cover
Contact Name
Tauran
Contact Email
tauran@unesa.ac.id
Phone
+6281222207656
Journal Mail Official
jpsi@unesa.ac.id
Editorial Address
Kampus Ketintang, Jalan Ketintang, Gedung I3 Lantai 1, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
JPSI (Journal of Public Sector Innovations)
ISSN : 25414291     EISSN : 2548396X     DOI : https://doi.org/10.26740/jpsi
JPSI is available for free (open access) to all readers. The articles in JPSI include developments and researches in Public Policy, Public Management, and Local Administration (theoretical studies, experiments, and its applications).
Articles 197 Documents
KEGAGALAN BISNIS PEMERINTAH DESA: Studi Tentang Relasi Bisnis-Pemerintah pada Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Banyumas Denok Kurniasih; Shadu Satwika Wijaya
JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol. 1 No. 2 (2017): Mei 2017
Publisher : Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (187.699 KB) | DOI: 10.26740/jpsi.v1n2.p66-72

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kegagalan bisnis pemerintah desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Bisnis pemerintah desa salah satunya dapat dilihat dari pengelolaan BUMDes. Mengelola BUMDes berarti pemerintah desa menjalankan sebuah bisnis publik karena memanfaatkan dana desa sebagai modal utama BUMDes. Prinsip bisnis pemerintah yang paling penting adalah adanya relasi yang baik antara pemerintah dan pelaku bisnis. Oleh sebab itu penelitian ini berfokus menjawab pertanyaan bagaimanakah relasi yang dibangun antara pemerintah desa dan pelaku bisnis yang ditunjuk dalam pengelolaan BUMDes di Kabupaten Banyumas. Relasi yang dimaksud dalam hal ini adalah hubungan bisnis antara pemerintah desa dan pengelola BUMDes. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Informen penelitian ini meliputi unsur pemerintah desa, pengelola BUMDes dan juga masyarakat desa yang pernah berhubungan dengan BUMDes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi yang dibangun antara pemerintah desa dan pengelola BUMDes di Kabupaten Banyumas belum mengarah pada relasi bisnis yang saling menguntungkan. Penyebabnya adalah ketidakmampuan pengelola dalam memberikan nilai lebih kepada pemerintah desa. Pengelola masih menempatkan dirinya subordinat pemerintah desa, sehingga tidak memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai inovasi. Pemerintah desa masih cenderung mendominasi peran mereka dalam pengelolaan BUMDes. Relasi bisnis yang mestinya dilandasi semangat entrepreneurship, etika bisnis dan kejelasan peran masing-masing pihak belum muncul dalam relasi antara pemerintah desa dan pengelola BUMDes.
MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DALAM MEWUJUDKAN ZERO ACCIDENT Meirinawati Meirinawati; Indah Prabawati
JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol. 1 No. 2 (2017): Mei 2017
Publisher : Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (164.132 KB) | DOI: 10.26740/jpsi.v1n2.p73-78

Abstract

Pada sektor industri, SDM merupakan unsur penting yang merupakan asset dan unsur penting yang berfungsi sebagai modal non material yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi. Realitas yang terjadi bahwa perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sering diabaikan khususnya oleh mereka yang cenderung mencari keuntungan semata. Jika pekerja mengalami kecelakaan kerja maupun terkena penyakit akibat kerja maka instansi dengan mudahnya mengganti dengan pekerja baru. Dalam rangka memberikan perlindungan bagi tenaga kerja, maka suatu instansi perlu memperhatikan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dengan menerapkan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
URGENSI ETIKA DALAM TATA-KELOLA PEMERINTAHAN (GOVERNANCE) Abas Abas
JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol. 1 No. 2 (2017): Mei 2017
Publisher : Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (369.452 KB) | DOI: 10.26740/jpsi.v1n2.p79-89

Abstract

Munculnya studi etika, dalam tataran teoritis, khususnya dari perspektif administrasi publik, terlihat dari adanya evolusi perhatian pemikiran administrasi secara bertahap bergeser dari murni struktural danaspek fungsional dariorganisasi dan manajemen untuk pertanyaan tentang kepemimpinan dan motivasi awalnya dan kemudian bergeser ke studi perilaku yang tepat atas dasar standar etika dan normatif tertentu. Begitupun dengan adanya penetrasi aspek politik ke administrasi publik, atau dari sekedar implementasi ke formulasi. Dengan demikian, etika publik diperlukan dalam rangka membangun etika tidak hanya di lingkungan birokrasi pemerintah (eksekutif) melainkan juga lembaga politik, maupun lembaga negara lainnya. Hal ini penting, mengingat praktik atau perilaku pelanggaran etika publik seperti halnya korupsi dapat terjadi pada semua level pemerintahan saat ini, baik korupsi politik maupun korupsi di level birokrasi.
AKUNTABILITAS SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA M. Aminudin; Sumartono Sumartono; Tjahjanulin Domai
JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol. 1 No. 1 (2016): November 2016
Publisher : Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (199.204 KB) | DOI: 10.26740/jpsi.v1n1.p1-6

Abstract

Mechanism more relevant to fill structural positions on the value of accountability and meritocracy is open selection. Law No. 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus require the completion of High vacant leadership positions using the system, therefore Blora District Government to implement an open selection to fill leadership positions High Primary Regional Secretary. This study aimed to analyze the elements of procedural accountability of leadership positions open selection of Blora District Secretary. The approach used is qualitative descriptive analysis. Methods of data collection using interviews, documentation, correspondence and normative literature. The results showed step by step filling the position through an open selection since the formation of the selection committee, the establishment of standards of competence, the selection of competence, search the track record, the interview, the announcement of the selection results even coordination with the Governor and the Commission ASN has been accountable to fulfill the norms of legislation, namely Law No. 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus and PERMENPAN RB No. 13 Year 2014 regarding the Procedures Completion of High Leadership Position Openly in Environment Government Agencies.
ANALISIS KOMPETENSI PENELITI PADA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BUDIDAYA AIR PAYAU Bimo Adi Prianggoro
JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol. 1 No. 1 (2016): November 2016
Publisher : Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (182.965 KB) | DOI: 10.26740/jpsi.v1n1.p7-11

Abstract

The issue of the competence of civil servants become a central issue in line with the bureaucratic reform program. Required an appropriate system to improve the competence of civil servants. Based on personnel data, civil servants who occupied the post of Researchers at RICA shows the number of dominant. The amount is expected to be offset by a corresponding mastery of competencies required. This study aimed to analyze the level of Researchers competence at RICA. The researchers competence is measured using three variables, namely knowledge, skills, and attitudes with survey method. The research result states that most researchers have been able to master the competencies required. It is recommended that the leader can allocate training for competencies assessed indicator has weaknesses and budgets for human resource development activity.
ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA USAHA MENENGAH KECIL DAN MIKRO (UMKM) (Studi di UMKM Pengrajin Batik Kampoeng Jetis dan Pengrajin Koperasi Intako Tanggulangin Sidoarjo) Ertien Rining Nawangsari
JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol. 1 No. 1 (2016): November 2016
Publisher : Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (168.017 KB) | DOI: 10.26740/jpsi.v1n1.p12-16

Abstract

Sidoarjo is a SMEs city that has a number of industrial quite a lot, one of which is a small industry of batik artisans that located in Kampung Batik Jetis and Intako Cooperative Craftsmen in Tanggulangin, Sidoarjo. How is the empowerment program that supports the development of batik craftsmen and intako craftsmen in Sidoarjo? And what are the factors inhibiting and supporting batik craftsmen and intako craftsmen?; Empowerment to those carried out by the Department of Cooperatives, SMEs, Industry, Trade, and Energy and Mineral Resources Sidoarjo conducted with various efforts, namely (1) facilitation of capital, (2) support the ease of obtaining raw materials and support facilities in the production process, (3) education and training to improve managerial capability and production, and other types of education and training that can support the empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises, (4) involvement in trade fairs to expand market access, (5) facilitation of IPR. Four of five attempts have been made and the results still needs to be improved. The existence of barriers and support needs to be a concern for local governments to increase the empowerment of MSME
EVALUASI PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN PONOROGO Dina Trisiana Iskandar; Sumartono Sumartono; Tjahjanulin Domai
JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol. 1 No. 1 (2016): November 2016
Publisher : Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (284.225 KB) | DOI: 10.26740/jpsi.v1n1.p17-22

Abstract

The purpose of this research is to evaluate implementation of SME development program using CIPP model. This evaluation used qualitative approach method. The context evaluation revealed that the task of Department of Industry, Trade, Cooperative and SMEs Ponorogo Regency. The input evaluation includes: development program, budgets, manpower, conditions of participants and facilities. In the process evaluation, showed that technical training is given more than non-technical. The product evaluation, the objectives program to increase the skills have not been fully optimized, while the growth of new entrepreneur objectives cannot be measured due to lack of training evaluation.
MEMBUMIKAN DYNAMIC GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME MANAJEMEN PENYELENGGARAAN HAJI Bayu Mitra Adhyatma Kusuma
JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol. 1 No. 1 (2016): November 2016
Publisher : Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (226.25 KB) | DOI: 10.26740/jpsi.v1n1.p23-28

Abstract

The purpose of this research is to contribute initiative ideas to improve the hajj management professionalism through dynamic governance. This research uses qualitative type with descriptive approach. The research results with concern to the culture and capability of the Ministry of Religious Affairs formulate that thinking ahead can be executed by analyzing and projecting what will be facing in 10 or 20 years into the future based on the tendency toward national and global change, political constellation, and socio-economic of the community. Thinking again can be done by reviewing again whether policies, strategies and programs that are running are appropriate and able to meet the needs of pilgrims. And Thinking across, can be applied by learning from the experiences of other countries that also regulates the organization of the Hajj.
MENAKAR POTENSI DAN TANTANGAN DALAM MENGGAGAS TRANSMIGRASI LOKAL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Pandhu Yuanjaya; Muhammad Arif Fahrudin Alfana
JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol. 1 No. 1 (2016): November 2016
Publisher : Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (448.216 KB) | DOI: 10.26740/jpsi.v1n1.p29-36

Abstract

This study aims to analyze the potentials and challenges of local transmigration in Yogyakarta Special Region. This study crucial to consider the population that is concentrated in the Yogyakarta City and Sleman Regency as areas more develop than others. This is mix method research. Data were collected by questionnaires, observations, interviews and secondary data analysis. This study focused on Sultan Ground (SG) and Pakualaman Ground (PAG) in the three regencys, Gunung Kidul, Bantul and Kulon Progo. The findings show that the SG and PAG, potential and worthy of being local transmigration destination areas. Land use in three districts varied such as: agriculture, farming and fisheries. Some of the challenges that must be resolved before this policy made include the completion status and land-use conflicts, acceptance of local residents and increase the skills capacity of migrants.
PENTINGNYA RISET KEBIJAKAN DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK UNGGUL DI INDONESIA Anugerah Yuka Asmara
JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol. 1 No. 1 (2016): November 2016
Publisher : Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.084 KB) | DOI: 10.26740/jpsi.v1n1.p37-46

Abstract

A public policy in Indonesia tends to be implemented insufficiently good, although a public policy making process has been undertaken sequentially. One of factors is the neglected research results, particularly a social or policy research has not become yet as a main consideration for the policy makers. They tend using an intuition consideration and a personal experience rather than using the research results in determining a new public policy. Unfortunately, majority of policy makers use a political and economic consideration in each of stages of policy making process to fulfill the various elite interests, not for public as a whole. Important to be known that a evidence-based policy can create a sound public policy. It is a policy to resolve the recent problems, to minimize the mistakes/failures, and giving a bright wish for people in the future. The aim of this sound public policy is to hoist the image and trust of Indonesian Government in the perspective of Indonesian and foreign people currently.

Page 10 of 20 | Total Record : 197