cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Lusy Liany
Contact Email
lusyliany@gmail.com
Phone
+6285263332791
Journal Mail Official
adil.jurnalhukum@yarsi.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum, Universitas Yarsi Yarsi Tower Building Lt. 3 Jl. Letjen Soeprapto, Cempaka Putih
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
ADIL : Jurnal Hukum
Published by Universitas Yarsi
ISSN : 20866054     EISSN : 25979884     DOI : https://doi.org/10.33476/ajl
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal adil adalah jurnal yang berfokus pada ilmu hukum secara keseluruhan yang dihasilkan dari ilmu-ilmu dasar hukum, masyarakat serta penelitian ilmu hukum yang mengintegrasikan ilmu hukum dalam semua aspek kehidupan. Jurnal ini menerbitkan artikel asli, ulasan dan laporan kasus-kasus hukum yang menarik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 12, No 1 (2021): Juli 2021" : 8 Documents clear
PRO KONTRA PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DI TINJAU DARI AZAS-AZAS PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN Devi Ariani; Lusy Liany
Jurnal ADIL Vol 12, No 1 (2021): Juli 2021
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v12i1.1917

Abstract

Proses  pembentukan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2019  tentang  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  tidak  terlepas  dari  Pro  Kontra  yang  dianggap bertentangan  dengan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan.  Dimana  dalam  pembentukan  dan hingga  akhir  disahkan  berlangsung  dengan  cepat  itulah  yang  menjadi  polemik apakah sudah dibentuk melalui prosedural yang baik.  Berdasarkan latar belakang diatas  penulis  yang  menjadi  rumusan  masalah:  Pertama,  asas-asas  pembentukan peraturan  Perundang-Undangan  yang  Baik  ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor 12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan    Kedua, proses  pembentukan  Undang-Undang  Nomor  19  tahun  2019  tentang  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  di  tinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011  tentang  pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  Metode  penelitian yang  digunakan  berupa  penelitian  yuridis  normatif  yang  biasa  disebut  dengan pendekatan  perundang-undangan  dengan  menggunakan  data  sekunder  yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun hasil pembahasannya: pertama,pembentukan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2019  telah  melanggar asas  kedayagunaan  dan  kehasilgunaan,  asas  kejelasan  rumusan  dan  asas keterbukaan.  Kedua,  dalam  pembentukan  undang-undang  tidak  memenuhi  syarat formil  dan  pemberlakuan  undang-undangan  dalam  tata  cara  pembentukan peraturan  perundang-undangan.  Kedepannya  diharapkan  pemerintah  selaku lembaga  pembentukan  undang-undang  harus  sesuai  dengan  asas-asas pembentukan peraturan undang-undang yang baik, terutama asas keterbukaan dan memuat  sesuai  prosedural  Undang-Undang  Nomor  12  tahun  2011  Tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  telah  di  revisi  menjadi Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2019  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan
PERAN KLHK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DILUAR PENGADILAN Andie Hevriansyah; Anna Erliyana; Audrey G Tangkudung
Jurnal ADIL Vol 12, No 1 (2021): Juli 2021
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v12i1.1922

Abstract

Artikel ini membahas permasalahan mengenai peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam upaya menyelesaikan sengketa di luar pengadilan yang terjadi pada  lingkungan  hidup,  dan  penyelesaian  kesepakatan  ganti  kerugian  sebagai  akibat pencemaran.  metode  penelitian  menggunakan  analisis  yuridis  normatif,  artikel  ini menyimpulkan  peran  KLHK  yang  bertindak  sebagai  fasilitator  dan  mediator,  juga sebagai  pihak  yang  mewakili  negara  saat  terjadi  kerusakan  lingkungan  yang mengakibatkan  kerugian  negara.  Menteri  KLHK  juga  berperan  sebagai  verifikator. Lahirnya kesepakatan para pihak yang bersengketa dengan pilihan penyelesaian sengketa di  luar  pengadilan,  melalui  beberapa  tahapan,  diawali  dari  pengaduan,  atau  berasal  dari hasil  pengawasan,  selanjutnya  data  tersebut  di  telaah,  dari  hasil  telaah  tersebut  bila terdapat  indikasi  pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup,  maka  dilanjutkan dengan  memverifikasi  dan  klarifikasi  hasil  verifikasi,  bila  hasil  verifikasi  tersebut ditemukan  indikasi  kerugian  dilakukan  perhitungan  kerugian  negara  lingkungan  hidup. Suatu  kesepakatan  ganti  kerugian  akibat  dari  pencemaran  lahir  dari  perbuatan  melawan hukum  (PMH)  merupakan  titik  awal  dari  lahirnya  ganti  kerugian  dan  selanjutnya  PMH berkembang  menjadi  pertanggungjawaban  mutlak  (strict  liability),  pada  persengketaan lingkungan, Rejim  pengelolaan lingkungan  pada  UU  No.32  tahun  2009  tentang  UPPLH telah menganut asas strict liability, karena itu, tersangka pencemar tidak perlu dibuktikan kesalahannya,  cukup  dengan  adanya  suatu  potensi  yang  terjadi,  maka  dapat  melahirkan suatu gugatan.
ANALISIS KESESUAIAN AKAD CROWDFUNDING/P2P LENDING (PENGGALANGAN DANA) SYARIAH BERDASARKAN KEPATUHAN SYARIAH PADA AMMANA Mohamad Kharis Umardani
Jurnal ADIL Vol 12, No 1 (2021): Juli 2021
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v12i1.1918

Abstract

Ammana  adalah  perusahaan  finansial  teknologi  (fintek)  syariah  yang  melakukan pendanaan  kepada  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  dengan  prinsip syariah  (P2P-Peer  to  Peer  Lending  Syariah).  Layanan  teknologi  tersebut memungkinkan  pemilik  dana  mendanai  pelaku  usaha  secara  gotong royong/penggalangan  dana  dengan  pemilik  dana  lainnya  dengan  platform Crowdfunding.  Mengacu  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama Indonesia  (DSN  MUI)  Nomor117/DSN-MUI/II/2018  tentang  Layanan Pembiayaan  Berbasis  Teknologi  Informasi  Berdasarkan  Prinsip  Syariah,  dana yang  terkumpul  harus  bebas  riba,  pelaksanannya  harus  sesuai  aturan  dan  syariat islam  agar  terbebas  dari  unsur  maysir,  gharar  dan  riba.  Metode  penelitian  ini adalah yuridis normatif (legal research) melalui pendekatan perundang-undangan (statute  approach).  Hasil  penelitian,  crowdfunding  syariah  yang  diterapkan ammana  sudah  sesuai  dengan  prinsip  Syariah  (Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK), Fatwa DSN-MUI serta Al Qur’an dan Sunnah). Ammana membagi empat pihak  crowdfunding:  Pemodal/pemberi  pembiayaan/Syirkah  pasif, perantara/penyedia  platform/Ra’sul  Maal/sindikasi  modal  (Ammana), Mitra/Syirkah  aktif  (BMT/KSPPS),  dan  Pelaku  usaha  (UMKM).  Akad  yang digunakan adalah Mudharabah bertingkat, ammana menerapkan sistem non direct funding  yaitu  pelaku  UMKM  diwajibkan  menjadi  anggota  dari  mitra  keuangan syariah  mikro  yang  telah  terdaftar  di  ammana  yang  berfungsi  sebagai  lembaga kurasi  kelayakan  usaha  UMKM.  Posisi  ammana  sebagai  perantara  yang mempertemukan  antara sohibul  mal dan  mudharib,  sehingga hanya  mendapatkan upah standar (ujrah mitsl) atas jasanya tersebut yang diterima sekali berdasarkan kesepakatan.
HAMBATAN DALAM EKSEKUSI PERKARA PERDATA Ralang Hartati; Syafrida Syafrida
Jurnal ADIL Vol 12, No 1 (2021): Juli 2021
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v12i1.1919

Abstract

Eksekusi  atau  pelaksanaan  putusan  Hakim  dalam  perkara  perdata  dilakukan terhadap  putusan  Hakim  berkekuatan  hukum  tetap  (  inkracht  van  gewisde). Eksekusi  dapat  dilakukan  secara  sukarela  atau  secara  paksa.  Pelaksanaan  putusan Hakim secara sukarela dilaksanakan langsung oleh pihak yang kalah tanpa campur tangan  pengadilan.  Dalam  praktek  pihak  yang  kalah  tidak  bersedia  melaksanakan putusan Hakim secara sukarela, maka dilaksanak secara paksa melalui Pengadilan Negeri  yang memutus perkara. Hambatan pelaksanaan eksekusi antara lain objek eksekusi tidak jelas, telah berpindah ketangan pihak lain, terbitnya  sertifikat baru dan pihak yang kalah melakukan perlawanan. Sedangkan hambatan secara yuridis adanya  upaya  hukum  peninjauan  kembalii  yang  dilakukan  ileh  pihak  yang  kalah. Pihak ketiga mengajukan perlawanan ( derden verzet) karena ada hak pihak ketiga yang  terambil,  putusan  hakim  tidak  bersifat  penghukuman  (comdemnatoir)  tapi bersifat  decratoir  dan  konstitutief.  Untuk  mencegah  hambatan  dalam  pelaksanaan eksekusi dan menang hampa hanya menang diatas kertas, maka pihak kalah harus beritikad baik melaksanakan putusan Hakim secara sukarela, panitera atau jurusita pengadilan harus cermat dan teliti dalam penyitaan, pihak kalah tidak mengalihkan objek  sengketa  kepada  pihak  lain.  Untuk  kelancaran  pelaksanaan  eksekusi pengadilan  dapat  minta  bantuan  aparat  keAmanan  (  Polisi  dan  TNI  )  untuk melakukan  pengamanan  selama  pelaksanaan  eksekusi.  Pihak  yang  menghambat, mengancam  petugas  pelaksana  eksekusi  selama  pelaksanaan  eksekusi  dapat dikenai sanksi pidana.
PEMBEBANAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA AKAD MURABAHAH Siti Jamilah; Endang Purwaningsih; Chandra Yusuf
Jurnal ADIL Vol 12, No 1 (2021): Juli 2021
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v12i1.1915

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembebanan jaminan hak tanggungan  pada  akad  murabahah,  menganalisis  pendaftaran  atas  jaminan  hak tanggungan  pada  akad  murabahah.  Metode  yang  digunakan  adalah  metode pendekatan  yuridis-normatif.  Referensi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  buku-buku,  jurnal,  sumber  dari  media  elektronik,  dokumen  akta,  dan peraturan  perundang-undangan  serta  peraturan  kebijakan.  Berdasarkan  hasil penelitian,  diketahui  bahwa  pelaksanaan  pembebanan  hak  tanggungan  pada  akad murabahah  sama  seperti  pembebanan  hak  tanggungan  pada  perjanjian  kredit, prinsip  akad  murabahah  sebagai  perjanjian  jual  beli  tidak  dilaksanakan  secara benar  melainkan  dianggap  sebagai  perjanjian  utang  piutang.  Pelaksanaan  akad murabahah juga tidak dilakukan sebagaimana ketentuan Dewan Syariah Nasional Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005, Buku Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor  31/POJK.05/2014 yang  mana  Murabahah merupakan  transaksi jual  beli  dengan  mekanisme  Bank  membelikan  barang  yang  diinginkan  oleh Nasabah,  kemudian  menjual  kembali  kepada  Nasabah  dengan  tambahan  komisi yang telah disepakati bukan perjanjian utang piutang. Mekanisme pendaftaran hak tanggungan  pada  akad  murabahah  dapat  dilakukan  dengan  dua  cara  yakni  cara konvensional  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996 tentang  Hak  Tanggungan  dan  cara  elektronik  sebagaimana  ketentuan  Pasal  1 angka  6  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  9  Tahun  2019  tentang  Pelayanan  Hak  Tanggungan  Terintegrasi Secara  Elektronik.  Perbedaan  pendaftaran  secara konvensional  dan elektronik  ini adalah  pendaftaran  hak  tanggungan  secara  elektronik  masih  hanya  dapat dilakukan pada objek hak tanggungan yang merupakan milik debitur sendiri.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN BERDASARKAN PERGUB NO 66 TAHUN 2020 TENTANG UJI EMISI KENDARAAN BERMOTOR DI JAKARTA Elizabeth Michelle; Melvin Jusuf; Jenni Julian
Jurnal ADIL Vol 12, No 1 (2021): Juli 2021
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v12i1.1920

Abstract

Di  era  modern  saat  ini  banyak  orang  yang  memilih  pindah  ke  perkotaan  hal  ini mengakibatkan  semakin  padatnya  daerah  perkotaan  dan  yang  paling  nyata  terlihat yaitu  di  jalan  raya  Tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  kemacetan  pasti  selalu  ada khususnya  di  ibukota  Jakarta  selain  kemacetan  polusi  udara  juga  merupakan dampak  dari  padatnya  penduduk.  Efek  dari  polusi  udara  sangatlah  buruk  bagi kesehatan  polusi  udara  dapat  menimbulkan  berbagai  macam  penyakit  seperti gangguan  pernapasan,  jantung  dan  dapat  menyebabkan  kanker  selain  kesehatan polusi udara juga dapat menyebabkan pemanasan global.Salah satu penyebab utama polusi  udara  yang  terjadi  di  Jakarta  adalah  dari  kontribusi  pembuangan  gas  emisi kendaraan  bermotor  hal  ini  dikarenakan  banyak  sekali  masyarakat  Indonesia terutama  masyarakat  di  wilayah  jakarta  yang    menggunakan  kendaraan  bermotor. Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  melihat  permasalahan  terkait  buruknya  kualitas udara  di  Jakarta  karena  itu  dikeluarkan  PERGUB  NO  66  Tahun  2020  yang mengatur  tentang  uji  emisi  kendaraan  bermotor.  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh Pemerintah  Daerah  tersebut  merupakan  langkah  yang  sangat  tepat  demi memperbaiki  kualitas  udara  yang  ada  di  Jakarta  ini.  Oleh  karena  itu  penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan uji emisi yang diatur di dalam PERGUB NO 66 Tahun 2020.
GAGASAN HAK INGKAR DALAM PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS DI INDONESIA: STUDI ANALISIS DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 49/PUU.X/2012 Fitrah Fidhira; Mohammad Ryan Bakry; Chandra Yusuf
Jurnal ADIL Vol 12, No 1 (2021): Juli 2021
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v12i1.1916

Abstract

Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya  berdasarkan  pasal  16  ayat  (1)  huruf  f Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  mempunyai  kewajiban  untuk merahasiakan  isi  Akta,  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  49/PUU.X/2012 memberikan  dasar  bahwa  pasal  66  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar Pasal  27  ayat  (1)  dan  Pasal  28D  (1).  Konsekuensi  logis  putusan  ini  yakni terbukanya  argumentasi  perihal  konsep  dan  penerapan  hukum  hak  ingkar  dalam pelaksanaan  jabatan  Notaris.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute dan analytical jurisprudence. Analisis dilakukan  terhadap  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  49/PUU.X/2012  dan Undang-Undang  Jabatan  Notaris  Nomor  30  Tahun  2004.  Hasil  analisis menemukan  bahwa:  Pertama,  Pasca  dikeluarkannya  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  49/PUU.X/2012,  maka  Undang-Undang  Jabatan  Notaris Nomor  30  Tahun  2004  perihal  hak  ingkar,  dapat  dikecualikan    jika  berkaitan dengan due Process of law, akibat hukumnya adalah pemanggilan seorang Notaris tidak  memerlukan  lagi  persetujuan  Majelis  Pengawas  Daerah;  Kedua,  secara konseptual terdapat dua substansi utama yang menjadi argumentasi penting pasca- putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU.X/2012, yaitu prinsip equal before the  law  akan  sejalan  dengan  prinsip  due  process  of  law,  dan  perlakuan  yang berbeda  terhadap  jabatan  Notaris  yang  mengedepankan  peran  Majelis  Pengawas Daerah  harus  dipahami  dalam  kerangka  Kode  Etik  Notaris,  bukan  pada  tataran fungsi peradilan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG E-SERTIPIKAT TANAH DALAM PERATURAN ATR/BPN NO.1 TAHUN 2021 Daniel Surianto; Elbert Elbert; Gustianus Fernando
Jurnal ADIL Vol 12, No 1 (2021): Juli 2021
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v12i1.1921

Abstract

Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  yang  memiliki  sejumlah  permasalahan  salah  satunya keterbatasan lahan tanah seperti sengketa tanah antar sesama penduduk dalam menguasai tanah. Untuk  menyelesaikan  permasalahan  tersebut  pemerintah  mengeluarkan  Permen  ATR/BPN  No.1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik. Akan tetapi timbul permasalahan yaitu perlindungan hukum  bagi  para  pemegang  E-Sertipikat  Tanah.  Sehingga  dalam  penelitian  ini  akan  meninjau langsung  dari  sisi  aspek  hukum  dan  permasalahan  sering  terjadi  serta  solusi  dari  adanya permasalahan  E-Sertipikat  Tanah.  Metode  Penelitian  yang  digunakan  Metode  Yuridis  Normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan bahan hukum primer  dan  sekunder.  Hasil  penelitian  yang  didapatkan  masih  banyaknya  peraturan  perundang- undangan  yang  tidak  sesuai  dalam  mendukung  kebijakan  sertipikat  tanah  elektronik  dan banyaknya  tantangan  yang  harus  dibenahi  pemerintah  berkaitan  dengan  penerbitan  sertipikat tanah elektronik. Dalam implementasi penerbitan sertipikat tanah elektronik dapat menimbulkan dampak yang baru seperti pembuktian di pengadilan dan ke auntentikan suatu akta jual-beli yang akan  melahirkan  penerbitan  sertipikat  tanah  elektronik.  Dalam  mendukung  program  pemerintah dalam  penerbitan  sertipikat  tanah  elektronik  ada  beberapa  hal  yang  perlu  dilakukan  pemerintah seperti mengandeng Pakar keilmuan Informasi Teknologi (IT) dan Ilmu Hukum supaya dapat bisa saling melengkapi dalam penerbitan sertipikat tanah elektronik dan pemerintah wajib melakukan sosialisasi,  bimbingan  teknis  dan  penyuluhan.  Terkait  aturan  penerbitan  sertipikat  tanah elektronik dengan demikian masyarakat akan mendapat perlindungan hukum yang lebih kuat dan aman berkaitan dengan sertipikat tanah elektronik.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16 No 2 (2025): DESEMBER 2025 Vol 16 No 1 (2025): JULI 2025 Vol 15 No 2 (2024): DESEMBER 2024 Vol 15 No 1 (2024): JULI 2024 Vol 14 No 2 (2023): DESEMBER 2023 Vol 14, No 1 (2023): JULI 2023 Vol 13, No 2 (2022): DESEMBER 2022 Vol 13, No 1 (2022): JULI 2022 Vol 12, No 2 (2021): DESEMBER 2021 Vol 12, No 1 (2021): Juli 2021 Vol 11, No 2 (2020): Desember 2020 Vol 11, No 1 (2020): JULI 2020 Vol 10, No 2 (2019): DESEMBER 2019 Vol 10, No 1 (2019): JULI 2019 Vol 9, No 2 (2018): DESEMBER 2018 Vol 6, No 2 (2015): DESEMBER 2015 Vol 4, No 2 (2013): DESEMBER 2013 Vol 3, No 2 (2012): DESEMBER 2012 Vol 3, No 1 (2012): JUNI 2012 Vol 2, No 3 (2011): DESEMBER 2011 Vol 9, No 1 (2018): JULI 2018 Vol 8, No 2 (2017): DESEMBER 2017 Vol 8, No 1 (2017): ADIL: Jurnal Hukum, Juli 2017 Vol 7, No 2 (2016): DESEMBER 2016 Vol 7, No 1 (2016): JULI 2016 Vol 5, No 2 (2014): ADIL : Jurnal Hukum Desember 2014 Vol 3, No 2 (2012): ADIL : Jurnal Hukum Desember 2012 Vol 3 No 2 Vol 1, No 1 (2010): ADIL Jurnal Hukum, Vol 1, No. 1, April 2010 Vol 4, No 1 (2013): ADIL : Jurnal Hukum Vol. 4 No.1 More Issue