cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rizki Yudha Bramantyo
Contact Email
rizki_bramantyo@unik-kediri.ac.id
Phone
+6281556414792
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota kediri,
Jawa timur
INDONESIA
Transparansi Hukum
Published by Universitas Kadiri
ISSN : 26139200     EISSN : 26139197     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Transparansi Hukum merupakan jurnal ilmiah yang terbit dua kali dalam satu tahun. Jurnal Transparansi Hukum adalah wadah untuk menuangkan dan menyebarluaskan gagasan, ide kreatif baik teoritis maupun praktis dalam rangka pengembangan ilmu hukum. Berfokus pada lingkup hukum perdata dan pidana.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 356 Documents
 10   11   12   13   14 
RADIKAL TERORISME DALAM PERSPEKTIF SPIRITUALISME PANCASILA Agung Mafazi; Djoko Heroe Soewono
Transparansi Hukum EDISI SPESIAL PERINGATAN HARI PAHLAWAN 10 NOVEMBER 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v0i0.4378

Abstract

Peristiwa terorisme di Indonesia dewasa ini masih terus terjadi, berbagai macam motif dan teknik dari pelakunya juga terus mengalami perkembangan. Terorisme merupakan kejahatan yang serius dan termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan. Muladi yang dikutip oleh HMD Rahmadi Dayan mengatakan; “Terorisme sebagai suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, secara akademis, terorisme dikategorikan sebagai “kejahatan luar biasa” atau “extra ordinary crime” dan dikategorikan pula sebagai “kejahatan terhadap kemanusiaan” atau “crime against humanity”(Dayan 2015: h.1) Diketahui bahwa terjadinya tindak pidana terorisme berawal dari adanya pemahaman yang radikal terorisme. Pemahaman Radikal terorisme sendiri telah dimaknai sebagai sutau pemahaman yang dapat membawa seseorang melakukan tindak pidana terorisme. Sebagai suatu bangsa yang majemuk, kaya akan suku, budaya, bahasa bahkan agama, pastinya memiliki kerentanan sendiri bila tidak dikelola dengan benar, seperti perpecahan anak bangsa, konflik antar suku bahkan masuknya pemahaman radikal terorisme yang bisa mengancam kedaulatan Negara. Menyadari akan adanya potensi permasalahan yang demikian, para pendiri bangsa telah merumuskan suatu falsafah hidup berbangsa dan bernegara yang diambil dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang telah ada, hidup dan berkembang bahkan jauh sebelum Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Nilai-nilai itu dirangkum dan diringkas menjadi 5 (lima)
TINDAK PIDANA PEMBOHONGAN PUBLIK YANG DILAKUKAN TRADER DI MEDIA SOSIAL Shelpi Apriliani
Transparansi Hukum EDISI SPESIAL PERINGATAN HARI PAHLAWAN 10 NOVEMBER 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v0i0.3698

Abstract

ABSTRAK Masalah yang berasal dari perdagangan telah sering terjadi di Indonesia, bahkan dari lama dan dengan motif yang bervariasi. Salah satu kasus yang booming saat ini yaitu Trading. Trading adalah kegiatan di pasar keuangan, dan kegiatan itu tidak terbatas pada proses jual beli barang dan jasa. Trading banyak macamnya diantaranya yaitu ada trading valas, tarding saham, trading biner, trading emas dan trading bitcoint. Banyak sekali orang yang menginginkan mencoba trading karna pengahasilannya yang lumayan besar. Tetapi tidak semua trading itu legal ada juga yang ilegal bahkan sampai diharamkan. Kebanyakan orang menyalah gunakan trading hanya untuk mendapatkan penghasilan yang besar untuk dirinya sendiri, mereka menyalah gunakanya dengan cara menipu/membohongi publik di media sosial, menyebarkan hoax, korupsi bahkan sampai ada yang melanggar UUD sampai harus di tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dari kasus artis-artis atau juga influencer yang sedang booming saat ini di tindak pidana dikarenakan menyalah gunakan trading yang disangkakan melanggar Pasal 27 (2) UU ITE Pasal 45 (2) jo, Pasal 28 ayat (1) UU ITE pasal 25 ayat (1) jo, lalu pasal 3 UUD No 8 Th 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang (TPPU), lalu pasal 378 KUHP jo Pasal 55 KUH, pasal 5 UU No.8 tahun 2010 tentang TPPU, adalah ancaman penjara hingga 20 tahun.Kata Kunci :Trading,Media Sosial,UU ITE
Regulation Problems of Case Settlement using ECourts in Indonesia Courts Irham Rahman; Djoko Heroe Soewono
Transparansi Hukum EDISI SPESIAL PERINGATAN HARI PAHLAWAN 10 NOVEMBER 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v0i0.4379

Abstract

ABSTRACT The Supreme Court Regulation No. 1 of 2019 concerning the Electronic Administration of Cases and Assembly is a breakthrough in the field of law to keep up with the development of information and technology. There are more incoming cases than solved cases. The implementation of e-court in solving cases must be in line and supportive with formal law principles. This study uses a normative juridical method using the statute approach and case approach. Service improvement and settlement of cases must is the obligations of judicial power, supported by the electronic media. E-Court has a role in creating a quick, effective and substantial justice system in settlement of cases under fairness principle and certainty of law. Keywords: Regulation, E-Courts, Case, Indonesia Courts
Perlindungan Hukum Lessor Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019) Fajrial Dias Pradipta; Prihati Yuniarlin
Transparansi Hukum EDISI SPESIAL PERINGATAN HARI PAHLAWAN 10 NOVEMBER 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v0i0.3699

Abstract

ABSTRAK Konsekuensi apabila debitur mengalami cidera janji dalam Jaminan Fidusia yaitu dengan melaksanakan eksekusi benda jaminan, namun pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang selama ini dilakukan seringkali menimbulkan masalah baru bagi para pihak-pihaknya dikarenakan beberapa pasal yang dinilai ambigu dan cenderung multitafsir. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ketentuan eksekusi dan bentuk perlindungan hukum bagi pihak lessor pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder, teknik pengumpulan studi pustaka dan dianalisi secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian meunjukan bahwa pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi a quo, pihak lessor yang melakukan eksekusi dengan kekuatan titel eksekutorial sebagaimana yang diatur dalam pasal 15 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia harus memenuhi dua syarat yaitu mengenai kesepakan akan cidera janji debitur dan kesukarelaan debitur dalam menyerahkan benda jaminan fidusia. Bentuk perlindungan hukum bagi pihak lessor dalam melakukan eksekusi pasca adanya putusan a quo didapatkan dengan dua cara yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif.Kata Kunci: Jaminan Fidusia; Lessor; Perlindungan Hukum
PENERAPAN PIDANA KORPORASI TERHADAP KEGIATAN YANG DIATUR DALAM PASAL 100 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 DAN IMPLIKASINYA PADA TANGGUNG JAWAB DIREKSI Divi Kusumaningrum; Restu Adi Putra; Harsono Njoto
Transparansi Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v6i1.4591

Abstract

Abstrak Dewasa ini pertumbuhan industri dan korporasi di Indonesia menjadi sangat pesat seiring dengan pertumbuhan pembangunan yang dilakukan besar-besaran oleh pemerintah . Hal ini tentunya sangat mendukung neraca pertumbukan ekonomi di Indonesia , mulai dari nilai pemanfaatan sumber daya alam sampai sumber daya manusia yang juga akan meningkatkan pertumbuhan rata-rata pendapatan rakyat Indonesia dan pendapatan perkapita negara . Namun dengan semakin pesatnya pertumbuhan industri dan korporasi di suatu negara tentu akan meningkat pula peluang untuk terciptanya suatu kejahatan atau pelanggaran hukum di dalamnya . Tentu hal ini tidak serta merta berkembang bila adanya regulasi dan aturan hukum di suatu negara dapat mencangkup semua aspek pelanggaran yang mungkin bisa terjadi di dalamnya . Seperti pencemaran lahan, kerusakan alam, sampai dengan pencemaran lingkungan yang merugikan masyarakat . Untuk itulah disini pemerintah dengan tegas memperketat ruang lingkup pelanggaran atau kejahatan korporasi dan memasukkannya dalam suatu tindakan pidana yang memberi sanksi hukum pidana bagi para pemimpin perusahaan yang melakukan pelanggaran pidana korporasi .Hal ini secara langsung telah memberikan efek yang cukup besar bagi para pengusaha untuk memaksa bertanggung jawab terhadap perusahaan yang dipimpinnya bila menimbulkan berbagai kerugian bagi sumber daya alam,sumber daya manusia dan perekonomian Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum non-doktrinal atau sosio-legal, yakni penelitian hukum menggunakan interdisipliner sebagaimana penelitian dalam ilmu sosial, karena definisi hukum sangat bervariasi sesuai konteksnya. Adapun hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal, dan berkarakteristik penalaran yang berorientasi filsafat. Penelitian ini berpusat pada sumber bahan hukum dan data kepustakaan atau dokumen (library research). Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Lalu dilanjutkan dengan menginventarisasi, meneliti atau menguji bahan-bahan hukum atau data tertulis yang relevan dengan objek penelitian. Kata Kunci : Penegakan hukum, Pidana, Korporasi
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA WANITA Divi Kusumaningrum; Ariella Gitta Sari; Bambang Pujiono
Transparansi Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v6i1.4592

Abstract

Abstrak Kebijakan sosial yang dirancang untuk melindungi pekerja wanita yang bekerja dan mempromosikan kesetaraan di tempat kerja memiliki efek kontroversial pada hasil pasar kerja. Pembatasan jam kerja dan tunjangan kehamilan yang diatur dalam undang-undang yang berlaku membantu melindungi tanggung jawab pekerja perempuan yang bekerja terhadap keluarganya dan memastikan keamanan fisik mereka, tetapi peraturan ini dapat menimbulkan keraguan terhadap keamanan perempuan yang bekerja. Perlindungan terhadap tenagakerja perempuan telah diatur dalam undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Pasal 76. Selain itu, pengaturannya diatur juga dalam Transmigrasi RI No.Kep 224/Men/2003 mengatur kewajiban pengusaha yang memperkerjakan pekerja atau buruh perempuan, dimana proses penerapanya dilakukan langsung oleh pengusaha lewat perjanjian kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja yang kemudian diawasi oleh instansi yang berwenang. Kata kunci : Pekerja, Perempuan, Perlindungan Hukum
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KESESUAIAN KEPERUNTUKAN TANAH DALAM PEMBANGUNAN IBUKOTA BARU NUSANTARA DITINJAU DARI DAMPAK LINGKUNGAN Restu Adi Putra; Irham Rahman; Gentur Cahyo Setiono
Transparansi Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v6i1.4593

Abstract

ABSTRAK Proses pembebasan tanah guna kepentingan pembangunan seringkali masih menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satu permasalahan yang timbul adalah pembebasan tanah yang terjadi di calon ibu kota baru Nusantara yang dibangun di wilayah hutan Kalimantan yang termasuk ke dalam paru-paru dunia. Hal demikian akan dikhawatirkan mengganggu ekosistem yang ada dan dapat mengganggu iklim pelestarian lingkungan. Guna menjawab problematika tersebut dalam penelitian ini digunakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sehingga penelitian ini sampai pada kesimpulan setiap tanah haruslah sesuai dalam pengadaannya, baik secara pemanfaatan SDA maupun dalam penataannya. Kata Kunci : Peruntukan tanah, Dampak lingkungan, Ibu Kota Baru
IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DI INDONESIA Gentur Cahyo Setiono; Rizki Yudha Bramantyo
Transparansi Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v6i1.4596

Abstract

Abstrak Pelanggaran hak cipta merupakan masalah yang serius di Indonesia, terutama dalam hal tingginya tingkat pembajakan di bidang musik, film, dan perangkat lunak. Pemerintah Indonesia dan industri kreatif telah melakukan berbagai upaya dalam menangani masalah ini, salah satunya adalah memberlakukan sanksi pidana bagi pelaku pembajakan. Namun, efektivitas sanksi pidana ini masih menjadi perdebatan yang hangat dalam penanganan pelanggaran hak cipta di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dan data yang dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan para ahli hukum, pengusaha industri kreatif, dan pihak-pihak terkait lainnya. Data sekunder diperoleh dari studi literatur dan dokumen-dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta di Indonesia masih menghadapi beberapa kendala, antara lain lemahnya sistem hukum dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak cipta. Meskipun sanksi pidana telah diberlakukan, penegakan hukum yang tidak efektif dan hukuman yang ringan bagi pelaku pembajakan masih menjadi faktor penyebab tingginya tingkat pelanggaran hak cipta di Indonesia.Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah Indonesia memperkuat sistem hukum dan penegakan hukum dalam menangani pelanggaran hak cipta. Selain itu, kampanye dan sosialisasi yang lebih efektif juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak cipta. Dengan demikian, diharapkan dapat memperbaiki implementasi sanksi pidana dan menurunkan tingkat pelanggaran hak cipta di Indonesia. Kata Kunci : Pelanggaran Hak Cipta, Sanksi, Pidana
ANALISIS UTILITARIANISME DALAM PENILAIAN KEADILAN DAN EFEKTIVITAS HUKUM Ugang, Yandi
Transparansi Hukum EDISI SPESIAL PERINGATAN HARI PAHLAWAN 10 NOVEMBER 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep utilitarianisme dalamkonteks penilaian keadilan dan efektivitas hukum. Utilitarianisme, teori etika yangdikembangkan oleh Jeremy Bentham, menekankan pentingnya maksimalisasikebahagiaan dan pengurangan penderitaan dalam pengambilan keputusan moral.Dalam konteks hukum, utilitarianisme menuntut agar tindakan hukum dievaluasiberdasarkan tingkat kebahagiaan yang dihasilkan untuk sebanyak mungkin orang.Melalui pendekatan penelitian hukum, studi ini akan menganalisis bagaimana prinsipprinsip utilitarianisme dapat diterapkan dalam penilaian keadilan. Kuantitas, durasi,keintensitasan, dan ketidakpastian kenikmatan dan penderitaan akan menjadi faktorfaktor yang dieksplorasi dalam konteks hukum. Pertanyaan-pertanyaan yang akandiajukan termasuk: Apakah penggunaan pendekatan utilitarian dalam pengambilankeputusan hukum dapat memastikan perlakuan yang adil bagi semua pihak yangterlibat serta bagaimana perhitungan utilitarianisme dapat mempengaruhi efektivitassistem hukum dalam mencapai tujuan sosial yang diinginkan.Penelitian ini akan menggunakan metode analisis konseptual dan studi literaturuntuk menggali teori utilitarianisme dan aplikasinya dalam konteks hukum. Data yangdikumpulkan akan dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi kelebihan,kelemahan, dan tantangan dalam menerapkan prinsip utilitarianisme dalam kontekshukum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berhargatentang relevansi dan keterbatasan konsep utilitarianisme dalam pembentukankebijakan hukum yang efektif. Kesimpulan penelitian ini akan memberikan gambarantentang bagaimana pendekatan utilitarianisme dapat berkontribusi terhadappengembangan sistem hukum yang lebih adil dan efektif. Hasil penelitian ini jugadapat menjadi landasan bagi diskusi lanjutan dan pengembangan kerangka kerja etisyang komprehensif dalam konteks hukum.Kata Kunci : Utilitarian, Keadilan, Efektifitas Hukum
KEDUDUKAN PENGACARA PRAKTEK PRA-UNDANGUNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT Totok Minto Leksono
Transparansi Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v6i1.4221

Abstract

ABSTRAK Pengacara Praktek merupakan orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di pengadilan atau beracara di pengadilan (litigasi). Dasar hukum pengacara praktek di Indonesia banyak ditemui dalam aturan-aturan hukum baik yang berupa undang-undang maupun peraturanperaturan lainnya, namun pengacara praktek belum mempunyai undang-undang tersendiri sebagaimana penegak hukum lainnya. Sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kebijakan hukum mengenai organisasi pengacara praktek di Indonesia sangat pluralistis. Berdasarkan segi wilayah kerja, sebelum berlakunya undang-undang advokat, pengacara praktek hanya terbatas pada wilayah Pengadilan Tinggi di mana ia diangkat. Berdasarkan segi pengangkatan, pengacara praktek diangkat oleh Ketua Pengadilan Tinggi di mana ia bertempat tinggal. Kata Kunci : Kebijakan Hukum, Pengacara Praktek, Advokat, Pengadilan.

Page 12 of 36 | Total Record : 356

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue EDISI SPESIAL HUT REPUBLIK INDONESIA KE-80 17 AGUSTUS 2025 Vol. 9 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 8 No. 2 (2025): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 8 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 7 No. 2 (2024): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 7 No. 1 (2024): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 6 No. 2 (2023): TRANSPARANSI HUKUM Vol 6, No 1 (2023): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 6 No. 1 (2023): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 5 No. 2 (2022): TRANSPARANSI HUKUM Vol 5, No 2 (2022): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 5 No. 1 (2022): TRANSPARANSI HUKUM Vol 5, No 1 (2022): TRANSPARANSI HUKUM EDISI SPESIAL PERINGATAN HARI PAHLAWAN 10 NOVEMBER 2022 Vol. 4 No. 2 (2021): TRANSPARANSI HUKUM Vol 4, No 2 (2021): TRANSPARANSI HUKUM Vol 4, No 1 (2021): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 4 No. 1 (2021): TRANSPARANSI HUKUM Vol 3, No 2 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol 3 Nomor 2 Vol. 3 No. 2 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol 3, No 2 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol 3, No 1 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 3 No. 1 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol 2, No 2 (2019): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 2 No. 2 (2019): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 2 No. 1 (2019): TRANSPARANSI HUKUM Vol 2, No 1 (2019): TRANSPARANSI HUKUM Vol 1, No 2 (2018): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 1 No. 2 (2018): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 1 No. 1 (2018): TRANSPARANSI HUKUM Vol 1, No 1 (2018): TRANSPARANSI HUKUM More Issue