MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik
MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik is scientific journal dedicated to development of Social Sciences the article is based on the field research finding and published in each six months regularly by the management of Social and political Faculty, the university of Prof. Dr. Hazairin, SH.
Articles
252 Documents
<![CDATA[EVALUASI STUDI DAN PELAKSANAAN PROSES BELAJAR MENGAJAR FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BENGKULU ]]>
<![CDATA[Anita Marianata]]>
<![CDATA[ Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 10 No 2 (2021): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof Dr Hazairin, SH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32663/jpsp.v10i2.2202
<![CDATA[Evaluasi diperlukan untuk perbaikan suatu kegiatan yang tidak mungkin tidak dilakukan, karena evaluasi merupakan salah satu komponen sistem pembelajaran pada khususnya dan sistem pendidikan pada umumnya atau bisa dikatakan juga kegiatan yang tidak mungkin dielakkan dalam proses pembelajaran. Bagi universitas keberhasilan kegiatan belajar mengajar ditentukan pula oleh kondisi belajar yang diciptakan oleh universitas. Efektifitas kegiatan belajar mengajar yang diprasyaratkan yaitu kondisi belajar yang diciptakan universitas itu di dapat dari evaluasi, dimana hasil evaluasi yang diperoleh itu bisa dipakai universitas untuk mengintrospeksi diri dan untuk melihat sejauh mana kondisi belajar sehingga dapat tercipta pembelajaran yang baik dan tujuan yang diinginkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi dan sampel tertentu dan menggunakan pengumpulan data dengan instrument penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Hasil penelitian diketahui kinerja dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu pada PBM semester Genap TA 2019/2020 sudah masuk dalam kategori baik (rataan skor 4,46), namun upaya-upaya untuk peningkatan mutu dan layanan dalam kegiatan PBM hendaknya terus dapat ditingkatkan.]]>
<![CDATA[PENERAPAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK MELALUI PROGRAM SLAWE DI KOTA BENGKULU ]]>
<![CDATA[Novliza Eka Patrisia]]>;
<![CDATA[Kismartini Kismartini]]>;
<![CDATA[Lillah Apriana]]>
<![CDATA[ Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 10 No 2 (2021): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof Dr Hazairin, SH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32663/jpsp.v10i2.2190
<![CDATA[This article aims to describe the implementation of public service innovations at the Bengkulu City Population and Civil Registry Office. The problem is focused on implementing public service innovations using the SLAWE program, and knowing the supporting factors and inhibiting factors for the SLAWE program at the Bengkulu City Population and Civil Registry Office. To approach this problem, theoretical references from the results of studies and research at the Harvard JFK School of Government are used, namely the three elements of success in applying the digitalist concept to the government sector. The data were collected through observation, interview and documentation techniques. Data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. This research uses descriptive qualitative method. This study concludes that the elements of successful e-government with indicators 1) support, 2) capacity, 3) value, have been carried out well and in accordance with existing regulations. Both are seen from the dissemination of information to the public, human resources according to the field and the benefits of the program. So for inhibiting factors only encountered such as network disturbances and blackouts.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN (ANDIKPAS) DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) ]]>
<![CDATA[Syafira Salsabillah Inas Maisun]]>
<![CDATA[ Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 9 No 1 (2020): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof Dr Hazairin, SH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32663/jpsp.v9i1.1149
<![CDATA[In the process of child growth and development we often encounter the existence of deviant behavior patterns that are applied by children. Such deviant behavior can lead children to crime. As more criminal cases occur in children, the role of treatment is increasingly important. Children who have received a court decision are placed in the Juvenile School (LPKA). LPKA is a place to carry out treatment. This research uses the theory of effectiveness from Mahmudi. The purpose of treatment is to make juvenile acceptable to the community and not to repeat criminal acts/recidivists. The purpose of this study is to determine the effectiveness of correctional counseling in LPKA Jakarta and what factors influence the effectiveness of treatment. This study uses a qualitative descriptive approach with data collection methods through interviews and observations. Based on the conclusions of this study, the implementation of treatment in LPKA Jakarta has been going well but is still not effective because of several influencing factors that are not in accordance with the implementation of treatment that should be given to juvenile and there are still juvenile who are recidivists. There are several suggestions of researchers in this study, namely the government needs to pay special attention to LPKA Jakarta, LPKA Jakarta must collaborate with outsidsers and must increase treatment efforts to improve discipline and psychological discipline of juvenile, the need for counseling and socialization to the community, the role of officers must be more active in the implementation of treatment and provide juvenile with knowledge about the goals and benefits of treatment.]]>
<![CDATA[PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA PADANG MANIS KECAMATAN KAUR UTARA KABUPATEN KAUR ]]>
<![CDATA[Revlen Herryanto]]>;
<![CDATA[Henny Aprianty]]>;
<![CDATA[Harmiati Harmiati]]>
<![CDATA[ Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 9 No 1 (2020): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof Dr Hazairin, SH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32663/jpsp.v9i1.1212
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui parisipasi masyarakat desa dalam pelaksanaan pembanguanan serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi di Desa padang manis Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian partisipasi masyarakat dalam musyawarah pengambilan keputusan pembangunan desa sudah terlaksana dengan baik dan meningkat dimana dalam pengambilan keputusan ini bahwa sebagian besar masyarakat ikut menyumbangkan gagasan. Dan juga tanggapan dari masyarakat terhadap program yang ditawarkan sudah cukup baik dalam musyawarah pengambilan keputusan pembangunan desa, di Desa Padang Manis Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur. Partisipasi masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan desa juga sudah terlaksana dengan baik dan meningkat dimana setiap pelaksanaan pembangunan masyarakat selalu ikut berpartisipasi sesuai dengan yang diputuskan dalam musyawarah pengambilan keputusan pembangunan dan di dalam pelaksanaan masyarakat masih bersifat gotong-royong dengan demikian partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan berjalan dengan baik. Dan partisipasi artisipasi masyarakat dalam pengambilan manfaat pembangunan desa sudah berjalan dengan baik. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu perlu meningkatkan pemahaman dan motivasi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarkat dalam pembangunan desa.]]>
<![CDATA[ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PILKADA SERENTAK KOTA PALEMBANG TAHUN 2018 ]]>
<![CDATA[Tarmizi Endrianto]]>
<![CDATA[ Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 10 No 2 (2021): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof Dr Hazairin, SH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32663/jpsp.v10i2.2260
<![CDATA[Democratic participation of the people should be higher at this time. However, socialization of organizers with stakeholders and related parties, besides that there are still people who are aware of the importance of their participation in choosing their regional heads because people do not understand the benefits of post-conflict local elections. This is indicated by the voter turnout of no more than the target set by the Palembang City KPU of 70%. In addition, some people are only limited to voting, so that the group to be chosen is not known with certainty by the voters. The results of the author's research found that the implementation of the General Elec-tion Commission Regulation Number 8 of 2017 CHAPTER III regarding Public Participation at the Palembang City KPU Office has gone well. Although the level of community participation in the 2018 Simultaneous Pilkada did not reach the target because of the resources in the Program and Data Section so that the DPT was always changing. Public participation in the 2018 Palembang City Simultaneous Elections is targeted at 70% based on the number of voters 1,168,258, the result of the percentage of public participation in the Governor and Deputy Governor elections is 67%, while the election of Mayor and Deputy Mayor of Palembang has 1,166,044 commu-nity participation results is 67.1%. The reason for not achieving the target is the resources in the Program and Data Section, namely the Permanent Voter List, which often changes]]>
<![CDATA[PARTISIPASI CORPORATE DALAM MENGIKUTSERTAKAN PEKERJANYA SEBAGAI PESERTA BPJAMSOSTEK DI KOTA BENGKULU ]]>
<![CDATA[Ahyatur Rahmania]]>;
<![CDATA[Yorry Hardayani]]>;
<![CDATA[Djonet Santoso]]>
<![CDATA[ Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 10 No 2 (2021): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof Dr Hazairin, SH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32663/jpsp.v10i2.2205
<![CDATA[Abstrak BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek merupakan badan publik yang menangani jaminan sosial terhadap tenaga kerja di Indonesia. Jaminan sosial ketenagakerjaan adalah hak setiap pekerja untuk mengembangkan dirinya dan hidup sejahtera. Namun, pada kenyataannya masih ada corporate yang belum memberikan hak jaminan sosial kepada pekerjanya. Sehingga dalam realisasinya pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 pasal 15 yang mewajibkan pemberi kerja mengikutsertakan pekerjanya sebagai peserta BP Jamsostek belum optimal. Penelitian ini difokuskan pada partisipasi corporate dalam mengikutsertakan pekerjanya sebagai peserta BP Jamsostek di Kota Bengkulu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari tahu mengapa partisipasi belum optimal. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif untuk menguraikan hasil pengamatan di lapangan dan menganalisis hasil wawancara yang diperoleh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi corporate dalam program BP Jamsostek belum optimal, dilihat dari beberapa aspek penelitian. Aspek penelitian dari teori Cohen dan Uphoff yaitu pembuatan keputusan karena corporate hanya mengikuti program yang telah dibuat oleh pemerintah saja, lalu pada pelaksanaan program masih ada corporate yang belum mendaftar di BP Jamsostek karena corporate yang masih baru, upah yang sedikit, pekerja tidak tetap, sosialisasi kurang tanggap, dan mengikuti asuransi lain, kemudian dari manfaat program masih belum dirasakan karena BP Jamsostek bersifat asuransi yang manfaatnya di masa yang akan datang, serta evaluasi program belum terlibat dalam memberi kritik atau saran terhadap program BP Jamsostek karena kurang sosialisasi mengenai evaluasi program.]]>
<![CDATA[PENERAPAN BIMBINGAN SOSIAL PADA ANAK PELAKU PIDANA NARKOTIKA DI LPKA TANGERANG ]]>
<![CDATA[Taqy Fauzan Giyandri]]>
<![CDATA[ Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 9 No 1 (2020): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof Dr Hazairin, SH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32663/jpsp.v9i1.1150
<![CDATA[Anak pelaku tindak pidana narkotika tidak bisa disamakan dengan tindak pidana lain karena mereka terkena penyakit yang akan lama disembuhkan dan efeknya menjadi ketagihan untuk berkepanjangan oleh karena itu diperlukannya solusi terbaik. Bimbingan sosial merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk membina anak pelaku pidana narkotika, dengan cara ini akan memberikan pola bimbingan yang dapat dirasakan oleh anak karena anak yang terkena narkotika harus mendapatkan bimbingan dimental dan medis, agar hasilnya sempurna anak harus.mengikuti bimbingan ini di setiap indikatornya sehingga anak akan merasakan dampak positif yang hadir didirinya.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA MAKARTITAMA DAN DI DESA ULAK MAS KECAMATAN LAHAT KABUPATEN LAHAT ]]>
<![CDATA[Heru Purnawan]]>
<![CDATA[ Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 9 No 1 (2020): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof Dr Hazairin, SH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32663/jpsp.v9i1.1235
<![CDATA[Kesejahteraan masyarakat merupakan hal paling dasar dalam menciptakan kehidupan madani suatu Negara, khususnya pada otonomi terkecil yaitu desa di Negara Indonesia. Namun, pada upaya mensukseskan hal tersebut bukan menjadi perkara mudah bagi Negara Indonesia yang memiliki keragaman budaya di lingkungan masyarakatnya. Oleh sebab itu, pemerintah daerah khususnya wilayah otonomi desa diharapkan menjadi solusi dalam melaksanakan kebijakan, menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerahnya. Salah satu kebijakan pemerintah yang memberikan dampak langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat desa adalah Kebijakan Dana Desa sebagai kebijakan yang menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sebagaimana dalam amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diharapkan desa dapat memenuhi tujuan dari kebijakan dana desa, yakni: (1). Pembangunan, dan (2). Pemberdayaan Masyarakat Desa. Tujuan tersebut untuk memenuhi asas pemerataan kehidupan masayarakat desa khususnya desa terluar dan desa tertinggal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Makartitama dan di Desa Ulak Mas Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat. Unit analisis dalam penelitian ini adalah desa Makartitama dan desa Ulak Mas. Dengan menggunakan pendekatan deskriftif kualitatif ada beberapa temuan penting dalam penelitian ini yaitu minimnya kompetensi pemerintah desa selaku pelaksana dalam merumuskan program pembangunan dan pemberdayaan, penentuan tim pelaksana lapangan berdasarkan faktor kedekatan pribadi, keterlambatan penyaluran yang menghambat pelaksanaan pembangunan, keterlambatan pelaporan, serta adanya beberapa program pembangunan yang kurang tepat sasaran. Adapun beberapa faktor yang berpengaruh dan harus dibenahi sebagai saran pada implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Makartitama dan di Desa Ulak Mas Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat adalah tranparansi dan profesionalitas para pelaksana kebijakan serta organisasi eksternal berkepentingan pada proses pelaksanaan kebijakan dana desa.]]>
<![CDATA[PENGARUH PELAYANAN PUBLIK TERHADAP TINGKAT KEPUASAN DAN KINERJA GURU DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAUR ]]>
<![CDATA[Sri Rahayani]]>;
<![CDATA[Dodo Sutardi]]>;
<![CDATA[Henny Aprianty]]>
<![CDATA[ Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 10 No 2 (2021): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof Dr Hazairin, SH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32663/jpsp.v10i2.2336
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelayanaan publik dan tingkat kepuasan terhadap kinerja guru di Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kuantitatif yaitu menyajikan data dalam bentuk angka. Populasi dalam penelitian ini adalah guru SMP Negeri Kabupaten Kaur, Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dengan teknik random sampling (acak). Instrumen yang digunakan berupa angket, dengan uji Validitas menggunakan rumus Product moment dan Uji reliabilitas menggunakan Cronbachs Alpha. Selanjutnya data diolah secara kuantitatif dengan menggunakan aplikasi SPSS 26 for Windows. Hasil penelitian ini sebagai berikut: Pertama, Pelayanan publik berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja guru. Kedua, tingkat kepuasan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja guru. Ketiga, pelayanan publik dan tingkat kepuasan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja guru. Simpulan penelitian ini menunjukan bahwa kinerja guru di pengaruhi oleh pelayanan publik dan tingkat kepuasan, meski demikian masih banyak faktor lain yang mempengaruhi kinerja guru.]]>
<![CDATA[INOVASI LAYANAN PERPUSTAKAAN KERANO KUNCORO DI DESA SRI KUNCORO KECAMATAN PONDOK KELAPA KABUPATEN BENGKULU TENGAH ]]>
<![CDATA[Rekho Adriadi]]>;
<![CDATA[Intan Dwi Safitri]]>
<![CDATA[ Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 10 No 2 (2021): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof Dr Hazairin, SH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32663/jpsp.v10i2.2176
<![CDATA[Konsep kebijakan merdeka belajar inovasi dan ide-ide pengembang sebagai sarana pendukung terlaksana kebijakan tersebut, seperti perpustakaan sebagai salah satu unit pendidikan non formal/institusi pelayanan publik memiliki peranan yang sangat penting dalam mencetak SDM yang unggul berkarakter, cerdas, dan berdaya saing. Salah satunya yaitu perpustakaan kerano kuncoro. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan Inovasi layanan perpustakaan desa kerano kuncoro di Desa Sri Kuncoro Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian ini, ada beberapa konsep pelayanan berdasarkan teori Brady & Cronin yang belum berjalan sesuai harapan pengunjung. pada indikator kualitas interaksi, terdapat indikator sikap, perilaku dan keahlian. Namun dalam meningkatkan kualitas pelayanannya sehingga menghasilkan pelayanan yang prima, perpustakaan kerano kuncoro melakukan beberapa upaya seperti melakukan kegiatan promosi perpustakaan, melakukan pengembangan dan peningkatan kreatifitas pemustaka dan melakukan pengembangan koleksi bahan pustaka. Hal ini dibuktikan dengan berbagai penghargaan Pyang diraih oleh perpustakaan kerano kuncoro baik tingkat kabupaten maupun provinsi.]]>
