Articles
208 Documents
<![CDATA[AKUNTABILITAS PENGAWASAN PEMILU YANG BERKUALITAS DAN BERADAB ]]>
<![CDATA[Muhammad Muhammad]]>
<![CDATA[ Jurnal ADIL Vol 3, No 1 (2012): JUNI 2012 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Universitas YARSI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (480.82 KB)
|
DOI: 10.33476/ajl.v3i1.837
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan peran pengawas pemilihanumum dalam mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas dan beradab. DiIndonesia, sejumlah potensi masalah dalam menciptakan ketidakstabilan politik,termasuk di dalamnya maalah-masalah pemilihan umum. Pada dasarnya, kasuskasuspemilihan umum di Indonesia banyak disebabkan oleh rendahnya integritas penyelenggara pemilihan umum dan kepribadian penyelenggara yang bermasalah, dalam hal ini KPU dan bawaslu. Dalam sejumlah masalah, aspek karakter penyelenggara pemilihan umum sangat penting diantara sejumlah aspek, karena aspek karakter melekat pada diri seseorang penyelenggara pemilu. Aspek kapasitas dapat dilatih melalui berbagai workshop dan pelatihan.]]>
<![CDATA[Pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden republik indonesia pasca amandemen uud nri tahun 1945 ]]>
<![CDATA[Pamungkas Satya Putra]]>
<![CDATA[ Jurnal ADIL Vol 7, No 1 (2016): JULI 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Universitas YARSI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (539.682 KB)
|
DOI: 10.33476/ajl.v7i1.333
<![CDATA[Hukum memiliki posisi sentral di dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya dapat disebut dengan UUD NRI Tahun 1945), Pasal 1 ayat (3) dinyatakan tegas bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Adapun pemberhentian suatu jabatan negara harus didasarkan kepada pengaturan yang jelas tentang kedudukan hukum seseorang, terlebih pejabat tinggi negara demi menjamin kepastian hukum itu sendiri. Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan (di Republik Indonesia) berperan penting di negara yang menganut sistem presidensil. Pengkajian tentang hal ini memang bukan yang pertama kali dilakukan, akan tetapi di dalam penulisan ini ada upaya untuk lebih dalam memahami Pengaturan Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Republik Indonesia. Dalam lintas sejarah ketatanegaraan di Republik Indonesia Presiden Soekarno (tahun 1967) dan Presiden Abdurahman Wahid (tahun 2001) merupakan potret “Pemberhentian Presiden” yang pernah terjadi yang melalui tahapan peraturan negara yang hingga kini dapat menjadi bahan perdebatan panjang dan mungkin akan banyak sekali argumentasi-argumentasi yang dapat dibuktikan dari segi hukum, politik, bahkan moralitas.]]>
<![CDATA[KORUPSI DI KALANGAN PENEGAK HUKUM DAN SELEKSI HAKIM SEBUAH PENDEKATAN SEJARAH ]]>
<![CDATA[Chatamarrasjid Ais]]>
<![CDATA[ Jurnal ADIL Vol 2, No 3 (2011): DESEMBER 2011 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Universitas YARSI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (470.607 KB)
|
DOI: 10.33476/ajl.v2i3.842
<![CDATA[Corruption has been in existence since the human history began. Such practice is rife notonly among commoners in the society but also among law enforcers. Some measures havebeen taken to prevent corruption from occurring among law enforcers; one of which istight selection when recruiting in-service judges or justices and other law enforcers.Indonesian Judicial Commission which is in charge of this selection process proposes andsubmits three times the number of expected justices to the House of Representatives whowill then—from the names given—choose the appointed supreme court justice. It isassumed that the appointed officer is the one who possesses solid integrity, is capable ofpreventing corruption practices, and has the courage to give punishments to theperpetrators of corruption. This research is normative in nature, applying literature-studymethod, with history and statute approach. History has shown evident differences betweenin-service judge selection process in the past and the one of today. There is cleardistinction between these two selection processes in terms of the candidates’ origin andselection requirements. Prabu Hayam Wuruk has apparently laid the basis of supremecourt justice selection process to generate justice with high integrity. According to itsvision and mission, Judicial Commission is expected to perform well by—in this particularmatter—recruiting quality justices.]]>
<![CDATA[Eksistensi Aset Eks Bank Dalam Likuidasi ]]>
<![CDATA[Almaududi Almaududi]]>
<![CDATA[ Jurnal ADIL Vol 7, No 2 (2016): DESEMBER 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Universitas YARSI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (648.091 KB)
|
DOI: 10.33476/ajl.v7i2.354
<![CDATA[Berdasarkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Likuidasi Bank (PLPS LB) diatur ketentuan bahwa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berwenang mengelola Aset Eks BDL, namun permasalahannya adalah tidak ditemukannya alas hak bagi LPS untuk melakukan pengelolaan tersebut. Sebelum status badan hukum BDL hapus, tidak dilakukan terlebih dahulu penyerahan (levering) atau pengalihan piutang (cessie) dari Tim Likuidasi kepada LPS sehingga, secara yuridis tindakan penghapusan Aset Eks BDL dari NSL tidak benar-benar menghapuskan kepemilikan aset oleh BDL. Oleh karena itu, untuk menghindari potensi permasalahan hukum kedepannya, ada baiknya LPS memberi pengaturan yang jelas mengenai alas hak bagi LPS dalam melakukan pengelolaan Aset Eks BDL dengan tetap memperhatikan pelaksanaan likuidasi 16 bank yang dicabut izinnya pada tahun 1997, dimana Negara (c.q. Kementerian Keuangan) sebagai kreditur mayoritas menerima sisa Aset Eks BDL sebagai pembayaran non-tunai.]]>
<![CDATA[DELIK AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN KAITANNYA DENGAN HAM ]]>
<![CDATA[Maria Silvya E. Wangga]]>
<![CDATA[ Jurnal ADIL Vol 2, No 3 (2011): DESEMBER 2011 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Universitas YARSI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (415.313 KB)
|
DOI: 10.33476/ajl.v2i3.847
<![CDATA[his research explains Article 156a of the Indonesian Code Penal aboutblasphemy. This Article can only be apllied the implementation of Articles 1,2,and3 of the Act number 1/1965 on Protection, Abuse and or Blasphemy. Those articlesregulate the requirements of the settlement of blasphemy. Those requirementsconsist of 1) letter from the minister of religion, the attorney general and theminister internal affairs; 2) The President of the Republic Indonesia will state thatwhether and religious organization will be prohibited and 3) when the prohibitedorganization will continue has activites than at will be sunction by 5 years ofimprison. In this paper, the writer will also explain the implementation of Article156a of Indonesian Code Penal and Article 1,2,and 3 of the Act number 1/1965 onProtection, Abuse and or Blasphemy is in accordance with principles of humanrights]]>
<![CDATA[Kemitraan Bahari Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Nurul Fajri Chikmawati]]>;
<![CDATA[Evie Rachmawati Nur Ariyanti]]>
<![CDATA[ Jurnal ADIL Vol 8, No 1 (2017): ADIL: Jurnal Hukum, Juli 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Universitas YARSI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (834.532 KB)
|
DOI: 10.33476/ajl.v8i1.453
<![CDATA[Kemitraan (partnership) bukanlah semata-mata bagian dari proses demokratisasi melainkan juga merupakan salah satu jawaban atas keterbatasan kemampuan negara dalam mengelola sumber daya alam, termasuk sumberdaya pesisir. Dalam kerangka melaksanakan tugas dan perannya dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia negara dapat mengadakan hubungan kemitraan dengan pihak swasta atau dunia usaha dan kemitraan dengan masyarakat (civil society). Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan lebih dalam tentang konsep dan pelaksanaan kemitraan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan istilah mitra bahari. Berdasarkan konsep Good Governance diharapkan para stakeholder di bidang perikanan dan kelautan dapat menjalin kemitraan bisnis, yaitu antara dunia usaha (private sector) dengan masyarakat (civil society) yang difasilitasi oleh Pemerintah (government) atau Pemerintah Daerah. Sehingga ruang lingkup mitra bahari dapat diperluas tidak hanya ditujukan untuk peningkatan kapasitas masyarakat pesisir, namun lebih nyata manfaatnya bila juga ditujukan untuk peningkatan ekonomi masyarakat dengan dibentuknya kemitraan bisnis.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN DENGAN PAJAK KELUARAN DALAM MASA PAJAK YANG TIDAK SAMA ]]>
<![CDATA[Evie Rachmawati Nur Ariyanti]]>
<![CDATA[ Jurnal ADIL Vol 10, No 1 (2019): JULI 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Universitas YARSI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (250.713 KB)
|
DOI: 10.33476/ajl.v10i1.1064
<![CDATA[Pasal 9 Ayat (9) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai membuka kemungkinan untuk mengkreditkan pajak masukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir masa pajak saat pembuatan faktur pajak. Permasalahan timbul dalam hal faktur pajak diterima sudah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan. Ketentuan ini malah diatur dalam Penjelasan Pasal 9 Ayat (9). Ditinjau dari pembentukan peraturan perundang-undangan, penjelasan suatu pasal tidak boleh membuat norma baru karena bertentangan dengan Butir 177 Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu juga tidak memenuhi asas kejelasan rumusan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan materi muatannya tidak mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum. Akibat hukum yang timbul terhadap wajib pajak yang melampaui batas waktu yang diperkenankan untuk mengkreditkan pajak masukan dengan pajak keluaran adalah selain membayar jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, masih ditambah dengan pengenaan sanksi bunga dan kenaikan.]]>
<![CDATA[Kewenangan Penyelesaian Sengketa Mengadili Atas Otentisitas Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Di Luar Wilayah Kerja ]]>
<![CDATA[Indriana Prima Puspita Sari]]>;
<![CDATA[Istislam Istislam]]>;
<![CDATA[Nurini Aprilianda]]>
<![CDATA[ Jurnal ADIL Vol 8, No 1 (2017): ADIL: Jurnal Hukum, Juli 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Universitas YARSI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (588.087 KB)
|
DOI: 10.33476/ajl.v8i1.458
<![CDATA[Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik yang telah ditentukan oleh undang-undang. Untuk menjalankan jabatannya dalam membuat akta ditempat kedudukan dan wilayah kerjanya, dengan pengawasan dan pembinaan oleh Majelis Pengawas Notaris. Akan tetapi pada faktanya, dalam menjalankan jabatannya masih saja ada Notaris yang secara sengaja maupun tidak sengaja masih menjalankan jabatannya diluar tempat kedudukan dan wilayah kerjanya itu, sehingga atas hal tersebut menimbulkan sengketa atas otentisitas akta Notaris. Selain itu, pada penyelesaiannya hal ini juga menimbulkan gejala konflik mengenai kewenangan penyelesaian sengketa antara lembaga peradilan umum dengan Majelis Pengawas Notaris atas otentisitas akta yang dibuat oleh Notaris. Penulisan ini menggunakan metode normatif dengan studi kasus dan menganalisa kewenangan penyelesaian sengketa mengadili atas otentisitas akta yang dibuat oleh Notaris di luar wilayah kerja, dengan tujuan agar terciptanya suatu kepastian dalam penegakan hukum di Indonesia yang sesuai menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.]]>
<![CDATA[UPAYA REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ]]>
<![CDATA[Yuliana Yuli W]]>;
<![CDATA[Atik Winanti]]>
<![CDATA[ Jurnal ADIL Vol 10, No 1 (2019): JULI 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Universitas YARSI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (186.939 KB)
|
DOI: 10.33476/ajl.v10i1.1069
<![CDATA[Pecandu narkotika merupakan “self victimizing victims”, karena pecandu narkotika menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. Pembaharuan hukum dengan memberlakukan undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni dengan adanya dekriminalisasi para pelaku penyalahgunaan narkotika. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kendala yang dihadapi dalam upaya rehabilitasi penyalahgunaan narkotika dan penanggulangannya yaitu: a. Secara eksternal dari sisi kebijakan dan penerapan yang membuka ruang pengaburan dalam menerapkan dan memahami perencanaan kebijakan yang telah menjadi acuan dari kebijakan hukum pidana. Secara internal yang mengacu kepada sumber daya manusia dan kapasitas pemahaman dari para terapis yang berbeda-beda. Sehingga menimbulkan perbedaan layanan terhadap pemberian layanan kepada penerima manfaat. . Ditambah lagi tidak adanya aturan internal bagi para pekerja sosial dalam meningkatkan tanggung jawab dan pola layanannya.]]>
<![CDATA[NOTARIS SEBAGAI PEJABAT LELANG KELAS II ]]>
<![CDATA[Runi Viola]]>
<![CDATA[ Jurnal ADIL Vol 8, No 2 (2017): DESEMBER 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Universitas YARSI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (504.239 KB)
|
DOI: 10.33476/ajl.v8i2.658
<![CDATA[Artikel ini akan menjelaskan fungsi Notaris di luar tugas utamanya sebagaipejabat publik yang berwenang membuat akta otentik berdasarkan UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNo.2 / 2014. Notaris di Indonesia secara bersamaan dapat berfungsisebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Peraturan PemerintahNo.24 / 2016 dan juga berfungsi sebagai Pejabat Pelaksana Kelas II berdasarkanKeputusan Menteri Keuangan Nomor 451 / KMK.01 / 2002. Penulis juga akansecara kritis meneliti fungsi notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah danPejabat Lelang Kelas II.]]>
