cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
deni Triyanto
Contact Email
dtriyanto992@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
an@unihaz.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik
Published by Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH
ISSN : 22525270     EISSN : 26206056     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik is scientific journal dedicated to development of Social Sciences the article is based on the field research finding and published in each six months regularly by the management of Social and political Faculty, the university of Prof. Dr. Hazairin, SH.
Arjuna Subject : -
Articles 252 Documents
 18   19   20   21   22 
STRATEGI INDONESIA DALAM MENGATASI PERUBAHAN IKLIM MELALUI KERJASAMA INTERNASIONAL Putri Rahman, Vidia Syahbani
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 13 No 1 (2024): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni)
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/2sw5a954

Abstract

Abstract Perubahan iklim merupakan salah satu isu yang sering di bahas saat ini dan menjadi perhatian bagi banyak kalangan. Isu ini telah menjadi isu global yang menarik semua negara untuk berkerjasama. Perjanjian paris yang di gawangi oleh UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change)  merupakan salah satu kerjasama internasional yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. G20 sebagai forum internasional juga memainkan peran penting dalam mengatasi isu-isu lingkungan global, seperti perubahan iklim dan keberlanjutan lingkungan yang bertugas dalam membentuk percepatan transisi energi, ekonomi hijau dan kelestarian lingkungan serta termasuk penggunaan sumber daya publik dan keuangan pemerintah global berdasarkan Perjanjian Paris. Abstract Climate change is one of the issues that is frequently discussed today and is of concern to many. This issue has become a global issue that attracts all nations to cooperate. The Paris Agreement, signed by the UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change), is an international agreement involving various stakeholders. The G20 as an international forum also plays an important role in addressing global environmental issues, such as climate change and environmental sustainability, which are responsible for shaping the acceleration of energy transitions, green economies, and sustainability of the environment, as well as the use of public resources and global government finances under the Paris Agreement.    
MODEL PENANGANAN SAMPAH PERKOTAAN LINTAS PEMANGKU KEPENTINGAN DI KOTA TASIKMALAYA Munandar, Aries; Harmiati
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 12 No 2 (2023): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember)
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/2n5tpz84

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model penanganan sampah lintas pemangku kepentingan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Tasilmalaya dan kontribusi model kebijakan tersebut terhadap peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Kota Tasilmalaya. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan desain kualitatif – eksploratif, dengan teknik pengumpulan data interviu, observasi non partisipan, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model penanganan sampah yang diterapkan mencakup 2 strategi yang saling terintegrasi, yaitu : Strategi Peningkatan Kebersihan Lingkungan, dan Strategi Pengurangan Volume Sampah yang Dibuang ke TPS. Strategi ini didistribusikan menjadi 4 kebijakan yaitu : (a) Kebijakan Pembentukan Satuan Tugas Tasik Resik, (b) Kebijakan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengangkutan Sampah, (c) Kebijakan Pengembangan Budi Daya Magot berbasis Rumah Tangga dan Komunitas, dan (d) Kebijakan Pengembangan Bank Sampah Berbasis Masyarakat. Model penanganan sampah ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat di Kota Tasikmalaya, yaitu (1) kontribusi kesejahteraan sosial pada aspek spiritual - non material yaitu suasana lingkungan yang lebih baik, bersih, sehat dan pengurangan risiko bencana; dan (2) kontribusi kesejahteraan sosial pada aspek material berupa peningkatan kesempatan mendapatkan penghasilan tambahan.
PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKATTERHADAP PENGEMBANGAN DESA WISATA DURIAN DEMANG KECAMATAN KARANG TINGGI KABUPATEN BENGKULU TENGAH Wulandari, Chintiya; Santoso, Djonet; Hardayani, Yorry
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol. 12 No. 2 (2023): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/prp1bz63

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengembangan Desa Wisata Durian Demang Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuatitatif deskriptif untuk memberikan gambaran terhadap masalah penelitian. Indikator penelitian ini diadopsi dari teori Pasaribu dan Simanjuntak yaitu partisipasi buah pikiran, materi, tenaga dan pikiran, serta indikator desa wisata dari Kemenparekraf yaitu regulasi, infstruktur dan sumber daya manusia. Hasil penelitian ini adalah Partisipasi masyarakat (X) berpengaruh positif terhadap pengembangan desa wisata (Y) yang dibuktikan dengan perolehan nilai Sig 0.000 < 0.05. Secara Determinan variabel partisipasi masyarakat (X) mampu mempengaruhi variabel pengembangan desa wisata (Y) dengan nilai R2 0.167 atau dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat sebesar 16.7%, artinya ada 83.3% faktor lain yang berpengaruh selain partisipasi yang belum di eksplore dalam penelitian. Besaran 16.7% pengaruh partisipasi masyarakat itu pun adanya dalam bentuk mobilisasi sosial warga desa terhadap pembangunan desa wisata.    
BATANG HARI REGENCY GOVERNMENT POLICY IN PRESERVINGLOCAL WISDOM FROM EXTINCTION Ratna Dewi; Dori Efendi; Baidawi, Ahmad
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol. 12 No. 2 (2023): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/akanyf43

Abstract

The purpose of this research is first, to see how the Batang Hari district government's policy is in preserving local wisdom from extinction, second, what local wisdom in Batang Hari district is almost extinct, and third, what is the role of the Malay traditional institutions of Batang Hari district towards preserving local wisdom. As we currently know, almost all countries are facing symptoms of an identity crisis and a cultural crisis. The method used in this research is descriptive qualitative research. Qualitative research is research used to examine the conditions of natural objects, where the researcher is the key instrument. The hypothesis of this research shows that the Batang Hari Regency government has a very big role in preserving local wisdom or regional culture from extinction through Malay traditional institutions and the Batang Hari Regency tourism and culture office.
ANALISIS KEPUASAN MASYARAKAT, FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS MUARA SAHUNG KABUPATEN KAUR Sakti, Budiman; Dani, Rahiman; Sumpurnahati
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol. 12 No. 2 (2023): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/mmtmv862

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kepuasan masyarakat yang diberikan tenaga kesehatan dan menganalisis faktor penghambat dan pendukung kepuasan masyarakat dari tenaga kesehatan di Puskesmas Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur. Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Muara Sahung Kabupaten Kaur dengan metode wawancara terhadap 5 orang sebagai informan penelitian yang bertugas di Puskesmas dan pasien atau masyarakat yang dating untuk berobat di Puskesman Muara sahung. Teknik dan instrument pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan kualitas pelayanan yang diberikan tenaga kesehatan pada Puskesmas Muara Sahung Kabupaten Kaur berdasarkan indikator kompetensi pelaksana, pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tenaga medis sudah sesuai dengan profesi dibidangnya sedangkan pada indikator perilaku pelaksanaan ditemukan sebagian masyarakat atau pasien merasa kurang puas terhadap petugas pelayanan kesehatan karena kurang ramah, dan terkadang mereka membeda-bedakan perilakunya dengan pasien yang lain. Faktor pendudkung kualitas pelayanan pada Puskesmas Kecamatan Muara Sahung adalah rutin melakukan penyuluhan informasi ke desa-desa setiap bulan, pengukuran dan vaksinasi balita. Sedangkan faktor penghambat adalah tempat duduk diruang tunggu yang masih kurang, kekurangan tenaga dokter umum dan peralatan medis serta disiplin/kehadiran petugas medis yang tidak tepat waktu.
EVALUASI TERHADAP ASPEK KELEMBAGAAN PROGRAM SANIMAS DALAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT KHUSUSNYA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI WILAYAH KOTA BENGKULU Marianata, Anita
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol. 12 No. 2 (2023): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/y0atn119

Abstract

 Sanitasi merupakan komponen dari kesehatan lingkungan yaitu perilaku yang disengaja untuk membudayakan kebiasan hidup bersih untuk mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan lainnya yang berbahaya dengan harapan dapat meningkatkan kesehatan manusia. Dalam konteks penelitian ini, evaluasi yang dimaksud ex-post evaluasi, yakni evaluasi yang dilakukan sesudah implementasi sebuah program. penelitian ini berusaha menggambarkan secara sistematis situasi kelembagaan. Penelitian ini berdasarkan dimensi teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif, meliputi observasi, wawancara mendalam, serta studi dokumen. Program Sanimas ini sendiri bertujuan untuk membuat maupun memperbaiki sistem sanitasi yang telah ada. Sehingga pencemaran lingkungan dapat terhindarkan dan tercipta kondisi lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan nyaman bagi manusia. sanitasi menduduki prioritas utama bersama dengan akses air minum dan permukiman kumuh. Ketiganya berpadu dalam program yang disebut dengan 100-0-100. Yakni program yang memiliki target 100 persen akses air minum, 0 persen kawasan permukiman kumuh, dan 100 persen sanitasi layak.
TRIPLE HELIX; TANTANGAN KOLABORASI PEMERINTAH, UNIVERSITAS, DAN INDUSTRI DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI PROVINSI ACEH Taufik; Said Amirulkamar
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol. 12 No. 2 (2023): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/782fmd80

Abstract

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aceh perlu mendapatkan respon dari pemerintah, seiring dengan masih tingginya angka pengangguran di Provinsi Aceh. Berdasarkan data BPS tahun 2018, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi Provinsi Aceh diduduki oleh angkatan kerja yang memiliki pendidikan diploma mencapai 11,47 persen dan universitas sebesar 9,67 persen. Data ini menunjukkan bahwa lulusan perguruan tinggi belum terserap maksimal di dunia kerja. Studi kualitatif ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran dari pemerintah, universitas dan dunia industri dalam pengembangan SDM di Provinsi Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah mempunyai peran dalam mewujudkan kebijakan maupun program yang mendukung pengurangan pengangguran. Sementara itu, universitas berpeluang untuk meningkatkan kualitas lulusan melalui merumuskan kebijakan kurikulum yang mampu menjawab tuntutan industri melalui kegiatan tridarma perguruan tinggi. Kemudian, dunia industri membuka diri untuk bekerjasama dengan universitas melalui kegiatan berkaitan dengan pengembangan SDM Aceh, sehingga menghasilkan SDM sesuai yang diharapkan. Namun, kolaborasi pemerintah, universitas dan industri dalam pengembangan SDM di Provinsi Aceh belum berjalan efektif. Hal ini dapat ditemukan bahwa antara pemerintah, universitas dan industri masing-masing masih berjalan sendiri dalam penyerapan kebutuhan tenaga kerja di Provinsi Aceh. Sehingga, angka pengangguran angkatan kerja universitas masih tinggi. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, universitas dan industri diperlukan dalam pengembangan SDM di Provinsi Aceh.
Peran Politik Hukum Dalam Polemik Hukuman Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi Afifi, Miftach Rizcha; Uswatun C, Melyssa; Lazuardi , Alya Salsabilla
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 13 No 1 (2024): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni)
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/4je3qm31

Abstract

The reform era was welcomed by the people of Indonesia, marking the collapse of the New Order government regime, which was considered very detrimental to the country due to corruption. However, the culture of corruption has not completely disappeared and even the efforts to combat corruption in Indonesia have not shown brilliant achievements. The weak implementation of the law for corruption convicts despite being regulated in the corruption law has made this practice spread from the village level to the center or state. Law enforcers who are supposed to be the spearhead of eradicating corruption are actually involved in corrupt practices. So that this corruption phenomenon needs to be studied and researched further in the role of legal politics as an evaluation of efforts to eradicate corruption in Indonesia.
PELAKSANAAN PELINDUNGAN ADMINISTRATIF DAN TEKNIS PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) KE LUAR NEGERI (Studi Pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Bengkulu) Juliska, Sanggera; Djonet Santoso; Yorry Hardayani
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 13 No 1 (2024): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni)
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/q5rm4y56

Abstract

The purpose of this study is to know, describe and understand in depth related to the causes of the non-optimal implementation of administrative and technical protection of migrant workers abroad at the Bengkulu City Manpower Office. To determine the achievement of these goals, this study uses the theory of policy implementation by Riant Nugroho (2017), namely at the implementation stage and guided by Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 59 of 2021 concerning the Implementation of PMI Protection, the aspects of this study are: administrative protection and technical protection. The method used in this study is descriptive qualitative. The data collection uses observation, interview, and documentation methods. The results of this study show that the implementation of administrative and technical protection of migrant workers abroad at the Bengkulu City Manpower Office has not been carried out optimally because the technical protection aspect has experienced obstacles where socialization is fully handed over to P3MI, making it difficult for the community to distinguish between legal and safe P3MI. Then the establishment of LTSA, placement and protection of PMI in Bengkulu City has not been carried out.
POLITIK HUKUM SISTEM REKRUTMEN POLITIK YANG IDEAL BERDASARKAN UDHR & NILAI PANCASILA Farisi, Mochammad; Harahap, Rahayu Repindowaty; Novianti; Ramlan
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 13 No 1 (2024): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni)
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/s1cann89

Abstract

The position of political parties as democratic institutions in Indonesia has a strategic role in producing prospective leaders in the legislative and executive institutions directly elected by the public through elections. However, the Law on Political Parties as the basis for the implementation of recruitment has not been able to produce prospective leaders who are in accordance with the mandate of the 4th principle of Pancasila, which implies the birth of leaders with the characteristics of wisdom and wisdom. Article 29 paragraph (1a); paragraph (2) of the Political Party Law only regulates the recruitment pattern that the selection of candidates for Regional Heads and DPRD candidates is carried out democratically, openly and in accordance with the bylaws of political parties. There are no detailed regulations related to the meaning of the democratic clause, thus creating an oligarchy of party elites, prone to "dowry" or money politics. This research uses a juridical-normative method with a statutory and conceptual approach. As a result of poor recruitment patterns, many prospective leaders born by political parties contradict the 4th principle of Pancasila, namely leaders who are wise and prudent and many are even caught in corruption cases, the impact is that the community does not get the right to get prospective leaders who are wise and prudent who are able to improve the welfare of the community. Indonesia has adopted human rights values in the UDHR and ratified the ICCPR. For this reason, the establishment of ideal standard standards for the recruitment process of prospective leaders through the revision of Article 29 paragraph (1a) and paragraph (2) of the Political Party Law must be done immediately so that the community gets the right to have a wise and wise leader.

Page 20 of 26 | Total Record : 252

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 1 (2025): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni) Vol 13 No 2 (2024): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember) Vol 13 No 1 (2024): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni) Vol. 12 No. 2 (2023): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember) Vol 12 No 2 (2023): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember) Vol 12 No 1 (2023): Mimbar Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni) Vol 11 No 2 (2022): Mimbar Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember) Vol 11 No 1 (2022): Mimbar Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni) Vol 10 No 2 (2021): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember) Vol 10 No 1 (2021): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni) Vol 9 No 2 (2020): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember) Vol 9 No 1 (2020): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni) Vol 8 No 2 (2019): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember) Vol 8 No 1 (2019): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni) Vol 7 No 2 (2018): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember) Vol 7 No 1 (2018): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni) Vol 6 No 4 (2017): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember) Vol 6 No 3 (2017): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni) Vol 5 No 4 (2016): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember) Vol 5 No 2 (2016): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni) Vol 4 No 4 (2015): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember) Vol 4 No 2 (2015): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni) Vol 4 No 2 (2015): MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni) Vol 3 No 4 (2014): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember) Vol 3 No 2 (2014): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni) Vol 2 No 3 (2013): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (September) More Issue