cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhyiddin
Contact Email
udyn@bappenas.go.id
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
workingpapers.bappenas@gmail.com
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Bappenas Working Papers
Published by Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
ISSN : 26206013     EISSN : 26548402     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Bappenas Working Papers (BWP) adalah publikasi yang diterbitkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dalam rangka mendukung fungsi Bappenas sebagai think tank pemerintah. Publikasi ini diharapkan menjadi jembatan antara ilmu pengetahuan dan kebijakan (bridging knowledge to policy), serta sebagai sarana pengembangan pemikiran yang melibatkan akademisi, praktisi, dan birokrat yang menekuni perencanaan dan kebijakan pembangunan.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 134 Documents
 7   8   9   10   11 
Sinergi Pendidikan Tinggi Vokasi Pertanian dengan Dudika: Studi Kasus Sekolah Vokasi IPB University Brilyanti, Farida Ayu
Bappenas Working Papers Vol 5 No 3 (2022): November 2022
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v5i3.105

Abstract

Perubahan iklim, pertumbuhan populasi, risiko kesehatan, tren politik, ekonomi, lingkungan, sosial, perkembangan teknologi dan inovasi di bidang pertanian membuat pergeseran dalam upaya produksi dan distribusi bidang pangan dan pertanian. Kondisi ini menuntut adanya investasi teknologi, infrastruktur, penelitian dan pengembangan, dan peningkatan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) yang berkelanjutan. Untuk mengatasi hal tersebut, Perguruan Tinggi Vokasi sebagai lembaga pendidikan perlu membangun sinergi bersama dunia usaha, industri, dan dunia kerja (Dudika) agar mampu mencetak SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang selaras dengan perkembangan zaman. Salah satu upaya adalah melalui pendekatan Teaching Factory, yang dilakukan melalui pengintegrasian kegiatan pendidikan, penelitian, dan inovasi dengan melibatkan peran aktif industri dan akademisi. Praktik baik pelaksanaan Teaching Factory dilakukan oleh Sekolah Vokasi IPB University. Berdasarkan hasil pengamatan, Sekolah Vokasi IPB University telah mengimplementasikan pendekatan Teaching Factory melalui dua mode operasi, yakni "Dudika ke kelas" dan "Kelas ke Dudika". Hal ini memberikan manfaat dan dampak positif bagi Sekolah Vokasi IPB University sebagai lembaga pendidikan, mahasiswa sebagai peserta didik, dan perusahaan-perusahaan mitra.
Sumber-Sumber Pendanaan Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Masyarakat Menghadapi Bencana di Kabupaten Lampung Selatan Ratnasari, Zulvina; Wildawati, Wildawati
Bappenas Working Papers Vol 5 No 3 (2022): November 2022
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v5i3.110

Abstract

Indonesia memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis dan sosiologis yang menjadikannya rawan terhadap bencana. BNPB merilis terdapat 53.000 desa rawan bencana di Indonesia. Risiko bencana dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu ancaman, kerentanan dan kapasitas. Satu faktor yang lebih memungkinkan dilakukan dalam pengurangan resiko bencana adalah peningkatan kapasitas masyarakat melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana). Kabupaten Lampung Selatan memiliki 4 Destana dari 152 desa rawan bencana yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji permasalahan tentang penyebab rendahnya jumlah destana dan alternatif pemecahannya melalui sumber pendanaan yang mengkolaborasi berbagai sumberdaya. Metodologi yang dilaksanakan adalah melalui pengumpulan data primer, sekunder dan analisis tentang Destana di Lampung Selatan. Hasil penelitian menunjukan penyebab rendahnya jumlah destana adalah keterbatasan APBD Kabupaten, kurangnya pemanfaatan dana desa dan dana CSR, dan kurang optimalnya integrasi antara stakeholder. Alternatif solusi yang ditawarkan adalah sumber-sumber pendanaan pembentukan Destana dengan 3 mekanisme yaitu melalui, pemanfaatan dana desa, dana CSR, dan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE).
Implementasi Pendekatan Symbio-City pada Pembangunan Inklusif: Studi Kasus Slums Upgrading di Kota Yogyakarta Salim, Agus; Irriani, Siti Nursanti; Hapsari, Yunita Rahmi
Bappenas Working Papers Vol 5 No 2 (2022): Juli 2022
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v5i2.114

Abstract

Partisipasi warga dalam pembangunan telah lama menjadi permasalahan. Meski telah diakomodasi dalam proses pembangunan, kelompok rentan mungkin masih belum terperhatikan. Untuk menghilangkan hal tersebut, perhatian khusus perlu diberikan dengan memanfaatkan pendekatan inklusif dalam proses pembangunan. Makalah ini menggunakan pendekatan yang disebut Symbio-City untuk membuat proses pembangunan lebih inklusif, dengan mengambil proyek peningkatan daerah kumuh sebagai kasus. Hasilnya menunjukkan bahwa beberapa alat pendekatan relevan, sekitar setengahnya telah dimasukkan ke dalam proyek. Belajar dari keseluruhan proses, pendekatan Symbio-City tampaknya efektif tetapi mahal. Menerapkannya pada skala proyek mengharuskan pengguna untuk memilih beberapa alat yang relevan dengan proyek tertentu dan meninggalkan alat 'tidak relevan' lainnya. Namun, pendekatan tersebut dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien dalam skala yang lebih besar, seperti dalam program yang terdiri dari beberapa proyek. Hasilnya kemudian dapat diakumulasikan untuk digunakan dalam berbagai program/proyek di masa depan dengan beberapa modifikasi.
Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pembangunan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Masa Pandemi Covid-19 Fitriyani, Chaeruniza; Brillianti, Fikri; Aini, Nurul
Bappenas Working Papers Vol 5 No 2 (2022): Juli 2022
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v5i2.118

Abstract

Pandemi Covid-19 yang melanda di penjuru dunia telah menimbulkan pengaruh pada pelaksanaan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pada situasi ini, pemerintah dituntut untuk melaksanakan mitigasi bencana secara cepat sembari melaksanakan kebijakan pembangunan yang telah disusun sebelumnya, tidak terkecuali dalam kebijakan dan program administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Perencanaan program dan kebijakan ini menjadi hal yang penting karena menjadi salah satu pendukung percepatan penanganan pandemi Covid-19. Ketercapaian target pembangunan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di tingkat nasional dipengaruhi oleh upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di tengah berbagai keterbatasan pandemi. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan kepada 18 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) di tingkat provinsi/kabupaten/kota di Indonesia dan data sekunder yang relevan, semua daerah menghadapi kendala pembangunan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Kendala utama yang dihadapi adalah terkait adanya pembatasan aktivitas dan adanya kebijakan refocusing dan re-alokasi anggaran yang menyebabkan dilakukan penyesuaian pelaksanaan pembangunan. Meskipun terdapat berbagai kendala dan keterbatasan yang dihadapi, sebagian daerah tetap mampu mencapai target-target pembangunan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan menerapkan berbagai inovasi selama pandemi Covid-19.
Pengembangan Unemployment Benefit dalam Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan di Indonesia Sabar, Hariyadi; Fitriyani, Chaeruniza; Cahyadi, Dino; Amelia, Dhea
Bappenas Working Papers Vol 5 No 3 (2022): November 2022
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v5i3.120

Abstract

Program jaminan kehilangan pekerjaan (unemployment benefit) diperlukan untuk meminimalkan dampak dari krisis ekonomi di masa mendatang dan mengantisipasi perubahan struktur pekerjaan akibat percepatan laju otomatisasi. Unemployment benefit adalah sebuah mekanisme untuk menjaga tingkat konsumsi pekerja ketika sedang tidak bekerja dengan tujuan untuk menjaga taraf hidup sehingga tercipta stabilitas perekonomian makro. Fokus kajian ini adalah menentukan skema unemployment benefit yang dinilai tepat untuk diterapkan di Indonesia. Kajian ini mengelompokkan tiga skema unemployment benefit yaitu: (1) unemployment insurance atau UI; (2) unemployment assistance atau UA; dan (3) unemployment insurance saving account (UISA), untuk dijadikan sebagai pilihan dalam menentukan skema terbaik. Penelitian ini menggunakan metode Multi-Criteria Analysis (MCA) dengan melihat variabel-variabel yang dikelompokkan menjadi empat kelompok yaitu kontingensi, metode perlindungan, durasi, dan cakupan. Penelitian ini menunjukkan bahwa Unemployment Insurance merupakan skema yang paling tepat untuk diterapkan di Indonesia. Skema UI dinilai unggul dalam kategori kontingensi, metode perlindungan, dan durasi manfaat.
Kinerja Pengawasan Pelayanan Publik dalam Prioritas Nasional Pambudi, Andi Setyo; Hidayat, Rahmat
Bappenas Working Papers Vol 5 No 2 (2022): Juli 2022
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v5i2.131

Abstract

Berkaitan dengan kehadiran negara untuk masyarakat, pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik belum memiliki tempat tersendiri dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional Indonesia. Dalam Program Pengawasan Penyelenggaran Pelayanan Publik, Ombudsman RI terus mendorong upaya perbaikan kualitas pelayanan publik Indonesia dengan mengembangkan hal-hal yang bersifat “mencegah” dan “menyelesaikan”. Seiring kebutuhan dan kondisi yang berkembang, Ombudsman RI mengambil peran penting dan didukung dengan oleh regulasi dan kebijakan pemerintah. Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 mengamanatkan Ombudsman RI untuk terlibat aktif mendukung Prioritas Nasional melalui output prioritas penyelesaian laporan/aduan masyarakat (external complaint handling) dan penilaian kepatuhan lembaga penyelenggara pelayanan publik terhadap standar pelayanan publik. Evaluasi kinerja terhadap 2 output prioritas ini bertujuan untuk menilai capaian, kebijakan, permasalahan sehingga dapat diberikan rekomendasi dari sudut pandang perencana pembangunan. Metode analisis menggunakan metode campuran (mixed method) berbasis analisis data target dan realisasi, studi literatur dan Focus Group Discussion. Analisis dilakukan untuk tahun 2015 sampai 2021, termasuk permasalahan didalamnya yang berpengaruh pada fluktuasi target dan capaian dalam dokumen perencanaan pembangunan. Rekomendasi mengusulkan perbaikan untuk aspek regulasi, kelembagaan, pendanaan, teknis pelaksanaan dan kewilayahan. Secara umum perkuatan peran Ombudsman dalam lima aspek tersebut menjadi isu penting penentu keberhasilan pengawasan penyelenggaran pelayanan publik di Indonesia di masa depan yang profesional, adil, merata, efektif, berwibawa (dapat dipercaya) dan berkualitas.
Dana Insentif Daerah: Problematika Legalitas dan Implementasi Kebijakan Manshur, Agus
Bappenas Working Papers Vol 5 No 2 (2022): Juli 2022
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v5i2.134

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis adanya kelemahan legalitas kebijakan Dana Insentif Daerah (DID) dan masih belum konsistennya implementasi kebijakan DID. Hasil analisis membuktikan bahwa legalitas kebijakan DID selama ini masih lemah menurut konstruksi hukum (peraturan dan perundang-undangan) yang berlaku di Indonesia. Hal ini terlihat dari tidak masuknya DID secara integral kedalam Dana Perimbangan. Selanjutnya, implementasi kebijakan DID selama ini masih belum konsisten. Hal ini terlihat dari banyaknya perubahan yang terjadi dalam pengertian atau definisi, tujuan dan sifat penggunaan serta kriteria kelayakan daerah penerima. Disamping adanya duplikasi penggunaan kriteria dan indikator penilaian kinerja.
Analisis Kegiatan Perhutanan Sosial dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pasca Pandemi Covid-19 Mutaqin, Dadang Jainal; Wahyuni, Isniatul; Rahayu, Nur Hygiawati
Bappenas Working Papers Vol 5 No 2 (2022): Juli 2022
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v5i2.135

Abstract

Pandemi Covid-19 menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada banyak sektor, salah satunya kehutanan. Masyarakat dan petani di sekitar kawasan hutan terimbas adanya kebijakan karantina wilayah, baik secara aksesibilitas maupun lapangan pekerjaan. Kawasan hutan perlu dihidupkan sebagai sumber mata pencaharian masyarakat desa hutan dan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, salah satunya melalui kegiatan perhutanan sosial (PS). Hasil kajian menunjukkan bahwa PS memiliki posisi yang strategis dalam mendukung pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19, yaitu melalui pembentukan dan peningkatan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Sampai dengan 13 Desember 2021, PS telah menyasar 1.014 desa tertinggal dan 305 desa perbatasan. Pemberian persetujuan PS juga telah melibatkan 1.049.096 Kepala Keluarga (KK). Dari aspek usaha, terdapat 550 KUPS (Gold dan Platinum) yang telah mendapatkan manfaat ekonomi dari usaha PS, artinya KUPS telah memiliki akses pasar lingkup lokal, nasional, serta regional/internasional. Berdasarkan hasil kuesioner, 36,8% KUPS menilai bahwa PS telah menjadi mata pencaharian utama dan cukup memenuhi kebutuhan primer. Pendapatan KUPS berkisar antara Rp 25-75 juta/bulan. Kelompok masyarakat mengonfirmasi bahwa PS bisa menjadi solusi pemulihan ekonomi kelompok di masa pandemi, bahkan 96,8% KUPS menilai bahwa dengan diberikannya persetujuan PS bisa menjadi solusi perbaikan ekonomi kelompok. Dari sisi lingkungan, sebagian besar KUPS menyatakan bahwa perambahan kawasan hutan turun hingga 50%. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya PS masih memiliki beberapa kendala, salah satunya jumlah dan anggaran pendamping yang terbatas, serta belum sinerginya antara program yang mendukung PS. Untuk itu, regulasi percepatan pengelolaan PS yang terpadu dan terintegrasi perlu segera ditetapkan untuk mengakomodasi program dan kegiatan sektor lain yang mendukung PS serta untuk memberikan kepastian penganggaran dalam rangka keberlangsungan usaha PS.
Potret Kebahagiaan Negara-Negara di Dunia Harumi, Wise; Bachtiar, Nasri
Bappenas Working Papers Vol 5 No 2 (2022): Juli 2022
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v5i2.166

Abstract

Kebahagiaan adalah tujuan utama manusia. Semua orang memiliki harapan yang ingin dicapai untuk memenuhi kepuasan dalam kehidupannya. Bhutan menjadi Negara pertama yang menggunakan Indeks kebahagiaan nasional dan bertekad untuk menjadi negara yang bahagia. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan resolusi berjudul "Kebahagiaan: menuju pendekatan holistik untuk pembangunan yang menyatakan bahwa "mengejar kebahagiaan adalah tujuan dasar manusia", dan, "Mengakui bahwa indikator produk domestik bruto secara alami tidak dirancang untuk dan tidak cukup mencerminkan kebahagiaan dan kesejahteraan orang-orang di suatu Negara. Fokus untuk mengkaji Economics of Happiness, yang juga dikenal sebagai salah satu pendekatan subjektif terhadap kesejahteraan (Subjective Well-Being) sudah dimulai satu dekade terakhir. Studi pengukuran tingkat kebahagiaan berbagai negara menemukan kebahagiaan bervariasi tergantung kondisi sosial ekonomi saat itu. Di tingkat individu maupun negara, PDB masih menjadi variabel signifikan penentu kebahagiaan. Tapi tidak sedikit juga ditemukan kasus paradox kebahagiaan di negara maju maupun di perkotaan. Ditemukan bahwa kebahagiaan penduduk pedesaan lebih tinggi dari pada kebahagiaan penduduk perkotaan, namun minat penduduk desa untuk pindah ke kota tetap tinggi karena harapan akan kesempatan kerja dan upah yang lebih tinggi. Pada akhirnya ada titik di mana peningkatan pendapatan tidak mampu lagi meningkatkan kesejahteraan.
Diplomasi Maritim Indonesia-Australia di Era Pandemi Covid-19: Studi Kasus Kerjasama Bakamla-Australian Border Force Prabowo, Angga Reza
Bappenas Working Papers Vol 5 No 2 (2022): Juli 2022
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v5i2.169

Abstract

Guna mencapai Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia/PMD, diplomasi maritim memiliki peran yang penting. Berkaitan perihal dimaksud, Indonesia dan Australia memiliki landasan kerja sama di bidang maritim berdasarkan Joint Declaration on Maritime Cooperation tahun 2017, dan diperkuat dengan Plan of Action tahun 2018. Salah satu instansi pendukung pelaksanaan Plan of Action adalah Badan Keamanan Laut Republik Indonesia/Bakamla dan Australian Border Force/ABF. Disaat pelaksanaan Plan of Action, terjadi kondisi pandemi COVID-19 yang mempengaruhi implementasi kerja sama. Di sisi lain, berdasarkan konsep diplomasi maritim sebagaimana dikemukakan Le Mière, tulisani turut menganalisis bentuk dan tujuan diplomasi maritim antara Bakamla-ABF. Terkait implementasi, kedua instansi dapat menyesuaikan kondisi pandemi, dengan mengubah metode kegiatan sehingga diplomasi tetap terselenggara walaupun terjadi pengurangan intensitas kegiatan. Bentuk diplomasi maritim antara Bakamla-ABF tidak sepenuhnya menyerupai yang disampaikan Le Mière. Tujuan diplomasi maritim Bakamla-ABF adalah untuk membangun kepercayaan.

Page 9 of 14 | Total Record : 134

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2018 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2024): Juli 2024 Vol 7 No 1 (2024): Mei 2024 Vol 6 No 3 (2023): November 2023 Vol 6 No 2 (2023): Juli 2023 Vol 6 No 1 (2023): Maret 2023 Vol 5 No 3 (2022): November 2022 Vol 5 No 2 (2022): Juli 2022 Vol 5 No 1 (2022): Maret 2022 Vol 4 No 2 (2021): September 2021 Vol 4 No 1 (2021): Maret 2021 Vol 3 No 2 (2020): September 2020 Vol 3 No 1 (2020): Maret 2020 Vol 2 No 2 (2019): Edisi Mei 2019 Vol 2 No 1 (2019): Edisi Maret 2019 Vol 1 No 2 (2018): Edisi Oktober 2018 Vol 1 No 1 (2018): Edisi April 2018 More Issue