cover
Contact Name
Rendy Adiwilaga
Contact Email
rendyadiwilaga@gmail.com
Phone
+628112239899
Journal Mail Official
unibbafisip@gmail.com
Editorial Address
Jl. R.A.A Wiranatakusumah No. 7. Baleendah. Kabupaten Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
ISSN : 2087474X     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
JURNAL JISIPOL, merupakan jurnal ilmiah politik dan pemerintahan yang diterbitkan selama tiga kali dalam setahun oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA pada bulan Januari, april, dan november. Jurnal ini sendiri merupakan sarana bagi para peneliti internal maupun eksternal Ilmu Pemerintahan UNIBBA dalam memperkaya khasanah serta kajian ilmu politik dan pemerintahan kontemporer, yang sekiranya berguna bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya ilmu politik dan pemerintahan itu sendiri. Jurnal ini sendiri menerima kontribusi ulasan pemikiran politik, resensi buku, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan tema yang telah ditentukan di setiap edisinya.
Articles 272 Documents
DIGITALISASI LAYANAN PERPAJAKAN DAERAH DI KABUPATEN BANDUNG: TANTANGAN DAN PELUANG BERBASIS TEORI Haromin; Riswati; Helwani
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 9 No. 2 (2025): Vol. 9 No. 2 (2025): Jurnal JISIPOL Vol. 9 No. 2 (2025): MAY 2025
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Digitalisasi layanan perpajakan di Kabupaten Bandung menghadapi tantangan kompleks, terutama terkait rendahnya kepatuhan wajib pajak dan kompleksitas administrasi. Penelitian ini menganalisis masalah tersebut melalui studi literatur kualitatif dengan triangulasi data teori, kebijakan, dan empiris. Hasil menunjukkan dua masalah utama: faktor perilaku seperti persepsi negatif terhadap efektivitas pemerintah dan tingginya compliance cost akibat sistem manual. Solusi yang diidentifikasi mencakup: (1) penyederhanaan prosedur berbasis digital, (2) peningkatan transparansi alokasi pajak, dan (3) kolaborasi dengan platform teknologi untuk integrasi data. Temuan ini diperkuat oleh studi komparatif dari wilayah dengan digitalisasi pajak sukses. Penelitian menyimpulkan bahwa percepatan digitalisasi dapat meningkatkan kepatuhan jika didukung reformasi kebijakan, infrastruktur digital merata, dan penguatan kapasitas SDM. Rekomendasi kebijakan difokuskan pada pengembangan sistem terpadu berbasis E-Government Maturity Model dan pemanfaatan big data untuk pengawasan.
BUMDes Rasa Start-Up: Analisis Efektivitas Strategi Inovatif Menuju Pembangunan Ekonomi Desa Berkelanjutan (Studi Kasus Desa Ponggok dalam Perspektif SDGS 8: Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi) Nadziraturrahma; Dicky Febriansyah Rokhmat
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 9 No. 3 (2025): Vol. 9 No. 3 (2025): Jurnal JISIPOL Vol. 9 No. 3 (2025): SEPTEMBER 2025
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas strategi inovatif BUMDes Tirta Mandiri Ponggok dalam mendukung pembangunan ekonomi desa berkelanjutan dari perspektif SDGs 8 yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan, mengumpulkan data dari jurnal dan berita. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi inovatif berbasis digital branding, usaha, dan tata kelola profesional mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan menciptakan banyak lapangan kerja. Namun, tantangan tetap ada pada aspek inklusivitas bahwa kelompok marginal belum sepenuhnya terlibat dalam manfaat ekonomi yang dihasilkan.
EFEKTIVITAS SOSIALISASI KEBIJAKAN PUBLIK OLEH PEMERINTAH KOTA BANDUNG MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM Faureza, Ryan; Karniawati, Nia
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 9 No. 3 (2025): Vol. 9 No. 3 (2025): Jurnal JISIPOL Vol. 9 No. 3 (2025): SEPTEMBER 2025
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas sosialisasi kebijakan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung melalui media sosial Instagram. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah penggunaan media sosial Instagram oleh Pemerintah Kota Bandung telah menjadi sarana sosialisasi kebijakan publik yang cukup efektif dalam menjangkau masyarakat secara luas, namun efektivitasnya masih terbatas pada penyampaian informasi secara satu arah. Strategi komunikasi yang digunakan belum sepenuhnya mampu mendorong keterlibatan aktif dan pemahaman mendalam dari masyarakat terhadap isi kebijakan yang disampaikan. Tingkat interaksi yang masih rendah, serta minimnya partisipasi publik dalam fitur-fitur interaktif menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan perlu disesuaikan dengan karakteristik media sosial yang bersifat partisipatif. Oleh karena itu, ke depan diperlukan pengembangan strategi komunikasi digital yang lebih kreatif, edukatif, dan dialogis, agar media sosial tidak hanya menjadi alat penyebaran informasi, tetapi juga ruang keterlibatan publik yang mendorong partisipasi dan kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah.
MENAKAR POLA HUBUNGAN AKTOR INFORMAL DAN FORMAL: STUDI KASUS KERJASAMA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PANDEGLANG DAN YAYASAN CENDEKIAWAN KAMPUNG D Wardani, Galuh; Mazmuria, Yolanda; Fahira, Farda; Amalia, Dita; Mahpudin; Mahpudin, Mahpudin
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 9 No. 3 (2025): Vol. 9 No. 3 (2025): Jurnal JISIPOL Vol. 9 No. 3 (2025): SEPTEMBER 2025
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berfokus pada kerjasama antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Pandeglang dan Lembaga Swadaya Masyarakat Cendekiawan Kampung (CK), dengan tujuan untuk menganalisis pola hubungan antara aktor formal dan informal dalam praktik tata kelola SDM di daerah. Peran negara yang semakin tidak dominan dalam menangani masalah sosial memungkinkan kerja sama dengan aktor non-pemerintah. Teori relasi institusi Gretchen Helmke dan Steven Levitsky menganalisis kerjasama ini. dengan menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan studi kasus Creswell. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara Disdikpora dan CK selalu berubah dan memiliki banyak variabel. Pola hubungan yang ditemukan bervariasi antara accommodating, substitutive, competing, dan complementary. Meskipun terjadi kolaborasi administratif, CK sering kali mengambil alih tugas penting dari pemerintah karena kapasitas institusi formal yang lemah. Hasil ini menunjukkan bahwa pemerintahan menjadi lebih informal, dengan aktor informal menjadi lebih dominan dalam pelaksanaan program publik dan pengambilan keputusan. Studi ini memberikan kontribusi signifikan untuk penelitian tentang tata kelola kolaboratif dan hubungan kuasa antara aktor formal dan informal di lingkungan lokal
IMPLEMENTASI PEMIKIRAN POLITIK Al-MAWARDI DALAM KEBIJAKAN PUBLIK DAN PEMBANGUNAN SOSIAL DI INDONESIA Prasetiyo, Muhammad Jodi
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 9 No. 3 (2025): Vol. 9 No. 3 (2025): Jurnal JISIPOL Vol. 9 No. 3 (2025): SEPTEMBER 2025
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Al-Mawardi sebagai salah satu tokoh penting dalam pemikiran politik Islam klasik, telah memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan teori-teori tentang pemerintahan, adminitrasi negara, dan hubungan antara pemimpin serta rakyat. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemikiran politik Al-Mawardi dalam kebijakan publik dan pembangunan sosial di Indonesia. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan literature, penelitian ini mengeksplorasi relevansi konsep-konsep utama Al-Mawardi, seperti keadilan, legitimasi kekuasaan, dan peran pminmpin, dalam konteks pemerintahan modern Indonesia. Hasil penelitian menunjukan bahwa beberapa prinsip Al-Mawardi, terutama terkait dengan kesejahteraan umum dan penegakan hukum, telah diadaptasi dan diterapkan dalam kebijakan publik serta program pembangunan sosial di Indonesia. Dengan demikian, pemikiran Al-Mawardi tetap relevan dan dapat menjadi sumber inspirasi dalam merancang kebijakan yang berorientasi pada kepentingan rakyat dan kesejahteraan sosial.
STRATEGI DINAS PERHUBUNGAN DALAM OPTIMALISASI RETRIBUSI PARKIR DI KECAMATAN BANJARAN KABUPATEN BANDUNG Yuspita Widiyaningrum , Widdy; Maulana, Arfian
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 9 No. 3 (2025): Vol. 9 No. 3 (2025): Jurnal JISIPOL Vol. 9 No. 3 (2025): SEPTEMBER 2025
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Dinas Perhubungan dalam upaya optimalisasi retribusi parkir di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Retribusi parkir merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan daerah, namun dalam pelaksanaannya seringkali menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi regulasi, pengawasan, maupun kesadaran masyarakat. Penelitian ini menggunakan Teori Strategi Mulgan (dari Syfa Kamilia, 2022) dengan lima indikator Tujuan (purpose), Lingkungan (environments), Arah (directions), Tindakan (actions), Pembelajaran (learnings) dari Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriftif Menurut  Moleong  (2017:6) , dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi pada pihak-pihak terkait, termasuk pegawai Dinas Perhubungan, juru parkir, dan masyarakat pengguna jasa parkir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan Dinas Perhubungan meliputi peningkatan sistem pengelolaan parkir berbasis teknologi, pengawasan terhadap petugas parkir, serta sosialisasi mengenai pentingnya kontribusi retribusi parkir terhadap PAD. Namun demikian, masih ditemukan tantangan berupa kurangnya kepatuhan juru parkir dalam menyetorkan hasil retribusi secara penuh, keterbatasan sumber daya manusia dalam pengawasan, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi parkir resmi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi optimalisasi retribusi parkir memerlukan sinergi antara penguatan regulasi, pemanfaatan teknologi, peningkatan pengawasan, serta partisipasi aktif masyarakat agar potensi retribusi parkir dapat dimaksimalkan untuk mendukung peningkatan PAD Kabupaten Bandung
STRATEGI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI MELALUI PROGRAM RUMAH SUSUN DI KABUPATEN BANDUNG Paturohman , Ipan; Rivani Radiansyah, Rifi
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 9 No. 3 (2025): Vol. 9 No. 3 (2025): Jurnal JISIPOL Vol. 9 No. 3 (2025): SEPTEMBER 2025
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepadatan penduduk dan keterbatasan lahan di Kabupaten Bandung menimbulkan tantangan serius dalam pemenuhan hunian layak, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk meresponsnya, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bandung mengimplementasikan program Rumah Susun sebagai strategi penyediaan perumahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi Disperkimtan dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak huni melalui program Rumah Susun, menggunakan teori strategi Geoff Mulgan. Dengan pendekatan kualitatif eksploratif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen dari informan kunci yang dipilih secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Disperkimtan telah dirumuskan berdasarkan lima dimensi teori Mulgan: tujuan, lingkungan, arah, tindakan, dan pembelajaran. Strategi ini mencakup penyediaan akses rumah terjangkau, identifikasi tantangan internal-eksternal (anggaran, birokrasi, kebijakan), serta langkah konkret seperti pembangunan dan peningkatan infrastruktur rumah susun. Meskipun menghadapi hambatan, implementasi strategi ini memerlukan evaluasi berkelanjutan dan adaptasi sesuai prinsip pembelajaran dari pengalaman sebelumnya. Diharapkan strategi ini dapat meningkatkan efektivitas program dan berkontribusi signifikan pada pemenuhan rumah layak huni di Kabupaten Bandung.
DILEMA PENERAPAN PERATURAN DAERAH (PERDA) SYARI’AH DI INDONESIA Valid Fathony, Bimba
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 9 No. 3 (2025): Vol. 9 No. 3 (2025): Jurnal JISIPOL Vol. 9 No. 3 (2025): SEPTEMBER 2025
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Regional Regulations are an important element in the legal view of legislation. The implementation of Regional Regulations based on Sharia not only creates pros and cons in society, but also raises very significant constitutional problems. This article aims to describe the Dilemma of the Implementation of Sharia Regional Regulations in Indonesia. This study uses a qualitative research method using a descriptive approach. This research is a type of library research. In this study, it is concluded that Sharia Regional Regulations must not conflict with higher regulations and must pay attention to the interests of the community and comply with national legal principles. The existence of Sharia Regional Regulations in Indonesia is a reflection of the dynamics of local democracy and the plurality of society. The implementation of this Sharia Regional Regulation raises a dilemma where, for some people, Sharia Regional Regulations are expected to be an effort to find a way out of various problems currently facing the nation, on the other hand, Sharia Regional Regulations are also feared to be a tool for religious political interests. Sharia Regional Regulations are often viewed as unconstitutional because religious affairs are the authority of the central government, not the regions.
FUNGSI PEMERINTAH KECAMATAN BOJONGSOANG DALAM MENGURANGI RESIKO DAN MITIGASI BENCANA BANJIR PADA KAWASAN PEMUKIMAN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024 Ragawilafa, Ariel; Mahendra, Medi
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 9 No. 3 (2025): Vol. 9 No. 3 (2025): Jurnal JISIPOL Vol. 9 No. 3 (2025): SEPTEMBER 2025
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to examine the role of the Bojongsoang Subdistrict Government in disaster risk reduction and mitigation efforts in the residential areas of Bojongsoang Subdistrict, Bandung Regency, in 2024. The background of this study is the high frequency of disasters, particularly floods, which have a significant impact on the safety and welfare of the community. The research uses a qualitative method with an explanatory case study approach. Data were obtained through purposive sampling techniques involving interviews, observation, and documentation. The results show that the government's service function in disaster mitigation is working quite well through the provision of an early warning system, the construction of flood control infrastructure, and coordination with relevant agencies. However, community empowerment functions are still constrained by limited infrastructure and uneven participation. Community awareness of disaster risk reduction efforts is growing but is not yet optimal. The study concludes that improving the quality of services and community empowerment needs to be done simultaneously to strengthen a sustainable disaster mitigation system. The recommendations proposed include strengthening the early warning system, improving mitigation facilities, and educating and raising public awareness about disasters. Optimizing these two functions is expected to create a safer and more resilient residential environment in the face of disasters.
OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) MELALUI APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DANA BOS (SIMBOS) DI KABUPATEN BANGKA TENGAH Octabella , Herliza; Haromin; Helwani; Riswati
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 9 No. 3 (2025): Vol. 9 No. 3 (2025): Jurnal JISIPOL Vol. 9 No. 3 (2025): SEPTEMBER 2025
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The problem that motivates researchers to take this title is how to optimize the management of school operational assistance funds (BOS) through the application of the bos fund management information system (SIMBOS) in Central Bangka Regency. to determine and analyze the optimization of the management of school operational assistance funds (BOS) through the application of the boss fund management information system (SIMBOS) in Central Bangka Regency. This study uses a descriptive qualitative research method with an inductive approach, which allows in-depth exploration of the phenomenon under study. Data collection relied on in-depth interview techniques with various stakeholders related to the management of BOS funds, as well as documentation studies of various official documents, financial reports, and relevant regulations. The findings obtained were that the application of the SIMBOS application in the management of BOS funds in Kabupaten Bangka Tengah covered various crucial stages, starting from planning, organizing, directing, coordinating, monitoring, and reporting, which overall became more integrated and transparent. Nevertheless, this study also identified several obstacles that need serious attention, such as the limited capacity of human resources in some education units to understand and operate the SIMBOS application effectively, as well as the lack of adequate supporting infrastructure. Based on the results of the research and analysis, it can be concluded that the use of SIMBOS has great potential to optimize the management of BOS funds, minimize the risk of budget misuse, and strengthen the accountability of education financial management in Central Bangka District.

Filter by Year

2019 2026


Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 1 (2026): Vol. 10 No. 1 (2026): Jurnal JISIPOL January 2026 Vol. 9 No. 3 (2025): Vol. 9 No. 3 (2025): Jurnal JISIPOL Vol. 9 No. 3 (2025): SEPTEMBER 2025 Vol. 9 No. 2 (2025): Vol. 9 No. 2 (2025): Jurnal JISIPOL Vol. 9 No. 2 (2025): MAY 2025 Vol. 9 No. 1 (2025): Vol. 9 No. 1 (2025): Jurnal JISIPOL Vol. 9 No. 1 (2025): JANUARI 2025 Vol. 8 No. 3 (2024): Vol. 8 No. 3 (2024): Jurnal JISIPOL Vol. 8 No. 3 (2024): SEPTEMBER 2024 Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal JISIPOL Vol. 8 No. 2 (2024): MEI 2024 Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal JISIPOL Vol. 8 No. 1 (2024): JANUARI 2024 Vol. 7 No. 3 (2023): JURNAL JISIPOL VOL. 7. NO. 3, NOVEMBER 2023 Vol. 7 No. 2 (2023): JURNAL JISIPOL VOL. 7. NO. 2, APRIL 2023 Vol. 7 No. 1 (2023): JURNAL JISIPOL VOL. 7. NO. 1, JANUARI 2023 Vol. 6 No. 3 (2022): JURNAL JISIPOL VOL. 6. NO. 3, NOVEMBER 2022 Vol. 6 No. 2 (2022): JURNAL JISIPOL VOL. 6. NO. 2, APRIL 2022 Vol. 6 No. 1 (2022): JURNAL JISIPOL VOL. 6. NO. 1, JANUARI 2022 Vol. 5 No. 2 (2021): Vol. 5 No. 2 (2021): JURNAL JISIPOL VOL. 5. NO. 2, APRIL 2021 Vol. 5 No. 3 (2021): JURNAL JISIPOL VOL. 5. NO. 3, NOVEMBER 2021 Vol. 5 No. 1 (2021): JURNAL JISIPOL VOL. 5. NO. 1, JANUARI 2021 Vol. 4 No. 2 (2020): JURNAL JISIPOL VOL. 4. NO. 2, JULI 2020 Vol. 4 No. 1 (2020): JURNAL JISIPOL VOL. 4. NO. 1, APRIL 2020 Vol. 3 No. 3 (2019): JISIPOL: Edisi November 2019 / Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 2 (2019): JISIPOL Edisi Bulan Juni 2019 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 1 (2019): JISIPOL Edisi Bulan Januari 2019 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik More Issue