cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rahmatul Akbar
Contact Email
rahmatulakbar41090@gmail.com
Phone
+6285358268840
Journal Mail Official
-
Editorial Address
A Building, the Family Law Study Program, Shariah and Law Faculty, Ar-raniry State Islamic University Banda Aceh 23111
Location
Kota banda aceh,
Aceh
INDONESIA
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Published by Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
ISSN : 26208075     EISSN : 26208083     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal El-Usrah merupakan jurnal ilmiah berbasis Open Journal System (OJS) yang dibina oleh Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Jurnal El-Usrah ini adalah sarana bagi peneliti dan akademisi yang bergelut di bidang hukum keluarga Islam untuk dapat mengembangkan keilmuan dalam rangka mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Jurnal El-Usrah diterbitkan dua kali periode dalam setahun, yaitu periode Januari-Juni dan periode Juli-Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 231 Documents
 11   12   13   14   15 
Annulment of Marriage Due to Husband's Sexual Disorder (Study of Yogyakarta Religious Court Decision Number: 176/Pdt.G/2019/PA. Yk) Aziz, Satmi Utari
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 6, No 1 (2023): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v6i1.17412

Abstract

The annulment of marriage is carried out on the grounds that the marriage that has been carried out does not meet the requirements for marriage as described in Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law for Muslims. However, in the Yogyakarta Religious Court, there is an interesting phenomenon regarding the decision to annul marriage number: 176 / Pdt.G / 2019 / PA. Yk where the request for annulment of marriage was granted. The reason for the annulment of marriage in this case is that the husband suffers from a sexual disorder so the applicant feels cheated. This paper discusses the analysis of why sexual disorders can be used as a reason for annulling marriage as well as a review of Islamic law regarding the legal basis used by the Panel of Judges using the normative juridical approach method. Based on the results of the research and analysis conducted, it was concluded that the sexual disorder submitted by the applicant in the marriage annulment case number: 176/Pdt.G/2019/PA. Yk can be accepted as a form of fraud or misconception committed by the respondent to the applicant. The legal basis used by the Panel of Judges in deciding the marriage annulment case is Article 72 paragraph (2) of the Compilation of Islamic Law, Explanation of Article 72 paragraph (2) of the Compilation of Islamic Law, Arrangements in Article 1328 of the Civil Code, Identity according to Erikson, and based on the Shar'i Proposition in the Book of Sirajul Wahhaj. The review of Islamic law regarding the legal basis used by the panel of judges in deciding this case according to researchers is in accordance with Islamic law
The P2TP2A’s Effort to Cope with the Intensification of Sexual Abuse of Children in Perspective of the Islamic Family Law (A Case Study at the City of Banda Aceh) Juanda, Satria; Gani, Burhanuddin Abdul; Rahmatillah, Syarifah
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 6, No 1 (2023): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v6i1.11992

Abstract

Law Number 35 of 2014 Article 1 Paragraph (2) Regarding Child Protection includes all activities designed to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, and develop in accordance with human dignity, and receive protection from violence and discrimination. However, sexual violence against minors continues to be a reality in our society. According to data from P2TP2A Banda Aceh, there were 13 cases in 2018 and 19 cases in 2019. The author wishes to know how effective P2TP2A Banda Aceh’s efforts are in combating sexual violence against minors and what obstacles this particular institution faces in this regard. This is a qualitative case study research investigating strategies used to cope with abuses against minors. The results indicate providing guidance and education are two important strategies used in its effort to cope it sexual abuses against minors. In addition, legal assistance services, health and psychological services, safe housing services (shelter), social rehab services are also provided for this cause. The obstacles that P2TP2A Banda Aceh faces in combating sexual violence against children are familial disgrace, trauma victims, infrastructure, and facilities. In addition to P2TP2A Banda Aceh, the Banda Aceh Police and LBH (Legal Aid Institute) of Banda Aceh participated in combating the rising incidence of sexual violence against minors in the city of Banda Aceh. This study also suggests that the Banda Aceh Police conducted investigations after receiving complaints from the public. And research conducted by LBH Banda Aceh indicates that the efforts made include providing legal assistance to victims. 
Pemidanaan Nikah Sirri Dalam RUU HMPA (Pasal 143) Perspektif Maṣlāḥah Mursalaḥ Surur, Nahar
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 5, No 2 (2022): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v5i2.14970

Abstract

Penelitian ini membahas ketentuan pemidanaan nikah sirri yang tercantum dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan sekaligus analisis Maṣlāḥah Mursalaḥ terhadap pemidanaan nikah sirri tersebut. Kajian ini ingin melihat aspek penerapan sanksi pidana terhadap pelaku nikah sirri menimbulkan manfaat atau justru menambah kemudaratan yang lebih besar. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian kepustakaan yang menggunakan sumber primer berupa draf Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama bidang perkawinan dan Undang-Undang lain yang terkait. Sifat dari penelitian ini adalah deskrptif analisis, yakni menggambarkan objek tertentu dengan menjelaskan hal-hal yang terkait secara sistematis. Disimpulkan bahwa kaidah maslahah mursalah yang digunakan dalam menganalisa kemaslahatan pemidanaan nikah sirri justru berdampak negatif. Kemudaratan yang ditimbulkan dari penerapan sanksi pidana bagi pelaku nikah sirri justru menambah beban bagi mereka. Yang perlu ditekankkan dalam hal ini adalah sanksi administrasi karena sejatinya nikah sirri adalah hanya pelanggaran bagian administrasi saja, bukan merupakan tindak kejahatan yang patut dikriminalisasikan.
Urgensi Perjanjian Ta’lik Talak dalam KHI (Studi Kasus di Desa Pulo Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kota) Fauzilla, Faiq
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 5, No 2 (2022): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v5i2.5307

Abstract

Ta’lik talak dalam ketentuan Pasal 1 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam adalah perjanjian lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kajian ini  menganalisis urgensi akad Ta’lik Talak yang dikaji di kawasan Pulo Kantor Urusan Agama Kota Jombang. Dalam prosesnya menggunakan penelitian kualitatif (field research) dengan menggunakan metode wawancara dan observasi, Dalam penelitian ini penulis menganalisis bahwa akad nikah dengan adanya  ta’lik talak di desa Pulo saat ini sudah tidak mempunyai urgensi apapun mengingat hampir 99% calon pengantin laki-laki menolak membacakan akad nikah tanpa menyebutkan perjanjian yang telah disepakati oleh pasangan tersebut  Padahal urgensi hukum perjanjian ta’lik talak secara filosofis merupakan konsep dominan bahwa hukum tercipta dan atau sengaja disusun dalam bentuk peraturan perundang-undangan baik secara substantif agar tercipta ketertiban dan kepastian serta adanya kesamaan pendangan tentang berbagai konflik kehidupan manusia yang secara sadar diterima sebagai suatu rujukan atau pegangan dalam menentukan sikap.  
Peran Tokoh Masyarakat Dalam Penyelesaian Kasus Nusyus Suami Khairuddin, Khairuddin; Eriyanti, Nahara; Mabrina, Amalia
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 5, No 1 (2022): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v5i1.8597

Abstract

Permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian salah satunya adalah kasus nusyuz. Namun sering terjadi di kalangan masyarakat yaitu nusyuz suami yang merupakan suami yang meninggalkan tanggung jawabnya kepada keluarga, sebagaimana telah tersirat di dalam Q.S An-Nisa’ ayat 128. Dalam tulisan ini peneliti mengkaji tentang peran tokoh masyarakat dalam penyelesaian kasus nusyuz suami di Gampong Jeulingke. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini ada tiga: pertama, apakah faktor-faktor terjadinya kasus nusyuz suami di Gampong Jeulingke? Kedua, bagaimana peran tokoh masyarakat Gampong Jeulingke dalam menyelesaikan kasus nusyuz suami? Ketiga, bagaimana perspektif hukum Islam dalam menyelesaikan kasus  nusyuz suami di Gampong Jeulingke? Metode yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian ini bersifat kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa penyebab terjadinya nusyuz suami ada empat yaitu faktor selingkuh, faktor emosi, faktor ekonomi dan suami yang tidak tertarik lagi pada istri. Peran yang dilakukan oleh Gampong Jeulingke untuk penyelesaian kasus nusyus suami dengan menjadi hakam (juru damai) yaitu Tgk. Imam Gampong, Tuha Peut, Kepala Lorong dan tokoh masyatakat lainnya dengan cara menasihati, perdamaian atau mediasi apabila tidak dapat mencapai keputusan maka diselesaikan di pengadilan. Menurut perspektif hukum Islam penyelesaian kasus nusyuz suami yang dilakukan oleh Gampong Jeulingke sudah sesuai dengan hukum Islam berdasarkan Q.S Al-Imran ayat 104 dan Q.S At-Tahrim ayat 6.
Judges' Perspectives on the Determination of the Amount of Mut'ah, Childbirth Costs, and Child Sustenance in Divorce Cases (The study on the Court’s Decision Number 808/Pdt.G/2021/Pa. Kab. Kdr) Fachrunisa, Syifa; Qamaria, Rezki Suci; Hanani, Nurul
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 6, No 1 (2023): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v6i1.15537

Abstract

The case 808/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr is a petition for divorce. The judge will order the Petitioner to pay mut'ah, maternity costs, and child support once the divorce has been finalized. The issue that will be addressed in this study is the absence of a specific regulation governing the calculation of mut'ah, maternity costs, and child support in this instance. In determining the amount of mut'ah, maternity expenditures, and child support, the Panel of Judges therefore applies ijtihad based on its opinion. The purpose of this study is to determine how the judge perceives the amount of mut'ah, maternity costs, and child support in this specific case. This is a qualitative research and socio-legal study. The quantity of mut'ah is determined by the length of the marriage and the husband's abilities, or by mutual agreement between the parties. In addition, the Panel of Judges will examine the issue of childbirth expenses so long as the prosecution can provide proof in the form of receipts or witnesses, as childbirth expenses are an obligation of the husband. Regarding child maintenance, the quantity of support that must be provided is adjusted based on the child's needs and the husband's suitability to meet them, or the parties can reach an agreement.
Pelayanan Mediasi oleh Lembaga Rekso Dyah Utami: Studi pada Anak Korban Kekerasan dalam Sebuah Keluarga Salsabila, Fairuz; Nurjannah, Nurjannah
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 5, No 2 (2022): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v5i2.13420

Abstract

Penelitian ini membahas tentang permasalahan yang terjadi dalam keluarga. Seorang ibu yang melakukan kekerasan fisik dan verbal terhadap anak kandungnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelayanan mediasi yang dilakukan oleh lembaga Rekso Dyah Utami dalam mengatasi permasalahan kekerasan dalam sebuah keluarga. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode tindakan bimbingan dan konseling Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor yang menyebabkan sang ibu melakukan tindak kekerasan terhadap anaknya. Namun, setelah diberikan pelayanan mediasi oleh lembaga Rekso Dyah Utami, anak dan ibu tersebut dapat kembali berdamai dan menjali hubungan baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan layanan mediasi diperlukan dalam mengatasi permasalahan kekerasan dalam sebuah keluarga.
The Position of Ijbar Rights in Perspective Islamic Law and Human Rights Munir, Misbachul; Zumrotun, Siti
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 6, No 1 (2023): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v6i1.17374

Abstract

This article aims to illustrate the concept of ijbar according to Islamic religious law based on the opinion of jurists about the right to force a girl (ijbar right) to marry owned by her guardian even without her consent because a guardian is considered to be the one who knows best about what is best because women are considered not proficient in formulating things that are best for her,  Therefore, consent is not a priority that ultimately monopolizes women's interests and has the potential to cause violence against women, therefore this article tries to describe ijbar rights according to the perspective of Islamic Law and Human Rights.
Preventing Child Marriage in Bone District, South Sulawesi: Perspective of Islamic Family Law Muljan, Muljan; Mustafa, Mustafa; Ilmiati, Ilmiati; Rahmawati, St.; Rosita, Rosita
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 7, No 1 (2024): EL-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v7i1.22482

Abstract

This research discusses the role of child marriage prevention strategies (SIP-PEKA) in efforts to prevent child marriage in Bone district. The main research problem is the role of SIP-PEKA in efforts to prevent child marriage in Bone Regency. This research uses theoretical legal methods with a maqāṣid al-sharī'ah approach, while the data collection technique is documentation study. The research results show that SIP-PEKA has succeeded in preventing child marriage in Bone Regency, which was carried out using an integrated system with coordination with various parties and across agencies. Although there are obstacles to SIP-PEKA, internal obstacles such as: lack of budget and problems with the cohesiveness of agencies, as well as external obstacles such as: economic problems, culture, children's morals, religious perceptions, and community non-compliance with applicable laws. Meanwhile, evidence of the role of SIP-PEKA in efforts to prevent child marriage in Bone Regency includes: preventing child marriage by providing guidance and counseling, supporting the creation of Village Regulations; limiting marriage dispensations at the Religious Courts, and refusing to register marriages at the KUA. Apart from that, SIP-PEKA also plays an indirect role in the growth of the human development index (HDI) of Bone Regency, because it contributes to reducing the crisis in the health, education and economic sectors of children in Bone Regency. Therefore, the prevention of child marriage carried out by the Bone Regency government is in accordance with maqāṣid al-sharī'ah and is important in the study of Islamic family law.
The Postponement of the Implementation of Inheritance Distribution in The Seunuddon Community, North Aceh In The Lens Of ‘Urf Theory and Legal Pluralism Abubakar, Ali; Achyar, Gamal; Khatimah, Husnul; A. Samad, Sri Astuti
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 6, No 2 (2023): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v6i2.10207

Abstract

The objective of this study is to investigate the act of postponing the execution of inheritance distribution in the Seunuddon village, located in North Aceh. This study employs sociological legal approaches, which are examined through the lenses of al-'urf and the notion of legal pluralism. Data was gathered through extensive interviews conducted with religious leaders, community leaders, and successors. This study determined that delays in the distribution of inheritance in Seunuddon had persisted for an extended period, with some cases resulting in patah titi and subsequent complications. The delay arises due to entrenched customs, the survival of one parent, inadequate economic conditions, lack of family discussions regarding inheritance division, reluctance to distribute the inheritance immediately due to feelings of embarrassment, and the incapacity of young children to handle the inheritance. Secondly, while examining customary Islamic law, the act of delaying the allocation of inheritance is encompassed within the concepts of 'urf sahih (valid custom) and 'urf fasid (invalid custom). Out of the four cases examined, three cases did not present any issues related to inheritance, as each party got and obtained the legacy funds. Nevertheless, there are instances in which the designated successor has deceased (patah titi), leading to complications in the process of inheriting assets. Within the framework of 'urf theory, the initial three instances can be classified as 'urf sahih, however, the final instance is deemed 'urf fasid due to its propensity for generating injustice, albeit preserving the bond of brotherhood. According to the doctrine of legal pluralism, there exists a dialectic and accommodation between Islamic law and societal customs to provide social harmonization and integration.

Page 13 of 24 | Total Record : 231

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): EL-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 8 No. 1 (2025): EL-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 7, No 2 (2024): EL-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Vol 7, No 1 (2024): EL-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Vol 6, No 2 (2023): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 6, No 1 (2023): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 5, No 2 (2022): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 5, No 1 (2022): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 4, No 2 (2021): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 4, No 1 (2021): EL-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 3, No 2 (2020): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 3, No 1 (2020): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 2, No 2 (2019): EL-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 2, No 1 (2019): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 1, No 2 (2018): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 1, No 1 (2018): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 1 No. 1 (2018): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga More Issue