Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

ADIL : Jurnal Hukum

Jurnal-ADIL
Website

Published by Universitas Yarsi

ISSN : 20866054 EISSN : 25979884 DOI : https://doi.org/10.33476/ajl

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal adil adalah jurnal yang berfokus pada ilmu hukum secara keseluruhan yang dihasilkan dari ilmu-ilmu dasar hukum, masyarakat serta penelitian ilmu hukum yang mengintegrasikan ilmu hukum dalam semua aspek kehidupan. Jurnal ini menerbitkan artikel asli, ulasan dan laporan kasus-kasus hukum yang menarik.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 208 Documents

1 2 3 4 5

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA ASUSILA OLEH ANAK (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kelas IA Padang) Runi Viola
Jurnal ADIL Vol 9, No 1 (2018): JULI 2018
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Proses penjatuhan pemidanaan kasus Tindak Pidana Asusila yang Dilakukan OlehAnak menjadi tugas yang berat bagi hakim karena harus mempunyai pandanganyang netral dalam membuat keputusan. Apalagi dengan melihat kasus kejahatanpidana yang dilakukan oleh anak bukan merupakan suatu kejahatan ataukenakalan anak biasa. Peran hakim yang besar dalam menangani perkara anakberkonsekuensi, hakim anak tersebut benar benar harus memahami kepentinganterbaik anak yang terutama (the best interest of the child). Adapun permasalahanyang diangkat yaitu : Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkanpidana Tindak Asusila yang dilakukan anak. Apakah kendala yang ditemui olehhakim dalam pemidanaan kasus Tindak Asusila yang dilakukan anak. Bagaimanakah penyelesaian pemidanaan terhadap anak. Penulis menggunakanmetode penelitian yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitianhukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannyadengan pelaksanaan dan fakta yang ada di lapangan.

PEMBATASAN LUAS LAHAN USAHA PERKEBUNAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA Ermanto Fahamsyah
Jurnal ADIL Vol 4, No 2 (2013): DESEMBER 2013
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Pengaturan luas lahan untuk usaha perkebunan dalam suatu peraturan perundangundangantentunya akan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Oleh karena itu, pengaturan hal tersebut harus seiring dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait agar tercipta adanya kepastian hukum, perlindungan hukum, keadilan dan kemakmuran bagi semua pihak yang berkepentingan.

PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH UNTUK PEMUKIMAN PADA DAERAH PERKOTAAN (STUDI DI PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO) Nur Hidayati; Wahyu Prawesthi
Jurnal ADIL Vol 1, No 1 (2010): ADIL Jurnal Hukum, Vol 1, No. 1, April 2010
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v1i1.23

ABSTRACTThe need of land to stay at residence always makes a prcblem forsociety. We often find the separated of the land that obeys fheregulation at that time depends on the need af the owner, especialty theplace to stay, They consisf of the decoration of the environment suchas roads, drainage and public facilities, There was a constiiution fromthe Head of the Land National Committee no 4 at 1gg1 about theconsolidation of land to arrange the land sysfem and environment, Theaim is to anticipate or prevent from the lack of disorder or slum area inthe location of the research at the district of Sidoardjo. tf we let it, we, have a problem in every aspect. The benefit that we got from thisresearch can be expected to contribute th'e ideas of the developmentfrom the srdes of the land and land construction especiarty about thelayr,of the land consolidation that related to the consolidation of the tandin tswns that used to stay, Beside that, the benefit of ttte resoarch is forcontextual contributisn to the institution or government institution thathandles the land field and land consolidation, The analyze of thisresearch has been got from the primer data or secondary data by usingthe qualitative approach that emphasized to descriptive analyzesbased on sociology jurisdiction research, Tho result of the researchpressed the implementation of land consolidation of towns fo houses inthe district of sidoardjo, lt is in the regulation of the Head of rhe randnational institution no 4 at 1991 according to the concept of the pran ofthe location sysfem of area (RTRW) the district of Sidoardjo, Theimplementation of this land consolidation has been done with thesysfem of self-supporting people. The problems come in the program ofthe land consolidation to stay can be handled by the people,Keywords : land consolidation, urban, residence

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI INDONESIA (Dalam Perspektif Perlindungan Hukum bagi Hak-hak Ekonomi Masyarakat Tradisional) Nurul Fajri Chikmawati
Jurnal ADIL Vol 4, No 2 (2013): DESEMBER 2013
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan wilayah perkembangan baruyang memiliki potensi sangat besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,khususnya masyarakat pesisir. Wilayah ini selain memiliki fungsi konservasi, jugamemiliki fungsi lain sangat penting bagi penyediaan barang dan jasa kelautan.Potensi yang besar ini perlu dikelola dengan pendekatan terintegrasi antar sektoragar keseluruhan fungsi dapat dimanfaatkan dengan baik dan berkelanjutan.Untuk itu Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentangPengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang kemudian direvisidengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-UndangNo.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecildengan alasan belum mewujudkan pendekatan Integrated Coastal Management,yang ditandai dengan tidak adanya pembaharuan atas penguasaan danpengusahaan yang timpang dan adanya ketidaksinkronan dengan peraturanÂ perundang-undang lainnya. Undang-Undang ini juga dianggap lebihmementingkan aspek investasi dan lebih berpihak kepada dunia usaha sehinggatidak ada ruang bagi masyarakat, khususnya masyarakat nelayan tradisional danmasyarakat adat dalam pengusulan rencana pengelolaan wilayah pesisir danpulau-pulau kecil. Dengan adanya revisi maka diharapkan hak-hak masyarakattradisional, khususnya hak-hak ekonomi secara umum diakomodir sejak dalamproses perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan serta pengawasan terkaitdengan pengelolaan WP3K.

KAJIAN TERHADAP POTENSI ANAK JALANAN DAN MASYARAKAT PEDONGKELAN PULOGADUNG JAKARTA TIMUR DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU KEHIDUPAN DAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT (Suatu Penelitian Pemberdayaan) Endang Purwaningsih
Jurnal ADIL Vol 4, No 1 (2013): ADIL : Jurnal Hukum Vol. 4 No.1
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

AbstractStreet children and community members of Pedongkelanâ€”Pulogadungâ€”have been showing poor moral, social, and legal awareness in their daily lives. It therefore requires in-depth study and sustainable follow-up measures in a bid to alleviate poverty, empower the street childrenâ€™s potentials, and tackle all sorts of other related problems, which originate in their poor economic capacity referring to their low sense of achievement, poor skills, and poor knowledge. The underlying issues on this matter lie in how to formulate strategies to address community empowerment in a bid to improve quality life of the street children and other community members where they live in Pedongkelan and how to orchestrate the roles of the academic people and the respective bureaucrats to join forces with their respective constituents. This research uses a normative method, with sociological approach, to endorse the proposed PRA (Participatory Rural Appraisal) implementation. The findings suggest (1) that the most appropriate empowerment programs for the street children and other community members in Pedongkelan are through the implementation of science and technology programs, the implementation of character building programs, the implementation of potential economic building programs on the religious basis, the implementation of economic stability programs, and the promotion of legal awareness programs. In doing so, it is important to make opportunities available, conduct serious and sustainable sectorial programs, design specific programs to curb the number of street children, poor people, and thugs or criminals, implement integrated and gradual programs, have psychosocial approach for target groups, and improve the target groupâ€™s productive skills and their skills in giving added value to their products. All of these should be supported by (2) the governmentâ€™s role, academic people, and related institutions. Above all, coordination among and participation of these related parties are of the utmost importance.Keywords : street childrenâ€™s potency, quality life, legal awarenessAbstrakTingkat kesadaran moral sosial dan kesadaran hukum sama sekali tidak terwujud dalam kehidupan keseharian anak jalanan dan warga masyarakat Pedongkelan. Diperlukan kajian yang sangat mendalam dan tindakan yang berkesinambungan dalam rangka mengentaskan kemiskinan, memberdayakan potensi anak jalanan dan segudang permasalahan yang melingkupi kehidupan mereka, yang sebenarnya berpangkal tolak dari ketidakmampuan secara ekonomi dan kekerdilan mental, moral, skill serta ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Permasalahan serius pada masyarakat Pedongkelan berkenaan dengan anak-anak jalanan dan lingkungan masyarakatnya adalah bagaimana pemberdayaan masyarakat yang tepat bagi penanganan anak-anak jalanan dan lingkungan masyarakatnya tersebut dan Bagaimana peran akademisi dan birokrat dapat terkait dan menyatu dengan partisipasi masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif, dengan pendekatan sosiologis, untuk mendukung usulan penerapan Participatory Rural Appraisal (PRA). Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan: (1) Program pemberdayaan yang tepat bagi anak jalanan dan warga Pedongkelan Pulogadung secara garis besar melalui penerapan program ipteks dan character building, penerapan program sinergi religi dan pengenalan potensi ekonomi, penerapan program pemantapan ekonomi dan sadar hukum. Upaya yang perlu dilakukan adalah memberi perhatian dengan membuka peluang, Melakukan program Sektoral secara serius dan berkesinambungan, Program pembangunan yang benar-benar dapat mengurangi jumlah anak jalanan dan penduduk miskin, upaya penanggulangan premanisme dan kejahatan, Pelaksanaan program secara terpadu dan bertahap, pendekatan psikososial dengan kelompok sasaran, upaya meningkatkan kemampuan berproduksi dan menciptakan nilai tambah, didukung (2) Peran Pemerintah, Akademisi dan lembaga terkait sangat penting yakni pelaksanaan koordinasi dan partisipasi aktif semua pihak, antar lembaga dan masyarakat.Kata kunci: potensi anak jalanan, mutu kehidupan, kesadaran hukumÂ

PENERAPAN LEMBAGA PILIHAN HUKUM TERHADAP SENGKETA HUKUM DALAM PELAKSANAAN KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL Winda Pebrianti
Jurnal ADIL Vol 3, No 2 (2012): DESEMBER 2012
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Kemajuan kerjasama ekonomi internasional memberikan pengaruh bertambahnyaaktivitas atau transakasi bisnis internasional belakangan ini. Transaksi-transaksitersebut bisa berupa ekspor-impor, investasi, kredit atau pinjaman perusahaan danlain-lain. Dalam suatu transaksi, biasanya konflik muncul dari kontrak yangdibuat dan akan menjadi persoalan pada suatu saat. Untuk mengantisipasikemungkinan masalah ini, mereka selalu memutuskan untuk membuat pilihanhukum dalam satu klausul kontrak yang mereka buat. Akan tetapi kadang-kadangmereka tidak membuat klausul pilihan hukum dalam kontrak bisnisnya.Permasalahan yang akan muncul adalah pertama, hukum yang mana yang akandigunakan untuk memecahkan konflik tersebu kedua, bagaimana pelaksanaanlembaga pilihan hukum terhadap permasalahan yang timbul tersebut yangdisebabkan oleh penerapan pilihan hukum serta ketiga, apa solusi dari penerapanpilihan hukum dalam pelaksanaan kontrak bisnis internasional apabila terjadisengketa. Berdasarkan permasalahan tersebut, pelaksanaan pilihan hukum dalamÂ sengketa hukum memberikan hak kepada para pihak untuk menentukan hukumyang berlaku bagi bisnisnya. Hakim negara-negara di dunia menghormati pilihanhukum para pihak melalui penerapan asas ketertiban umum. Selanjtnya apabilahukum yang dipilih tidak mempunyai hubungan yang substantif dengan transaksidan tidak memiliki alasan yang cukup bagi pilihan hukum para pihak, maka hakimakan menentukan hukum manakah yang berlaku. Hukum negara hakim yangmengadili dapat menjadi dasar penyelesaiannya apabila hukum yang dipilih parapihak tidak dapat diterapkan dalam sengketa yang terjadi.

KAJIAN PRAKTEK PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA M. Makhfudz
Jurnal ADIL Vol 4, No 1 (2013): ADIL : Jurnal Hukum Vol. 4 No.1
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

AbstractInitially, human trafficking was solely assumed to be the excess of economic pressure. Such an issue has been getting more complicated due to the governmentâ€™s failure in improving the economic sector. At present, human trafficking has transformed in such a way that it, with the help of illicit syndicates, emerges as a lucrative industry. This paper offers formulations to cope with and eradicate any forms of human trafficking which rampantly victimizes Indonesian locals.Keywords: human trafficking, economic development, citizensAbstrakPertama tindak pidana penjualan orang disebabkan karena faktor tekanan ekonomi di Tanah Air,tapi kemudian lama kelamaan bekembang karena sulit mencari lapangan kerja.Kesulitan membuka lapangan kerja itu juga didukung oleh program Pemerintah yg mengalami kegagalan dalam melakukan pembangunan karena tidak di minati oleh Investor Asing karena problema internal negara yaitu banyaknya Pungli (pungutan liar) situasi dan kondisi negara yang tidak stabil baik dari kondisi ekonomi negara maupun keamanan..Kemudian tambah berkembang lagi karena dukungan terbentuknya kelompok sindikat di luar negeri,sehingga mendorong perbuatan Pidana Penjualan Orang menjadi sebuah industri.Perkembangan Perbuatan Pidana Penjualan orang timbul berbagai macam seperti kita lihat dilapangan yaitu Praktek Penjualan Organ Manusia disampingpraktek penjualan orang sebagai praktek Perbudakan gaya baru dan penjualan orang sebagai penyedia hotel sebagai wanita penghibur dan penyedia pemuasan nafsu para hidung belang karena sebagai komoditi mahal sebagai penyedia industri HiburanKata Kunci : trafficking, violeted right, innmoral

PEMBATASAN FRASA PERUBAHAN KESEKIAN KALI PADA PERUMUSAN JUDUL UNDANG-UNDANG: TELAAH TERHADAP UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN Evie Rachmawati Nur Ariyanti
Jurnal ADIL Vol 3, No 2 (2012): DESEMBER 2012
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Perubahan suatu undang-undang dapat dilakukan terhadap ketentuan-ketentuanyang tidak sesuai lagi dengan situasi atau kondisi yang berlaku dalam masyarakat.Namun demikian, dari beberapa kali perubahan terhadap ketiga undang-undang dibidang perpajakan, telah menimbulkan kebingungan dari pengguna undang-undang atas pengaturan mana yang masih digunakan dan penyebutanterhadap undang-undang tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridisnormatif, yaitu penelitian terhadap data sekunder yang datanya diperoleh melaluistudi kepustakaan. Apabila suatu undang-undang telah sering mengalamiperubahan hingga menyulitkan pengguna undang-undang tersebut, sebaiknyaperaturan tersebut diumumkan kembali menurut bunyi yang baru sesuai dengan perubahan-perubahan yang telah dilakukan dengan mengadakan penyesuaian.Untuk itu dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan pengaturan tentang pembatasan frasa perubahan kesekian kali pada perumusan judul suatu undang-undang.

PENERAPAN LEMBAGA PILIHAN HUKUM TERHADAP SENGKETA HUKUM DALAM PELAKSANAAN KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL Winda Pebrianti
Jurnal ADIL Vol 3, No 2 (2012): ADIL : Jurnal Hukum Desember 2012 Vol 3 No 2
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

AbstractThe rapid growth of international cooperation in economic sector has recently resulted in the increase of international business activities and transactions which include export-import, investment, corporate loans, etc. It is quite common that the parties involved in a certain transaction are faced with disputes resulting from the legal contract they previously made. To anticipate such happenings, they always include choices in the contract clause although they sometimes skip to do so. The lack of such a clause will bring about a number of problems: first, which law should they refer to to solve the dispute? Second, how does the preferred legal institution respond to such cases? Third, in case of a legal dispute in an international business contract, what solutions are offered by the preferred legal institution? Providing alternative legal institutions to settle legal disputes allows these business practitioners to have the rights to determine which law is most relevant to the nature of their business. Judges in the court of law around the globe give respect to the chosen law through the implementation of public order principles. In case of a chosen law which does not carry substantial correlation to the actual transactions and lacks legal basis to accommodate the parties involved, the authorized judge will then determine which law to use. Finally, it is the state law that rules when a judge is settling a particular legal dispute if the referred law fails to draw any conclusions.Keywords : Choice of Law, International Contracts, Legal DisputeAbstrakKemajuan kerjasama ekonomi internasional memberikan pengaruh bertambahnya aktivitas atau transakasi bisnis internasional belakangan ini. Transaksi-transaksi tersebut bisa berupa ekspor-impor, investasi, kredit atau pinjaman perusahaan dan lain-lain. Dalam suatu transaksi, biasanya konflik muncul dari kontrak yang dibuat dan akan menjadi persoalan pada suatu saat. Untuk mengantisipasi kemungkinan masalah ini, mereka selalu memutuskan untuk membuat pilihan hukum dalam satu klausul kontrak yang mereka buat. Akan tetapi kadang-kadang mereka tidak membuat klausul pilihan hukum dalam kontrak bisnisnya. Permasalahan yang akan muncul adalah pertama, hukum yang mana yang akan digunakan untuk memecahkan konflik tersebu kedua, bagaimana pelaksanaan lembaga pilihan hukum terhadap permasalahan yang timbul tersebut yang disebabkan oleh penerapan pilihan hukum serta ketiga, apa solusi dari penerapan pilihan hukum dalam pelaksanaan kontrak bisnis internasional apabila terjadi sengketa. Berdasarkan permasalahan tersebut, pelaksanaan pilihan hukum dalam sengketa hukum memberikan hak kepada para pihak untuk menentukan hukum yang berlaku bagi bisnisnya. Hakim negara-negara di dunia menghormati pilihan hukum para pihak melalui penerapan asas ketertiban umum. Selanjtnya apabila hukum yang dipilih tidak mempunyai hubungan yang substantif dengan transaksi dan tidak memiliki alasan yang cukup bagi pilihan hukum para pihak, maka hakim akan menentukan hukum manakah yang berlaku. Hukum negara hakim yang mengadili dapat menjadi dasar penyelesaiannya apabila hukum yang dipilih para pihak tidak dapat diterapkan dalam sengketa yang terjadi.Kata Kunci : Pilihan Hukum, Kontrak Internasional, Sengketa Hukum

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN DAMPAKNYA DALAM IMPLEMENTASI UPAH BURUH (STUDI KASUS PEMBERIAN UPAH BURUH DI KABUPATEN KARAWANG) Pamungkas Satya Putra
Jurnal ADIL Vol 6, No 2 (2015): DESEMBER 2015
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Republik Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana tertuang dalam UUD NRITahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan seluruh aspek pembangunan termasukekonomi perlu diatur termasuk penetapan upah minimum yang telah diatur dalamUndang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 88 sampaidengan Pasal 98 dan peraturan pelaksana lainnya. Dinamika penetapan kebijakanupah minimum dalam bingkai desentralisasi memiliki problematika. Kedudukanpekerja/buruh dan pengusaha serta pemerintah menegaskan peran masing-masingyang saling berhubungan (interdependensi) satu sama lain. Komitmen antarastakeholders di dalam merumuskan, mensosialisasikan dan mengimplementasikanberbagai kebijakan khususnya, penetapan UMK di Kabupaten Karawang yangmenjadi kewenangan dari Gubernur berdasarkan rekomendasi Bupati.

Page 3 of 21 | Total Record : 208

1 2 3 4 5

Filter by Year

2015 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 16 No 2 (2025): DESEMBER 2025 Vol 16 No 1 (2025): JULI 2025 Vol 15 No 2 (2024): DESEMBER 2024 Vol 15 No 1 (2024): JULI 2024 Vol 14 No 2 (2023): DESEMBER 2023 Vol 14, No 1 (2023): JULI 2023 Vol 13, No 2 (2022): DESEMBER 2022 Vol 13, No 1 (2022): JULI 2022 Vol 12, No 2 (2021): DESEMBER 2021 Vol 12, No 1 (2021): Juli 2021 Vol 11, No 2 (2020): Desember 2020 Vol 11, No 1 (2020): JULI 2020 Vol 10, No 2 (2019): DESEMBER 2019 Vol 10, No 1 (2019): JULI 2019 Vol 9, No 2 (2018): DESEMBER 2018 Vol 6, No 2 (2015): DESEMBER 2015 Vol 4, No 2 (2013): DESEMBER 2013 Vol 3, No 2 (2012): DESEMBER 2012 Vol 3, No 1 (2012): JUNI 2012 Vol 2, No 3 (2011): DESEMBER 2011 Vol 9, No 1 (2018): JULI 2018 Vol 8, No 2 (2017): DESEMBER 2017 Vol 8, No 1 (2017): ADIL: Jurnal Hukum, Juli 2017 Vol 7, No 2 (2016): DESEMBER 2016 Vol 7, No 1 (2016): JULI 2016 Vol 5, No 2 (2014): ADIL : Jurnal Hukum Desember 2014 Vol 3, No 2 (2012): ADIL : Jurnal Hukum Desember 2012 Vol 3 No 2 Vol 1, No 1 (2010): ADIL Jurnal Hukum, Vol 1, No. 1, April 2010 Vol 4, No 1 (2013): ADIL : Jurnal Hukum Vol. 4 No.1 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Lusy Liany

Contact Email
lusyliany@gmail.com

Phone
+6285263332791

Journal Mail Official
adil.jurnalhukum@yarsi.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum, Universitas Yarsi Yarsi Tower Building Lt. 3 Jl. Letjen Soeprapto, Cempaka Putih

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Lusy Liany

Contact Email lusyliany@gmail.com

Phone +6285263332791

Journal Mail Official adil.jurnalhukum@yarsi.ac.id

Editorial Address Fakultas Hukum, Universitas Yarsi Yarsi Tower Building Lt. 3 Jl. Letjen Soeprapto, Cempaka Putih

Location Kota adm. jakarta pusat, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Lusy Liany

Contact Email
lusyliany@gmail.com

Phone
+6285263332791

Journal Mail Official
adil.jurnalhukum@yarsi.ac.id

Editorial Address
Fakultas Hukum, Universitas Yarsi Yarsi Tower Building Lt. 3 Jl. Letjen Soeprapto, Cempaka Putih

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA