cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rahmatul Akbar
Contact Email
rahmatulakbar41090@gmail.com
Phone
+6285358268840
Journal Mail Official
-
Editorial Address
A Building, the Family Law Study Program, Shariah and Law Faculty, Ar-raniry State Islamic University Banda Aceh 23111
Location
Kota banda aceh,
Aceh
INDONESIA
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Published by Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
ISSN : 26208075     EISSN : 26208083     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal El-Usrah merupakan jurnal ilmiah berbasis Open Journal System (OJS) yang dibina oleh Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Jurnal El-Usrah ini adalah sarana bagi peneliti dan akademisi yang bergelut di bidang hukum keluarga Islam untuk dapat mengembangkan keilmuan dalam rangka mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Jurnal El-Usrah diterbitkan dua kali periode dalam setahun, yaitu periode Januari-Juni dan periode Juli-Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 231 Documents
 9   10   11   12   13 
The Under-age Marriage during the Pandemic: The Best Interest of the Child Principle Hilmi, Ahmad Faris; Kiram, Muhammad Zawil
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 6, No 1 (2023): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v6i1.11303

Abstract

This article focuses on juvenile marriages that took place during the Covid-19 pandemic. In addition, the causes of child marriage, its negative consequences, and the preservation of children in the family and marriage is seen as an application of the principle in placing the child’s best interests first? This research is descriptive-analytic in nature, describing the facts about child marriage that occurred in the pandemic era and analyzing why this phenomenon occurs. Several factors, including education, a lack of understanding of reproductive health in adolescents that leads to risky sexual behavior among children, economic factors (poverty), cultural factors (traditions/customs), and matchmaking, were found to influence child marriage in this study.
Tradisi Man Pasir pada Masyarakat Blangkejeren dalam Perspektif Hukum Islam Rahma Dani, Indah Fitri
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 5, No 2 (2022): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v5i2.8651

Abstract

Kajian ini membahas mengenai tradisi Man Pasir pada saat walimatul ‘urs di kalangan masyarakat kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Zaman dahulu dalam pelaksanaannya hanya makan-makan dan memberi kesan dan pesan dari ketua pemuda kampung, namun dengan berjalannya waktu pelaksanaannya digelar hiburan seperti ‘pongot’ (menangis), selanjutnya akan dimeriahkan oleh pergelaran Saman oleh pemuda kampung, diselingi dengan Tari Bines. Kemudian dilanjutkan dengan “bekacar”. Kenyataan seiring perkembangan zaman, Perkembangan teknologi dengan hadirnya telepon pintar menjadikan antara pemuda dan pemudi menjadi renggang akibat sibuk sendiri memainkan telepon pintar milik masing-masing. bagi kalangan masyarakat yang mampu dalam ekonomi mereka memeriahkan tradisi Man Pasir dalam pesta pernikahan yaitu mengundang biduanita dan adanya hiburan (keyboard). Pemuda dan pemudi juga ikut menyanyikan lagu dan berjoget diatas panggung sampai larut malam. Namun sebagian masyarakat menganggap itu hal yang biasa dan wajar, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman agama yang diterapkan. Penelitian ini memaparkan prosesi tradisi Man Pasir dan pandangan masyarakat tentang tradisi tersebut yang kemudian di tinjau dalam hukum Islam. Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu analisis-deskriptif, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi lapangan yaitu dengan teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. dan  juga menggunakan penelitian kepustakaan. Menurut pendapat tokoh Agama bahwa tradisi Man Pasir ada yang menyalahi hukum syara’ yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, sehingga lebih baik tidak dilakukan. Dan lebih baik menggantikan dengan hal-hal yang bermanfaat pada pelaksanaan prosesinya, Sehingga tradisi Man Pasir ini kurang layak dilakukan. Oleh karena itu perlu pengawasan oleh tokoh masyarakat setempat agar tidak terjadi pelanggaran syariat sehingga tradisi ini juga bisa terjaga kelestariannya. Penelitian ini masih banyak kekurangan karena peneliti hanya melihat dari beberapa aspek. Oleh karena itu diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk mengkaji dalam aspek yang lebih luas untuk memberikan ilmu pengetahuan yang baru dalam masyarakat.
Pencabutan Hak Perwalian Anak Menurut Hukum Islam (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyyah Nagan Raya) Sa'dan, Saifuddin; Eriyanti, Nahara; Safira, Nurma Novi
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 5, No 2 (2022): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v5i2.10251

Abstract

Seorang wali yang melalaikan dan menyalahgunakan kekuasaannya maka sewaktu-waktu dapat dicabut oleh Mahkamah Syar’iyyah, Pernyataan pencabutan hak tersebut harus dinyatakan secara jelas dalam suatu putusan sebagaimana didasarkan oleh Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebagaimana kewajiban seorang wali yaitu merawat, mendidik dengan sebaik-baiknya, mewakili si anak dalam segala tindak perdata dan  lainnya. Putusan Majelis Hakim di Mahkamah Syar’iyyah Suka Makmue memberikan hak perwalian anak kepada wali yang menyalahgunakan kekuasaannya dengan I’tikad tidak baik. Oleh sebab itu tulisan ini akan melihat apa dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyyah Suka Makmue memberikan hak perwalian anak tersebut dan kesesuaian putusan hakim ditinjau dalam perspektif hukum Islam. Hasil pertimbangan Hakim yaitu tetap memberikan hak perwalian anak kepada wali (ibu) berdasarkan Undang-undang No.1 Pasal 49 Ayat (1) Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jika ditinjau dari hukum Islam, putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyyah sudah tepat dalam memberikan hak perwalian anak kepada wali (ibu). Hakim dalam memutuskan perkara perwalian anak disini beralih kepada aturan yang terdapat pada Undang-undang Perkawinan dan dikarenakan penggugat juga tidak dapat membuktikan bahwa tergugat telah melalaikan kewajibannya dan beri’tikad tidak baik kepada anak yang berada dibawah perwaliannya serta dengan tetap mengutamakan kemaslahatan pendidikan dan pemeliharaan anak tersebut.
Settlement of the Fulfillment of Wife and Child Livelihood by the Islamic Religious Council Southern Patani Region of Thailand Darmawijaya, Edi; Ma'ming, Miss Maslinee
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 6, No 1 (2023): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v6i1.8701

Abstract

Livelihood is all the needs and necessities that occur according to circumstances and places, such as food, clothing, shelter, assistance, and all his needs according to tradition because the law of subsistence is an obligation of a husband towards his wife and family. The Islamic Religious Council (MAIP) of Patani Region has a special working position namely Qadhi which handles matters related to family matters, in the Islamic Religious Council of Southern Patani Thailand does not have a Law or Compilation of Islamic Law (KHI) like Indonesia, but the responsible party will handle issues related to the family rights of Muslims by referring to the fiqh of Imam Shafi'i. In the case of non-fulfillment of the support of wives and children according to the religious assembly, for the Islamic religious assembly, there is no written fatwa, only a letter of agreement that can be an important asset in resolving the problem. This research uses qualitative methods, taking the background of informants, data collection is carried out using observation, interviews, and documentation. The results of this study concluded that after the marriage bond held a taklik letter (agreement) between husband and wife because it held a taklik made by the Islamic Religious Council (MAIP) so that the husband did not commit violence against his wife unfairly and followed shari'i, husbands who did not follow the taklik letter (Agreement) then the wife could complain to the Village Imam or the Islamic Religious Council (MAIP). The wife must bring two witnesses or concrete evidence, the Islamic Religious Council (MAIP) will give advice related to Islamic teachings that follow shari'a law so that peace arises between husband and wife then husband and wife may be added a taklik letter that has been determined by the Islamic Religious Council (MAIP) for the problem of not fulfilling income with the agreement between husband and wife,  and the husband does not provide for himself, hurts and does not occupy the position for more than four months the wife may be fasahk
The Madurese Wedding Traditions (Case Study in Sumberejo Jember) Shalati, Syadza Fildzah; Nisa, Hikmah Widiatun; Salsabila W, Ajeng Aulia
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 6, No 1 (2023): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v6i1.16086

Abstract

Marriage traditions are long-standing customs of the union of two individuals that have been passed down through the generations. Each region has its own characteristics and variations of this wedding custom, including the Madurese. The Madurese is an ethnic group with a substantial population in Indonesia, numbering around 7 million people. They originate from Madura Island and the neighboring islands of Gili Raja, Sapudi, Raas, and Kangean. Sumberejo Jember Village is one of the Madurese-inhabited areas. The majority of Madurese adhere to Islam. Sumberejo Village is located within the Ambulu District. Ambulu sub-district is one of the sub-districts located on the southern edge of Jember Regency, 31 kilometers away from the district capital. This study aims to investigate the phenomenon, the influence of the Madurese marriage tradition, and the Islamic legal perspective on marriage. This study employs a qualitative approach and case study research design. The findings of this investigation indicate that: (1) the Madurese wedding tradition exists in Sumberejo Jember. The Madurese wedding tradition in Sumberjo Jember has three positive effects and two negative effects. (3) According to Islam, marriage is among the greatest acts of worship.
Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Berdasarkan Sejarah Pembentukannya Wiranata, Nopan; Ismail, Ismail; Alimni, Alimni
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 5, No 2 (2022): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v5i2.15623

Abstract

Historiografi Islam menunjukkan dinamika yang sangat kompleks dan dinamis. Fakta ini ditunjukkan dengan munculnya beberapa karya sejarah Islam dengan ragam, model, jenis, tokoh, bentuk, dan karakter isi yang berbeda-beda. Realitas keragaman ini didorong oleh  motif dan latar belakang sosial budaya yang berbeda, serta struktur ideologi tertentu yang mempengaruhi penulis sejarah. UU Perkawinan masih panjang. Telah dikemukakan dalam beberapa literatur bahwa keinginan masyarakat Indonesia untuk menerapkan hukum perkawinan sudah ada bahkan sebelum kemerdekaan negara itu. Kongres Perempuan Indonesia Pertama 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta mengusulkan kepada pemerintah Belanda agar segera menyusun undang-undang perkawinan. Namun, banyak masalah yang menghambat implementasi proposal tersebut. Di Indonesia, menurut hukum adat, perkawinan  bukan hanya merupakan perjanjian perdata, tetapi juga merupakan perjanjian adat dan sekaligus pengaturan keluarga tetangga. Kelahiran perkawinan karenanya tidak hanya mempengaruhi hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, status anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga mempengaruhi hubungan adat, warisan, kekerabatan, kekerabatan. dan lingkungan serta menyangkut upacara adat dan keagamaan.
Analisis Yuridis Terhadap Pembagian Harta Warisan Ahli Waris Pengganti Pada Putusan Mahkamah Syar’iyah No 245/Pdt.G/2017/MS.Bna. Yunus, Fakhrurrazi M.; Jalil, Husni A.; Shafiratunnisa, Shafiratunnisa
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 5, No 1 (2022): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v5i1.7730

Abstract

Pembaruan hukum kewarisan Islam di Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berupa pemberian hak seorang ahli waris yang telah meninggal dunia kepada keturunannya yang masih hidup. Aturan ini tercantum dalam Pasal 185 KHI, berdasarkan sebuah Putusan No 245/Pdt.G/2017/MS.Bna hakim mempersamakan bagian harta warisan yang diterima oleh ahli waris pengganti yaitu 3/33 (tiga pertiga puluh tiga) sedangkan ahli waris pengganti dalam putusan tersebut ada dua macam, pertama menggantikan kedudukan ayah dan ada menggantikan ibunya. Ahli waris pengganti seharusnya mendapatkan bagian harta warisan sesuai dengan ahli waris yang digantikan, kalau ahli waris pengganti menggantikan kedudukan ayahnya maka dia memperoleh harta warisan sesuai yang didapatkan ayahnya dan sebaliknya maka dia mendapatkan bagian harta warisan sesuai dengan bagian ibunya. Pertimbangan hakim dalam memberikan bagian warisan terhadap ahli waris pengganti dalam putusan No 245/Pdt.G/2017/MS.Bna dan tinjauan hukum Islam terhadap bagian harta warisan yang didapatkan oleh ahli waris pengganti dalam putusan No 245/Pdt.G/2017/MS.Bna adalah putusan majelis hakim memberikan hak sama atas ahli waris pengganti dengan dasar hukum Pasal 185 KHI Ayat (2) dengan dasar pertimbangan ahli waris pengganti tidak boleh mendapatkan warisan melebihi bagian anak perempuan pewaris dan bagian yang paling sedikit yaitu anak perempuan pewaris. Putusan hakim tentang pemberian warisan terhadap ahli waris pengganti laki-laki dan perempuan sama rata tidak sesuai dengan dengan Pasal 176 KHI dan alquran surat An-nisa’ ayat 11 yaitu dua berbanding satu. Menurut tinjauan hukum Islam dalam ketetapan yang disepakati oleh ulama melalui ijtihad surat an-nisa’ ayat 11 tidak semua cucu bisa jadi ahli waris. Cucu yang menjadi ahli waris itu hanyalah cucu laki-laki atau juga cucu perempuan dari anak laki-laki. Sedangkan cucu perempuan dari anak perempuan, bukanlah ahli waris.
The Evaluation of Maqāṣid Asy-Syarī’ah on Discourses of the Islamic Family Law Taufiqurohman, Taufiqurohman; Fauziah, Nelli
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 6, No 1 (2023): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v6i1.13035

Abstract

The concept of maqāṣid syarī‘ah and its relationship to family law is an intriguing topic for academic inquiries and discussion. The maqāṣid syarī‘ah is a concept that defines a goal of the Islamic law for the betterment of life in this world and the hereafter. This objective is achieved in human existence by safeguarding religion, soul, reason, progeny, and property. The term al-aḥwāl al-syakhṣiyyah, which refers to kinship relations, can be considered a substitute for the term munākaḥāt, which is commonly used in classical fiqh texts. The numerous issues that intersect with the concept of family law must be viewed through the lens of sharia objectives. How then does the Shari'ah respond? This article attempts to analyze it using a literature review and the maqāṣid syarī‘ah analysis instrument. Based on al-‘ādat from al-Syāṭibī, the understanding of al-aḥwāl al-syakhṣiyyah should be based on the interpretation of the meaning of the texts of the Qur'an and hadith, so that religious texts related to al-awl al-syakhiyyah are not positioned as a form of legal-formal rule, but rather as a search for the meaning contained in religious arguments in the Islamic law
Perspektif Ulama Kota Langsa Terhadap Pembagian Harta Bersama Bagi Istri Yang Tidak Bekerja Harts, Hafizha
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 5, No 2 (2022): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v5i2.11929

Abstract

Artikel ini dilatarbelakangi terkait peranan ulama Kota Langsa terhadap pembagian harta bersama bagi istri yang tidak bekerja. Ulama dayah adalah seseorang ahli ilmu dan ilmu agama yang mampu menetapkan ilmu syara’ yang berasal dari sebuah institusi tempat pengajian, pelatihan serta pembinaan ilmu agama yang berada di Aceh yang disebut dayah tempat lahirnya kaderisasi ulama. Sedangkan Ulama non dayah adalah seorang yang memiliki ilmu dan ilmu agama dalam menetapkan hukum syara’ namun ia memperoleh ilmu tersebut di daerah luar Aceh. Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan. Istri yang tidak bekerja ialah istri yang hanya mengerjakan urusan dalam ranah domestic, dan bukan ranah public (yaitu tidak keluar untuk mencari nafkah). Atau lebih tepatnya ia melakukan kegiatan aktif namun tidak menghasilkan penghasilan. Sedangkan dalam kompilasi hukum islam dan KUHPerdata, harta bersama setelah terjadinya perceraian akan dibagi dua yakni setengah untuk suami dan mengenai setengah untuk istri. Kajian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research/ penelitian lapangan), Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Perspektif ulama kota Langsa terhadap pembagian harta bersama bagi istri yang tidak bekerja terbagi dalam dua kategori yaitu mengikuti urf setempat dan mengikuti Perundang-Undangan dalam KHI Pasal 97. Istri yang tidak bekerja waktu yang dihabiskan istri mengurus anak-anaknya mengurus rumah tangga sama banyak dengan waktu yang dihabiskan suami diluar rumah. Bahkan mungkin lebih banyak yang dilakukan istri, karena ketika suaminya pulang pun ia harus melayani suaminya. Jadi tujuan penelitian ini ingin mengetahui perspektif dan dasar hukum Ulama Kota Langsa dalam pembagian harta bersama bagi istri yang tidak bekerja
Analisis Penetapan Perkawinan Beda Agama (Studi Putusan Pn Surakarta No 454/Pdt.P/2018/Pn Skt) Pakarti, Muhammad husni Abdulah; Hendriana, Hendriana
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 5, No 2 (2022): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v5i2.13410

Abstract

Artikel ini membahas tentang perkawinan campur yang telah menjadi kontroversi yang tidak ada habisnya meskipun sebagian besar agama telah melarang praktik perkawinan. Pasal 35a Undang-Undang Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 menjadi dasar pengaturan perkawinan heteroseksual, setelah ditolak oleh catatan sipil karena hambatan perkawinan. Untuk menentukan suatu persidangan, hakim mempelajari hukum menurut pengetahuan dan pengalamannya. Pada Keputusan No. 454/Pdt.P/2018/PNSKt. Misalnya, hakim mengizinkan perkawinan antara ayah dan ibu, tetapi di sisi lain, banyak keputusan yang dibatalkan, sehingga peneliti tertarik untuk melihat kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif (library research) dengan pendekatan hukum normatif dan  sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan antar pasangan suami istri dapat dituntut selama mendapat izin dari pengadilan negeri dengan mengajukan permohonan  dengan alat bukti sanggahan sebagai alat bukti, setelah itu dapat didaftarkan di kepaniteraan. Namun ada beberapa kendala yaitu munculnya ketidakpastian hukum yang membuat keputusan begitu beragam dan berdampak setelah menikah, hal inilah yang membuat pasangan suami-istri berpikir ribuan kali tentang pernikahan beda agama.

Page 11 of 24 | Total Record : 231

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): EL-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 8 No. 1 (2025): EL-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 7, No 2 (2024): EL-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Vol 7, No 1 (2024): EL-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Vol 6, No 2 (2023): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 6, No 1 (2023): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 5, No 2 (2022): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 5, No 1 (2022): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 4, No 2 (2021): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 4, No 1 (2021): EL-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 3, No 2 (2020): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 3, No 1 (2020): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 2, No 2 (2019): EL-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 2, No 1 (2019): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 1, No 2 (2018): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 1 No. 1 (2018): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 1, No 1 (2018): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga More Issue