not entitled to the property of the pamujang. The property of the pamujang is a right owned by the testator's family, such as the parents, siblings, and nephews of the testator. Meanwhile, the property that can be inherited to the children and wife of the testator is limited to joint property obtained during the marriage. When viewed from the perspective of Islamic law, the practice of dividing the assets of the pamujang implemented by the community in Jorong Sigunanti is not in line with Islamic law.

REINTERPRETASI KONSEPSI EKONOMI ABU UBAID DALAM KITAB AL-AMWAL: SUATU ANALISIS FILOSOFIS Rahmah, Zakiyah Zulfa; Fatmah, Dinda; Rahmah, Mirhamida; Rahmah, Yusriyah
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 7, No 2 (2024)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v7i2.13642

Artikel ini membahas peran uang dalam ekonomi Islam menurut pemikiran Abu Ubaid (154-224 H) dalam Kitab Al-Amwal, yang relevan dengan permasalahan ekonomi kontemporer terkait distribusi kekayaan dan transparansi keuangan publik. Tujuan utama penelitian ini adalah mengeksplorasi gagasan Abu Ubaid tentang pentingnya keadilan sebagai landasan ekonomi, khususnya bagaimana uang seharusnya berfungsi dalam sistem yang adil dan transparan. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis analisis pustaka, artikel ini mengkaji fungsi uang menurut Abu Ubaid yang terbagi dalam dua peran utama: sebagai standar nilai untuk menilai harga barang dan jasa, serta sebagai media pertukaran yang memfasilitasi perdagangan tanpa penimbunan. Abu Ubaid berpendapat bahwa uang tidak boleh menjadi alat akumulasi kekayaan yang berlebihan, melainkan digunakan untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat luas. Hasil kajian ini mengungkap bahwa prinsip-prinsip Abu Ubaid menawarkan panduan praktis bagi pembuat kebijakan dalam merancang sistem ekonomi Islam yang inklusif dan berkelanjutan, yang dapat mengatasi ketimpangan dan mendukung distribusi kekayaan secara merata. Pemikiran Abu Ubaid memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ekonomi Islam yang mengutamakan keadilan, efisiensi, dan transparansi, serta mampu menawarkan alternatif yang relevan untuk sistem ekonomi modern.alternatif bagi sistem ekonomi konvensional yang sering kali terjebak dalam ketidaksetaraan distribusi kekayaan. This article examines the role of money in Islamic economics based on the thoughts of Abu Ubaid (154-224 H) as outlined in Kitab Al-Amwal, addressing contemporary economic issues related to wealth distribution and financial transparency in public management. The primary aim of this study is to explore Abu Ubaid’s ideas on the central importance of justice as a foundation of economic systems, particularly regarding the proper function of money within a just and transparent framework. Utilizing a qualitative, literature-based analytical method, this article reviews Abu Ubaid’s view that money serves two main roles: as a standard of value for pricing goods and services, and as a medium of exchange that facilitates trade without encouraging hoarding. Abu Ubaid argued that money should not be a means for excessive wealth accumulation but should be used to maintain economic balance and promote the welfare of society. The findings suggest that Abu Ubaid’s principles offer practical guidance for policymakers in designing an inclusive and sustainable Islamic economic system that addresses inequality and promotes equitable wealth distribution. His insights provide a valuable contribution to the development of Islamic economics, prioritizing justice, efficiency, and transparency, and presenting a relevant alternative to conventional economic systems.

RUKYAT HILAL DZULHIJJAH DALAM KITAB MAJMU’ RASAIL KARYA IBNU RAJAB AL-HANBALI faiz, Ahmad; Hadiyan, Hadiyan; Bariyah, Oneng N; Choirin, Muhammad
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 7, No 2 (2024)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v7i2.14167

Perbedaan penetapan awal masuk bulan Dzulhijjah memberikan dampak pada ketentuan hukum terkait pelaksanaan puasa sunnah arafah, hari raya idul adha, dan hari qurban. Khususnya orang yang akan melakukan puasa arafah dan hari raya idul adha berdasarkan pada keraguan penentuan awal masuknya bulan Dzulhijjah yang berdasarkan pada kesaksian seseorang terhadap hilal Dzulhijjah namun ditolak oleh hakim dan seseorang yang yang menyaksikan hilal Dzulhijjah dan persaksiannya ditolak oleh hakim, apakah mereka boleh melaksanakan puasa arafah dan hari raya idul adha berdasarkan keraguan dan kesaksian yang tertolak ataukah mereka harus melakukan puasa arafah dan hari raya idul adha bersama dengan hakim dan kaum muslimin lainnya? Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui ketentuan hukum terhadap permasalahan tersebut berdasarkan pada risalah Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab Majmu’ Rasail tentang rukyat hilal Dzulhijjah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis Studi Pustaka (libarary research) dengan menggunakan teknik prosedur pengumpulan data yaitu teknik pengkajian terhadap isi dari risalah Ibnu Rajab Al-Hambali tentaang rukyat hilal Dzulhijjah. Sedangkan teknis analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) terhadap kitab Majmu’ Rasail. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang diuraikan dalam risalah Ibnu Rajab Al-Hanbali, ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan hukumnya. Sebagian ulama melarang untuk melakukan puasa dan hari raya idul adha dan sebagian yang lainnya membolehkan. Ulama yang membolehkan untuk melakukan puasa arafah dan hari raya idul adha seperti Ibnu Taimiyyah, memberikan syarat agar tidak melakukan sembelih qurban dikalangan kaum muslimin lainnya, akan tetapi melakukan penyembelihan qurban bersama dengan hakim dan kaum muslimin lainnya. The difference in determining the start of the month of Dzulhijjah has an impact on legal provisions related to the implementation of the sunnah fast of Arafah, the Eid al-Adha holiday and the day of sacrifice. In particular, people who are going to fast on Arafat and the Eid al-Adha holiday based on doubts about determining the beginning of the month of Dzulhijjah which is based on someone's testimony regarding the Dzulhijjah hilal but is rejected by the judge and someone who witnesses the Dzulhijjah hilal and whose testimony is rejected by the judge, are they allowed to fast? Arafah and Eid al-Adha holidays based on doubts and rejected testimony or should they observe the Arafat fast and Eid al-Adha holidays together with judges and other Muslims? Therefore, the aim of this research is to analyze and find out the legal provisions regarding this problem based on Ibn Rajab Al-Hanbali's treatise in the book Majmu' Rasail regarding the rukyat of the hilal of Dzulhijjah. This research is qualitative research with the type of library research using data collection procedures, namely the technique of studying the contents of Ibn Rajab Al-Hambali's treatise on the rukyat hilal of Dzulhijjah. Meanwhile, the technical data analysis used is content analysis of the book Majmu' Rasail. The results of the research show that regarding the problems described in Ibn Rajab Al-Hanbali's treatise, scholars differ in their opinions regarding the legal provisions. Some scholars prohibit fasting and Eid al-Adha holidays and others allow it. Scholars who allow the fasting of Arafah and Eid al-Adha, such as Ibn Taymiyyah, provide conditions not to carry out sacrificial slaughter among other Muslims, but rather carry out sacrificial slaughter together with judges and other Muslims.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEUNTUNGAN (DISKON) MELALUI METODE PEMBAYARAN SHOPEEPAY Nur Arifah, Siti Asiyah; Fattah, Athiyatul; Fadhilah, Salma Nurul; Agus Putra, Panji Adam
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 7, No 2 (2024)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v7i2.11160

Pada zaman yang serba digital, para pembeli maupun penjual sudah terbiasa dengan melakukan penggunaan pembayaran secara digital seperti yang diterapkan oleh aplikasi online yaitu shopee dengan adanya Shopeepay. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap transaksi Shopeepay dan hukum diskon melalui metode pembayaran Shopeepay. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan yuridis normative. Jenis penelitian ini tergolong ke dalam penelitian studi Pustaka dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ada beberapa pendapat perihal dasar hukum dalam penggunaan Shopeepay dalam transaksinya. Pendapat pertama mengatakan bahwa pada dasarnya hukum muamalah ialah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Dengan syarat ialah tidak adanya transaksi riba di dalamnya dan aplikasi Shopee ini hanya menyediakan pembayaran online saja. Pendapat kedua mengatakan bahwasannya pembayaran melalui Shopeepay hukumnya haram karena Shopeepay ini sama halnya dengan funding dana yang bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan berbagai macam promo yang ditawarkan dan didalamnya terdapat riba. Keuntungan atau diskon dari metode pembayaran Shopeepay seperti voucher diskon dan lain sebagainya dalam Islam termasuk ke dalam riba qordh, karena keuntungan tersebut didapatkan dari simpanan dana yang disimpan di Shopeepay yang dananya akan digunakan untuk kegiatan shopeepay later. In this digital era, both buyers and sellers have become accustomed to using digital payments, as implemented by online applications such as Shopee with its ShopeePay feature. The purpose of this study is to examine the perspective of Islamic law on ShopeePay transactions and the ruling on discounts through the ShopeePay payment method. This research adopts a normative juridical approach. The type of research is classified as a library study using qualitative methods. The results of the study indicate differing opinions regarding the legal basis for the use of ShopeePay in transactions. The first opinion states that, in principle, the law of muamalah (transactions) is permissible as long as there is no evidence prohibiting it. This is subject to the condition that there is no usurious transaction involved and that the Shopee application merely provides an online payment method. The second opinion argues that payments through ShopeePay are prohibited because ShopeePay is similar to a funding platform aimed at collecting funds from the public through various promotional offers, which include elements of riba (usury). Discounts or benefits from ShopeePay payment methods, such as discount vouchers and others, are classified as riba qardh in Islamic law because these benefits are derived from funds deposited in ShopeePay. These funds are subsequently used for ShopeePay Later activities.

PERAN QAWA'ID FIQHIYYAH DALAM BERMU’AMALAH Nurfattah, Arizqiya; Izzaturrahma, Nafsa; Nabila, Maura; Ramadhany, Naifah Maura
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 7, No 2 (2024)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v7i2.13458

ABSTRAK Fleksibilitas dalam merespons perubahan merupakan salah satu aspek kunci yang menjadikan qawa'id fiqhiyyah relevan dan mudah dalam beradaptasi. Prinsip ini mengakui dinamika masyarakat yang selalu berubah dan mengharuskan aturan hukum Islam untuk fleksibel dan responsif terhadap perkembangan dari waktu ke waktu. Fleksibilitas memungkinkan penciptaan qawa'id untuk menyesuaikan aturan hukum dengan perkembangan masyarakat. Hal ini mencakup pemahaman mendalam tentang tuntutan dan perubahan masyarakat, termasuk nilai, norma, dan tata cara hidup. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam tentang nilai-nilai Islam yang dapat menjadi pedoman umat dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan modern dengan membahas tentang makna Qawa’id fiqhiyyah dalam Mu’amalah. Metode yang digunakan sebagai metode penelitian kualittatif denpendekatan studi pustaka. Studi pustaka merupakan penelitian dengan data premier dan data sekunder yang diperoleh dari sumber kepustakaan, dan sumber tersebut berupa jurnal, buku, artikel, berita yang dapat dijadikan sebagai data untuk melakukan penelitian. pemahaman dan penerapan qawa'id fiqhiyyah tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga praktis dan relevan dalam membimbing kehidupan umat Islam. Sebagai kunci untuk menjalani kegiatan sehari-hari, membela nilai-nilai Islam, dan membangun masyarakat yang adil dan bermoral, qawa'id fiqhiyyah memegang peran penting dalam menyelaraskan tindakan umat Islam dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Flexibility in responding to change is one of the key aspects that makes qawa'id fiqhiyyah relevant and easy to adapt. This principle recognizes the ever-changing dynamics of society and requires Islamic legal rules to be flexible and responsive to developments from time to time. Flexibility allows the creation of qawa'id to adapt legal rules to societal developments. This includes a deep understanding of societal demands and changes, including values, norms and ways of life. This research aims to provide a deeper understanding of Islamic values which can guide people in facing various challenges of modern life by discussing the meaning of Qawa'id fiqhiyyah in Mu'amalah. Qualitative methods are used as research methods, using a literature study approach. Literature study is research with primary data and secondary data obtained from library sources, and these sources are in the form of journals, books, articles, news which can be used as data for conducting research. understanding and application of qawa'id fiqhiyyah is not only theoretical, but also practical and relevant in guiding the lives of Muslims. As the key to carrying out daily activities, defending Islamic values, and building a just and moral society, qawa'id fiqhiyyah plays an important role in aligning the actions of Muslims with the principles of Islamic law.

EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM DALAM RESOLUSI KONFLIK KELUARGA MUSLIM MODERN: PENDEKATAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN Farhi, Eriz Rizqiyatul; Saepullah, Usep
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 7, No 2 (2024)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v7i2.13080

Penelitian ini membahas Epistemologi Hukum Islam dalam konteks resolusi konflik dalam keluarga Muslim modern dengan fokus pada pendekatan penyelesaian perselisihan. Menggunakan metode penelitian kepustakaan kualitatif, studi ini menggali pemahaman tentang sumber, metode, dan aktivitas yang terlibat dalam menemukan hukum Islam terkait konflik keluarga. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa epistemologi hukum Islam memberikan dasar yang kuat untuk memahami dan menyelesaikan konflik keluarga dengan nilai-nilai Islam. Berbagai pendekatan penyelesaian perselisihan seperti mediasi, arbitrase, dan pengadilan syariah dianalisis dalam konteks modern. Kesadaran tentang hukum Islam dan pendidikan keluarga menjadi kunci dalam mencegah konflik. Keadilan dalam implementasi pendekatan penyelesaian perselisihan menjadi perhatian utama, seiring dengan pengembangan lebih lanjut penelitian ini sebagai kontribusi dalam mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang peran hukum Islam dalam mencapai kedamaian dalam keluarga Muslim modern. This research explores the Epistemology of Islamic Law in the context of resolving conflicts within modern Muslim families, with a specific focus on dispute resolution approaches. Utilizing a qualitative literature review methodology, this study delves into understanding the sources, methods, and activities involved in determining Islamic law pertaining to family conflicts. The research findings reveal that the Epistemology of Islamic Law provides a strong foundation for comprehending and addressing family conflicts in accordance with Islamic values. Various dispute resolution approaches such as mediation, arbitration, and Sharia courts are analyzed within the modern context. Awareness of Islamic law and family education emerge as pivotal factors in conflict prevention. The paramount consideration lies in ensuring fairness in the implementation of dispute resolution approaches. This research serves as a valuable contribution to advancing the understanding of the role of Islamic law in achieving peace within modern Muslim families.

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DALAM BUDAYA MERARIQ SUKU SASAK DI DESA MEREMBU KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT Haerani, Ruslan; Safriani, Laela; Abdulah Pakarti, Muhammad Husni; Surasa, Ais; Husain, Husain
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 7, No 2 (2024)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v7i2.13622

ABSTRAKTradisi Merarik di Desa Merembu, Lombok Barat, menjadi sorotan menarik dalam kajian antropologi hukum. Praktik perkawinan di bawah umur yang marak dalam tradisi ini menghadirkan tantangan dalam konteks hukum positif Indonesia. Penelitian ini secara mendalam mengurai mekanisme penyelesaian perkawinan Merarik, dengan fokus pada implikasi hukum yang timbul. Metode penelitian menggunakan metode hukum empiris dan pendekatan kualitatif dengan data primer dari lokasi penelitian dan data sekunder dari sumber terpercaya. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasil Penelitian ini mengungkapkan bahwa Tradisi Merarik di Desa Merembu, Lombok Barat, meski sarat dengan nilai budaya, namun berpotensi menimbulkan permasalahan hukum akibat ketidaksesuaiannya dengan ketentuan perkawinan dalam hukum positif Indonesia. Penelitian ini menyoroti pentingnya mencari titik temu antara hukum dan budaya untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan kepastian hukum dalam konteks perkawinan adat. Temuan ini mengindikasikan adanya pertentangan antara nilai-nilai budaya lokal dengan ketentuan hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mencari solusi yang dapat mengakomodasi kedua aspek tersebut, sehingga perlindungan hukum bagi individu, khususnya perempuan dan anak, dapat terjamin tanpa mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal. The Merarik tradition in Merembu Village, West Lombok, is an interesting highlight in the study of legal anthropology. The rampant practice of underage marriage in this tradition presents challenges in the context of Indonesian positive law. This research deeply analyzes the mechanism for resolving Merarik marriages, with a focus on the legal implications that arise. The research method uses empirical legal methods and a qualitative approach with primary data from the research location and secondary data from trusted sources. Data collection techniques include observation, interviews, and document studies. The results of this study reveal that the Merarik Tradition in Merembu Village, West Lombok, although full of cultural values, has the potential to cause legal problems due to its incompatibility with the provisions of marriage in Indonesian positive law. The research highlights the importance of finding common ground between law and culture to protect individual rights and ensure legal certainty in the context of customary marriage. The findings indicate a conflict between local cultural values and national legal provisions. Therefore, efforts are needed to find solutions that can accommodate both aspects, so that legal protection for individuals, especially women and children, can be guaranteed without ignoring local wisdom values.

DISINTEGRASI DALAM PELAKSANAAN IBADAH: PEREMPUAN DALAM MASA IDDAH HAJI DAN UMRAH DALAM PERSPEKTIF HADITS AHKAM Rahmaniah, Alfiatur
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 8, No 1 (2025)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v8i1.14737

Munculnya suatu problem yang menyebabkan disintegrasi dalam pelaksanaan ibadah yaitu perempuan beriddah naik haji dan umrah. Fenomena ini mayoritas dilarang dalam hadits. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui disintegrasi perempuan dalam masa iddah melaksanakan ibadah haji dan umrah perspektif hadits ahkam. Metode dalam penelitian ini yaitu penelitian kajian pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, studi ini menggali pemahaman tentang sumber, metode dari aspek syari’at dan realitas serta dianalisis dengan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian membuktikan bahwa adanya perbedaan pendapat bahwa golongan ahnaf dan Ibnu Qudamah tidak memperbolehkan perempuan dalam masa iddah keluar rumah, kecuali dalam keadaan darurat, dan tidak dibenarkan berlama-lama. Sedangkan menurut Ata’, Al-Hasan Bashri, dan An-Nawawi yang membolehkan perempuan dalam masa iddah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Beda pendapat ini tidak dengan serta merta bisa disanggah secara sembarangan. Maka dari itu, pandangan kedua bisa dijadikan acuan dengan memperhatikan urgensi. Mayoritas ulama berpandangan bahwa selama masa iddah, perempuan harus menjaga jarak dari pergaulan dengan laki-laki yang bukan mahram dan dilarang keluar rumah sampai masa iddah berakhir. Karena haji bisa ditunda tahun depan, begitu juga dengan umrah yang bisa ditunda sampai masa iddahnya selesai. Namun, jika dikhawatirkan kesehatannya menurun maka bisa ditunda hajinya. Karena termasuk asy syaddu dorrorain merupakan salah satu dari hal yang memberatkan manusia. Sedangkan mahram itu siapa saja yang kiranya memberikan rasa aman, bisa pihak mahram atau pemimpin haji. The emergence of a problem that causes disintegration in the implementation of worship, namely women on Hajj and Umrah. This phenomenon is mostly prohibited in the hadith. This paper aims to find out the disintegration of women in the iddah period of performing Hajj and Umrah from the perspective of ahkam hadith. The method in uses a qualitative-descriptive approach through library research, this study explores the understanding of sources, methods from the aspects of shari'a and reality and is analyzed by data reduction, data display and conclusion drawing. The results of the study prove that there are differences of opinion, if the ahnaf group and Ibn Qudamah do not allow women in the iddah period to leave the house, except in an emergency, and are not allowed to linger. Meanwhile, according to Ata', Al-Hasan Bashri, and An-Nawawi, it is permissible for women in the iddah period to perform Hajj and Umrah. This difference of opinion cannot be dismissed arbitrarily. Therefore, the second view can be used as a reference by taking into account the urgency. The majority of scholars are of the view that during the iddah period, women should keep their distance from non-mahram men and should not leave the house until the 'iddah period ends. Hajj can be postponed until next year, as can Umrah, which can be postponed until the 'iddah period is over. However, if there is a fear that her health will deteriorate, Hajj can be postponed. This is because it is one of the things that are burdensome for people. A mahram is anyone who can provide security, whether it is a mahram or the Hajj leader.

ESENSI DAN EKSISTENSI FILSAFAT ISLAM: KARAKTERISTIK, PROBLEMATIKA KLASIK DAN METODE DALAM MENJAWAB HUKUM KONTEMPORER Maiyulanda, Betria; Sobhan, Sobhan; khalida, Azhariah; Bakhtiar, Bakhtiar
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 8, No 1 (2025)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v8i1.14556

Filsafat hukum Islam merupakan kajian ilmiah yang mengkaji prinsip-prinsip hukum Islam secara mendalam dan sistematis, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dasar tentang hukum Islam dalam konteks modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode studi pustaka, yang menggali berbagai sumber literatur untuk membahas esensi filsafat hukum Islam, karakteristik, problematika klasik, serta metode yang digunakan untuk menjawab tantangan hukum kontemporer. Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip dasar syariat melalui pendekatan maqasid al-shari'ah, istishlah, dan qiyas untuk menangani isu-isu modern, seperti perkembangan teknologi dan hukum keluarga. Maqasid al-shari'ah, yang berorientasi pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, menjadi landasan dalam menilai penerapan hukum Islam di dunia kontemporer. Istishlah atau mashlahah al-mursalah memungkinkan penerapan hukum yang fleksibel namun tetap berlandaskan kemaslahatan umat, sementara qiyas memberikan solusi atas permasalahan baru yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dengan demikian, filsafat hukum Islam memberikan ruang untuk ijtihad dan inovasi dalam menyesuaikan hukum Islam dengan kebutuhan sosial yang terus berkembang tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. The philosophy of Islamic law is a scientific study that examines the principles of Islamic law in depth and systematically, with the aim of providing a basic understanding of Islamic law in a modern context. This research uses a normative approach with a literature study method, which explores various sources of literature to discuss the essence of Islamic legal philosophy, characteristics, classical problems, and methods used to answer contemporary legal challenges. The results of the study state that the application of the basic principles of sharia through maqasid al-shari'ah, istishlah, and qiyas approaches to address modern issues, such as technological developments and family law. Maqasid al-shari'ah, which is orientated towards the protection of religion, soul, mind, offspring, and property, becomes the foundation in assessing the application of Islamic law in the contemporary world. Istishlah or mashlahah al-mursalah allows for flexible application of the law that is still based on the benefit of the people, while qiyas provides solutions to new problems that are not explicitly explained in the Qur'an and Hadith. Thus, the philosophy of Islamic law provides room for ijtihad and innovation in adapting Islamic law to evolving social needs without ignoring the principles of sharia.

DIFERENSIASI KEPUTUSAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF: STUDI KASUS PADA ENAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA Marzuki, A. Sofi; Huda, M. Ikhwanul
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 8, No 1 (2025)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v8i1.14730

Diferensiasi keputusan hakim dalam penyelesaian sengketa wakaf mencerminkan variasi interpretasi terhadap hukum positif dan hukum islam, yang sering kali menciptakan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan keputusan hakim dalam kasus sengketa wakaf. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui analisis enam putusan pengadilan agama yang berkaitan dengan sengketa wakaf. Selain itu, data pendukung berupa artikel akademik terkait, juga dikaji guna memperkaya diskusi dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan interpretasi data tentang putusan pengadilan terkait sengketa wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diferensiasi keputusan disebabkan oleh faktor interpretasi hukum, latar belakang pengalaman hakim, dan pertimbangan terhadap kemaslahatan umum. Kurangnya panduan teknis dan yurisprudensi yang seragam turut memperbesar variasi tersebut. Untuk meningkatkan kepastian hukum, diperlukan pedoman teknis yang konsisten, pelatihan hakim yang berfokus pada harmonisasi hukum islam dan hukum positif, serta penguatan yurisprudensi. Kesimpulannya, diferensiasi keputusan hakim dapat diminimalkan dengan langkah-langkah tersebut, guna memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa wakaf. The differentiation of judges' decisions in waqf dispute resolution reflects variations in the interpretation of positive and Islamic law, which often creates legal uncertainty. This study aims to identify the factors that cause differences in judges' decisions in waqf dispute cases. The method used is normative juridical with data collection techniques through analysis of six religious court decisions related to waqf disputes. In addition, supporting data in the form of related academic articles were also reviewed to enrich the discussion in this study. The data obtained were analyzed using data reduction techniques, data presentation, and interpretation of court decisions related to waqf disputes. The results showed that the differentiation of decisions was caused by factors of legal interpretation, judges' background experience, and consideration of the public interest. The lack of uniform technical guidelines and jurisprudence also increases the variation. To improve legal certainty, consistent technical guidelines, training of judges focusing on harmonization of Islamic and positive law, and strengthening of jurisprudence are required. In conclusion, the differentiation of judges' decisions can be minimized by such measures, ensuring justice and legal certainty in resolving waqf disputes.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Siska Lis Sulistiani

Contact Email
ummufathir26@gmail.com

Phone
+6281321839549

Journal Mail Official
ummufathir26@gmail.com

Editorial Address
Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung Gedung Dekanat lantai 1, Jalan Taman sari No. 24-26 Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Siska Lis Sulistiani

Contact Email ummufathir26@gmail.com

Phone +6281321839549

Journal Mail Official ummufathir26@gmail.com

Editorial Address Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung Gedung Dekanat lantai 1, Jalan Taman sari No. 24-26 Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Siska Lis Sulistiani

Contact Email
ummufathir26@gmail.com

Phone
+6281321839549

Journal Mail Official
ummufathir26@gmail.com

Editorial Address
Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung Gedung Dekanat lantai 1, Jalan Taman sari No. 24-26 Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA