cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Afdhal
Contact Email
afdhalmr1@gmail.com
Phone
+6282188161481
Journal Mail Official
aktayudisia.ubt@gmail.com
Editorial Address
Jalan Amal Lama Nomor 1, Kota Tarakan, Kalimantan Utara
Location
Kota tarakan,
Kalimantan utara
INDONESIA
Jurnal Akta Yudisia
Published by Universitas Borneo Tarakan
ISSN : 25022253     EISSN : 26865963     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Jurnal Akta Yudisiaaims to develop legal sciences with focus on providing original essay, legal commentaries, responses to article printed to the journal, both establishes and emerging academic and practioners. Jurnal Akta Yudisia published on January and July. It contains articles on doctrine and scholarship.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 127 Documents
 9   10   11   12   13 
IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa Yang Dikelola Oleh Desa Tabur Lestari Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan) Rangkuti, Ricky
JURNAL AKTA YUDISIA Vol 9, No 1 (2024): VOL 9 NO 1 JUNI 2024
Publisher : Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/ay.v9i1.5505

Abstract

Penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui konseppemidanaan pelaku tindak pidana korupsi dalam perpektif restorative justice.Penulisan hukum ini juga bertujuan untuk menganalisis implementasirestorative justice dalam hukum guna menguatkan tujuan pengembaliankerugian negara oleh pelaku tindak pidana korupsi. Jenis penelitian yangdigunakan dalam penelitian ini adalah normatif yang dilakukan dengan carameneliti bahan kepustakaan. Data yang diolah dan diperoleh dari hasilpenelitian dianalisis dengan metode kualitatif dan menghasilkan datadiskriptif. Hasil dari penulisan hukum ini adalah pendekatan restorativejustice dalam perkara pidana di Indonesia sudah diakomodasi (dalam halsistem peradilan pidana anak) tetapi untuk perkara korupsi tidak dapatdigunakan pendekatan restorative justice karena korbannya yang massif(rakyat) dan berbentuk kepentingan negara. Implementasi Pasal 4 UndangUndangPemberantasan Korupsi tidak memungkinkan restorative justicekarena pengembalian kerugian akibat tindak pidana tidak dapat menghapuspidananya, namun penggunaan sanksi pidana atau non-pidana secaraproporsional terhadap Pelaku korupsi perlu diterapkan agar menjadi saranaefektif dan efisien untuk optimalisasi pengembalian kerugian keuangannegaraKata Kunci : Restorative justice, Korupsi, Dana Desa
PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA TENTANG HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP Putra, Yuda Virdana; Putra, Alif Arhanda
JURNAL AKTA YUDISIA Vol 8, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/ay.v8i2.4751

Abstract

AbstractThe reality is that the environment is increasingly damaged by human actions.The environment is positioned as an object of exploitation: Mining the earthwithout control, deforesting without compromise, polluting water withoutcontrol, and other arbitrary actions. Violations of environmental norms result indisasters, both natural and man-made, and have cost many human lives. Thedestruction of the environment by a few people or companies has causedsuffering and human rights violations to the largest section of humanity. Theright to the environment is a basic human right that has been attached tohumans by nature, namely the rights that humans have as humans, which is agift from God. The right to a good and healthy environment as a human right hasbeen regulated in Article 28 of the Universal Declaration of Human Rights(UDHR), African Charter on Human and People Rights, Article 21 (1);International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ESCR), Article1 (2); UN Resolution 1803 (XVII), December 14, 1962; UN Resolution 3281(XXIX), December 12, 1974; Agenda 21 of the 1992 Rio de Janeiro Earth Summit.The right to a good and healthy environment in Indonesia has also beenregulated in the 1945 Constitution, MPR Decree No. XVII/MPR/1998, Law No.39/1999 on Human Rights, Law No. 32/2009 on Environmental Protection andManagement, and Law No. 40/2007 on Limited Liability Companies.Keywords: Indonesian Legal; Perspective; Right to the Environment
STUDI PERBANDINGAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PADA KEJAHATAN CYBERBULLYING DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN Ramadhani P., Berthi
JURNAL AKTA YUDISIA Vol 7, No 2 (2022): Akta Yudisia
Publisher : Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/ay.v7i2.4946

Abstract

Kebijakan hukum pidana tentang kejahatan cyberbullying di Indonesia belum memiliki pengaturan yang jelas, sehingga dapat melihat kebijakan hukum pidana yang mempunyai pengaturan yang lebih jelas di negara lain yaitu Korea Selatan. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian bahwa kebijakan hukum pidana tentang cyberbullying di Korea Selatan sudah mengatur lebih jelas mengenai pengertian/definisi cyberbullying, sedangkan di Indonesia belum mendefinisikannya secara normatif. Pengaturancyberbullying di Korea Selatan diatur pada “Act On Promotion Of Information and Communications Network Utilization And Information” dan “Act On The Prevention Of And Countermeasures Against Violence In Schools” sedangkan di Indonesia hanya diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan telah dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdapat 8 kriteria cyberbullying (Flaming, Harassment, Denigration, Impersonation, Outing, Trickery, Cyberstalking dan Exclusion). Pengaturan di Indonesia hanya mencakup 5 kriteria yaitu harassment, denigration, cyberstalking, outing, impersonation sedangkan di Korea Selatan sudah mencakup 7 kriteria (tidak termasuk exclusion). Kebijakan hukum pidana cyberbullying di Korea Selatan dapat dijadikan salah satu landasan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia diantaranya definisi/pengertian cyberbullying, unsur-unsur tindak pidana lebih lengkap dan jelas, sistem informasi yang lebih rapi dan teratur sehingga pembuktian tindak pidana lebih mudah dilakukan, penanggulangan kebijakan hukum pidana mencakup dari sisi penal (penanggulangan melalui sarana hukum) dan sisi non penal (penanggulangan melalui non sarana hukum).Kata Kunci: Perbandingan Hukum, Kebijakan Hukum Pidana, KejahatanCyberbullying
PELESTARIAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN LAUT BERDASARKAN PERSPEKTIF KEADILAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM MELINDUNGI MASYARAKAT PESISIR Hamri, Andi Rosadi; Putra, Alif Arhanda
JURNAL AKTA YUDISIA Vol 8, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/ay.v8i2.4747

Abstract

AbstractThe ocean plays a significant role in a country's economy, and Indonesia, with acoastline of approximately 95,181 km, has great economic potential. This sizeplaces Indonesia as the second country with the longest coastline in the world,after Canada. The economic potential of the ocean is estimated at US$3 trillion -US$5 trillion per year, or around Rp36,000 trillion - Rp60,000 trillion. This doesnot include other potentials such as biotechnology, marine tourism, and thedevelopment of marine transportation. The current government considersIndonesia's maritime potential as its main focus, but must also pay attention tothe negative environmental impacts that can occur due to overexploitation. Lawin its function as the protection of human interests has a purpose. For humaninterests to be protected, the law must be implemented. The implementation ofthe law can be done either normally, peacefully, or occurs due to a violation ofthe law. In the event of a violation of the law, the law that is violated must beenforced. It is through this law enforcement that the law becomes a reality. Basedon Article 33 paragraph 3 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesiaand the principle of environmental justice, all land and water and the naturalresources contained therein are controlled by the state and used for the greatestprosperity of the people. Every living system communicates with other livingsystems and shares resources that allow each living system to develop its ownidentity. All living beings are boundary creatures, but all living beings, includinghumans, are related and part of a system of interdependent relationships.Keywords: Conservation, justice, environment, community, coastal
FORMULASI PENGATURAN TATA KELOLA JURNALISME WARGA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DALAM MENGHADAPI PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT Febrianti, Wiwin Dwi Ratna; Arafat, Yasser
JURNAL AKTA YUDISIA Vol 9, No 1 (2024): VOL 9 NO 1 JUNI 2024
Publisher : Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/ay.v9i1.5506

Abstract

Artikel ini membahas masalah hukum terkait jurnalisme warga dalam era digital,yang diperkuat oleh perkembangan teknologi informasi dan media sosial. Isu utamayang diangkat adalah tantangan dalam mengatur dan mengawasi jurnalisme wargayang dilakukan oleh individu non-profesional, khususnya dalam hal keakurataninformasi, verifikasi, dan tanggung jawab hukum. Tujuan penulisan adalah untukmengeksplorasi bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan perubahan sosial yangcepat dan memastikan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks jurnalismewarga. Teori hukum yang digunakan termasuk teori Roscoe Pound yang melihathukum sebagai alat rekayasa sosial dan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo yangmenekankan hukum harus melayani manusia. Hasil dan pembahasan menunjukkanbahwa meskipun jurnalisme warga memperkaya lanskap media, terdapat kebutuhanmendesak untuk regulasi yang jelas dan adil, serta peningkatan literasi digitalmasyarakat. Artikel ini menyarankan pengembangan regulasi yang berbasis hak asasimanusia, peningkatan literasi digital, dan kerjasama antara pemerintah, penyediaplatform, dan masyarakat sipil untuk menciptakan tata kelola media sosial yangefektif dan bertanggung jawab.Kata Kunci: Formulasi Pengaturan, Jurnalisme Warga, Hak Asasi Manusia, PerubahanSosial
ANALISIS YURIDIS AGUNAN BERUPA ASET KRIPTO DALAM PENERAPAN PRINSIP 5C PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN Kirana, Anggun
JURNAL AKTA YUDISIA Vol 7, No 2 (2022): Akta Yudisia
Publisher : Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/ay.v7i2.4942

Abstract

AbstractThis research will examine from a juridical perspective whether crypto assetscan be used as collateral in the application of the 5C principles of bankingcredit issuance. This research is a normative legal study that employs astatutory approach. The primary legal materials used include the Civil Code,Law Number 10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992on Banking, Law Number 32 of 1997 on Commodity Futures Trading, LawNumber 42 of 1999 on Fiduciary Guarantees, and secondary legal materialssuch as books, journals, and the findings of other research related to the issue.The results of this study indicate that crypto assets can be used as collateral inbanking credit issuance, either through pawn or fiduciary institutions, each ofwhich has its own characteristics. Therefore, the appropriate collateralinstitution will depend on the preferences of the debtor and the creditor. It isimportant to identify legal risks and other associated risks, such as pricefluctuations, so that crypto assets can be used as additional collateral ratherthan primary collateral.Keywords: Aset Kripto, Prinsip 5C, Kredit Perbankan
ANALISIS HUKUM TERKAIT PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP BENDAHARA Priyantoro, Agus
JURNAL AKTA YUDISIA Vol 9, No 1 (2024): VOL 9 NO 1 JUNI 2024
Publisher : Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/ay.v9i1.5502

Abstract

Upaya pemulihan kerugian negara salah satunya dilakukan denganmekanisme tuntutan perbendaharaan yang telah diatur dalam UndangUndangdanperaturanpelaksanaannya.PemerintahDaerahjugamembentukprodukhukumyangmengaturtuntutanperbendaharaandiwilayahnyabaikdenganPerda maupun Perbup. Penelitian ini bertujuan untuk menelitilembaga yang berwenang dalam menangani penyelesaian ganti kerugianterhadap bendahara, dan akibat hukum dari Surat Keputusan Pembebanandalam tuntutan perbendaharaan yang mendasarkan pada Perda atau Perbup.Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif denganpendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa lembaga yang berwenang dalam menanganipenyelesaian tuntutan perbendaharaan adalah BPK yang diperoleh secaraatribusi dari kewenangan asli UU No. 1 Tahun 2004 dan UU No. 15 Tahun2006 dan merupakan implementasi dari asas dalam pengelolaan keuangannegara yaitu asas komtabilitas, asas pemisahan kekuasaan dalampengelolaan keuangan negara/daerah, serta asas pemeriksaan keuangan olehbadan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Bentuk dari proses penuntutanganti kerugian terhadap bendahara yang dilakukan berdasarkan Perda danPerbup adalah Surat Keputusan Pembebanan dari Bupati. Ditinjauberdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 maka Surat Keputusan Pembebanan dariBupati dalam penetapan ganti kerugian daerah terhadap bendahara tidak sahdan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.Kata kunci: tuntutan perbendaharaan, kerugian negara/daerah, ganti rugi,TP-TGR
KEBIJAKAN HUKUMAN MATI DAN PROBLEMATIKA PENERAPAN DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA Abshar, Rijal Ulil
JURNAL AKTA YUDISIA Vol 8, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/ay.v8i2.4748

Abstract

AbstractIndonesia is one of the countries that still maintains and acknowledges thelegality of the death penalty as one of the ways to punish perpetrators of criminalacts. Furthermore, the existence of the death penalty in Indonesia will continueto persist in the future, as it is retained as one of the criminal sanctions in thenew draft of the Criminal Code. The death penalty, in addition to being the mostsevere punishment, is also a highly daunting penalty, particularly for convictsawaiting execution. This research employs a normative juridical approach, amethod in which law is conceptualized as norms, rules, principles, or doctrines.The approach in this study utilizes secondary data comprising primary legalmaterials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Based on thefindings of this research, the policy of the death penalty, when viewed throughthe lens of Human Rights, significantly contradicts Human Rights principles as itpertains to the fundamental right to life. The 1945 Constitution of Indonesia, asthe written fundamental law of the nation, has declared that every individual hasthe right to life and the protection of that life.Keywords: the death penalty, death penalty policy, human rights
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN PENGETAHUAN TRADISIONAL DI AFRIKA SELATAN Hafni Harahap, Sartika Fauziah
JURNAL AKTA YUDISIA Vol 7, No 2 (2022): Akta Yudisia
Publisher : Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/ay.v7i2.4943

Abstract

Abstract This article discusses the implementation of the protection of traditional knowledge in South Africa with the aim of safeguarding and valuing traditional knowledge as an integral part of the cultural heritage and identity of indigenous communities. The background of this writing includes an overview of traditional knowledge in South Africa and the challenges it faces, including theft, exploitation, and lack of legal recognition. The research methods used are document analysis and literature studies to gather information and data related to the implementation of the protection of traditional knowledge in South Africa. The research findings indicate that the South African government has adopted the Intellectual Property Rights Act to provide a strong legal framework for protecting traditional knowledge and the intellectualrights of indigenous communities. In addition, the establishment of specialized institutions and committees has also taken place to handle the protection of traditional knowledge. Despite these steps that have been taken, challenges such as theft and exploitation of traditional knowledge still exist. The implementation of the protection of traditional knowledge in South Africa is crucial to maintaining cultural sustainability, protecting the rights of indigenous communities, and achieving social and economic justice. Despite the remaining challenges, the steps taken through laws, institutions, and civil society participation demonstrate a commitment to protecting and valuing traditional knowledge as an integral part of South Africa's identity and cultural heritage.Keywords: South Africa, Intellectual Property Rights, Traditional Knowledge, Protection
ANALISIS YURIDIS AGUNAN BERUPA ASET KRIPTO DALAM PENERAPAN PRINSIP 5C PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN Kirana, Anggun
JURNAL AKTA YUDISIA Vol 9, No 1 (2024): VOL 9 NO 1 JUNI 2024
Publisher : Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/ay.v9i1.5503

Abstract

This research will examine from a juridical perspective whether crypto assetscan be used as collateral in the application of the 5C principles of banking creditissuance. This research is a normative legal study that employs a statutoryapproach. The primary legal materials used include the Civil Code, Law Number10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 on Banking, LawNumber 32 of 1997 on Commodity Futures Trading, Law Number 42 of 1999 onFiduciary Guarantees, and secondary legal materials such as books, journals, andthe findings of other research related to the issue. The results of this studyindicate that crypto assets can be used as collateral in banking credit issuance,either through pawn or fiduciary institutions, each of which has its owncharacteristics. Therefore, the appropriate collateral institution will depend onthe preferences of the debtor and the creditor. It is important to identify legalrisks and other associated risks, such as price fluctuations, so that crypto assetscan be used as additional collateral rather than primary collateral.Keywords: Aset Kripto, Prinsip 5C, Kredit Perbankan

Page 11 of 13 | Total Record : 127

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 1 (2025): Vol. 10, No. 1 (2025): Vol. 10, No. 1 Juni 2025 Vol 9, No 2 (2024): VOL 9 NO 2 DESEMBER 2024 Vol 9, No 1 (2024): VOL 9 NO 1 JUNI 2024 Vol 8, No 1 (2023): Akta Yudisia Volume 8 Nomor 1 Tahun 2023 Vol 8, No 2 (2023): Desember 2023 Vol 7, No 1 (2022): JURNAL AKTA YUDISIA VOLUME 7 NOMOR 1 Vol 7, No 2 (2022): Akta Yudisia Vol 6, No 2 (2021): Jurnal Akta Yudisia Volume 6, Nomor 2 Vol 6, No 1 (2021): Jurnal Akta Yudisia Volume 6 Nomor 1 Vol 5, No 2 (2020): JURNAL AKTA YUDISIA VOLUME 5 NOMOR 2 Vol 5, No 1 (2020): Jurnal Akta Yudisia Volume 5 Nomor 1 Vol 4, No 2 (2019): Jurnal Akta Yudisia Volume 4 Nomor 2 Vol 3, No 2 (2018): Jurnal Akta Yudisia Volume 3 Nomor 2 Vol 2, No 2 (2017): JURNAL AKTA YUDISIA VOLUME 2 NOMOR 2 Vol 4, No 1 (2019): Jurnal Akta Yudisia Volume 4 Nomor 1 Vol 3, No 1 (2018): Jurnal Akta Yudisia Vol. 3 Nomor 1 Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Akta Yudisia Vol. 2 Nomor 1 Vol 1, No 2 (2016): Jurnal Akta Yudisia Vol. 1 Nomor 2 More Issue