cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Lusy Liany
Contact Email
lusyliany@gmail.com
Phone
+6285263332791
Journal Mail Official
adil.jurnalhukum@yarsi.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum, Universitas Yarsi Yarsi Tower Building Lt. 3 Jl. Letjen Soeprapto, Cempaka Putih
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
ADIL : Jurnal Hukum
Published by Universitas Yarsi
ISSN : 20866054     EISSN : 25979884     DOI : https://doi.org/10.33476/ajl
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal adil adalah jurnal yang berfokus pada ilmu hukum secara keseluruhan yang dihasilkan dari ilmu-ilmu dasar hukum, masyarakat serta penelitian ilmu hukum yang mengintegrasikan ilmu hukum dalam semua aspek kehidupan. Jurnal ini menerbitkan artikel asli, ulasan dan laporan kasus-kasus hukum yang menarik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 208 Documents
 3   4   5   6   7 
IMPLIKASI AKTA PERNYATAAN NOTARIS TERHADAP PERALIHAN HAK ATAS TANAH DALAM PROGRAM PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe; Khoirul Rizal Lutfi
Jurnal ADIL Vol 10, No 1 (2019): JULI 2019
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (316.563 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v10i1.1065

Abstract

Pemerintah mensahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang bertujuan meningkatkan penerimaan pajak negara untuk pembiayaan pembangunan. Pada Pasal 15 ayat 2 UU Tax Amnesty, Notarislah yang diberikan kewenangan membuat Surat Pernyataan yang dibuat dalam bentuk Akta Pernyataan oleh para pihak yang mengikuti program Tax Amnesty, dalam pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Selama ini, dalam prakteknya, berdasarkan PP Pendaftaran Tanah Nomor 24 Tahun 1997 dan PP Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 24 Tahun 2016, akta otentik yang berhubungan dengan pengalihan hak atas tanah dan bangunan dibuat oleh PPAT bukan Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui Peran Notaris terhadap Peralihan hak atas tanah dalam Program Tax Amnesty dan (2) mengkaji implikasi Akta Pernyataan Notaris terhadap Peralihan Hak atas Tanah dalam Program Tax Amnesty. Hasil penelitian menunjukkan Peran Notaris terhadap Peralihan hak atas tanah dalam Program Tax Amnesty adalah membantu para pihak dalam menuangkan perjanjian balik nama/pengalihan harta ke dalam bentuk akta otentik sampai melegalisasi dokumen-dokumen penting untuk keperluan Tax Amnesty. Akta Pernyataan yang dibuat oleh Notaris berimplikasi terhadap peralihan hak atas tanah dalam Program Pengampunan Pajak dengan memberikan kepastian hukum sebagai dasar balik nama sertifikat di BPN.
KENDALA-KENDALA DALAM PEMAJUAN DAN PERLINDUNGAN HAM INTERNASIONAL DI INDONESIA Ridarson Galingging
Jurnal ADIL Vol 8, No 2 (2017): DESEMBER 2017
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (427.676 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v8i2.654

Abstract

Pemajuan dan Perlindungan HAM merupakan tugas yang telah menjadi mandatKomisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Artikel ini akan menyorotikendala-kendala apa saja yang telah dan akan menghadang tugas Komnas HAMdalam upaya lembaga tersebut untuk memajukan dan melindungi HAM universalseperti yang tertuang dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, DeklarasiUniversal Hak Asasi Manusi, UUD 1945 dan UU No. 39/1999 tentang Hak AsasiManusi serta UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Bagaimana persisnyakendala-kendala tersebut, baik itu kendala hukum, budaya maupun kendala politikyang telah dan akan merintangi Komnas HAM dalam mewujudkan mandat legalnyaakan dijelaskan. Juga akan dipaparkan bagaimana rumitnya upaya untukmemperkuat posisi HAM di Indonesia.
LEGALITAS PENGUASAAN HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR (HADHANAH) KEPADA BAPAK PASCA PERCERAIAN Irfan Islami; Aini Sahara
Jurnal ADIL Vol 10, No 1 (2019): JULI 2019
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (263.523 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v10i1.1070

Abstract

Salah satu akibat dari perceraian adalah penguasaan hak asuh anak kepada salah satu pasangan yang berpisah, yaitu baik kepada ibu (mantan isteri) atau kepada bapak (mantan suami). Tidak ada Undang-Undang yang mengatur secara tegas dan jelas mengenai kewajiban hak asuh anak diberikan kepada ibu kandung atau bapak kandung pasca terjadinya perceraian, satu-satunya aturan yang mengatur hal demikian terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 dimana disebutkan bahwa penguasaan Hak Asuh Anak bagi anak dibawah umur 12 tahun diberikan kepada ibu kandung. Namun terkadang dalam kasus perceraian tidak sedikit sengketa penguasaan hak asuh anak dibawah umur diberikan kepada bapak kandung. Penelitian ini dilakukan secara normatif dengan menganalisis beberapa kasus yang ada mengenai legalitas penguasaaan hak asuh anak di bawah umur oleh bapak atau mantan suami pasca perceraian ditinjau dari hukum positif yang berlaku di Indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PIALANG PERDAGANGAN BERJANGKA DALAM HAL TERJADINYA WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK PIALANG PERDAGANGAN BERJANGKA Nugrah Maulid; Imam Koeswahyono; Yuliati Yuliati
Jurnal ADIL Vol 8, No 2 (2017): DESEMBER 2017
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (518.759 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v8i2.659

Abstract

Perlindungan Hukum bagi nasabah pialang perdagangan berjangka akan menjadifokus penelitian ini, terutama bila terjadi pelanggaran kontrak. Penulis akanmenganalisa peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangkayang terkandung dalam UU No.32 / 1997 sebagaimana telah diubah dengan UUNo.10 / 2011 tentang sejauh mana kedua undang-undang tersebut telahmemberikan mekanisme perlindungan hukum di bidang perdagangan masa depanketika pialang adalah melanggar perjanjian. Adanya mekanisme perlindunganhukum yang adil di bidang ini tentunya akan memberikan kepastian hukum bagiorang-orang yang terlibat dalam transaksi perdagangan berjangka.
PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA BANK PENERBIT KARTU KREDIT (ISSUER) DENGAN PEMEGANG KARTU (CARD HOLDER) DALAM PENGGUNAAN KARTU KREDIT (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Cabang Padang) Rinrani Patrisia
Jurnal ADIL Vol 9, No 1 (2018): JULI 2018
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.145 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v9i1.666

Abstract

Kartu kredit merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat modern untukmenggunakannya sebagai alat pembayaran tunai. Dalam pelaksanaan pada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terdapat kendala-kendala yang dihadapioleh pihak BRI yaitu ketika pemegang kartu lalai dalam penggunaan kartu kreditdan tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka penyelesaiannyapemegang kartu wajib memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga yang telahditentukan oleh pihak BRI cabang Padang. Sedangkan kendala-kendala yangdialami oleh pemegang kartu yaitu penambahan biaya dan proses-proses yanglama dalam hal yang menyangkut dengan kartu kredit. Berdasarkan hal diatasdapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian penggunaan kartu kredit padaPT. BRI Tbk, cabang Padang telah sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku, akan tetapi dalam hak dan kewajiban para pihak masih belumseimbang.
KONSEP UTANG DALAM AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH Trisadini Prasastinah Usanti
Jurnal ADIL Vol 4, No 2 (2013): DESEMBER 2013
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (349.408 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v4i2.804

Abstract

Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan dalam bentuk kerja sama antarabank syariah sebagai shahibul maal yang menyediakan seluruh modal dannasabah sebagai mudharib yang mengelola dana. Keuntungan usaha sesuaidengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. akan tetapi apabila terjadikerugian maka akan ditanggung oleh bank syariah apabila kerugian tersebutbukan karena kesengajaan dari nasabah, sedangkan nasabah rugi waktu, tenagadan pikiran. Apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian dari nasabah makanasabah harus menanggung kerugian tersebut. Akan tetapi, pada pembiayaanmudharabah pada salah satu bank syariah belum menunjukkan karakter daripembiayaan mudharabah secara utuh karena muncul konsep utang dalamakadnya.
KEBIJAKAN PERTANAHAN PEMERINTAH KOLONIAL HINDIA-BELANDA DI BALI Yogi Sumakto
Jurnal ADIL Vol 4, No 1 (2013): ADIL : Jurnal Hukum Vol. 4 No.1
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (290.65 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v4i1.26

Abstract

AbstractThis study examines the process (dynamics) of the development of policies on land tenure during the Dutch colonial period in Bali. The study aims to examine policies on land in the agricultural sector, particularly in relation to the social economic impacts of the colonial administration’s land tenure policies in Balinese villages. Peasants as direct producers who are at the very bottom of a larger social-economic structure find themselves bearing the heaviest impact, while farmers or the elite group of non-producer instead reaps up benefits from a wide variety of mechanisms implemented to withdraw surpluses from peasants.Keywords: peasant, policy, land tenure, Dutch colonial governmentAbstrakTulisan ini mempelajari proses (dinamika) perkembangan kebijakan pengaturan penguasaan tanah pada masa pemerintahan kolonial Hindia-Belanda di Bali. Dalam kajian ini hendak disoroti bagaimanakah kebijakan pertanahan di bidang agraris; khususnya berkenaan dengan implikasi sosial-ekonomi dari kebijakan penguasaan tanah pemerintah kolonial tersebut di pedesaan di Bali. Kaum petani sebagai produsen langsung berada pada bagian terbawah dari struktur sosial-ekonomi yang lebih besar selalu memikul beban yang berat sementara itu petani bukan-produsen atau golongan elit bukan-produsen lainnya selalu memperoleh keuntungan-keuntungan dari berbagai mekanisme penarikan surplus petani.Kata kunci: petani, kebijakan, penguasaan tanah, pemerintah kolonial hindia-belanda
TINDAK PIDANA Illegal Logging MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Fransiska Novita Eleanora
Jurnal ADIL Vol 3, No 2 (2012): DESEMBER 2012
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (347.82 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v3i2.809

Abstract

Illegal logging kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaiankegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatanjual beli (termasuk ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan denganaturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakanhutan. Illegal logging dapat menyebabkan pencemaran dan perusakan padalingkungan hidup, sehingga ekosistem didalamnya dapat punah. MetodePenelitian adalah Studi Pustaka, Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimanapenerapan undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Illegal logging (penebangan liar).Hasilnya bahwa Illegal logging merupakan pencemaran dan perusakan lingkunganperubahan langsung dan / atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan /atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkunganhidup.
HUKUM SEBAGAI NORMA SOSIAL MEMILIKI SIFAT MEWAJIBKAN Christiani Widowati
Jurnal ADIL Vol 4, No 1 (2013): ADIL : Jurnal Hukum Vol. 4 No.1
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (259.813 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v4i1.31

Abstract

AbstractNaturally, human beings are social creatures; they are unable to live alone and therefore need to socialize to fulfill their needs and meet their interest. The presence of law as social norm serves as a regulating tool in social life. Law is a legal reference of how social members should behave to establish social justice and—ultimately—to sustain social life. Principally, law gains its effectiveness when it is accepted by the society. Such acceptance may refer to either external or internal acceptance. External acceptance merely emphasizes on the formal aspects, meaning that the law and its compulsory power to give sanctions are inseparable. In this perspective, law is perceived to be compulsory. Internal acceptance, on the other hand, emphasizes more on substantial aspects, which are indeed projected to uphold social justice. Such acceptance is obligatory in nature. This kind of acceptance which is self-internalized and self-evaluated by each community member is the ideal form of acceptance.Keywords: society, social creature, internal social acceptance, compulsory, evaluative, internalizationAbstrakSecara alamiah, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri sehingga setiap manusia selalu hidup bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Keberadaan hukum sebagai norma sosial, adalah untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Hukum sebagai tatanan atau pedoman dalam bertingkah laku ditujukan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat dalam rangka melindungi kehidupan bermasyarakat dan lebih lanjut untuk mempertahankan kehidupan bermasyarakat. Pada prinsipnya, hukum barulah mendapatkan keberlakuannya ketika masyarakat menerimanya. Penerimaan ini baru bisa bermakna penerimaan secara eksternal maupun internal. Penerimaan secara eksternal hanyalah memberikan perhatian terhadap sisi formalitas atau bentuk hukum tersebut yang tidak dapat dipisahkan dengan daya paksa yang melekat pada hukum berupa sanksi bagi yang melanggarnya, maka hukum dimaknai sebagai suatu paksaan. Namun di sisi lain penerimaan secara internal lebih kepada penerimaan hukum yang tidak hanya secara formalitas tapi lebih kepada sisi substansial. Sehingga hukum secara substansial, memanglah bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat yang dengan demikian hukum memiliki sifat mewajibkan. Proses penerimaan melalui internalisasi yang bersifat evaluatif terhadap hukum inilah yang hendaknya dimiliki oleh setiap anggota masyarakat.  Kata kunci: masyarakat, makhluk sosial, penerimaan hukum secara internal, kewajiban, evaluatif-internalisasi
MEKANISME PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Maria Silvya E. Wangga
Jurnal ADIL Vol 3, No 2 (2012): DESEMBER 2012
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (296.706 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v3i2.814

Abstract

Fenomena tindak pidana pencuciaan uang dilakukan secara sistematis, rapi dansulit diungkapkan dengan melibatkan pemangku kekuasaan seperti eksekutif,legislatif dan yudikatif terus meningkat, sebagaimana yang dikemukakan olehPusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan Negara (PPATK) bahwa sepanjangtahun 2007-2011 terdapat 2.258 transaksi keuangan yang mencurigakan. Salahsatu hal yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentangPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah pembalikan bebanpembuktian (omkering van bewijslast atau Shifting the burden of proof) kepadaterdakwa terhadap harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atauterkait dengan tindak pidana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Mekanisme pembalikanbeban pembuktian (omkering van bewijslast atau Shifting the burden of proof)yang dilakukan oleh terdakwa hanya dilakukan dalam pemeriksaan di pengadilandengan mengajukan alat bukti yang cukup. Apabila terdakwa tidak dapatmembuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana makapembuktian tersebut hanya berlaku untuk harta kekayaannya saja sehingga unsur unsurperbuatan seperti menempatkan, mentransfer, membayarkan,membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan dan menitipkan harta kekayaanharus dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Penerapan pembalikan bebanpembuktian (omkering van bewijslast atau Shifting the burden of proof) perludidukung dengan peningkatan kemampuan sumber daya aparat penegak hukumdalam menerapkan metode penelusuran dan pengungkapan harta kekayaan danmewajibkan penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaan baiksebelum, selama dan setelah menjabat

Page 5 of 21 | Total Record : 208

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16 No 2 (2025): DESEMBER 2025 Vol 16 No 1 (2025): JULI 2025 Vol 15 No 2 (2024): DESEMBER 2024 Vol 15 No 1 (2024): JULI 2024 Vol 14 No 2 (2023): DESEMBER 2023 Vol 14, No 1 (2023): JULI 2023 Vol 13, No 2 (2022): DESEMBER 2022 Vol 13, No 1 (2022): JULI 2022 Vol 12, No 2 (2021): DESEMBER 2021 Vol 12, No 1 (2021): Juli 2021 Vol 11, No 2 (2020): Desember 2020 Vol 11, No 1 (2020): JULI 2020 Vol 10, No 2 (2019): DESEMBER 2019 Vol 10, No 1 (2019): JULI 2019 Vol 9, No 2 (2018): DESEMBER 2018 Vol 6, No 2 (2015): DESEMBER 2015 Vol 4, No 2 (2013): DESEMBER 2013 Vol 3, No 2 (2012): DESEMBER 2012 Vol 3, No 1 (2012): JUNI 2012 Vol 2, No 3 (2011): DESEMBER 2011 Vol 9, No 1 (2018): JULI 2018 Vol 8, No 2 (2017): DESEMBER 2017 Vol 8, No 1 (2017): ADIL: Jurnal Hukum, Juli 2017 Vol 7, No 2 (2016): DESEMBER 2016 Vol 7, No 1 (2016): JULI 2016 Vol 5, No 2 (2014): ADIL : Jurnal Hukum Desember 2014 Vol 3, No 2 (2012): ADIL : Jurnal Hukum Desember 2012 Vol 3 No 2 Vol 1, No 1 (2010): ADIL Jurnal Hukum, Vol 1, No. 1, April 2010 Vol 4, No 1 (2013): ADIL : Jurnal Hukum Vol. 4 No.1 More Issue