cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rendy Adiwilaga
Contact Email
rendyadiwilaga@gmail.com
Phone
+628112239899
Journal Mail Official
unibbafisip@gmail.com
Editorial Address
Jl. R.A.A Wiranatakusumah No. 7. Baleendah. Kabupaten Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Published by Universitas Bale Bandung
ISSN : 2087474X     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
JURNAL JISIPOL, merupakan jurnal ilmiah politik dan pemerintahan yang diterbitkan selama tiga kali dalam setahun oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA pada bulan Januari, april, dan november. Jurnal ini sendiri merupakan sarana bagi para peneliti internal maupun eksternal Ilmu Pemerintahan UNIBBA dalam memperkaya khasanah serta kajian ilmu politik dan pemerintahan kontemporer, yang sekiranya berguna bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya ilmu politik dan pemerintahan itu sendiri. Jurnal ini sendiri menerima kontribusi ulasan pemikiran politik, resensi buku, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan tema yang telah ditentukan di setiap edisinya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 259 Documents
 21   22   23   24   25 
PRA-KONDISI DAN STRATEGI PEMERINTAHAN DESA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN DESA WISATA DI DESA TANJUNGJAYA KECAMATAN CIHAMPELAS KABUPATEN BANDUNG BARAT Adiwilaga, Rendy; Sudrajat, Ajat; Marllina, Tintin
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 5 No. 3 (2021): JURNAL JISIPOL VOL. 5. NO. 3, NOVEMBER 2021
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada prinsipnya, pra-riset ini merupakan pengantar guna mengkaji sejauh mana kesiapan pemerintah Desa Tanjungjaya dalam rangka mewujudkan desa wisata di wilayahnya. Tanjungjaya mencoba merumuskan desanya sebagai desa wisata karena Tanjungjaya memiliki beberapa potensi yang cukup menarik seperti halnya pulau Kukun yang berada di tengah Waduk Saguling, serta monetisasi budaya serta kuliner di wilayahnya. Penelitian ini dikaji dengan pendekatan kualitatif, serta teori strategi dari Bintoro Tjokroamidjojo dengan variabel penentuan tujuan, perumusan kebijakan, dan operasionalisasi. Prakondisi yang ditemukan pada kajian lapangan menunjukkan bahwa implementasi desa wisata di Tanjungjaya pada akhirnya terkendala dua permasalahan utama, yakni pandemi covid-19 yang membatasi komunikasi inter maupun antar stakeholders. Yang kedua ialah perizinan pulau Kukun yang belum menemukan titik terang karena Pulau Kukun sendiri secara sah dimiliki oleh PT. Indonesia Power. Namun diluar itu, pemerintah desa telah merumuskan perdes sejak 2018 terkait pengelolaan dan pengurusan pulau Kukun, pemerintah desa juga telah merumuskan kebijakan seputar pembangunan produksi agrikultur, produk budaya serta kuliner. Operasionalisasi belum terwujud dikarenakan prakondisi yang sebelumnya telah dijelaskan, belum menemukan titik terang.
EFEKTIVITAS PEMEKARAN DESA DALAM MEWUJUDKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DESA RESMI TINGAL KECAMATAN KERTASARI KABUPATEN BANDUNG Widiyaningrum, Widdy Yuspita; Radiansyah, Rifi Rivani; Sukaryo, Yoyo
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 5 No. 3 (2021): JURNAL JISIPOL VOL. 5. NO. 3, NOVEMBER 2021
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas dari Pemerintah, maka pemekaran wilayah/desa di anggap salah satu solusi terciptanya pelayanan publik yang efektif dan berkualitas. Karena salah satu tujuan pemekaran wilayah/desa adalah untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Setelah dilakukannya pemekaran desa, yang perlu dipersoalkan adalah bagaimanakah pelayanan kepada masyarakat akan menjadi lebih baik, dari perubahan tersebut dampak yang dinikmati oleh masyarakat dengan adanya pemekaran desa adalah masyarakat dapat lebih cepat dalam pelayanan dan lebih efisien dalam melakukan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemekaran Desa Resmi Tingal setelah pemekaran desa pada tahun 2012 yang ditinjau dari segi pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata dalam proses pelayanan publik pada persoalan-persoalan pelayanan administrasi kependudukan seperti: Akta Tanah, Surat Miskin (SKTM), Surat Kelahiran, Surat Kematian, Surat Pindah, Surat Nikah, dan Surat Rekomendasi. Tipe penelitian ini deskriptif kualitatif dengan Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi yakni pengamatan langsung ke lokasi penelitian, melakukan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian membuktikan bahwa efektivitas pemekaran desa dalam mewujudkan kualitas pelayanan publik di Desa Resmi Tingal sudah efektif dan membawa dampak yang baik bagi masyarakat diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata dalam proses pelayanan publik.
PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEBAGAI TIM SATUAN TUGAS DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA PEKANBARU Sepriyani, Anggi; Rusli, Zaili
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 5 No. 3 (2021): JURNAL JISIPOL VOL. 5. NO. 3, NOVEMBER 2021
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kota Pekanbaru merupakan kota dengan jumlah kasus positif Covid-19 tertinggi di Provinsi Riau. Oleh karena itu, telah dilakukan berbagai upaya percepatan penanggulangan dan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Salah satunya yaitu penerapan social distancing atau mengatur jarak saat berkomunikasi langsung, tidak berkumpul di tempat keramaian, dan terus berupaya memberi edukasi, agar masyarakat tetap di rumah. Hal ini didukung oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai tim satuan tugas (Satgas) serta pelaksana kebijakan dan yang menindaklanjuti pelanggaran kebijakan selama pandemi Covid-19. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Satpol PP sebagai tim satuan tugas (Satgas) dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Pekanbaru. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran dari Biddle dan Thomas dalam Sarwono yang menggunakan empat indikator yaitu orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial, perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut, kedudukan orang-orang dalam berperilaku, kaitan antara orang dan perilaku. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran satuan polisi pamong praja kota pekanbaru belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari peran Satpol PP yang hanya melakukan razia ketika ditugaskan saja. Sehingga masyarakat hanya mematuhi protokol kesehatan ketika ada razia dari Satpol PP Kota Pekanbaru. Hambatan Satpol PP dalam menjalankan peran nya adalah kekurangan personil, sarana dan prasarana, serta minimnya sosialisasi kepada masyarakat.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN FAKIR MISKIN DI KABUPATEN KAMPAR : (Studi Kasus di Kecamatan Tapung Hilir) Aulia, Indah; As'ari, Hasim
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 5 No. 3 (2021): JURNAL JISIPOL VOL. 5. NO. 3, NOVEMBER 2021
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kecamatan Tapung Hilir menjadi salah satu Kecamatan yang memiliki angka fakir miskin yang tinggi dengan jumlah penerima bantuan 3.157 keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Kampar (Studi Kasus di Kecamatan Tapung Hilir) dan fakotr penghambat Implementasi Kebijakan Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Kampar (Studi Kasus di Kecamatan Tapung Hilir). Teori yang digunakan peneliti adalah teori kebijakan, teori implementasi kebijakan dan konsep fakir miskin. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, menggunakan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Kampar (Studi Kasus di Kecamatan Tapung Hilir) dilakukan dengan menerapkan standard dan sasaran, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi lingkungan sosial dan ekonomi serta disposisi implementor. Terdapat faktor penghambat Implementasi Kebijakan Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Kampar (Studi Kasus di Kecamatan Tapung Hilir) yakni kurangnya koordinasi dan komunikasi, minimnya jumlah petugas dan penggunaan data lama.
GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DINAS DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN PEGAWAI DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT Munawaroh, Nunung; Daryana
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 5 No. 3 (2021): JURNAL JISIPOL VOL. 5. NO. 3, NOVEMBER 2021
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam suatu organisasi gaya kepemimpinan memegang peranan penting untuk menggerakan organisasi dalam mencapai tujuan. Untuk mencapai suatu tujuan organisasi pemimpin dituntut untuk bisa memantau pegawainya agar dapat mengembangkan kemampuan yang dimilkinya. Kedisiplinan adalah kunci keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan seorang pemimpin perlu menegakan disiplin dalam suatu organisasi, karena peraturan kedisiplinan sangat diperlukan untuk memberikan bimbingan kepada para pegawai dalam menciptakan tata tertib yang baik kepada pegawai. Kepemimpinan dan kedisiplinan kerja sangat erat kaitannya, kedisiplinan merupakan suatu hal yang menjadi tolok ukur untuk mengetahui apakah peran manajer atau pimpinan secara keseluruhan dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak. Penelitian ini bertujuan untu mengetahui gaya keopemimpinan kepala Dinas dalam meningkatkan disiplin pegawai. Metode penelitian ini pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriftif yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka- angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Yang menjadi objek penelitian adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara dengan informan. Kemudian menganalisis data dengan deskriftif kualitatif berdasarkan data yang diperoleh. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Kepala Dinas adalah gaya kepemimpinan demokratis dalam hal ini peran pemimpin sangat baik dimana pemimpin bertindak tegas. Dalam kepemimpinannya pemimpin selalu memberi arahan kepada semua pegawai, berkoordinasi, serta pemimpin bagian dari kelompok. Dalam hal penegakan disiplin pegawai selalu ada hambatan yang di alami oleh pemimpin. di dinas pendidikan Kabupaten Bandung Barat pimpinan mendapati hambatan dalam menegakan disiplin yaitu kurangnya kesadaran diri pegawai dan kurangnya tanggungjawab yang dimilki pegawai, dan upaya yang dilakukan kepal dinas dalam meningkatkan disiplin pegawai yaitu dengan diberikannya pembinaan-pembinaan, pelatihan-pelatihan serta memberikan sanksi dan mengajukan pegawai untuk diberikan penghargaan.
ANALISIS PRODUKTIVITAS KERJA PERANGKAT DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DESA LEMBANG KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN BANDUNG BARAT Ujud Rusdia; Hasanah, Dera Izhar
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 5 No. 3 (2021): JURNAL JISIPOL VOL. 5. NO. 3, NOVEMBER 2021
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan pada prinsipnya merupakan tombak dan tonggak utama dari sebuah sistem birokrasi yang khususnya bergerak di bidang pelayanan langsung kepada masyarakat. Semakin baik pelayanan maka semakin baik citra pemerintah daerah di mata masyarakat, di Desa Lembang, Kabupaten Bandung Barat, produktivitas kerja sejatinya menjadi sorotan penilaian dari masyarakat. Dengan menggunakan metode kualitatif sebagai pisau analisis, penelitian ini menemukan bahwa Kinerja Perangkat Desa Lembang belum semuanya baik, hal ini didasarkan masih adanya aparat atau perangkat Desa yang datang belum tepat pada waktunya, dan pulang belum sesuai dengan jadwalnya. Ada juga aparat / perangkat yang tidak memberikan pemberitahuan apabila berhalangan hadir, dan dalam semseter pertama tahun 2013 tingkat kehadiran perangkat Desa mencapai 90% atau lebih baik dibandingkan pada semester pertama tahun sebelumnya.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KARTU TANI SISTEM BERTANI DENGAN AGRO SOLUTION (SIBEDAS) OLEH DINAS PERTANIAN DI KECAMATAN ARJASARI KABUPATEN BANDUNG Putri Yulianti; Ujud Rusdia
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal JISIPOL Vol. 8 No. 1 (2024): JANUARI 2024
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sektor pertanian Indonesia menjadi hal utama dalam perekonomian nasional dan ketahanan pangan. Indonesia memiliki kekayaan alam yang begitu melimpah dan sangatlah strategis. Sektor pertanian menjadi salah satu tumpuan ekonomi, sehingga pertanian memiliki peran penting dalam mengembangkan bidang ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian terkait salah satu program kartu Sistem Bertani dengan Agro Solution dalam upaya meningkatkan geliat ekonomi sektor pertanian di Kabupaten Bandung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana, hambatan, dan upaya Implementasi Kebijakan Program Kartu Tani Sistem Bertani dengan Agro Solution di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Subjek penelitian utama adalah dinas pertanian, balai penyuluhan pertanian kecamatan arjasari, dan ketua gabungan kelompok tani kecamatan arjasari dengan teknik purposive sampling. Hasil Penelitian diharapkan dapat menunjukan adanya proses bagaimana pemerintah kecamatan dalam mengimplementasikan kebijakan, adanya hambatan yang dirasakan oleh pemerintah kecamatan dalam mengimplementasikan kebijakan, dan adanya upaya yang dilakukan pemerintah kecamatan dalam menangani hambatan Implementasi Kebijakan Mengenai Program Kartu Tani Sistem Bertani Dengan Agro Solution Oleh Dinas Pertanian di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung petani di Kecamatan Arjasari
KUALITAS PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN OLEH POS DAMKAR WILAYAH MAJALAYA DALAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN DI KABUPATEN BANDUNG Hilman Nur Khoerudin; Radiansyah, Rifi Rivani
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal JISIPOL Vol. 8 No. 1 (2024): JANUARI 2024
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian dilatar belakangi oleh pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan oleh Pos Damkar Wilayah Majalaya dalam penanggulangan kebakaran di kabupaten Bandung yang belum optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan oleh Pos Damkar Wilayah Majalaya dalam penanggulangan kebakaran di Kabupaten Bandung. Teori yang digunakan adalah lima atribut model SERVQUAL menurut Tjiptono dan Gregorious (2012:232) meliputi dimensi: 1) bukti fisik, 2) kehandalan, 3) daya tanggap, 4) jaminan, dan 5) empati. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan oleh Pos Damkar Wilayah Majalaya dalam penanggulangan kebakaran di Kabupaten Bandung berdasarkan dimensi: 1) bukti fisik mencakup aspek fasilitas dan perlengkapan belum sesuai dengan standarisasi yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018, 2) kehandalan mencakup aspek pengetahuan dan keterampilan masih belum seluruhnya tersertifikasi, 3) daya tanggap mencakup aspek kemudahan dan kecepatan layanan cenderung mudah dan responsif, 4) jaminan mencakup aspek ketepatan waktu dan kepastian biaya relatif tepat waktu dan dipastikan layanan gratis, dan 5) empati mencakup aspek kepedulian untuk membantu menjaga kondisi mental korban dan meminimalisir kerugian sudah dilaksanakan sesuai batasan kewenangan tugas pokok dan fungsi. Saran yang diajukan adalah perlunya memperbaharui fasilitas, perlengkapan dan lokasi Pos Majalaya sehingga layak untuk ditempati sebagai Pos pemadam kebakaran.
PENGAWASAN DINAS KESEHATAN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS DI DESA RANCAMANYAR KECAMATAN BALEENDAH Marinus Ewom Oktemka
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal JISIPOL Vol. 8 No. 1 (2024): JANUARI 2024
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lambatnya pelayanan ditambah dengan masih kurangnya Sumber Daya Manusia di Puskesmas Kecamatan Baleendah menyebabkan kurang baiknnya kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan di Puskesmas Kecamatan Baleendah. Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan penelitian terkait dengan pengawasan Dinas Kesehatan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan di Puskesmas Baleendah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan di Puskesmas Baleendah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek penelitian utama adalah para stakeholders terkait menggunakan dengan teknik purposive sampling. Lokasi penelitian berada di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung dan Puskesmas Baleendah dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara, dokumen terkait dan materi audio visual. Hasil penelitian menunjukan bawasannya sudah berjalan cukup baiknya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung terhadap kualitas pelayanan Puskesmas Baleendah dinilai dari sudah efektifnya metode penilaian terhadap kualitas pelayanan dan evaluasi tindakan perbaikan dalam perbaikan pelayanan. Adapun yang menjadi hambatan dalam pengawasan ini adalah adanya kurang baiknya pengawasan yang dilakukan terhadap standarisasi kualitas pelayanan kesehatan masyarakat yang diakibatkan oleh adanya kekurangan Sumber Daya berupa Fasilitas dan Tenaga Kesehatan yang sesuai dengan standar kementrian Kesehatan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR OLEH UPTD PASAR BALEENDAH: (Studi pada peningkatan kualitas melalui pelayanan Surat Tanda Pemakaian Kios (STPK) dan Surat Tanda Pemakaian Lapak (STPL) tahun 2023) Widiyaningrum, Widdy Yuspita; Safhira Dinda Berliana
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal JISIPOL Vol. 8 No. 1 (2024): JANUARI 2024
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor (1) Komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi. Kualitas pelayanan memberikan suatu dorongan kepada pelanggan atau dalam hal ini pengunjung untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan lembaga atau instansi pemberi pelayanan jasa. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, serta sumber data menggunakan wawancara dan dokumen. Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik-teknik pengumpulan data studi pustaka dan studi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dapat diambil beberapa kesimpulan (1) Sosialisai Kebijakan Peraturan Daerah telah dilakukan dengan baik; (2) Belum ada pegawai UPTD Pasar Baleendah yang ditugaskan khusus untuk melayani penerbitan STPK dan STPL; (3) Pengawasan terhadap pelayanan STPK dan STPL belum maksimal; (4) Prosedur pelayanan STPK dan STPL yang dilakukan oleh kepala UPTD dan Kasubag TU sudah cukup baik.

Page 23 of 26 | Total Record : 259

 21   22   23   24   25 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 3 (2025): Vol. 9 No. 3 (2025): Jurnal JISIPOL Vol. 9 No. 3 (2025): SEPTEMBER 2025 Vol. 9 No. 2 (2025): Vol. 9 No. 2 (2025): Jurnal JISIPOL Vol. 9 No. 2 (2025): MAY 2025 Vol. 9 No. 1 (2025): Vol. 9 No. 1 (2025): Jurnal JISIPOL Vol. 9 No. 1 (2025): JANUARI 2025 Vol. 8 No. 3 (2024): Vol. 8 No. 3 (2024): Jurnal JISIPOL Vol. 8 No. 3 (2024): SEPTEMBER 2024 Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal JISIPOL Vol. 8 No. 2 (2024): MEI 2024 Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal JISIPOL Vol. 8 No. 1 (2024): JANUARI 2024 Vol. 7 No. 3 (2023): JURNAL JISIPOL VOL. 7. NO. 3, NOVEMBER 2023 Vol. 7 No. 2 (2023): JURNAL JISIPOL VOL. 7. NO. 2, APRIL 2023 Vol. 7 No. 1 (2023): JURNAL JISIPOL VOL. 7. NO. 1, JANUARI 2023 Vol. 6 No. 3 (2022): JURNAL JISIPOL VOL. 6. NO. 3, NOVEMBER 2022 Vol. 6 No. 2 (2022): JURNAL JISIPOL VOL. 6. NO. 2, APRIL 2022 Vol. 6 No. 1 (2022): JURNAL JISIPOL VOL. 6. NO. 1, JANUARI 2022 Vol. 5 No. 2 (2021): Vol. 5 No. 2 (2021): JURNAL JISIPOL VOL. 5. NO. 2, APRIL 2021 Vol. 5 No. 3 (2021): JURNAL JISIPOL VOL. 5. NO. 3, NOVEMBER 2021 Vol. 5 No. 1 (2021): JURNAL JISIPOL VOL. 5. NO. 1, JANUARI 2021 Vol. 4 No. 2 (2020): JURNAL JISIPOL VOL. 4. NO. 2, JULI 2020 Vol. 4 No. 1 (2020): JURNAL JISIPOL VOL. 4. NO. 1, APRIL 2020 Vol. 3 No. 3 (2019): JISIPOL: Edisi November 2019 / Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 2 (2019): JISIPOL Edisi Bulan Juni 2019 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 1 (2019): JISIPOL Edisi Bulan Januari 2019 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik More Issue