Garuda - Garba Rujukan Digital

The Urgency of Design on Indigenous Community Law Based On The Conflict of Torakat Indigenous People in North Sulawesi Suandi Suandi
JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan Vol 9, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v9i1.7685

This study aims to find out and analyze the urgency of the Indigenous Peoples Bill in terms of the Toruakat Indigenous People's conflict in North Sulawesi. The method used in this study is a normative juridical method, with secondary data sources as the primary data, and then the collected data is analyzed qualitatively. After conducting research, it was found that the conflict occurred between the Indigenous Peoples of Touakat and PT. Bulawan Daya Lestari, in Bolaang Mongondow, North Sulawesi, resulted in the death of one indigenous person and the injury of four other indigenous people, arguably revealing that the Government cannot be present to protect indigenous peoples. The protection, fulfilment, and recognition of indigenous peoples should be related to the substance of human rights contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This means that the existence of confirmation in the Constitution is not only limited to recognizing the constitutional rights of indigenous peoples but also must guarantee the fulfilment of the rights of indigenous peoples. -the constitutional rights. The occurrence of the conflict can ultimately show that there is an urgency for the Indigenous Peoples Bill.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa urgensi RancanganUndang-Undang Masyarakat Adat ditinjau dari konflik Warga Adat Toruakat di Sulawesi Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dengan sumber data sekunder sebagai data utama, selanjutnya data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Setelah dilakukan penelitian ditemukan sebuah kesimpulan bahwa Konflik yang terjadiantara Masyarakat Adat Toruakat dengan PT. Bulawan Daya Lestari, di Bolaang Mongondow Sulawesi Utara, yang mengakibatkan satu orang warga adat tewas dan empat orang warga adat lainnya luka-luka, dapat dikatakan menguak fakta bahwa Pemerintah tidak dapat hadir untuk melindungi masyarakat adat. Perlindungan, pemenuhan, dan pengakuan terhadap masyarakat adat seharusnya bertalian dengan substansi hak asasi manusia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya, adanya pengukuhan dalam konstitusi tidak hanya sebatas pengakuan hak konstitusional masyarakat adat, melainkan juga harus menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusional tersebut. Terjadinya konflik tersebut pada akhirnya dapat menunjukan bahwa terdapat urgensi Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat.

Legal Analysis Regarding Deed Recognition of Debt Which Is Followed By Authority to Sell With Guarantee of Land Rights (Case Study of Cassation Voniss Number: 1011/K/Pdt/2014) Chairul Aman
JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan Vol 9, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v9i2.7699

There are relationships that have legal consequences and there are relationships that do not have legal consequences, relationships that have legal consequences give rise to rights and obligations, this makes the law develop rapidly so as well as contract law. In its development, the existing law is accompanied by the progress of reform in the field of law and legislation. The interaction of an increasingly universal society often brings conflicts of law in theory and practice, another result of this interaction is the emergence of various forms of agreements. The description in this journal raises issues that are still unanswered regarding the existence of a Mortgage Agreement Deed (APHT) which then arises or is followed by a Debt Recognition with guaranteed land rights accompanied by the power to sell. This research is classified as a normative research type, namely research on provisions relating to the power to sell on land rights guarantees based on the Deed of Debt Recognition through a juridical analytical descriptive approach. The result of this research is that the Deed of Recognition of Debt with guaranteed land rights followed by a power of attorney to sell basically does not conflict with the provisions of the applicable laws and regulations. Keywords: Abstract: Ada hubungan yang mempunyai akibat hukum dan ada hubungan yang tidak mempunyai akibat hukum, hubungan yang mempunyai akibat hukum menimbulkan hak dan kewajiban, hal ini membuat hukum berkembang pesat begitu pula dengan hukum perjanjian. Pada perkembangannya, hukum yang ada ini dibarengi dengan kemajuan pembaruan dibidang hukum dan perundangan. Interaksi dari masyarakat yang semakin universal seringkali membawa benturan hukum dalam teori dan praktek pelaksanaannya, akibat lain dari interaksi ini adalah munculnya berbagai ragam bentuk perjanjian. Adapun uraian dalam jurnal ini mengangkat permasalahan yang masih belum terjawab menyangkut adanya Akta Perjanjian Hak Tanggungan (APHT) yang kemudian timbul atau diikuti dengan adanya Pengakuan Utang dengan jaminan hak atas tanah yang disertai kuasa menjual. Penelitian ini tergolong jenis penelitian normatif yaitu penelitian terhadap ketentuan yang berkaitan dengan kuasa menjual atas jaminan hak atas tanah yang berdasarkan pada Akta Pengakuan Utang melalui pendekatan deskriptis analitis yuridis. Hasil dari penelitian ini adalah Akta Pengakuan Utang dengan jaminan hak atas tanah yang diikuti dengan surat kuasa menjual pada dasarnya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hindu Society’s Perception on Sharia Banking in Medan City Ririn Khairiyah; Muhammad Yafiz; Nurlaila Nurlaila
JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan Vol 9, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v9i1.7680

This study aims to explain the factors that influence the perception of Hindu people using Islamic banks in the city of Medan (Madras Hulu Subdistrict, Medan Polonia District) and also to find out the perception of hindus towards Islamic banking in the city of Medan. This study uses two free variables, namely religion, promotion and one bound variable, namely public perception. The sample used in this study was the Hindu community in Madras Hulu Village using a questionnaire as a data collection technique. The research approach carried out in this study is quantitative research with Multiple Linear Regression analysis supported by a normality test assisted by spss software version 26. From the results of the research conducted, the author concluded that socially religion has a positive and significant effect on people's perceptions, promotion has a positive and significant effect on people's perceptions. Religion and promotion together or simultaneously have a significant effect on perception. Religion and promotion were able to influence perception by 19.9% the remaining 80.1% explained by variables or other factors outside of the variables studied in this study. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat Hindu menggunakan bank syariah di kota Medan (Kelurahan Madras Hulu Kecamatan Medan Polonia) dan juga untuk mengetahui persepsi masyarakat Hindu terhadap perbankan syariah di kota Medan. Penelitian ini menggunakan dua variabel bebas yaitu agama, promosi dan satu variabel terikat yaitu persepsi masyarakat. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat Hindu di Kelurahan Madras Hulu dengan menggunakan kuisioner sebagai teknik pengumpulan data. Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan analisis Regresi Linier Berganda yang didukung dengan uji normalitas dibantu dengan software spss versi 26. Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa secara persial agama berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi masyarakat, promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi masyarakat. Agama dan promosi secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap persepsi. Agama dan promosi mampu mempengaruhi persepsi sebesar 19,9% sisanya sebesar 80,1% dijelaskan oleh variabel atau faktor lainnya diluar dari variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

Epistemology of Hadith in Syafi'iyyah And It’s Effect in Istinbāṭ Al-Ahkām Imam Syafi'i; Subairi Subairi
JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan Vol 9, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v9i1.7687

This study aims to examine the Hadith in the Syafi'iyah Ulama. Historically, the style of thought of the scholars has focused on two schools, namely: the mutakallim school pioneered by the Syafi'iyyah scholars and the Ahnāf school, known as the fuqahā', which the Hanafi scholars built. These two schools have different paradigms, including in the study of Hadith, especially when istinbāṭ al-Ahkām. There are three points obtained in this study; first, the Syafi'iyyah scholars divide the Hadith (from the aspect of quantity) into two, namely the mutawātir Hadith and the ahād Hadith. Second, the scholars agree that Mutawātir hadith can be used as a basis for a source of law. At the same time, the ahād Hadith and the mursal Hadith of the Syafi'iyyah scholars provide certain conditions in making the ahād Hadith and mursal Hadith sources of law. Third, from the aspect of qat'iy-ẓanniy and 'ām-takhs, in the view of the Syafi'iyyah scholars that the word 'āmm is Zanni, so the pronunciation of 'āmm, what is in the Qur'an can be interpreted with the Hadith ahād and Qiyas because they are both Zanni. Zanni argues that there is no obstacle to assessing the Zanni. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang hadis dalam Ulama Syāfi’iyah. Dalam sejarahnya, corak pemikiran para ulama terpusat pada dua aliran, yaitu aliran mutakallimīn yang dipelopori oleh ulama Syāfi’iyyah dan aliran Ahnāf atau dikenal dengan fuqahā’ yang dibangun oleh ulama Hanafiyah. Dua aliran ini memiliki paradigma yang berbeda termasuk didalamnya dalam kajian Hadis, khususnya ketika istinbāṭ al-Ahkām. Ada tiga poin yang didapatkan dalam penelitian ini, pertama dalam aspek pembagian, ulama Syāfi’iyyah membagi hadis (dari aspek kuantitas) menjadi dua, yaitu Hadis mutawātir dan hadis ahād. Kedua dalam aspek kedudukan hadis dalam menggali hukum, dalam hal hadis Mutawātir para ulama sepakat bahwa hadis Mutawātir dapat dijadikan landasan sebagai sumber hukum. Sementara hadis ahād dan hadis mursal ulama Syāfi’iyyah memberikan syarat-syarat tertentu didalam menjadikan hadis ahād dan hadis mursal sebagai sumber hukum. Ketiga, dari aspek qat’iy-ẓanniy dan ‘ām-takhsīṣ, dalam pandangan ulama Syāfi’iyyah bahwa lafaz ‘āmm adalah ẓanni sehingga lafaz ‘āmm yang ada dalam al-Qur’an bisa di takhsīṣ dengan hadis ahād dan qiyas karena sama-sama bersifat ẓanni. Dalil ẓanni tidak ada halangan untuk men-takhshīṣ yang ẓanni.

The Concept of Dzari'ah on Preventing Transmission of Covid-19 (PSBB and PPKM Government Policy Analysis Study) Miskari Miskari
JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan Vol 9, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v9i2.7812

This study will comprehensively discuss the spread of Covid-19, which until now continues and continues to grow and even gives rise to new variants. Therefore, several countries have decided on several policies to stop the spread of the Coronavirus. Not Indonesia, one of the countries affected by COVID-19, has also issued several important guidelines. The government is the party that implements and takes action in giving PSBB and PPKM policies. The policy regulates various aspects of people's lives, ranging from tightly closed education aspects to learning from home (online), aspects of work, implementation of work from home (WFH), and aspects of worship (adjusting the distance of prayer), to closing places of worship to the public. . This research method uses a literature study that uses documentation techniques in finding data. The approach used is normative by analyzing government policies using Dzari'ah theory. The results of this study indicate that the guidelines taken by the government regarding PSBB and PPKM follow what was taught by the Prophet Muhammad. This policy was implemented and followed by the companions of the Prophet as well. This policy aims to maintain the health and strength of Muslims spiritually and physically. Kajian ini akan membahas secara komprehensip tentang penyebaran Covid-19 yang hingga saat ini terus berlanjut dan terus berkembang bahkan memunculkan varian-varian baru. Oleh karena itu, beberapa negara telah memutuskan beberapa kebijakan untuk menghentikan penyebaran virus corona. Bukan Indonesia, sebagai salah satu negara yang terkena covid 19, juga mengeluarkan beberapa kebijakan penting. Pemerintah sebagai pihak yang melaksanakan dan mengambil tindakan mengeluarkan kebijakan PSBB dan PPKM. Kebijakan tersebut mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari aspek pendidikan yang tertutup rapat, hingga pembelajaran dari rumah (online), aspek pekerjaan, pelaksanaan work from home (WFH), dan aspek ibadah (penyesuaian jarak ibadah), hingga menutup tempat ibadah untuk umum. Metode penelitian ini menggunakan studi literatur yang mengunakan teknik dokumentasi dalam mencari data. Pendekatan yang digunakan adalah normatif yakni dengan menganalisis kebijakan pemerintah mengunakan teori Dzari'ah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah mengenai PSBB dan PPKM mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kebijakan ini dilaksanakan dan diikuti oleh para sahabat Nabi juga. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menjaga kesehatan dan kekuatan ummat Islam secara rohani dan jasmani.

Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) and Community Response Around the Company PT. Bumi Sari Prima Pematang Siantar in the Perspective of Islamic Business Ethics Lidya Asterina; Mustafa Kamal Rokan; Marliyah Marliyah
JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan Vol 9, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v9i1.7682

This study aims to deeply analyze about: 1) PT. Bumi Sari Prima Pematang Siantar, 2) Implementation of PT. Bumi Sari Prima Pematang Siantar to the Community and the Response of the community around the PT. Bumi Sari Prima Pematang Siantar, and 3) Shariah Enterprise Theory (SET) Review of PT. Bumi Sari Prima Pematang Siantar. This research is a field research with a descriptive-inductive type of qualitative research. The subjects of this study were the community and employees of PT. Bumi Sari Prima Pematang Siantar. The results showed that PT. Bumi Sari Prima Pematang Siantar is carried out in the form of (1) Giving Cash to the surrounding community, (2) Handing over assets / grants to be used, (3) Providing the company's products to the community every year, (3) Providing Free Services to people who have interests, (4) Allowing the use of company facilities for community activities, (5) Recruiting workers in the surrounding environment (6) providing social assistance, (7) Management and Protection of the environment, (8) Human Resource Development. Implementation of PT. Bumi Sari Prima Pematang Siantar was well distributed, and received a positive response from the community around the company for the company's CSR program. Shariah Enterprise Theory review of the implementation of PT. Bumi Sari Prima Pematang Siantar when viewed in terms of objectives, that this program is in accordance with the principle of sharing Adil, Maṣlaḥah and Raḥmatan lil‟alamῑn. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam tentang: 1) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Bumi Sari Prima Pematang Siantar, 2) Implementasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Bumi Sari Prima Pematang Siantar terhadap Masyarakat serta Respon masyarakat sekitar perusahaan PT. Bumi Sari Prima Pematang Siantar, dan 3) Tinjauan Shariah Enterprise Theory (SET) terhadap program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Bumi Sari Prima Pematang Siantar. Penelitian ini juga merupakan penelitian lapangan (field research) dengan jenis penelitin kualtatif deskriptif-induktif. Subjek penelitian ini adalah masyarakat beserta karyawan PT. Bumi Sari Prima Pematang Siantar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Bumi Sari Prima Pematang Siantar dilaksanakan adaalah (1) Pemberian Uang Tunai kepada masyarakat sekitar , (2) Penyerahan Aset/Hibah untuk dapat dipergunakan, (3) Pemberian produk perusahaan tersebut kepada masyarakat setiap tahun nya, (3) Pemberian Layanan Cuma-Cuma kepada masyarakat yang mempunyai kepentingan, (4) Mengizinkan menggunakan fasilitas perusahaan untuk kegiatan masyarakat, (5) Merekrut tenaga kerja lingkugan sekitar (6) pemberian bantuan social, (7) Pengelolahan dan Perlindungan lingkugan, (8) Pengembangan Sumber Daya Manusia. Implementasi program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Bumi Sari Prima Pematang Siantar tersalurkan dengan baik, dan mendapat respon positif dari masyarakat sekiar perusahaan atas program CSR perusahaan. Tinjauan Shariah Enterprise Theory terhadap pelaksanaaan program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Bumi Sari Prima Pematang Siantar jika dilihat dari segi tujuan, bahwa program ini telah sesuai dengan prinsip berbagi Adil, Maṣlaḥah dan Raḥmatan lil‟alamῑn.

Implementation Of 'Usyur in Tax Revenue During the Covid-19 Period in Medan City Nurlaily Nurlaily; Muhammad Yafiz; Yenni Samri Juliati Nasution
JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan Vol 9, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v9i1.7688

The coronavirus has had a tremendous impact on the world economy, many people's businesses have experienced a decline in revenue during covid-19. Hotel and restaurant tax revenues during the covid-19 period have also been paralyzed. So that tax deposits become the heaviest burden for business actors. In this case, how does the concept of 'Usyur see the problems that plague this world so that tax revenues during the Covid-19 pandemic. This research uses qualitative research methods with descriptive analysis. A qualitative approach is an approach that seeks to interpret the meaning of an event as an interaction of human behavior in a particular situation. The results found are that 'Usyur provides relief to business actors when an outbreak hits the world, but in its implementation it often experiences obstacles and obstacles and its application has not been implemented in Indonesia. 'usyur has not been fully implemented even though there are sharia hotels and restaurants, 'usyur has not been as busy as it is going well, although the concept will lead to the concept of sharia tax revenue. This is an input for future business actors in realizing sharia tourism and hotels. Virus corona telah membawa dampak yang sangat luar biasa terhdapa perekonomian dunia, banyak usaha masyarakat yang mengalami penurunan penerimaan selama covid-19. Penerimaan pajak hotel dan restoran dimasa covid-19 juga mengalami kelumpuhan. Sehingga penyetoran pajak menjadi beban terberat bagi pelaku usaha. Dalam hal ini bagaimana konsep ‘Usyur melihat permasalahan yang melanda dunia ini sehingga dalam penerimaan pajak ketika masa pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang berusaha menafsirkan makna suatu peristiwa sebagai interaksi perilaku manusia dalam situasi tertentu. Adapun hasil yang ditemukan adalah bahwa ‘Usyur memberikan keringanan kepada para pelaku usaha ketika sebuah wabah melanda dunia, namun dalam implementasinya sering mengalami hambatan dan kendala serta penerapannya belum begitu diterapkan di Indonesia. ‘usyur belum sepenuhnya diterapkan meskipun ada hotel dan restoran syariah, ‘usyur belum sepeuhnya berjalan dengan baik, meskipun pada konsep akan mengarah kepada konsep penerimaan pajak secara syariah. Hal ini menjadi masukkan untuk pelaku usaha kedepannya dalam mewujudkan wisata dan hotel syariah.

Indonesian Legal Dynamics In Global Capitalism Reality: Analysis of the Formation of Indonesia’s Regulations Imam Mahdi
JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan Vol 9, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v9i2.8063

The formation of regulations cannot be separated from the dimension of the legal report. The formation of law in Indonesia is a compromise of political elites in Indonesia's multi-party government system. Not only is the formation of laws purely a legal product, but also as a political product. In fact, it is a struggle between political interests that underlie and collaborate among the interests of various parties, including foreign interests. Therefore, in the practice of forming laws in Indonesia, there are often deviations from the ideological foundation of the state starting from the old order era, the new order and the current era of reform. This research reveals the main causes of these irregularities. Pembentukan peraturan tidak lepas dari dimensi laporan hukum. Pembentukan hukum di Indonesia merupakan kompromi elit politik dalam sistem pemerintahan multi partai di Indonesia. Pembentukan undang-undang tidak hanya semata-mata merupakan produk hukum, tetapi juga sebagai produk politik. Padahal, itu merupakan perebutan kepentingan politik yang melandasi dan mengkolaborasikan kepentingan berbagai pihak, termasuk kepentingan asing. Oleh karena itu, dalam praktik pembentukan undang-undang di Indonesia seringkali terjadi penyimpangan dari landasan ideologis negara mulai dari era orde lama, orde baru, dan era reformasi saat ini. Penelitian ini mengungkap penyebab utama penyimpangan tersebut.

Police Efforts in Commanding Drug Criminal Actions in The Muslim Community Markuat Markuat
JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan Vol 9, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v9i1.7683

This study aims to comprehensively describe the role of the Police in tackling drug crimes in Muslim communities. The research used is juridical empirical. This research is descriptive analysis, namely research that aims to clearly and accurately describe the things in question; then the problems are analyzed based on legal theories or applicable laws and regulations to obtain accountable answers. Based on the results of the study, it was concluded that the role of the Police in tackling drug crimes in Muslim society is the role of preventing, the role of law enforcement and the role in conducting therapy and rehabilitation for narcotics crimes. The efforts made by the Police to tackle drug crimes in Muslim communities are using pre-emptive and preventive methods. Pre-Emtif Effort is a policy that looks at the root causes of crime through a social approach, a situational approach and a community approach to eliminate the elements of potential disturbances. At the same time, preventive efforts are preventing the community so as not to abuse narcotics.Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan secara komprehensip peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkoba di Masyarakat Muslim. Penelitian ini mengunakan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif analisis, yakni penelitian yang bertujuan untuk dapat menggambarkan dan mendeskripsikan secara jelas dan cermat hal-hal yang dipersoalkan, kemudian permasalahan tersebut dianalisis berdasarkan teori-teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku guna memperoleh jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan Peranan kepolisian dalam rangka menanggulangi tindak pidana narkoba di masyarakat muslim yaitu peranan dalam melakukan pencegahan, peranan melakukan penegakan hukum dan peranan dalam melakukan terapi dan rehabilitasi terhadap tindak pidana narkotika. Adapun upaya yang di lakukan Kepolisian untuk menangulangi tindak pidana narkoba di Masyarakat Muslim yaitu dengan cara Pre-Emtif dan preventif. Upaya Pre-Emtif adalah kebijakan yang melihat akar masalah utama penyebab terjadinya kejahatan melalui pendekatan sosial, pendekatan situasional dan pendekatan kemasyarakatan untuk menghilangkan unsur potensi gangguan yang terjadi. Sedangkan upaya preventif adalah pencegahan terhadap masyarakat agar tidak melakukan penyalahgunaan narkotika.

Syar’u Man Qablanâ and It’s Implementation in Sharia Economic Law (Mu’âmalah Mâliyyah) Panji Adam Agus Putra
JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan Vol 9, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v9i1.7690

The terms of the earlier people's sharia or called syar’u man qablanâ are one of the legal arguments in Islam that have been debated by scholars related to their validity. Therefore, it is necessary to conduct related research on the concept of syar’u man qablanâ and its implementation in the field of mu’âmalah mâliyyah. This research uses a normative juridical approach. The sources of this study are primary and secondary sources. This research is descriptive and classified as qualitative research. The results showed that the implementation of the sharia of the previous people in the field of mu’âmalah mâliyyah was the Ju’âlah contract, the Ijârah contract, the Dhamân Mâ Tafsadahu al-Dawwâb al-Mursalah, the kafâlah bi al-wajh (bi al-nafs) contract and the qismah muhaya’ah contract. Syarat-syariat umat terdahulu atau disebut dengan syar’u man qablanâ merupakan salah satu dalil hukum dalam Islam yang menjadi perdebatan para ulama terkait dengan keabsahannya. Oleh karena itu, perlu dialkukan penelitian terkait mengenai konsep mengenai syar’u man qablanâ dan implementasinya dalam bidang mu’âmalah mâliyyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber penelitian ini adalah sumber primer dan sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif dan tergolong penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa impelementasi syariat umat terdahulu dalam bidang mu’âmalah mâliyyah adalah akad Ju’âlah,akad Ijârah, Dhamân Mâ Tafsadahu al-Dawwâb al-Mursalah, akad kafâlah bi al-wajh (bi al-nafs) dan akad qismah muhaya’ah

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Toha Andiko

Contact Email
Toha.andiko@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
Toha.andiko@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota bengkulu,

Bengkulu

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Toha Andiko

Contact Email Toha.andiko@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official Toha.andiko@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota bengkulu, Bengkulu INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Toha Andiko

Contact Email
Toha.andiko@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
Toha.andiko@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota bengkulu,

Bengkulu

INDONESIA