cover
Contact Name
Erna Mei Lestari
Contact Email
erna_mei@dephub.go.id
Phone
+6281380109876
Journal Mail Official
jurnaltransla@dephub.go.id
Editorial Address
Jl. Merdeka Timur No. 5 Jakarta Pusat 10110
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Penelitian Transportasi Laut
ISSN : 14110504     EISSN : 25484087     DOI : http://dx.doi.org/10.25104/transla
Jurnal Penelitian Transportasi Laut merupakan majalah ilmiah yang mempublikasikan hasil penelitian atau kajian ilmiah dalam bidang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan yang meliputi operasional kepelabuhanan, manajemendan jaringan angkutan, hukum laut, desain dan sistem perkapalan, dan lingkungan maritim.
Articles 234 Documents
PENINGKATAN JARINGAN ANGKUTAN LAUT UNTUK MENUNJANG DISTRIBUSI KOMODITI BERAS DI MALUKU UTARA Himawan, Teguh
Jurnal Penelitian Transportasi Laut Vol 17, No 1 (2015): Jurnal Penelitian Transportasi Laut
Publisher : Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25104/transla.v17i1.1419

Abstract

Secara geografis Provinsi Maluku Utara terdiri dari pulau-pulau yang sebagian besar merupakan pulau kecil dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit. Hal ini, menyebabkan keterisolasian bagi beberapa daerah, dan terbatasnya jaringan transportasi laut menjadi tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi pelayanan transportasi laut dalam kegiatan distribusi bahan pokok beras untuk menyusun konsep kebijakan pengembangan pelayanan transportasi laut dalam mendukung ketahanan pangan di Provinsi Maluku Utara. Model yang akan digunakan antara lain adalah model transportation problem dan model minimum spanning tree. Berdasarkan hasil perhitungan transportation problem, diperoleh pola distribusi untuk komoditi beras, bahwa untuk kebutuhan beras di Maluku Utara masih harus disuplai dari Kota Bitung, Sulawesi Utara. Sedangkan, dengan perhitungan model minimum spanning tree diperoleh pola jaringan transportasi laut berdasarkan jarak adalah Sanana-Labuha-Tidore-Jailolo-Ternate-Daruba-Tobelo-Daruba-Buli-Weda PP.
KEBUTUHAN TENAGA MARINE INSPECTOR DIKAITKAN DENGAN ARUS KUNJUNGAN KAPAL DI PELABUHAN BENOA BALI Sunarto, Sunarto
Jurnal Penelitian Transportasi Laut Vol 16, No 4 (2014): Jurnal Penelitian Transportasi Laut
Publisher : Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25104/transla.v16i4.34

Abstract

Berdasarkan perhitungan bahwa jumlah tenaga kesyabandaran/marine inspector yang harus tersedia pada kantor Syahbandar dan Otoritas pelabuhan Benoa di Bali pada tahun 2013, untuk mengantisipasi 1.095 kunjungan kapal adalah sebanyak 9 orang. Padahal berdasarkan data yang ada di kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Benoa di Bali pada tahun 2013 telah tersedia tenaga Kesyanbandaran/Marine Inspector sebanyak 8 orang, sehingga diperlukan penambahan 1 orang. Kebutuhan tenaga kesyahbandaran/marine inspector pada tahun 2018 dengan asumsi pertumbuhan kunjungan kapal rata-rata naik 5 % pertahun, maka jumlah tenaga kesyabandaran/marine inspector pada tahun 2018 diperlukan penambahan sebanyak 2 orang. Sehingga pada tahun 2018 jumlah tenaga kesyahbandaran/marine inspector yang harus ada sebanyak 10 orang, sedangkan pada tahun 2013 jumlah tenaga kesyahbandaran/marine inspector yang tersedia 8 orang. Jadi perlu dilakukan penambahan tenaga kesyahbandaran/marine inspector sebanyak 2 orang.
ANALISIS BANGKITAN TRANSPORTASI LAUT DI PELABUHAN TANJUNG RINGGIT KOTA PALOPO Humang, Windra
Jurnal Penelitian Transportasi Laut Vol 19, No 2 (2017): Jurnal Penelitian Transportasi Laut
Publisher : Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25104/transla.v19i2.486

Abstract

Potensi komoditi unggulan dari wilayah hinterland, menjadikan Pelabuhan Tanjung Ringgit berpotensi menjadi simpul transportasi laut yang penting di Sulawesi Selatan. Oleh sebab itu, perlu diketahui berapa besar bangkitan transportasi laut baik general cargo maupun petikemas yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Penelitian ini tergolong penelitian kuantitatif. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis LQ dan analisis regresi berganda.Hasil analisis menunjukkan Potensi komoditi unggulan wilayah hinterland Pelabuhan Tanjung Ringgit berupa hasil pertanian berupa beras, jagung, ubi kayu, ubi jalar kedelai, kacang tanah dan kacang hijau, hasil perkebunan berupa kakao serta hasil CPO dari kelapa sawit. Rata-rata tingkat pertumbuhan arus barang general cargo di Pelabuhan Tanjung Ringgit sebesar 8% pertahun. Hasil prediksi bongkar muat barang general cargo memperlihatkan volume barang tahun 2020 mencapai 459,735 ton, tahun 2025 mencapai 559,894 ton, tahun 2030 mencapai 684,485 ton dan tahun 2035 mencapai 839,940 ton. Sedangkan untuk volume bongkar muat petikemas, rata-rata pertumbuhan mencapai 10% pertahun, hasil prediksi bongkar muat petikemas tahun 2020 mencapai 3.764 TEUs, tahun 2025 mencapai 5.441 TEUs, tahun 2030 mencapai 7.902 TEUs dan tahun 2035 mencapai 11.530 TEUs.
ANALISIS MANFAAT DALAM PROYEK PENGERUKAN STUDI KASUS: ALUR PELAYARAN SURABAYA TIMUR Josep, Alland Adrian
Jurnal Penelitian Transportasi Laut Vol 21, No 1 (2019): Jurnal Penelitian Transportasi Laut
Publisher : Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25104/transla.v21i1.1168

Abstract

Pesisir pantai, penyeberangan laut, dan alur pelayaran memainkan peran penting dalam transportasi laut. Sebagian besar kargo yang diangkut adalah angkutan domestik dan internasional. Transportasi laut telah mendapatkan perhatian selama bertahun-tahun karena dinilai hemat energi dan bahan bakar, terdapat peningkatan minat dalam memperluas rute perdagangan melalui laut untuk pengiriman barang domestik. Karena draf berlayar kapal terkait langsung dengan tonase yang dimuat, kedalaman saluran yang diperlukan untuk memastikan kapasitas angkut yang memadai. Tantangan bagi para pengambil keputusan adalah untuk secara optimal mengalokasikan pengeluaran berupa biaya pengerukan alur pelayaran di seluruh jaringan alur pelayaran yang luas untuk memaksimalkan manfaat secara nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi konsep manfaat jika proyek pengerukan alur pelayaran dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif. Berdasarkan hasil analisis, manfaat pengerukan adalah meningkatkan keamanan dan keselamatan alur pelayaran, meningkatkan kelayakan transportasi laut, meningkatkan stabilitas pergerakan barang, meningkatkan konektivitas antar pelabuhan, meningkatkan pembangunan infrastruktur pelabuhan, meningkatkan dimensi kapal yang dapat memasuki pelabuhan, meningkatkan stabilitas kinerja pelabuhan, meningkatkan jumlah kapal yang dapat memasuki pelabuhan, menurunkan laju sedimentasi di saluran akses, mengurangi pergantian waktu kapal, meningkatkan efisiensi kinerja pelabuhan, menurunkan biaya pelabuhan, dan meningkatkan pendapatan operator pelabuhan.
EVALUASI PENERAPAN ISPS CODE DI PELABUHAN BITUNG Khafendi, Khafendi
Jurnal Penelitian Transportasi Laut Vol 18, No 1 (2016): Jurnal Penelitian Transportasi Laut
Publisher : Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25104/transla.v18i1.1397

Abstract

Pemberlakuan International Ships and Port Facility Security (ISPS )Code 1 Juli 2004 sesuai ketentuan International Maritime Organiztion (IMO), mutlak dilaksanakan di seluruh pelabuhan secara Internasional, demikian juga di pelabuhan Bitungtelah dinyatakan sebagai pelabuhan yang telah comply oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui ?Short Term Statement of Comphance of a Port Facility (SoCPF) ? nomor KL.94/93/ISPS/DV/ST-04 tanggal 01 Juli 2004 di Jakarta,tetap harus melakukan ISPS Code secara penuh bila tidak sertifikat Comply akan dicabut kembali. Hal ini berdasarkan ketentuan IMO (International Maritime Organization), dan bila melewati batas waktu pelabuhan bersangkutan belum diratifikasi maka kapal Indonesia tidak akan diterima / ditolak di pelabuhan asing dan selanjutnya pelabuhan Bitungdilarang dimasuki oleh kapal asing.Pendekatan analisa SWOT pelabuhan Bitungberada pada kwadran I artinya pelabuhan Bitung belum sepenuhnya menerapkan ISPS code yang harus segera dibenahi,dengan demikian pelabuhan Bitung, dari aspek keamanan pelabuhan berkembang dan diharapkan memberikan kenyamanan,keamanan bagi kapal yang berkunjung.
KESIAPAN KAPAL CARGO DIBAWAH 500 GT TERHADAP IMPLEMENTASI STANDAR KAPAL NON KONVENSI (NON CONVENTION VESSEL STANDARD/ NCVS) BERKAITAN DENGAN MANAJEMEN KESELAMATAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIM DI PELABUHAN KENDARI Utami, Tri Kusumaning
Jurnal Penelitian Transportasi Laut Vol 17, No 2 (2015): Jurnal Penelitian Transportasi Laut
Publisher : Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25104/transla.v17i2.1413

Abstract

Pelaksanaan NCVS sangat mendesak dilaksanakan, mengingat selama ini banyak terjadi kecelakaan kapal di laut dan lebih banyak menimpa kapal-kapal Non Konvensi. Maksud dari studi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kesiapan kapal-kapal cargo di bawah 500 GT mengenai menejemen keselamatan dan perlindungan lingkungan maritim terhadap implementasi standar kapal non konvensi (NCVS) . Sedangkan tujuannya adalah dengan kesiapan NCVS kedepan, diharapkan dapat mengurangi angka kecelakaan kapal ?kapal non konvensi, termasuk kapal-kapal cargo. Berdasarkan hasil analisis dari kondisi eksisting standar kapal-kapal non konvensi dapat disimpulkan :Pada aspek pengawasan kapal petugas selalu melakukan pengawasan akses ke kapal , keberangkatan dan kedatangan kapal di pelabuhan, serta pengawasan embarkasi/debarkasi,ketersedian peralatan komunikasi dan keamanan di dalam kapal. Namun pihak pelabuhan dalam mengantisipasi kesiapan kapal-kapalnya masih kurang memperhatikan pendidikan dan pelatihan yang dipunyai yang merupakan syarat bagi perwira. Pada aspek perlindungan lingkungan maritime pihak pelabuhan sudah memastikan setiap kapal sudah dilengkapi tangki penampung minyak kotor dan sudah terpasang peralatan pencegahan pencemaran dan memastikan sudah tersedia sistem pengemasan, penandaan (pelabelan), pendokumentasian, dan penempatan muatan sesuai dengan tata cara dan prosedur untuk kapal. Disarankan pihak pelabuhan dalam mengantisipasi kesiapan kapal-kapalnya harus lebih memperhatikan pendidikan dan pelatihan terhadap petugas-petugasnya, perlu ditingkatkan koordinasi antara pihak pelabuhan dengan pihak perusahaan kapal dalam melakukan prosedur/tata cara perawatan kapal yang telah dibuat perusahaan , terutama pemeliharaan harian, perencanaan dan pelaksanaan docking tahunan dan masih perlu ditingkatkan pengawasan kapal, teutama mengenai ketersediaan peralatan keamanan di dalam kapal.
KUALITAS PELAKSANAAN ISPS CODE DI PELABUHAN BENOA Anggrahini, Wahyu Prasetya
Jurnal Penelitian Transportasi Laut Vol 16, No 1 (2014): Jurnal Penelitian Transportasi Laut
Publisher : Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25104/transla.v16i1.1431

Abstract

Penerapan prosedur ISPS Code bertujuan untuk menjamin keadaan yang aman di pelabuhan. Pengamanan dilakukan dengan meminimalkan gangguan atau melakukan pemeriksaan secara intens bagi para pengunjung, calon penumpang dan personil kapal serta barang-barang yang masuk pelabuhan. Tujuan penelitian adalah menilai kualitas pelaksanaan ISPS Code di Pelabuhan Benoa. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah Importance ? Performance Analysis dengan tujuan mencari aspek-aspek dan komponen-komponen yang memiliki nilai kesenjangan signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan sarana dan prasarana di Pelabuhan Benoa sudah cukup bagus. Hanya ada satu aspek yang dinilai kurang memadai, yaitu ketersediaan kapal patroli untuk pemantauan keamanan di perairan pelabuhan. Pelaksanaan prosedur pengamanan sesuai dengan ISPS Code sudah berjalan dengan cukup baik di Pelabuhan Benoa. Namun, pelaksanaan patroli keamanan di perairan belum berjalan dengan optimal karena kurangnya kapal patroli. Hasil perhitungan CSI untuk pelaksanaan ISPS Code di Pelabuhan Benoa sebesar 72,50% (cause for concern), yang artinya pelaksanaan ISPS Code di Pelabuhan Benoa sudah cukup bagus, tetapi tetap harus ditingkatkan.
PENERAPAN REGULATION FOR PREVENTION COLLISIONS AT SEA (COLREG 1972) PADA KAPAL BERBENDERA INDONESIA DI PELABUHAN BITUNG BIASANE, DEWI
Jurnal Penelitian Transportasi Laut Vol 19, No 1 (2017): Jurnal Penelitian Transportasi Laut
Publisher : Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25104/transla.v19i1.331

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan Kendari, yang ditinjau dari aspek kelembagaan dan kewenangan masing-masing instansi. Efektifitas dan efisiensi dalam lembaga penting adanya agar tujuan dari didirikannya lembaga tersebut dapat terpenuhi. Salah satu indikasi adanya tidak efektif dan efisiensi dari kedua lembaga tersebut bahwa sama-sama mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar. Metode analisis menggunakan analisis SWOT dan analisis perbandingan normatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan kinerja pengelolaan pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan di Kendari semakin meningkat, namun demikian di salah satu sisi terjadi peningkatan tuntutan akan pertambahan sarana dan prasarana sebagi akibat meningkatnya permintaan pelayanan baik kualitas maupun kuantitas oleh pengguna pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan. Penataan kelembagaan pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan di Kota Kendari perlu dilakukan dengan cara inventarisasi dan harmonisasi pasal demi pasal dari peraturan perundang-undangan yang menyangkut pelaksanaan pengelolaan pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan, antara lain: Undang-Undang  Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
POTENSI PUSAT KONSOLIDASI PENGANGKUTAN UNTUK REGIONAL ASIA PASIFIK: SUATU ANALISIS KINERJA Malisan, Johny; Sadjiono, Imam; Istijab, Bambang
Jurnal Penelitian Transportasi Laut Vol 20, No 2 (2018): Jurnal Penelitian Transportasi Laut
Publisher : Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25104/transla.v20i2.810

Abstract

Pergerakan barang antar pulau-pulau saat ini lebih banyak dilakukan dengan sistem kontenerisasi. Ini disebabkan karena petikemas lebih efisien dan efektif dan memberi jaminan keamanan terhadap barang yang diangkut. Keunggulan tersebut perlu didukung oleh sistem pengangkutan yang terencana sehingga konsolidasi barang di pelabuhan akan memberi jaminan akan efisiensi dan efektivitas transportasi. Dampak positif konsolidasi antara lain shipper akan memperoleh tarif yang rendah, dan shipping line akan memperoleh jaminan ketersediaan barang. Pelabuhan Tarakan dibawah pengelolaan PT Pelindo IV terus berbenah diri untuk dikembangkan menjadi pelabuhan tempat konsolidasi muatan terutama dalam berhadapan dengan kawasan Asia Pasifik. Untuk mewujudkan hal tersebut penulis melakukan pengumpulan data melalui observasi, opini, dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis dengan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode analisis IPA (Importance Performance Analysis). Hasilnya disandingkan dengan perkembangan data kinerja operasional pelabuhan untuk melihat kondisi yang diharapkan agar pelabuhan mampu memberikan pelayanan secara efisien dan efektif. Hasil analisi dan evaluasi menunjukkan bahwa masih terdapat gap yang perlu diperbaiki terutama aspek sarana, prasarana dan SDM. Hal ini perlu menjadi perhatian penting bagi pengelola pelabuhan sehingga mampu menghadapi persaingan dengan pelabuhan lain dan dapat menekan biaya logistik yang masih cukup tinggi.
OPTIMALISASI MODEL JARINGAN RUTE MULTIPORT TOL LAUT DI NEGARA KEPULAUAN: STUDI KASUS EVALUASI RUTE DI MALUKU DAN PAPUA BAGIAN SELATAN Tri Yunianto, Irwan; Iqbal Nur, Hasan; Wahyu Ardhi, Eka; Prima Adhitya, Bianca
Jurnal Penelitian Transportasi Laut Vol 21, No 2 (2019): Jurnal Penelitian Transportasi Laut
Publisher : Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25104/transla.v21i2.1309

Abstract

Kewajiban penyelenggaraan pelayanan publik (PSO) digunakan oleh banyak negara yang mengamanatkan kepada operator berupa standar pelayanan minimum, terutama untuk daerah terpencil dimana outputnya adalah meningkatnya nilai konektivitas antar daerah. Sebagai negara kepulauan mengharuskan Indonesia memiliki konektivitas yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan dan keseimbangan ekonomi. Program Tol Laut yang dirancang membuat konektivitas antar wilayah di Indonesia dengan pelayaran rutin dan terjadwal khususnya ke wilayah Indonesia Timur dan wilayah 3T (Tertinggal, terdepan, dan Terluar) diharapkan menjawab minimnya konektivitas. Evaluasi program tol laut terus menerus dilakukan pemerintah yang salah satunya adalah evaluasi pola operasi kapal. Penelitian ini bertujuan untuk membuat model evaluasi trayek kapal tol laut yang paling optimal dengan menggunakan metode optimalisasi armada kapal yang diskenariokan melalui pola jaringan transportasi Multiport dan Hub-Spoke. Jaringan kapal tol laut ke wilayah Maluku dan Papua bagian selatan yang optimal (minimum Required Freight Rate (RFR)) adalah pola operasi Hub-Spoke dengan pelabuhan pengumpul (hub port) di Saumlaki. Kebutuhan armada kapal untuk mendukung pola operasi hub-spoke ini adalah satu unit kapal berkapasitas 296 TEUs, tiga unit kapal berkapasitas 60 TEUs dan satu unit kapal berkapasitas 87 TEUs dengan potensi penghematan subsidi adalah sebesar 50% dibandingkan dengan nilai subsidi tahun 2018 sebesar 119,21 milyar rupiah menjadi 59,46 milyar rupiah.

Page 6 of 24 | Total Record : 234


Filter by Year

2014 2024