cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Terttiaavini
Contact Email
lppm@uigm.ac.id
Phone
+6285377238800
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl. Jend Sudirman No 629 KM 4 Palembang
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Jurnal Pemerintahan dan Politik
Published by Universitas Indo Global Mandiri
ISSN : 25022032     EISSN : 25020900     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Pemerintahan dan Politik merupakan majalah ilmiah Universitas Indo Global Mandiri yang mencakup hasil penelitian, makalah review, dan komunikasi singkat bidang Pemerintahan dan Politik. Topik-topik yang tercakup dalam jurnal ini adalah semua bidang terkait dengan ilmu Pemerintahan dan Politik Jurnal ini terbit dua kali dalam setahun yakni bulan Januari dan Agustus.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 14 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 10 No. 3 (2025)" : 14 Documents clear
The Role of Ombudsman as A 'Watchdog' in Supporting Public Service Reform Harahap, Insan Harapan; Kwek, Sergio
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 10 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpp.v10i3.5101

Abstract

This article examines the role of the Ombudsman as a ‘watchdog’ in ensuring accountability and fairness in the public service in Indonesia. Using Watchdog theory, this research explores the role of the Ombudsman as a watchdog institution that safeguards democracy and is responsible for ensuring compliance with public service standards. The Ombudsman has a crucial role in overseeing the government bureaucracy, particularly about maladministration, corruption and abuse of power. The research also illustrates the unique challenges faced by the Ombudsman, due to the limited authority to compel the reported party or agency to comply with the recommendations made by the Ombudsman. The performance report on the Ombudsman's performance in 2023 related to public services shows an increase in the number of reports from the public. However, the increase in the number of reports is an indication of a decline in the quality of public services. The revision of the law to strengthen the Ombudsman's authority is still pending so that reports, conclusions of maladministration, and suggestions for reported parties and their superiors are limited to recommendations.
Implementasi E-Government Berbasis Online Single Submission (OSS) Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Digital Dewi, Risna; Priyanti, Helen; Aisyah, Ti; Hasyem, Muhammad
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 10 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpp.v10i3.5340

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi e-government berbasis OSS dalam meningkatkan kualitas layanan publik digital di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program OSS telah diterapkan secara efektif, terutama dalam menyederhanakan prosedur perizinan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Program ini meningkatkan efisiensi birokrasi, menghilangkan tumpang tindih regulasi, serta memberikan kemudahan, kecepatan, dan transparansi. Sosialisasi yang awalnya dilakukan secara langsung kini beralih ke platform daring yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe. Namun, upaya monitoring dan evaluasi masih belum optimal. Secara keseluruhan, e-government berbasis OSS merupakan inisiatif strategis menuju layanan publik digital yang lebih efisien dan mudah diakses, meskipun masih diperlukan perbaikan dalam aspek pengawasan.
Peran Partai Politik Lokal Aceh Dalam Dinamika Politik Pasca MoU Helsinki Nofriadi, Nofriadi; Maulidiah, Khaira; Fadiya, Nayla; Al-Fatin, Furqan; Fatih, M.
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 10 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpp.v10i3.5361

Abstract

Kesepakatan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki tahun 2005 menjadi titik balik dalam politik Aceh, dengan mengakomodasi partisipasi partai politik lokal dalam kompetisi elektoral. Studi kualitatif ini menggunakan studi kasus kualitatif dengan Teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen sebagai mediator kepentingan masyarakat. Dalam kerangka teori milik Johan Galtung serta teori sistem politik lokal di Aceh belum sepenuhnya mampu menjembatani aspirasi masyarakat dan mewujudkan tata Kelola politik yang partisipatif. Meskipun partai lokal memperkuat representasi politik Aceh, Keberadaannya memerlukan penguatan sistem multipartai yang inklusif untuk mencegah monopoli kekuasaan dan menjamin stabilitas politik jangka panjang.
Collaborative Governance Analysis dalam Optimalisasi Objek Wisata Gronjong Wariti di Kabupaten Kediri Anugrah, Serly Dian; Wahyudi, Kalvin Edo
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 10 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpp.v10i3.5381

Abstract

Desa wisata merupakan salah satu penggerak perekonomian di Indonesia salah satunya desa wisata di Kabupaten Kediri yaitu Objek Wisata Gronjong Wariti di Desa Mejono Kecamatan Plemahan. Dengan memanfaatkan aliran sungai di tengah pemukiman penduduk, objek wisata ini berhasil mendapatkan Anugrah Desa Wisata Kabupaten Kediri 2019 dengan kategori Desa Inovatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis collaborative governance dalam pengembangan Objek Wisata Gronjong Wariti di Desa Mejono kecamatan plemahan kabupaten kediri. Penelitian ini dianalisis menggunakan model collaborative governance dari Ansell and Gash (2007) yang memiliki empat variable yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan dan proses kolaborasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode observasi dan wawancara dalam pengumpulan data. Hasil dalam penelitian ini menjelaskan bahwa model kolaborasi pengembangan Objek Wisata Gronjong Wariti melibatkan beberapa pihak diantaranya BUMDesa Hapsari, pelaku UMKM, dan masyarakat Desa Mejono. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwasanya proses kolaborasi dilaksanakan dengan baik walaupun masih terdapat kekurangan dan kendala dalam pelaksanaannya namun hal tersebut dapat diatasi dengan baik dan tidak menganggu jalannya proses kolaborasi.
Pemberdayaan Pemilih Pemula: Studi Kasus Strategi Pendidikan Politik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Syahdanul, Fitra; Muhammad
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 10 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpp.v10i3.5388

Abstract

Penelitian ini menganalisis strategi pendidikan politik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Gowa dalam memberdayakan pemilih pemula serta dampaknya terhadap partisipasi demokratis pemuda dalam konteks lokal yang multikultural dan semi-agraris. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus tunggal , penelitian ini mengintegrasikan empat kerangka teoritik utama Teori Pemberdayaan, Efikasi Diri Politik, Institusionalisme Kritis, dan Ekologi Politik Budaya untuk menelaah dinamika kelembagaan, respons pemuda, dan hambatan sosial-budaya yang memengaruhi efektivitas program. Temuan menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan pengetahuan prosedural dan efikasi internal di kalangan pemilih muda, transformasi agensi politik masih bersifat simbolik dan terhambat oleh struktur patronase, nilai kekerabatan panngaderreng, serta ketimpangan digital. Pendidikan politik yang diinisiasi Komisi Pemilihan Umum cenderung prosedural, kurang reflektif, dan belum sepenuhnya adaptif terhadap konteks lokal. Penelitian ini merekomendasikan transisi menuju model participatory co-design, integrasi nilai budaya lokal, dan reformulasi indikator evaluasi berbasis transformasi politik. Implikasi teoritisnya meliputi penajaman pemahaman tentang efikasi politik dalam sistem demokrasi lokal, sementara secara praktis, studi ini menawarkan kerangka desain pendidikan politik yang lebih kontekstual, inklusif, dan berkelanjutan.
Politik Gender dalam Tata Kelola Pemerintah Desa Midar Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Permata, Anjeli; Ginting, Eraskaita; Apriani, Reni
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 10 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpp.v10i3.5441

Abstract

Penelitian bertujuan mengetahui kepemimpinan kepala desa perempuan dalam partisipasi politik dan pengambilan keputusan ditingkat desa serta dukungan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan dalam jabatan kepala Desa Midar. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi berkaitan dengan Politik Gender. Data informan dalam penelitian ini  berjumlah 8 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan mampu menjalankan peran strategis dalam tata kelola pemerintahan desa, meskipun masih menghadapi tantangan budaya patriarki. Partisipasi masyarakat, khususnya perempuan, meningkat seiring terbukanya ruang politik yang inklusif. Dukungan terhadap kepala desa perempuan didasarkan pada kinerja, bukan jenis kelamin, yang mencerminkan adanya pergeseran persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan berbasis gender.
Komunikasi Pemerintah Desa Kerapuh : Strategi Komunikasi dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Admininistrasi Kependudukan Nainggolan, Cindi; Helmi, Rahmadhona Fitri
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 10 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpp.v10i3.5497

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengkaji strategi komunikasi pemerintah desa guna meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan (Adminduk) serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Penelitian ini berjenis kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan informan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi Pemerintah Desa Kerapuh dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap administrasi kependudukan dengan pendekatan seven effective communications (7Cs). Pemerintah desa telah berupaya membangun komunikasi yang efektif melalui bahasa yang mudah dipahami, penyampaian langsung oleh kepala dusun, serta penyusunan pesan yang relevan. Namun, strategi ini masih menghadapi kendala, baik internal seperti rendahnya kesadaran, waktu, dan pendidikan masyarakat, maupun eksternal seperti minimnya sosialisasi, sarana prasarana terbatas, dan kurangnya kapasitas aparatur desa. Diperlukan peningkatan komunikasi dan kapasitas kelembagaan untuk mendorong partisipasi masyarakat secara lebih optimal.  
Pemanfaatan Aplikasi Smart Tax Dalam Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Pajak di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Napitupulu, Elsi Jayanti Br; Hanoselina, Yulia
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 10 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpp.v10i3.5589

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan aplikasi Smart Tax dan dampaknya terhadap efisiensi pelayanan pajak di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian dipilih secara purposive, terdiri dari pegawai Bapenda dan masyarakat pengguna aplikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Smart Tax mampu meningkatkan aksesibilitas, mempercepat proses administrasi, dan mengurangi birokrasi, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut meliputi rendahnya literasi digital, keterbatasan sosialisasi, ketimpangan infrastruktur internet, serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital. Berdasarkan teori inklusi digital Helsper, empat faktor—akses, motivasi, keterampilan, dan kepercayaan—masih menjadi tantangan besar dalam adopsi teknologi ini. Di sisi lain, dari teori e-government Bannister dan Connolly, dapat dilihat bahwa aplikasi ini telah memberi kontribusi nyata terhadap efisiensi pelayanan publik, khususnya pada jenis pajak berbasis self-assessment. Namun demikian, penurunan jumlah pengguna serta terbatasnya jangkauan aplikasi menjadi sinyal perlunya perbaikan dalam strategi implementasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan edukasi digital, perluasan sosialisasi, serta pengembangan fitur pendampingan pengguna untuk memastikan keberlanjutan transformasi digital layanan pajak di Kota Pekanbaru
Reformasi Birokrasi Berbasis Good Governance pada Kinerja Protokol Mahakam Ulu Embang, Eka Jaya Putra Hatika; Saleh, Muhammad Hairul; Jamal, Muh.
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 10 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpp.v10i3.5592

Abstract

Penulisan artikel ini berasal dari reformasi birokrasi yang terjadi di Mahakam Ulu melalui pendekatan Good Governance. Fokus kajian ini adalah pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu dengan menggunakan teori Good Governance dari Grindle (2007) yang menekankan pentingnya efektivitas pemanfaatan sumber daya publik, akuntabilitas, serta pengawasan dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Reformasi dilakukan melalui pelatihan pegawai, penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta digitalisasi administrasi. Namun, reformasi ini menghadapi tantangan berupa terbatasnya jumlah dan kapabilitas SDM, lambatnya adaptasi terhadap teknologi baru, serta lemahnya tata kelola dan pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan triangulasi data (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Hasilnya menunjukkan bahwa tanpa perbaikan kualitas sumber daya manusia, percepatan adaptasi digital, dan penguatan pengawasan, dampak reformasi akan terbatas. Karena itu, dibutuhkan pendekatan Good Governance yang berkelanjutan guna memperkuat komunikasi lintas unit dan meningkatkan kinerja berbasis indikator reformasi birokrasi.
Otonomi Khusus Papua dari Perspektif Politik Afirmasi Orang Asli Papua di Pemerintahan Firman; Sofian, Muhamad
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 10 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpp.v10i3.5797

Abstract

Provinsi Papua merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memperoleh otonomi khusus dengan sistem desentralisasi asimetris berdasarkan Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945. Konsepsi desentralisasi asimetris tersebut memberi perhatian khusus pada politik afirmasi kepada Orang Asli Papua (OAP) sebagai bagian dari masyarakat hukum adat melalui lembaga pemerintahan daerah yang bersifat khusus. Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui wujud desentralisasi asimetris di papua melalui kebijakan otonomi khusus dan politik afirmasi bagi OAP dalam lembaga Pemerintahan pasca perubahan undang-undang otonomi khusus bagi provinsi Papua. Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian hukum normatif dengan mengkaji asas-asas umum atau doktrin hukum, sejarah maupun perbadingan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan kepustakaan (library reseach) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa secara de facto desentralisasi asimetris di Provinsi Papua terwujud melalui integrasi sistem adat ke dalam kerangka pemerintahan sebagai fondasi pembangunan. Melalui berbagai mekanisme afirmasi, negara memberikan ruang bagi representasi kultural dan politik yang sah dengan keberadaan MRP (Majelis Rakyat Papua), pengangkatan OAP dalam badan legislatif seperti DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papua), serta keharusan calon kepala daerah berasal dari OAP. Keberadaan MRP, DPRP, dan Gubernur berfungsi sebagai tiga pilar utama dalam menjamin implementasi politik afirmasi yang adil dan manjunjung tinggi kearifan lokal di Papua.

Page 1 of 2 | Total Record : 14

 1   2 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 1 (2026) Vol. 10 No. 4 (2025) Vol. 10 No. 3 (2025) Vol. 10 No. 2 (2025) Vol. 10 No. 1 (2025) Vol. 9 No. 4 (2024) Vol. 9 No. 3 (2024) Vol. 9 No. 2 (2024) Vol. 9 No. 1 (2024) Vol. 8 No. 4 (2023) Vol. 8 No. 3 (2023) Vol. 8 No. 2 (2023) Vol. 8 No. 1 (2023) Vol. 7 No. 4 (2022) Vol. 7 No. 3 (2022) Vol. 7 No. 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022) Vol. 6 No. 3 Vol 6, No 3 Vol 6, No 2 Vol 6, No 1 Vol 5, No 3 Vol 5, No 2 Vol 5, No 1 Vol 4, No 3 Vol 4, No 2 Vol 4, No 1 Vol 3, No 3 Vol 3, No 2 Vol 3, No 1 Vol 2, No 1 Vol 1, No 2 Vol 1, No 1 More Issue