cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rendy Adiwilaga
Contact Email
rendyadiwilaga@gmail.com
Phone
+628112239899
Journal Mail Official
unibbafisip@gmail.com
Editorial Address
Jl. R.A.A Wiranatakusumah No. 7. Baleendah. Kabupaten Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Published by Universitas Bale Bandung
ISSN : 2087474X     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
JURNAL JISIPOL, merupakan jurnal ilmiah politik dan pemerintahan yang diterbitkan selama tiga kali dalam setahun oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA pada bulan Januari, april, dan november. Jurnal ini sendiri merupakan sarana bagi para peneliti internal maupun eksternal Ilmu Pemerintahan UNIBBA dalam memperkaya khasanah serta kajian ilmu politik dan pemerintahan kontemporer, yang sekiranya berguna bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya ilmu politik dan pemerintahan itu sendiri. Jurnal ini sendiri menerima kontribusi ulasan pemikiran politik, resensi buku, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan tema yang telah ditentukan di setiap edisinya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 259 Documents
 22   23   24   25   26 
STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENGEMBANGAN DESA WISATA DI DESA BANJARSARI KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG Rifqi Maulana; Hasanah, Dera Izhar
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal JISIPOL Vol. 8 No. 1 (2024): JANUARI 2024
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas strategi yang diterapkan oleh pemerintah Desa banjarsari dalam mengembangan desa wisata dikecamatan pangalengan kabupaten bandung, Melibatkan peningkatan infrasturktur pariwisata, promosi lokal melalui media digital, partisipasi aktif Masyarakat, dan kemitraan dengan pihak terkait, penelitian ini bertujuan untuk memahami Langkah-Langkah konkret yang ditempuh dalam menggalakkan sektor pariwisata, hasil penelitian menyoroti keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan strategi tersebut. Metode yang efektif melibatkan kombinasi dari aspek-aspek di atas, dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk mencapai pengembangan desa wisata yang berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi Masyarakat setempat. diharapkan strategi ini dapat mengoptimalkan potensi wisata, serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan di Desa Banjarsari. Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam, observasi, dokumentasi dan triangulasi. Informan yaitu orang-orang yang dipercaya dan telah mengetahui serta paham dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan cara yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun yang menjadi hasil penelitian adalah bahwa Pemerintah Desa Banjarsari telah berhasil merancang dan menerapkan strategi yang holistik dan berdaya guna untuk mengembangkan desa wisata di wilayah mereka.Dengan mengintegrasikan aspek-aspek kultural, alam, dan sosial, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat, mereka telah menciptakan landasan yang kuat untuk pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan
EFEKTIVITAS KINERJA PEMERINTAH KALURAHAN SENDANGADI DALAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN UMKM DI KALURAHAN SENDANGADI Dedy Hendra Sumarta; Mei Maemunah
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal JISIPOL Vol. 8 No. 1 (2024): JANUARI 2024
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui program pemberdayaan UMKM Kalurahan Sendangadi dan seberapa efektif dari kinerja Pemerintah Kalurahan Sendangadi dalam peningkatan pemberdayaan UMKM Sendangadi. Objek dari penelitian ini adalah Pemerintah Kalurahan Sendangadi, kemudian untuk fokus analisisnya yaitu kinerja Pemerintah Kalurahan Sendangadi yang dapat berupa program peningkatan pemberdayaan UMKM dan respon terhadap program / kinerja Pemerintah Kalurahan Sendangadi yang disampaikan oleh Forkom UMKM Sendangadi serta pelaku UMKM Sendangadi.
EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH): STUDI KASUS DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU Ade Amira Fithaloka; Ning Bayzura; Mhd Fajri
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal JISIPOL Vol. 8 No. 1 (2024): JANUARI 2024
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemiskinan merupakan satu dari banyaknya masalah yang menjadi perhatian hampir disetiap negara, tidak terkecuali di Indonesia. Kemiskinan juga merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji secara berkelanjutan. Hal ini karena gejala yang semakin meningkat dan terus sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengurangi angka kemiskinan di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengurangi angka kemiskinan di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Penelitian ini penting dilakukan karena Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program perlindungan sosial yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Namun, berdasarkan data yang ada, jumlah KPM PKH Kecamatan Tampan masih terbilang cukup sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin Kecamatan Tampan. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat miskin di Kecamatan Tampan yang belum tersentuh bantuan PKH. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research), yaitu dengan metode membaca, menganalisis dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian ini adalah evaluasi dari pelaksanaan PKH di Kecamatan Tampan ini masih belum optimal, hal ini dapat dilihat dari pencapaian tujuan pelaksanaan PKH di Kecamatan Tampan belum optimal, masih banyak masyarakat miskin yang belum menerima bantuan tersebut dikarenakan kurang updatenya data dari BDT. Pemerataan di Kecamatan Tampan juga belum tercapai. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang belum mencapai 50% dari jumlah penduduk miskin di Kecamatan Tampan sehingga seluruh keluarga miskin belum dapat merasakan bantuan ini.
INOVASI PELAYANAN PAJAK DAERAH MELALUI E-SPTPD PADA BPKAD KOTA YOGYAKARTA Indah Tri Wulandari; Agustina Rahmawati; Mei Maemunah
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal JISIPOL Vol. 8 No. 1 (2024): JANUARI 2024
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta untuk mengetahui inovasi pelayanan publik dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pajak daerah dengan memanfaatkan pengembangan teknologi saat ini. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan melakukan wawancara dengan pegawai dan wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak di kantor tersebut. Dalam era digitalisasi yang berkembang sekarang ini apabila dimanfaatkan secara maksimal akan menciptakan efisiensi dan efektifitas yang nantinya akan mempermudah pemerintah sebagai aktor pelayanan publik dan masyarakat itu sendiri. Inovasi pelayanan publik yang diciptakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta adalah aplikasi E-SPTPD. Aplikasi tersebut berfungsi untuk melakukan proses pembayaran pajak daerah melalui online yang kemudian wajib pajak membayarkan besar pajak di Bank BPD terdekat. Penulis menggunakan 3 indikator inovasi menurut Widodo yakni inovasi harus berkelanjutan, bermanfaat bagi masyarakat dari inovasi serta mampu menyelesaikan masalah. Aplikasi ini sudah menunjukkan keefektifannya dalam proses pelayanan mulai dari efisiensi waktu bagi para wajib pajak yang tidak perlu datang langsung ke kantor untuk melakukan pembayaran hingga adanya transparansi dalam transaksi pembayaran pajak daerah karena para wajib pajak akan melakukan transaksi tanpa perantara selain pegawai bank dimana wajib pajak membayar pajaknya.
PEMIKIRAN J.M. KEYNES, KRITIKAN KEYNES PADA TEORI KLASIK DAN PENTINGNYA PERAN PEMERINTAH PADA PEREKONOMIAN Rifki Dzikrulloh Rosul
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal JISIPOL Vol. 8 No. 1 (2024): JANUARI 2024
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sekitar Tahun 30-an menjadi tahun yang paling berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena munculnya depresi tidak dapat dijelaskan melalui teori-teori klasik dan neo-klasik. Karena adanya krisis orang mulai kehilangan kepercayaan terhadap teori Klasik dan neo-klasik. Pada masa inilah, hadir seorang tokoh ekonomi yang menjadi sangat berpengaruh yaitu J. M. Keynes. J. M. Keynes sebagai ahli ekonomi telah menulis banyak buku mengenai teori-teorinya. Pada tahun 1913 Keynes menulis buku “Indian Currency and Finance” yang isinya berkaitan tentang kebijakan moneter. Keynes menilai teori Klasik memiliki banyak kekurangan dan kelemahan yang harus diperbaiki dan disempurnakan. Keynes mengkritik teori “Supply creates its own demand” dari J. B. Say dan menekankan bahwa hal tersebut salah. Keynes juga mengkritik masalah mekanisme pasar, analisis biaya, ketenagakerjaan, keseimbangan pasar, investasi, dan tabungan. Disisi lane, Keynes tidak terlalu mengkritik teori neo-klasik, tetapi ia tetap menekankan harus ada penyempurnaan sehingga lebih sesuai dengan kondisi perekonomian sekarang. Setelah pengamatan mengenai depresi yang terjadi, Keynes menyarankan solusi untuk melibatkan pemerintah dalam perekonomian dan tidak menyerahkan perekonomian kepada mekanisme pasar begitu saja. Peran pemerintah dalam perekonomian mulai dianggap penting setelah Keynes memasukkan sektor pemerintah dalam analisis ekonomi makronya. Teori Keynes mengenai pengeluaran pemerintah dilatar belakangi gagasan umum bahwa pengangguran terus menerus berasal dari penurunan total sektor swasta. Dari asumsi-asumsi ini, Keynesian berpendapat bahwa pemerintah harus memainkan peran pengelolaan perekonomian dengan menggunakan kebijakan fiskal dan moneter. Berdasarkan apa yang dia pahami, cara paling mudah untuk menentukan apakah sebuah model ekonomi adalah model Klasik atau Keynesian adalah dengan melihat asumsi yang dibuat tentang pasar dan uang.
COLLABORATIVE GOVERNANCE PEMERINTAHAN DESA PANGALENGAN DENGAN PT. ARMANI AGRO SUKSES DALAM PENGEMBANGAN PASAR WISATA DESA PANGALENGAN KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG Haromin; Nugraha, Elvan; Hasanah, Dera Izar
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal JISIPOL Vol. 8 No. 2 (2024): MEI 2024
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Collaborative Governance pemerintah Desa Pangalengan dengan PT. Armani Agro Sukses dalam pengembangan pasar wisata Desa Pangalengan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus Intrinsik yaitu untuk menggambarkan atau menganalisa dan mempelajari fenomena yang menarik di dalam kasus Collaborative Governance pengembangan pasar wisata Desa Pangalengan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi dan triangulasi. Informan yaitu orang-orang yang dipercaya dan telah mengetahui serta paham dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan cara yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil dari penelitian indikator Collaborative Governance, (1) Fase mendengarkan, pihak pemerintah Desa Pangalengan telah mengajak kolaborasi PT. Armani Agro Sukes untuk mengidentifikasi masalah yang ada dalam pengembangan Pasar Desa Pangalengan. (2) Fase dialog, PT. Armani Agro Sukes diundang dan dilibatkan dalam musyawarah untuk menentukan Langkah strategis yang akan dijalankan pengembangan Pasar Wisata Desa Pangalengan. (3) Fase pilihan, penentuan program kerja di tentukan bersama dalam forum musyawarah dan PT. Armani Agro Sukses juga dilibatkan dalam proses evaluasi program.
"DUKCAPIL GOES TO SCHOOL" SEBAGAI INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN E-KTP OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BANDUNG Munawaroh, Nunung; Isnandi Abdul Rozak Riaji
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal JISIPOL Vol. 8 No. 2 (2024): MEI 2024
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan mengenai masih kurangnya akses dan minat dikalangan remaja dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk membuat masih banyaknya kalangan remaja yang sudah memasuki usia wajib memiliki KTP di Kabupaten Bandung masih belum memiliki Kartu Tanda Penduduk. Kemudian untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan guna pemerataan kepemilikan KTP tersebut di kalangan remaja terutama pelajar Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung membuat sebuah inovasi program yang disebut Dukcapil Goes to School. Berdasarkan pada hal tersebut penelitian ini ditujukan untuk mengetahui keberhasilan inovasi Dukcapil Goes to School sebagai Langkah mempercepat pemerataan data kependudukan di Kabupaten Bandung bagi kalangan pelajar. Kemudian dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui strategi pengumpulan data dokumen. Maka berdasarkan hasil penelitian dapat ditinjau memalui 5 atribut inovasi menurut teori Rogers, yaitu Keuntungan Relatif, Kesesuaian, Kerumitan, Kemungkinan dicoba, dan Kemudahan diamati diketahui bahwa Inovasi Dukcapil Goes to School ini berjalan dengan baik dan mampu menunjang dan mempercepat pelayanan administrasi kependudukan terutama KTP Elektronik dan Aktivitasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi kalangan pelajar di Kabupaten Bandung.
KOORDINASI VERTIKAL ANTARA CAMAT DAN PEMERINTAH DESA DALAM MENUNJANG KEBERHASILAN PEMBANGUNAN FISIK DI WILAYAH DESA BANJARAN KECAMATAN BANJARAN KABUPATEN BANDUNG Tumija; Satrio Pandu Prayogo
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal JISIPOL Vol. 8 No. 2 (2024): MEI 2024
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Koordinasi dapat disebut Kerjasama karena dalam koordinasi terkadang sinkronisasi sementara kerjasama merupakan suatu kegiatan kolektif dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan Bersama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami koordinasi vertikal Camat dan Pemerintah desa Kecamatan Banjaran. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan analisis pengelolahan data kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini teori koordinasi vertikal Hasibuan dengan indikator satu Adanya pengarahan langsung dari atasan kebawahan terhadap uni-unit kerja atasan mengkoordinasikan semua aparat yang ada dibawah tanggung jawabnya secara langsung kedua Adanya kerjasama yang ada dibawah wewenang dan tanggungjawabnya. Berdasarkan hasil dari penelitian ini adalah koordinasi vertikal yang dilakukan Camat dan Pemerintah desa di Kecamatan Banjaran menunjukan bahwa koordinasi yang dilakukan bisa dikatakan baik, itu bisa dilihat dari pelaksanaan-pelaksanaan koordinasi yang dilakukan Camat dengan kepala desa sejauh ini maksimal dan koordinasi vertikal yang dilakukan Camat dengan kepala desa terjadwal dengan begitu koordinasi-koordinasi yang dijalankan Camat dengan kepala desa berjalan dengan baik. Koordinasi vertikal yang dilakukan Camat di Kecamatan Banjaran berjalan dengan baik hal itu dapat dilihat dengan adanya perencanaan strategi dan koordinasi untuk mencapai tujuan yang berjalan maksimal, pengarahan langsung yang maksimal dalam pelaksanaannya, serta kerja sama yang dilakukan dengan baik.
STRATEGI PEMERINTAH DAERAH MELALUI DINAS KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS DI KABUPATEN BANDUNG : (Studi pada Komisi Penanggulangan Aids Kabupaten Bandung) Helwani; Irwan Setiawan
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal JISIPOL Vol. 8 No. 2 (2024): MEI 2024
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul Strategi Dinas Kesehatan AIDS dalam penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Bandung bertujuan untuk mendeskrifsikan dan menganalisis faktor internal dan ekternal, mendeskrifsikan hambatan Dinas Kesehatan dalam penanggulangan HIV serta mendeskrifsikan strategi Komisi penanggulangan AIDS di Kabupaten Bandung Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori strategi dari Fredy Rangkuti dengan analisis SWOT dimana analisa di dasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan peluang yang searah bersamaan meminimalkan kelemahan (weaknesess) dan ancaman (threats). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa internal dalam penanggulngan AIDS dilihat dari faktor kekuatan memiliki perbup dan kantor kesekertariatan Dinas Kesehatan dan kelemahannya DInas Kesehatan yaitu anggaran minim dan kurang koordinasi antar lintas sektor, Sedangkan ditinjau dari faktor eksternal bahwa KPA memiliki peluang yaitu masyarakat dapat mengedukasi dan layanan kesehatan sudah menyeluruh dan ancaman berupa stigm negative dan dampak buruk teknologi berdasarkan dari matrik SWOT bahwa SO, peningkatan sumberdaya manusia WO, adanya anggaran khusus dan peningkata koordinasi ST, berkoordinasi bersama stakeholder dan bekerja sama dengan diskominfo WT, meningkatkan koordinasi monitoring dan evaluasi dan meningkatkan untuk program sex education dari beberapa rekomendasi Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Bandung yaitu: Dinas Kesehatan harus membuat rencana strategi (rentra) agar bisa jadi pedoman dalam upaya penanggulangan HIV, dan Dinas Kesehatan harus meningkatkan koordinasi bersama Stakeholder baik dengan pemerintah, LSM maupun Masyarakat memberikan pemahaman kepada remaja berupa sex education baik di lingkungan sekolah, kampus maupun di lingkungan masyarakat.
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG PENGEMBANGAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA OLEH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DI KABUPATEN BA Yani Alfian; Dewi Safitri; Intan Indah Sari
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal JISIPOL Vol. 8 No. 2 (2024): MEI 2024
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini disusun untuk menganalisis pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung serta menganalisa hambatan-hambatan yang dapat mempengaruhi proses pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna di Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kualitati dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Informan yang diambil oleh peneliti adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kelapa Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna serta Posyantek berprestasi sebagai percontohan. Kabupaten Bandung merupakan salah satu kabupaten yang menerapkan Posyantek di 31 (tiga puluh satu) Kecamatan dan Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna pada Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung bertanggung jawab atas pembinaan Posyantek di Kabupaten Bandung. Penerapan posyantek di Kabupaten Bandung sebagai salah salah satu bentuk pemberdayaan melalui teknologi tepat guna agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan Implementasi peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 serta faktor pendukung dan penghambat dari program pemberdayaan masyarakat melalui posyantek di Kabupaten Bandung. Faktor penghambat dalam penelitian ini adalah kurangnya sumber daya manusia pada Dinas PMD Kabupaten Bandung, kurangnya antusias dari Pemerintah Desa terhadap pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan penerapan teknologi di Kabupaten Bandung.

Page 24 of 26 | Total Record : 259

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 3 (2025): Vol. 9 No. 3 (2025): Jurnal JISIPOL Vol. 9 No. 3 (2025): SEPTEMBER 2025 Vol. 9 No. 2 (2025): Vol. 9 No. 2 (2025): Jurnal JISIPOL Vol. 9 No. 2 (2025): MAY 2025 Vol. 9 No. 1 (2025): Vol. 9 No. 1 (2025): Jurnal JISIPOL Vol. 9 No. 1 (2025): JANUARI 2025 Vol. 8 No. 3 (2024): Vol. 8 No. 3 (2024): Jurnal JISIPOL Vol. 8 No. 3 (2024): SEPTEMBER 2024 Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal JISIPOL Vol. 8 No. 2 (2024): MEI 2024 Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal JISIPOL Vol. 8 No. 1 (2024): JANUARI 2024 Vol. 7 No. 3 (2023): JURNAL JISIPOL VOL. 7. NO. 3, NOVEMBER 2023 Vol. 7 No. 2 (2023): JURNAL JISIPOL VOL. 7. NO. 2, APRIL 2023 Vol. 7 No. 1 (2023): JURNAL JISIPOL VOL. 7. NO. 1, JANUARI 2023 Vol. 6 No. 3 (2022): JURNAL JISIPOL VOL. 6. NO. 3, NOVEMBER 2022 Vol. 6 No. 2 (2022): JURNAL JISIPOL VOL. 6. NO. 2, APRIL 2022 Vol. 6 No. 1 (2022): JURNAL JISIPOL VOL. 6. NO. 1, JANUARI 2022 Vol. 5 No. 2 (2021): Vol. 5 No. 2 (2021): JURNAL JISIPOL VOL. 5. NO. 2, APRIL 2021 Vol. 5 No. 3 (2021): JURNAL JISIPOL VOL. 5. NO. 3, NOVEMBER 2021 Vol. 5 No. 1 (2021): JURNAL JISIPOL VOL. 5. NO. 1, JANUARI 2021 Vol. 4 No. 2 (2020): JURNAL JISIPOL VOL. 4. NO. 2, JULI 2020 Vol. 4 No. 1 (2020): JURNAL JISIPOL VOL. 4. NO. 1, APRIL 2020 Vol. 3 No. 3 (2019): JISIPOL: Edisi November 2019 / Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 2 (2019): JISIPOL Edisi Bulan Juni 2019 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 1 (2019): JISIPOL Edisi Bulan Januari 2019 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik More Issue