cover
Contact Name
Anna Yulia Hartati
Contact Email
annayuliahartati@gmail.com
Phone
+628122884193
Journal Mail Official
sosiodialektika@unwahas.ac.id
Editorial Address
Jl. Menoreh Tengah X no. 22 Sampangan Semarang 50236
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Sosio Dialektika
ISSN : 25408941     EISSN : 26232944     DOI : http://dx.doi.org/10.31942/sd
Core Subject : Humanities, Social,
Sosio Dialektika as an open hall for debate and discussion on socio-political science, economics, law, Islamic education and education. Sosio Dialektika accommodates social and humanities disciplines and becomes a growing space for interdisciplinary and holistic approach to the narrow space of strategic approaches so far.
Articles 134 Documents
Pemenuhan Hak Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 di Rutan Kelas IIB Purbalingga Hendro Mahfud Fijianto; Padmono Wibowo
SOSIO DIALEKTIKA Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : LP2M

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/sd.v7i2.7447

Abstract

AbstrakSetiap warga negara yang sedang menjalani hukuman pidana penjara memiliki seperangkat hak yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 dan wajib dipenuhi oleh negara. Dalam hal pemenuhan hak tersebut oleh negara melalui sebuah Lapas atau Rutan yang menjadi instansi tempat narapidana untuk menjalani hukuman. Namun saat ini dunia sedang dihadapkan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang mana hal tersebut bisa menyebabkan ada perbedaan dalam pemenuhan hak-hak narapidana tersebut. Untuk mengetahui pemenuhan hak narapidana di masa pandemi dilakukan sebuah penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk bisa menelaah yang menjadi permasalahan di dalam penelitian ini. Lokus yang dipilih untuk dilakukan penelitian adalah di Rutan Kelas IIB Purbalingga. Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui di Rutan Kelas IIB Purbalingga dalam pemenuhan hak narapidana khususnya pada masa pandemi terdapat sedikit perbedaan. Beberapa hak ada yang tetap diberikan namun dalam pelaksanaanya dikurangi atau dilakukan pembatasan. Dan ada hak yang tidak diberikan dan digantikan dengan alternatif lain seperti hak kunjungan keluarga. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak menggunakan alternatif lain untuk bisa tetap memenuhi hak narapidana. Rutan Purbalingga diharapkan lebih menekankan penerapan protokol kesehatan untuk bisa memutus mata rantai penyebaran virus dan tidak ada narapidana yang terpapar kembali.
Upaya Aparat Penegak Hukum Dalam Mengatasi Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Semarang adityo putro prakoso
SOSIO DIALEKTIKA Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : LP2M

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/sd.v7i2.7512

Abstract

Masyarakat yang taat hukum, dalam hal ini ketertiban berlalu lintas, perlu terus diupayakan kesadaran terhadap pentingnya menaati aturan, menjaga ketertiban, rasa menghormati orang lain dalam berlalu lintas. Selain itu, faktor ketegasan dari para penegak hukum yang ini dilaksanakan oleh Polri diharapkan dapat menciptakan ketertiban hukum dibidang lalu lintas dan angkutan jalan raya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak? Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak serta upaya-upaya penanggulangannya.Data yang diperoleh dalam penelitian ini dari data primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan dengan bentuk deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan penulisan ini untuk memperoleh sebuah kesimpulan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Penyebab pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak, tidak terlepas dari adanya faktor-faktor pendorong. Faktor pendorong ini terbagi atas 2 teori yaitu teori motivasi dan teori kontrol sosial. 1) Teori motivasi terbagi atas dua yaitu : a. Motivasi intrinsik, perilaku anak yang dipengaruhi oleh faktor intelegensia, faktor usia, dan faktor jenis kelamin sehingga menyebabkan anak tersebut melakukan pelanggaran lalu lintas. b. Motivasi ekstrinsik, perilaku anak yang dipengaruhi faktor keluarga, faktor pendidikan dan sekolah, serta faktor pergaulan anak sehingga menyebabkan anak tersebut melakukan pelanggaran lalu lintas. 2) Teori kontrol sosial, sosial atau lingkungan sekitar juga merupakan salah satu faktor penting yang mendukung anak untuk melakukan pelanggaran lalu lintas. 2. Adapun upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian dalam menanggulanginya adalah : dengan dilakukannya upaya pre emtif (awal pencegahan) preventif (tindak lanjut dari upaya awal pencegahan) dan upaya represif (penegakan hukum). Upaya pre-emtif yang berupa sosialisasi ke tiap sekolah dan lingkungan masyarakat. Upaya preventif yang berupa penjagaa disetiap pos lalu lintas. Upaya represif yang berupa teguran serta pemberian sanksi berupa tilang (bukti pelanggaran) bagi anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas.
Ombudsman Republik Indonesia Sebagai Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Tahun 2020 Nayla Magisterani Faatihah; Alifiah Salsabilla Utomo
SOSIO DIALEKTIKA Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : LP2M

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/sd.v7i2.7613

Abstract

This research discusses the performance of supervision carried out by the Ombudsman of the Republic of Indonesia as an agency that provides public services in order to realize good governance in 2020. This study aims to analyze the effectiveness of the performance of the Ombudsman of the Republic of Indonesia whose position is to supervise the implementation of public services in realizing good governance in Indonesia in 2020. In this study, the author used a qualitative method that went through a juridical-normative approach. In collecting the data, the researcher collected data from a wide variety of legal literature, then described according to the focus of this study. This research shows the results that the Ombudsman of the Republic of Indonesia, whose position is to supervise the implementation of public services in realizing good governance, can be said to be quite effective, especially in 2020. This is shown by the realization of the settlement of public complaints against the implementation of public services that have exceeded the target in 2020, which is evidenced by community satisfaction with several indicators such as the speed of service time and the suitability of service products that are considered good by the community. The performance of the Ombudsman of the Republic of Indonesia in realizing good governance is also supported by strengthening the general principles of good governance. Keywords: Ombudsman, Public Services, Good Governance
Pertanggungjawaban Pidana Atas Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Komang Ray Patriatsuri; Dora Kusumastuti; Supriyanta Supriyanta
SOSIO DIALEKTIKA Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : LP2M

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/sd.v7i2.6715

Abstract

Belakangan ini telah terjadi kasus pidana perbankan terhadap pelanggaran penerapan prinsip kehati-hatian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan pertanggung jawaban hukum terhadap tindak pidana perbankan menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum dengan Yuridis Normatif dengan melakukan pengkajian pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan perbankan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode Kepustakaan dan metode pendekatan kasus (case approach). Hasip penelitian ditemukan bahwa, Bentuk pertanggungjawaban yang berlaku pada tindak pidana usaha bank adalah sama dengan konsep pertanggungjawaban pada tindak pidana yakni pengurus dan/atau korporasi berbuat, pengurus bertanggungjawab. Korporasi sebagai badan hukum yang bukan berbentuk recht person tidak dapat menjalankan hukuman pidana berupa kurungan badan. Korporasi hanya mungkin menjalankan putusan pengadilan sepanjang yang berkaitan dengan penggantian kerugian ataupun apabila eksistensi/ izin usahanya dicabut. Namun dalam putusan pengadilan atas kasus tindak pidana korupsi, hukuman pidana berupa denda maupun kurungan badan pada umumnya merupakan satu kesatuan. Dalam hal ini, ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang Perbankan tidak langsung diterapkan apabila terjadi tindak pidana. Bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perbankan bersifat ultimum remedium, penerapan ketentuan pidana dilakukan setelah berbagai upaya administrasi dilakukan terlebih dahulu.
Cover, Kata Pengantar dan Daftar Isi ari Supriyono
SOSIO DIALEKTIKA Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : LP2M

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/sd.v7i2.7821

Abstract

Diplomasi Angkatan Laut Indonesia-Cina: Studi Kasus Implementasi Forum NTNCT (Navy to Navy Cooperation Talk) dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Maritim Indonesia Irawan, Fendi; Kusumawardhana, Indra
SOSIO DIALEKTIKA Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : LP2M

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/sd.v8i1.8306

Abstract

Indonesia sebagai salah satu negara maritim terbesar memiliki tujuan menjaga stabilitas keamanan maritim. Dalam mewujudkannya perlu adanya stabilitas kerja sama keamanan maritim. Pada prinsipnya, upaya Indonesia dalam menciptakan stabilitas keamanan maritim masih belum optimal. Masalah pencurian ikan oleh kapal asing masih marak terjadi. Faktor lingkungan strategis dan kerja sama pertahanan keamanan maritim menjadi aspek yang paling penting dalam mewujudkan poros maritim dunia. Cina menjadi negara dengan kekuatan armada laut maritim terbesar di Asia Pasifik dipandang perlu menjadi mitra strategis Indonesia dalam kerja sama pertahanan keamanan maritim. Diplomasi Angkatan Laut antara Indonesia dan Cina sudah terjalin sejak tahun 2005 dan terus mengalami pembaharuan. Kerja sama tersebut diperbaharui dalam kesepakatan Joint statement on strength comprehensive strategic partnership between the people's republic of China and the Republic of Indonesia in 2015 yang menghasilkan Navy to Navy Cooperation Talk (NTNCT) sebagai forum dialog kerja sama pertahanan angkatan laut. Penelitian ini bertujuan melihat implementasi dari NTNCT sebagai wujud kerja sama pertahanan yang telah dibentuk kedua negara dalam menjaga stabilitas keamanan maritim. Adapun metode yang digunakan peneliti adalah kualitatif deskriptif dan wawancara untuk menjelaskan lebih dalam mengenai diplomasi angkatan laut. Beberapa konsep seperti keamanan maritim, kerja sama pertahanan, dan kebijakan pertahanan sebagai alat negosiasi kepentingan kedua negara didalam forum NTNCT. Peneliti menemukan implementasi Navy to Navy Cooperation Talk sangat berkontribusi dalam bidang pertahanan keamanan maritim. Hal ini, dimanfaatkan Indonesia untuk dapat belajar dengan Cina sebagai armada laut kuat dalam menyiapkan sumber daya manusia Indonesia dalam bidang pertahanan menuju poros maritim dunia.
Penerjemahan Semantis Dan Borrowing Pada Teks Explanasi COP27: Climate Chaos’ Warning AS UN Summit Begins Halimah, Santi Nur; Pendit, Ni Putu Meri Dewi
SOSIO DIALEKTIKA Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : LP2M

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/sd.v8i1.7972

Abstract

The study discusses about translation techniques used in news articles and analyzes the techniques to be used in translating the article entitled "COP27: 'Climate Chaos' Warning as UN Summit Begins". The article used in this study is an explanation text which explains the news about the current international social discussion, namely about COP27 that tells about Climate Chaos. The article is selected based on the background experienced by the author in conducting research, there are translation problems such as the presence of foreign terms that are less understandable to the general public, so the translator tries to translate the news article accurately, and of course it is readable and accepted by the general public. The method used in this research is found to be translation by using semantic and borrowing translation from Bsu to Bsa. The purpose of this research is to analyze and identify the translation problems from Bsu text to Bsa text. The methods used in this research are qualitative and descriptive methods. Penelitian ini membahas tentang teknik penerjemahan yang dipakai pada artikel berita dan menganalisis teknik yang akan digunakan dalam menerjemahkan artikel yang berjudul “COP27: 'Climate Chaos' Warning as UN Summit Begins”. Artikel yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis teks eksplanasi dimana menjelaskan berita mengenai sosial international yang sedang diperbincangkan saat ini yaitu mengenai COP27 yang membahas tentang Climate Chaos. Pemilihan teks berita yaitu berdasarkan latar belakang yang dialami penulis dalam melakukan penelitian, pada teks berita ini terdapat masalah terjemahan seperti adanya istilah asing yang kurang dapat dipahami oleh masyarakat umum, sehingga penerjemah mencoba untuk menerjemahkan artikel berita tersebut dengan akurat, dan tentunya terbaca dan diterima oleh masyarakat umum. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini ditemukan terjemahan dengan menggunakan teknik semantis juga penerjemahan secara borrowing dari Bsu ke Bsa. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan mengidentifikasi masalah terjemahan dari teks Bsu ke teks Bsa. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan deskriptif.
Analisis Strategi Penguatan Penganggaran Berbasis Kinerja Di Kementerian Agama Kabupaten Serang Syihabudin, Tubagus; Ma'mur, Ilzamudin; Shobri, Shobri
SOSIO DIALEKTIKA Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : LP2M

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/sd.v8i1.8777

Abstract

Menjaga keseimbangan antara pencapaian tujuan pemerintah dan pemenuhan harapan masyarakat, prosedur penganggaran berbasis kinerja diintegrasikan. Tujuan penelitian menganalisis strategi penganggaran berbasis kinerja di Kabupaten Serang. Penelitian menggunakan metode canpuran yaitu kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan kombinasi sekuensial. Data bersumber dari wawancara kepada kepala bidang dan staf pegawan di Kementerian Agama Kabupaten Serang. Pengambilan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi yang paling tepat diterapkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Serang, khususnya strategi kekuatan dan peluang dengan strategi memanfaatkan kekuatan dan memanfaatkan peluang untuk penganggaran berbasis kinerja guna mencapai kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Strategi kekuatan dan peluang yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa Kementerian Agama Kabupaten Serang mengambil langkah-langkah untuk penguatan strategi penganggaran berbasis kinerja dengan keterampilan pegawai dalam perumusan dan penyusunan standar pelayan masyarakat (SPM), motivasi pegawai, dukungan lembaga profesional untuk membantu pelatihan analisis anggaran biaya dan bantuan dana. Sedangkan yang perlu diperlu dipertahankan yaitu strategi pengendalian terhadap pegawai dan anggaran serta sumber daya dan insentif pegawai. Hasil penelitian berimplikasi pada semakin kuat dan berpeluang besar strategi yang digunakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Serang dalam mengimplementasikan pengangggaran berbasis kinerja akan semakin baik ketercapaianya serta dapat mengatasi hambatan dan kelemahan yang ada.
Cover, Kata Pengantar dan Daftar Isi Supriyono, Ari
SOSIO DIALEKTIKA Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : LP2M

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/sd.v8i1.9235

Abstract

Peluang Dan Tantangan UMKM Di Indonesia Dalam Perkembangan e-Commerce: Studi Perbandingan Dengan UMKM Di Negara-negara ASEAN Darmastuti, Shanti; Juned, Mansur; Saraswati, Dini Putri; Utami, Rahmadini Agung Ayu; Raharjo, Pramudya
SOSIO DIALEKTIKA Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : LP2M

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/sd.v8i1.8786

Abstract

E-commerce menjadi isu menarik dalam dinamika ekonomi politik tidak hanya di level internasional, tetapi juga di level regional, bahkan nasional. ASEAN merespons perkembangan e-commerce melalui kerja sama maupun kesepakatan yang dapat membantu negara anggota untuk dapat memanfaatkan e-commerce yang mendorong pertumbuhan ekonomi. UMKM sebagai salah satu tulang punggung ekonomi di beberapa negara anggota ASEAN dihadapkan dengan sejumlah peluang maupun tantangan terkait dengan e-commerce. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran perkembangan e-commerce serta peluang dan tantangan UMKM di Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Wawancara dengan pelaku UMKM di Indonesia serta studi dokumen dari artikel jurnal serta artikel dari internet menjadi teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Penelitian ini menemukan bahwa UMKM di Indonesia, Malaysia, dan Thailand memiliki sejumlah peluang dengan hadirnya e-commerce. Namun demikian, tantangan terkait teknologi dan kapasitas sumber daya manusia menjadi persoalan yang masih dihadapi oleh UMKM.

Page 10 of 14 | Total Record : 134