Garuda - Garba Rujukan Digital

Strategy to Increase Market Share of Bank Syariah Indonesia (BSI) in North Sumatra Region Anisa Pratiwi; Andri Soemitra; Ahmad Amin Dalimunte
JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan Vol 9, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v9i1.7626

This study aims to find out how the top priority strategy for increasing BSI market share in North Sumatra by presenting internal and external conditions that have been carried out and discussed with experts. Then as an alternative to additional policies, the researcher also explained some of the urgency of handling that needs to be applied so that market share development can be directed. The method used is a SWOT analysis. there were seven respondents who filled out their respective questionnaires. Based on the results of the SWOT analysis, the quadrant of strategies obtained after being processed in the IFAS and EFAS matrices is a defensive strategy. This strategy means that it is necessary to minimize weaknesses and avoid threats. The results obtained from the SWOT analysis can be read with a SWOT quadrant that shows the Diversification strategy contained in the ST (Strength – Threat) strategy. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi prioritas utama peningkatan pangsa pasar BSI di Sumatera Utara dengan menghadirkan kondisi internal dan eksternal yang telah dilakukan dan didiskusikan dengan para ahli. Kemudian sebagai alternatif kebijakan tambahan, peneliti juga menjelaskan beberapa urgensi penanganan yang perlu diterapkan agar pengembangan pangsa pasar dapat diarahkan. Metode yang digunakan adalah analisis SWOT. ada tujuh responden yang mengisi kuesioner masing-masing. Berdasarkan hasil analisis SWOT, kuadran strategi yang diperoleh setelah diproses dalam matriks IFAS dan EFAS merupakan strategi defensif. Strategi ini berarti bahwa perlu untuk meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Hasil yang diperoleh dari analisis SWOT dapat dibaca dengan kuadran SWOT yang menunjukkan strategi Diversifikasi yang terdapat dalam strategi ST (Strength – Threat).

Reconstruction of the Kafaah Concept in Marriage Suwarjin Suwarjin
JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan Vol 9, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v9i2.8498

construction of kafaah contains discriminatory and problematic nuances. This can be seen from the criteria for kafaah, which are all physical-material, except for religion and piety. Humans are polarized into primordial partitions: beautiful-ugly, rich-poor, aristocratic-ordinary people, and free-slave. This polarization gives birth to discriminatory attitudes in society. In fact, Islam came to eliminate discriminatory social barriers. Through the maqâshid al-syâri`ah approach, this research seeks to reconstruct the concept of kafaah in several aspects, namely: reorienting the purpose of applying kafaah, repositioning kafaah rights, reviewing kafaah criteria and classifying kafaah. Maqâshid al-syâri`ah is presented here not as a doctrine to understand a particular context of Islamic law, but as a method to reconstruct the existing concept of kafaah. The goal is to produce a new concept of kafaah that is more substantive and humanist. From the results of the study, several conclusions were found. First, Kafaah legality is ijtihad because there are no valid texts found. Second, The construction of kafaah is influenced by the patrilineal system of Arab society. Third, Reconstruction of the concept of kafaah is carried out in two ways: (1) to include other criteria other than the seven criteria set by classical fiqh. (2) to compare the kafaah criteria between prospective husbands and prospective wives holistically. This things needs to be done to fulfill the current sense of justice and benef of the Muslim family. Kafaah dalam pernikahan bertujuan mewujudkan keluarga yang utuh dan harmonis. Namun, konstruksi lama tentang kafaah mengandung nuansa diskriminatif dan problematik. Ini dapat dilihat dari kriteria kafaah yang seluruhnya bersifat fisik-material, kecuali agama dan kesalihan. Manusia dipolarisasi kedalam sekat-sekat primordial: cantik-jelek, kaya-miskin, ningrat-rakyat biasa, merdeka-budak dan seterusnya. Polarisasi inilah yang melahirkan sikap diskriminatif dalam masyarakat. Padahal, Islam datang untuk menghilangkan sekat-sekat sosial yang diskriminatif. Melalui pendekatan maqâshid al-syâri`ah penelitian ini berusaha merekonstruksi konsep kafaah pada beberapa aspek, yaitu: reorientasi tujuan pemberlakuan kafaah, reposisi hak kafaah, meninjau ulang kriteria kafaah dan pengklasifikasian kafaah. Maqâshid al-syâri`ah di sini dihadirkan bukan sebagai doktrin untuk memahami konteks tertentu hukum Islam, melainkan sebagai metode untuk merekonstruksi konsep kafaah yang telah ada. Tujuannya, untuk menghasilkan konsep baru mengenai kafaah yang lebih substantif dan humanis. Dari hasil penelitian didapati beberapa kesimpulan. Pertama; legalitas kafaah bersifat ijtihadi karena tidak ditemukan nash yang sahih. Kedua; Konstruksi kafaah dipengaruhi oleh sistem patrilineal masyarakat Arab. Ketiga; Rekonstruksi konsep kafaah dilakukan dengan dua cara, yaitu: (1) menyertakan kriteria lain di luar tujuh kriteria yang ditetapkan fikih klasik. (2) membandingkan kriteria kafaah antara calon suami dan calon istri secara holistik. Hal ini perlu dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan dan kemaslahatan kekinian keluarga Muslim.

The Juridical Analysis of Criminal Acts on Negligence of Traffic Accidents That Cause Death Fitri Ida Laela
JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan Vol 9, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v9i1.7684

This study aims to explain the problem, which is the basis or consideration of the judge in considering the elements of the criminal act of negligence in traffic accidents that result in the loss of other people's lives. This study is a literature study with a normative juridical approach. The data collection technique used in this research is the documentation technique. At the same time, the analysis technique used in this research is descriptive. The findings in this study are that the judge's considerations in determining criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of negligence in traffic accidents are divided into two, namely, juridical considerations and non-juridical considerations. A judge gives juridical considerations to a case based on statutory regulations, indictments, and demands from the public prosecutor. The judge's consideration is also based on the facts found in the trial examination based on the evidence submitted. At the same time, non-juridical considerations include the judge's consideration of the factors that will burden the crime and the factors that relieve the perpetrators of the crime. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan permasalahnnya yang menjadi dasar atau pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana kelalaian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Studi ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Sedangkan Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif. Temuan dalam penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kelalaian atau kealpaan dalam kecelakaan lalu lintas terbagi menjadi dua yakni, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbnagan yuridis merupakan pertimbangan yang diberikan oleh hakim terhadap suatu perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan, dakwaan dan tuntutan yang diberikan oleh penuntut umum. Pertimbangan hakim ini juga berdasarkan kepada fakta-fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan persidangan berdasarkan barang bukti dan alat bukti yang diajukan. Sedangkan pertimbangan non yuridis yakni pertimbangan hakim dari faktor-faktor yang akan memberatkan pelaku tindak pidana dan juga faktor-faktor yang meringankan pelaku tindak pidana.

BAITUL MAL WA TAMWIL: LEGALITY AND ITS POTENTIAL IN DEVELOPING THE COMMUNITY'S ECONOMY Khairudin Khairudin
JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan Vol 9, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v9i2.9891

This study describes the legality and potential of Baitul Mal Wa Tamwil in developing the community's economy. This study is a literature review, which uses a sociological juridical approach. The data collection technique used in this study is the documentation technique. Meanwhile, the analytical technique used by researchers in this research is qualitative descriptive, where the author will first explain the data related to Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) in detail and then carry out an inductive analysis to find out the legality and potential of baitul maal wa tamwil. (BMT) in developing the community's economy. After conducting in-depth research two conclusions were found: first, baitul Maal Wa Tamwil currently uses the cooperative law as its legal basis. Second, the potential for community economic development through Baitul maal wa tamwil is extraordinary because of the financing products (mudhorabah/profit sharing) carried out by baitul mal wa tamwil Kajian ini mendeskripsikan legalitas dan potensi Baitul Mal Wa Tamwil dalam mengembangkan perekonomian masyarakat. Penelitian ini merupakan kajian pustaka, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Sedangkan teknik analisis yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana penulis terlebih dahulu akan memaparkan data terkait Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) secara detail kemudian melakukan analisis induktif untuk mengetahui legalitas dan potensi baitul maal wa tamwil. (BMT) dalam mengembangkan perekonomian masyarakat. Setelah melakukan penelitian mendalam ditemukan dua kesimpulan: pertama, baitul Maal Wa Tamwil saat ini menggunakan undang-undang koperasi sebagai landasan hukumnya. Kedua, potensi pengembangan ekonomi masyarakat melalui Baitul maal wa tamwil sangat luar biasa karena produk pembiayaan (mudhorabah/bagi hasil) dilakukan oleh baitul mal wa tamwil.

“Nasi Sawo” as a Legitimacy of The Rejang Tribe Community's Traditional Marriage in The Urf Perspective Suwarjin Suwarjin
JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan Vol 7, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v7i2.10227

This study examines the tradition of "Nasi Sawo," which signifies the legality of traditional marriages in the Rejang tribal community, Bengkulu. At first glance, there is a discrepancy between the rules of Islamic law and customary practices regarding the validity of marriage. Researchers used a qualitative-field research method with a normative-sociological approach. His study of Islamic law uses the theory of Urf. This study found that philosophically "Nasi Sawo" means hope for harmony and family benefits. The obligation to carry out this tradition is a sign of the validity of marriage according to custom. However, according to Islamic law, it is still valid if it fulfills the conditions and pillars. This tradition is practiced because, previously, no marriage registration was used as a sign of the validity of marriage legally. The Nasi Sawo tradition is included in the urf sahih category because of its good values and the obligation to implement it, which is not considered a sign of the legality of marriage from an Islamic legal standpoint but from a customary perspective. Penelitian ini mengkaji tradisi "nasi sawo" yang digunakan sebagai tanda legalitas pernikahan adat masyarakat suku rejang, Bengkulu. secara sekilas, terdapat ketidaksesuaian antara aturan hukum Islam dengan aturan adat tentang keabsahan pernikahan. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif-lapangan dengan pendekatan normatif-sosiologis. kajian hukum Islamnya menggunakan teori Urf. penelitian ini menemukan bahwa secara filosofis "Nasi Sawo" memiliki makna harapan akan kerhamonisan dan kebermanfaatan keluarga dalam kehidupan. kewajiban melaksanakan tradisi ini adalah sebagai tanda keabsahan perkawinan secara adatnya, namun secara hukum Islam tetap sah jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Tradisi ini dipraktekkan karena dulunya belum ada pencatatan nikah yang digunakan sebagai tanda keabsahan nikah secara hukum. tradisi Nasi Sawo termasuk dalam kategori urf shahih, karena nilai-nilai baik yang terkandung di dalamnya dan kewajiban pelaksanaannya yang tidak dianggap sebagai tanda legalitas pernikahan dalam sisi hukum islamnya, namun dalam sisi adatnya

Normativity and Historicity of Imam Syafii's Rejection of Hisab in Determining the Beginning of the Hijri Month Kusdiyana Kusdiyana; Badrun Taman; Mahkamah Mahdi
JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan Vol 10, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v10i1.9926

This article examines Imam Syafi'i 's thoughts about determining the beginning of the Hijriyah month without using reckoning. The research method used is library research with a socio-political approach. Primary data is taken from the books by Imam Syafi'i and the scholars of the Shafi'i sect. Data were analyzed using interpretation, deductive-inductive, and historical continuity techniques. The findings of this study are that Imam Syafii determines the beginning of the Hijri month by sighting and the testimony of two fair people. If this is not fulfilled, Imam Syafii determines it with stigma, namely the fulfillment of the day in the month with 30 days. The factor of not using reckoning is due to the tendency of Imam Syafii as Nashir al-Hadith, so the meaning of Imam Syafii for " faqduru lah "is not oriented towards rationality with the science of reckoning which has a different meaning, compared to the meaning of al-hadith bi al-hadith as a form taking one hadith with another hadith that is considered closer in meaning. The socio-political conditions at that time also influenced because the rationalists had succeeded in getting closer to him; the government is currently intensively carrying out scientific reforms, and they are always spreading Inkar as-Sunnah teachings which can threaten the position of sunnah. So that the spirit in the development of science, including reckoning at that time, was more dominant in its rationality than the Syar'i element Artikel ini mengkaji pemikiran Imam Syafi’i tentang penentuan awal bulan Hijriyah yang tanpa menggunakan hisab. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka dengan pendekatan sosial-politik. Data Primer diambil dari kitab-kitab karya Imam Syafi’i dan para ulama mazhab Syafi’i. Data dianalisis dengan teknik interpretasi, deduktif-induktif, dan kesinambungan historis. Temuan penelitian ini adalah Imam Syafii menentukan awal bulan hijriah dengan rukyat dan kesaksian dua orang yang adil. Jika hal tersebut tidak terpenuhi maka Imam Syafii menetapkan dengan istikmal yakni penggenapan hari dalam bulan tersebut dengan 30 hari. Faktor tidak digunakannya hisab disebabkan kecenderungan Imam Syafii sebagai Nashir al-Hadis, sehingga pemaknaan Imam syafii terhadap “faqduru lah” tidak berorientasi pada rasionalitas dengan ilmu hisab yang memiliki makna lebih jauh, dibandingkan pemaknaan al-hadis bi al-hadis sebagai bentuk ta’kid satu hadis dengan hadis lainnya yang dinilai lebih dekat pemaknaannya. Kondisi sosial politik pada masa itu juga turut mempengaruhi, karena kaum rasionalis pada saat itu telah berhasil mendekat kepada pemerintah yang sedang gencar melakukan reformasi ilmu pengetahuan dan juga mereka senantiasa menyebarkan paham Inkar as-Sunnah yang bisa membuat kedudukan sunnah terancam. Sehingga ruh dalam perkembangan ilmu pengetahuan termasuk hisab pada saat itu lebih dominan rasionalitas nya dari pada unsur Syar’i nya

Defense Against Criminal Theft Perpetrators Based on Islamic Law Muhammad Abdi Manullang; Pagar Pagar; Ramadhan Syahmedi Siregar
JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan Vol 8, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v8i2.10181

This study aims to describe the legality of the defense of suspected perpetrators of criminal acts of theft carried out by LBH SIKAP based on Islamic law. This study is a field research (empirical study), using the results of observations and interviews with LBH SIKAP Advocates of Dairi Regency and the people of Dairi Regency as primary sources. Secondary sources include laws and regulations, including the Criminal Code (KUHP) and Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid. The results of the study: The practice of efforts to defend suspects in the crime of theft carried out by LBH SIKAP by way of direct assistance when the perpetrators are still at the investigation level; LBH SIKAP will provide assistance until the file is brought to the prosecutor's office so that the prosecution is carried out immediately, to assist the person who has the status of a defendant before the Panel of Judges of the Sidikalang District Court. The defense carried out by LBH SIKAP was carried out based on a request from the perpetrator or the perpetrator's family after an arrest by the police. LBH SIKAP advocates studied the files; then, the family approached the perpetrators to provide protection and assistance. The defense of suspected perpetrators of the crime of theft carried out by LBH SIKAP based on Islamic law is not prohibited. In general, the defense carried out by LBH SIKAP is part of professionalism and has been guaranteed by law. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan legalitas pembelaan tersangka pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh LBH SIKAP berdasarkan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (studi empiris), dengan menggunakan hasil observasi dan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Peneliti menjadikan masyarakat dan Advokat LBH SIKAP Kabupaten Dairi sebagai sumber primer. Sumber sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Hasil penelitian: Praktek upaya pembelaan tersangka tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh LBH SIKAP dengan cara pendampingan langsung pada saat pelaku masih dalam tahap penyidikan; LBH SIKAP akan memberikan pendampingan hingga berkas tersebut dibawa ke kejaksaan agar segera dilakukan penuntutan, mendampingi pihak yang berstatus sebagai terdakwa di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang. Pembelaan yang dilakukan oleh LBH SIKAP dilakukan atas permintaan dari pelaku atau keluarga pelaku setelah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian. Para advokat LBH SIKAP mempelajari berkas tersebut; Kemudian, pihak keluarga melakukan pendekatan kepada pelaku untuk memberikan perlindungan dan pendampingan. Pembelaan terhadap tersangka pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh LBH SIKAP berdasarkan hukum Islam tidak dilarang. Secara umum, pembelaan yang dilakukan oleh LBH SIKAP merupakan bagian dari profesionalitas dan telah dijamin oleh undang-undang.

Legal Analysis of Refusal of Health Facilities Toward BPJS Patients According to DSN-MUI Fatwa No.98 of 2015 Regarding Guidelines for Implementing Sharia Health Security (Case Study of Health Facilities in Medan City) Muhammad Azis Satria; Iwan Iwan
JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan Vol 10, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v10i1.10081

This research aimed to analyze the Law related to the rejection of BPJS Kesehatan (Healthcare and Social Security Agency) patients at health facilities in Medan City. The method used in this research is empirical research or field research and conducting interviews. The approach taken is using a conceptual approach. The research results obtained regarding the rejection of BPJS Health patients at Health Facilities in Medan City Based on DSN-MUI Fatwa NO.98 concerning guidelines for implementing sharia health insurance are caused by incomplete administrative files such as referral letters, insufficient room availability, medical equipment inadequate, and diseases that are not covered in BPJS claims. Health facilities that refuse BPJS patients will be subject to civil, administrative, and criminal sanctions. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum terkait terjadinya penolakan pasien BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan yang berada di Kota Medan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian empiris atau studi lapangan (field research) dan melakukan wawancara. Adapun pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan konseptual approach. Hasil penelitian yang didapatkan terkait penolakan pasien BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan di Kota Medan Berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO.98 Tentang pedoman penyelenggaraan jaminan kesehatan syariah di sebabkan berkas administrasi yang tidak lengkap seperti surat rujukan, ketersedian kamar yang tidak cukup, alat-alat medis yang tidak memadai dan penyakit yang tidak dicover dalam klaim BPJS. Terhadap Fasilitas Kesehatan yang melakukan penolakan pasien BPJS akan dikenakan sanksi perdata atau sanksi administrasi serta sanksi pidana.

Substitute Heirs : An Overview From Perception And Role Of Ustad In Bengkulu, Indonesia Yusmita Yusmita
JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan Vol 10, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v10i1.10158

Legal rules regarding substitute heirs are regulated in Article 183 of the Compilation of Islamic Law, which stipulates that heirs who die earlier than heirs can be replaced by their children. Ideally, this rule of law has been disseminated to the community. Ustadz is an officer who directly delivers Islamic laws to the community. The type of this research is descriptive-qualitative research. The research subjects were Ustad who gave religious lectures to taklim assembly in Bengkulu City and the congregation of the taklim assembly. Data collection techniques using interviews. From the results of the study, it can be seen that the majority of Ustad in Bengkulu City do not master Islamic inheritance material, especially the rules regarding substitute heirs. Because of that they rarely convey inheritance material to the public. Regarding the role of Ustad in Bengkulu City in socializing the rules for substitute heirs, they have not played much of this due to several factors. The first factor is that they don't know much about the Islamic inheritance system, especially about the rules of surrogate heirs. Because of that, they did not convey this material to the public. The second factor, the community did not ask them about inheritance problems because they were not interested in studying it more deeply. The third factor, most people use adat in resolving the distribution of inheritance, and if there is a dispute, it is resolved by custom, then the Islamic inheritance rules regarding inheritance distribution, especially substitute heirs, are not a requirement for Bengkulu City Muslims. The institution responsible for disseminating legal regulations that regulate Indonesian Muslims is the Ministry of ReligionAturan hukum tentang ahli waris pengganti diatur pada pasal 183 Komplasi Hukum Islam, yang menetapkan ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Idealnya aturan hukum ini sudah disosialisasikan kepada masyarakat. Ustadz merupakan petugas yang secara langsung menyampaikan hukum-hukum Islam ke pada masayarakat. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskripitif-kualitatif. Subjek Penelitian yaitu Ustadz yang memberikan ceramah agama kepada Majlis Taklim di Kota Bengkulu, dan Jama’ah Majlis Taklim. Teknik pengumpulan data menggunakan Wawancara. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Ustadz di Kota Bengkulu mayoritas tidak menguasai materi waris Islam, terutama aturan tentang ahli waris pengganti. Karena itu mereka jarang menyampaikan materi waris kepada masyarakat. Mengenai peran para Ustadz di Kota bengkulu dalam mensosialisasikan aturan ahli waris pengganti, mereka belum banyak berperan hal ini disebabkan beberapa faktor. Faktor pertama, karena mereka tidak banyak mengetahui tentang sistem kewarisan Islam terutama tentang aturan ahli waris pengganti. Karena itu materi ini, tidak meraka sampaikan kepada masyarakat. Faktor kedua, masyarakat tidak menanyakan permasalahan waris kepada mereka karena itu mereka tidak tertarik untuk mempelajarinya lebih dalam. Faktor ketiga, masyarakat kebanyakan mempergunakan adat dalam menyelesaikan pembagian waris, dan apabila ada sengketa, maka diselesaikan dengan cara adat, maka aturan waris Islam tentang pembagian waris khususnya ahli waris pengganti tidak menjadi kebutuhan umat Islam Kota Bengkulu.Lembaga yang bertanggung jawab dalam mensosialisasikan peraturan hukum yang mengatur umat Islam Indonesia adalah Kementerian Agama

Implementation of Deelneming in Tax Criminal Actions Nur Ariatmoko; Yeni Widowaty
JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan Vol 10, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v10i1.9577

According to the Law on general regulations and tax procedures (UUKUP), taxes are mandatory payments by individuals or legal entities to the state. The dynamics of tax collection are not spared from irregularities or law violations, whether done alone or together. This study then examines and analyses the concept of participating in tax crimes using normative research with statutory, conceptual, and case approaches. The results of this study conclude that in tax crimes, the capacity and role of the perpetrators are not regulated in laws and regulations; this can be seen in their Application in tax crime cases. Thus, implementing participation in tax crime in Indonesia is weak because the determination of participation is left to the Judge's consideration. This is because no rules clearly state criminal acts of taxation and participation in these acts..Menurut Undang-Undang tentang peraturan umum dan tatacara perpajakan (UUKUP) pajak merupakan pembayaran wajib oleh perseorang pribadi ataupun badan hukum kepada negara. dinamika pemungutan pajak tidak luput dari adanya penyimpangan atau pelanggaran pelanggaran hukum. Baik yang dilakukan sendiri ataupun bersama-sama. Penelitian ini kemudian bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis konsep penerapan turut serta dalam tindak pidana perpajakan. Dengan menggunakan penelitian normative dengan pendekatan pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam tindak pidana perpajakan, kapasistas dan peran dari pelaku kurang diatur di dalam Peraturan perundang–undang, hal ini terlihat dalam penerapan dalam perkara tindak pidana pajak. Dengan demikian, penerapan turut serta dalam tindak pidana perpajakan di Indonesia memiliki kelemahan karena dalam penentuan turut serta diserahkan kepada pertimbangan hakim. Hal ini dikarenakan tidak adanya aturan yang menyatakan secara jelas tindak pidana perpajakan dan keturut sertaan dalam tindak Pidana tersebut

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Toha Andiko

Contact Email
Toha.andiko@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
Toha.andiko@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota bengkulu,

Bengkulu

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Toha Andiko

Contact Email Toha.andiko@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official Toha.andiko@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota bengkulu, Bengkulu INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Toha Andiko

Contact Email
Toha.andiko@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
Toha.andiko@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota bengkulu,

Bengkulu

INDONESIA