cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Lusy Liany
Contact Email
lusyliany@gmail.com
Phone
+6285263332791
Journal Mail Official
adil.jurnalhukum@yarsi.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum, Universitas Yarsi Yarsi Tower Building Lt. 3 Jl. Letjen Soeprapto, Cempaka Putih
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
ADIL : Jurnal Hukum
Published by Universitas Yarsi
ISSN : 20866054     EISSN : 25979884     DOI : https://doi.org/10.33476/ajl
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal adil adalah jurnal yang berfokus pada ilmu hukum secara keseluruhan yang dihasilkan dari ilmu-ilmu dasar hukum, masyarakat serta penelitian ilmu hukum yang mengintegrasikan ilmu hukum dalam semua aspek kehidupan. Jurnal ini menerbitkan artikel asli, ulasan dan laporan kasus-kasus hukum yang menarik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 208 Documents
 2   3   4   5   6 
PEMBATASAN FRASA PERUBAHAN KESEKIAN KALI PADA PERUMUSAN JUDUL UNDANG-UNDANG: TELAAH TERHADAP UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN Evie Rachmawati Nur Ariyanti
Jurnal ADIL Vol 3, No 2 (2012): ADIL : Jurnal Hukum Desember 2012 Vol 3 No 2
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (307.794 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v3i2.64

Abstract

AbstractLawmakers can amend a regulation when it is no longer compatible to the current situation. However, from the numerous amendments made in three tax laws, there has confusion among law practitioners when referring to which law and what tittle to use. This paper is juridical-normative research which examines secondary data collected from literature study. When a regulation has been through numerous amendments, which might put the practitioners on the spot when they have to refer a particular regulation, it is necessary that the referred regulation be re-announced based on the latest version, mentioning the amended parts. Thus, the law which particularly regulates the enactment of laws should limit the use of phrase “The First / Second / Third /etc Amendment”, especially when formulating a tittle of a law.Keywords : Limiting, Amendment, LawAbstrakPerubahan suatu undang-undang dapat dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai lagi dengan situasi atau kondisi yang berlaku dalam masyarakat. Namun demikian, dari beberapa kali perubahan terhadap ketiga undang-undang di bidang perpajakan, telah menimbulkan kebingungan dari pengguna undang-undang atas pengaturan mana yang masih digunakan dan penyebutan terhadap undang-undang tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap data sekunder yang datanya diperoleh melalui studi kepustakaan. Apabila suatu undang-undang telah sering mengalami perubahan hingga menyulitkan pengguna undang-undang tersebut, sebaiknya peraturan tersebut diumumkan kembali menurut bunyi yang baru sesuai dengan perubahan-perubahan yang telah dilakukan dengan mengadakan penyesuaian. Untuk itu dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan pengaturan tentang pembatasan frasa perubahan kesekian kali pada perumusan judul suatu undang-undang.Kata kunci : Pembatasan, Perubahan, Undang-Undang,
PENGUASAAN TANAH DI INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING MELALUI PERKAWINAN CAMPURAN DALAM FALSAFAH HUKUM Indah Jacinda; Jason Jusuf; Verlin Ferdina
Jurnal ADIL Vol 9, No 2 (2018): DESEMBER 2018
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (342.961 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v9i2.828

Abstract

Kombinasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dan internet,menyebabkan seseorang dapat dengan mudah berkomunikasi secara globaldengan orang lain. Ini memungkinkan seseorang dapat menjalin hubungan, danterikat dalam pernikahan. Dengan adanya perkawinan campuran di Indonesia, halitu mempengaruhi kepemilikan harta masyarakat dalam perkawinan. Harta bersama dalam pernikahan juga dapat mengambil bentuk kepemilikan objek tertentu. Salahsatunya adalah Hak Milik yang merupakan hak paling kuat dan melekat yang dapatdimiliki atas tanah di Indonesia. Namun, banyak kasus muncul terkait statuskepemilikan hak atas tanah yang diperoleh orang asing melalui pencampuran asetperkawinan dalam pernikahan antar Warga Negara Indonesia. Oleh karena itu jurnalpenelitian ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut status kepemilikan hak atastanah di Indonesia yang dimiliki oleh orang asing melalui perkawinan campuran.
TINJAUAN YURIDIS UU NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK : SISI LAIN KELEMAHAN SISTEM FIRST TO FILE DALAM PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HaKI) Oksidelfa Yanto
Jurnal ADIL Vol 3, No 1 (2012): JUNI 2012
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (359.95 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v3i1.833

Abstract

Andai kata William Shakespeare masih hidup, dia akan menarik kembalipernyataannya yang berbunyi “apalah arti sebuah nama”, karena saat ini namabagi seseorang sangatlah penting. Nama adalah doa, nama adalah sebuah harapan.Seseorang yang bernama Budiman tentunya diharapkan menjadi anak yangberbudi luhur oleh kedua orang tuanya. Begitu juga dengan Soleh, yangdiharapkan kelak menjadi orang yang soleh.Di dunia bisnis dan perdagangan, nama juga berpengaruh untuk kemajuan suatuusaha. Nama pengusaha adalah merek, bisa dijadikan merek dagang atau merekjasa. Sesungguhnya, bagi pengusaha, merek bukanlah sekedar nama tanpa arti,tapi merek adalah produk bernilai tinggi. Karena suatu merek dapat menghasilkan keuntungan yang berbeda dibandingkan dengan merek lain. Ciri khas perusahaan,misalnya melaui simbol, gambar, warna, angka, kata-kata atau kombinasi dariseluruh elemen tersebut seperti tercantum dalam pasal 1, ayat 1, UU no. 15 tahun2001 tentang Merek.Meskipun pada prakteknya cara ini kerap digunakan dalam membangun suatumerek yang melekat pada konsumen walaupun tidak sehat, yaitu dengan cara“menumpang” nama pada suatu merek yang sudah terdaftar atau terkenal dipasaran. Cara seperti ini melanggar prosedur akuisisi suatu merek demi tujuanperdagangan dan jasa
Peran komisi yudisial dalam membangun peradilan yang bersih dan berwibawa Ridarson Galingging
Jurnal ADIL Vol 7, No 1 (2016): JULI 2016
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (455.668 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v7i1.329

Abstract

Peradilan yang dihormati dan dipercaya oleh publik itu masih sangat jauh dari harapan. Ada banyak hal yang masih harus dilakukan agar kondisi peradilan yang tidak dihormati dan tidak dipercaya publik dewasa ini bisa kita hilangkan. Ada pula   pra-kondisi yang harus terwujud terlebih dahulu, sebelum peradilan kita dihormati dan dipercaya publik itu lahir. Apa saja   Pra-kondisi tersebut akan diuraikan dan dijelaskan dalam artikel ini. Artikel ini juga akan membahas soal permasalahan-permasalahan apa saja yang sedang dihadapi oleh Komisi Yudisial dalam menjalankan   peran dan fungsinya. Akan dijelaskan pula jalan keluar terhadap berbagai persoalan yang sedang dihadapi oleh Komisi Yudisial tersebut, yaitu dengan jalan menyempurnakan UU No.18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, agar Komisi Yudisial bisa diperkuat perannya.
PANCASILA SEBAGAI NORMA DASAR DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Fransiska Novita Eleanora
Jurnal ADIL Vol 3, No 1 (2012): JUNI 2012
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.222 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v3i1.838

Abstract

Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia, nama ini terdiri dari duakata dari bahasa sansekerta : pañca berarti lima dan śīla berarti prinsip atau asas.Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegarabagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologinasional membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai pancasila dijadikanlandasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia.Metode penelitian adalah studi kepustakaan, tujuannya adalah untuk mengetahuibagaimana fungsi pancasila sebagai norma dasar dalam sistem hukum Indonesia.Hasilnya adalah bahwa pancasila sebagai norma dasar merupakan pandanganhidup bangsa yang tercermin dalam 5 (sila) dalam pancasila.
Kredit sindikasi dalam perspektif hukum dan peraturan perbankan (studi kasus pada pt bank dki) Mohamad Kharis Umardani
Jurnal ADIL Vol 7, No 1 (2016): JULI 2016
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (597.356 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v7i1.334

Abstract

Penelitian  ini  dilakukan  atas  proyek  PLTU  Fast  Track Program  10.000  MW PT PLN (Persero) yang dibiayai secara sindikasi oleh  PT Bank DKI sebagai Lead Arranger dan Agent serta 23 (dua puluh tiga) Bank Pembangunan Daerah (BPD) di seluruh Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) pada 13 proyek PLTU dengan porsi IDR dan USD dalam 1 (satu) paket       pendanaan       dengan       total       kebutuhan       pendanaan       sebesar Rp. 4.848.047.835.643,- dimana kebutuahan pendanaan atas porsi USD dikonversi kedalam IDR dengan asumsi 1 USD = Rp. 12.000,-. Hasil dari penelitian ini adalah bagaimana konstruksi hukum dalam kredit sindikasi pada  proyek tersebut mengingat jumlah dana yang cukup besar dan banyaknya proyek PLTU yang dibiayai, Bank DKI selaku arranger dan agent membentuk dua Perjanjian Kredit Sindikasi (PKS) No. 61 dan PKS No.62 yang mengatur hubungan hukum yang timbul  diantara  para  pihak.  Kewajiban  kreditur  dalam  kredit  sindikasi  secara umum telah sesuai terlihat telah diatur pada klausula Perjanjian Kredit Sindikasi. Penerapan prinsip kehati-hatian perbankan atas pemberian kredit sindikasi pada proyek tersebut menjadi sangat penting mengingat mengenai legal lending limit atau Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dari bank peserta sindikasi ada yang dilampaui namun pada kredit sindikasi ini dikecualikan dikarenakan adanya Surat Pengecualian BMPK yang diterbitkan oleh Bank Indoneisa serta dengan Surat Jaminan Pemerintah (Letter of Guarantee) yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah Indonesia.
FUNGSI MELAYANI KEPENTINGAN SOSIAL DALAM REFORMASI HUKUM MENUJU HUKUM RESPONSIF Soenyono Soenyono
Jurnal ADIL Vol 2, No 3 (2011): DESEMBER 2011
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (255.36 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v2i3.843

Abstract

Laws, according to Philippe Nonet and Philip Selznick, have fallen into three categories:repressive, autonomy, and responsive laws. Responsive law particularly deals with publicservice. This research prioritizes literature study on the theories of law by Nonet-Selznick,supported by juridical studies on legislation which is in line with responsive law. Thefindings of this research suggest that law can perform–in this regard, to serve the publicinterest—well on several conditions: (1) its substance highly values public interest andsocial justice, (2) it is implemented by sound and reliable legal institutions supported byhigh-integrity apparatus, (3) people consciously abide by the law. Therefore, achieving theexistence of the so-called responsive law—that is the law which provides the people withprotection and serves the public interests based on legal, moral, and social justice—requires (1) the development of law substances to uphold social interest and social justice,(2) the establishment of a legal institution which is responsive to social needs and publicdynamics, and (3) the promotion of legal awareness.
Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice Febrina Annisa
Jurnal ADIL Vol 7, No 2 (2016): DESEMBER 2016
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (517.405 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v7i2.355

Abstract

Maraknya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak akhir-akhir ini telah sangat memperhatinkan. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, penegak hukum wajib mengupayakan diversi bagi anak yang terlibat tindak pidana, tetapi khusus untuk anak yang melakukan tindak pidana pencabulan, maka diversi tidak dapat diupayakan. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan diberikan sanksi tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam kasus anak sebagai pelaku pencabulan tentunya tidak mudah untuk memutuskan sanksi pidana kepada mereka, mengingat mereka merupakan seorang anak yang masih memiliki hak-hak untuk tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, untuk menjaga dan melindungi hak-hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum ini, maka disusunlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
IMPLIKASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PRAKTEK PENGGUNAAN FORMAT-FORMAT KONTRAK M. Nuzul Wibawa
Jurnal ADIL Vol 2, No 3 (2011): DESEMBER 2011
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (282.83 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v2i3.848

Abstract

One thing that is common in most of case files submitted to the court is theambiguously multi-interpretational contracts or the imbalanced positions of the partiesinvolved, which consequently results in dispute instead of sustainable harmony betweenthem. This research applies normative method which involves literature study andrelated provisions of law. From the above explanation, it can be concluded that anyaspects related to legal contracts could potentially lead to dispute when none of theinvolved parties has the willingness to anticipate it. In practice, moreover, physicalform of legal contract might spark particular conflicts. Government, in this regardthrough relevant agencies, should play an active role in formulating clear, definitivestandard—including the one which regulates technical aspects—of legal contracts tominimize potential conflicts or disputes in the future.
Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya Irfan Islami
Jurnal ADIL Vol 8, No 1 (2017): ADIL: Jurnal Hukum, Juli 2017
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (546.207 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v8i1.454

Abstract

Perkawinan  merupakan  suatu  peristiwa  penting  bagi  manusia,  dimana  manusia sebagai  makhluk  sosial  tidak  dapat  hidup  sendiri  dalam  memenuhi  kebutuhan hidupnya, manusia dalam fitrahnya diciptakan dengan pasangan hidupnya masing- masing.  Dikarenakan  urusan  perkawinan  merupakan  peristiwa  penting  dalam kehidupan  masyarakat,  maka  negara  berhak  mengatur  urusan  ini  dalam  suatu aturan  yang  jelas  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  dan  ketertiban  dalam kehidupan  masyarakat.  Penelitian  ini  mengkaji  mengenai  fenomena  perkawinan yang tidak biasa namun banyak terjadi di kalangan masyarakat, yaitu perkawinan di  bawah  tangan  atau  dalam  istilah  Islam  perkawinan  sirri.  Persoalan  mengenai kawin  sirri  sah  atau  tidak  sering  menjadi  polemik  yang  berakibat  kepada ketidakjelasan  status  perkawinan  yang  terjadi,  hal  ini  mengakibatkan  dampak negatif bagi para pihak yang terlibat, baik istri, suami maupun anak. Penelitian ini bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  fenomena  perkawinan  sirri  di Jakarta  khususnya  dan  berbagai  permasalahan  hukum  yang  ditimbulkan  akibat praktik  kawin  sirri.  Target  yang  hendak  dicapai  dalam  penelitian  ini  untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perkawinan.

Page 4 of 21 | Total Record : 208

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16 No 2 (2025): DESEMBER 2025 Vol 16 No 1 (2025): JULI 2025 Vol 15 No 2 (2024): DESEMBER 2024 Vol 15 No 1 (2024): JULI 2024 Vol 14 No 2 (2023): DESEMBER 2023 Vol 14, No 1 (2023): JULI 2023 Vol 13, No 2 (2022): DESEMBER 2022 Vol 13, No 1 (2022): JULI 2022 Vol 12, No 2 (2021): DESEMBER 2021 Vol 12, No 1 (2021): Juli 2021 Vol 11, No 2 (2020): Desember 2020 Vol 11, No 1 (2020): JULI 2020 Vol 10, No 2 (2019): DESEMBER 2019 Vol 10, No 1 (2019): JULI 2019 Vol 9, No 2 (2018): DESEMBER 2018 Vol 6, No 2 (2015): DESEMBER 2015 Vol 4, No 2 (2013): DESEMBER 2013 Vol 3, No 2 (2012): DESEMBER 2012 Vol 3, No 1 (2012): JUNI 2012 Vol 2, No 3 (2011): DESEMBER 2011 Vol 9, No 1 (2018): JULI 2018 Vol 8, No 2 (2017): DESEMBER 2017 Vol 8, No 1 (2017): ADIL: Jurnal Hukum, Juli 2017 Vol 7, No 2 (2016): DESEMBER 2016 Vol 7, No 1 (2016): JULI 2016 Vol 5, No 2 (2014): ADIL : Jurnal Hukum Desember 2014 Vol 3, No 2 (2012): ADIL : Jurnal Hukum Desember 2012 Vol 3 No 2 Vol 1, No 1 (2010): ADIL Jurnal Hukum, Vol 1, No. 1, April 2010 Vol 4, No 1 (2013): ADIL : Jurnal Hukum Vol. 4 No.1 More Issue