MAGISTRA Law Review
MAGISTRA Law Review, selanjutnya disebut MaLRev adalah jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang.
MaLRev diterbitkan dua kali dalam satu tahun pada bulan Januari dan Juli. Ditujukan sebagai sarana publikasi bagi akademisi, peneliti, dan praktisi di bidang hukum dalam menerbitkan artikel hasil penelitian (riset) maupun artikel telaah konseptual (review). Ruang lingkup kajian meliputi: Hukum Tata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Perdata; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi Dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia.
Articles
78 Documents
<![CDATA[PERAN KPI DALAM MENJAGA KEBERAGAMAN ]]>
<![CDATA[Edi Pranoto]]>
<![CDATA[ MAGISTRA Law Review Vol 1, No 01 (2020): MAGISTRA Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[PSHPM Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35973/malrev.v1i01.1571
<![CDATA[Pasal 2 UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyatakan bahwa penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Untuk mewujudkan asas tersebut salahsatunya yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 adalah dibentuknya Komisi Penyiaran Indonesia ( KPI) yang terdiri dari Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Menggunakan metode pendekatan yuridis normative, tulisan konseptual ini membahas peran KPI dalam merawat dan menjaga keberagaman Indonesia. KPI dengan kewenangan yang dimiliki yaitu menetapkan standar program siaran; menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran; mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran.]]>
<![CDATA[PERAN KPI DALAM MENJAGA KEBERAGAMAN ]]>
<![CDATA[Pranoto, Edi]]>
<![CDATA[ MAGISTRA Law Review Vol 1, No 01 (2020): MAGISTRA Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[PSHPM Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35973/malrev.v1i01.1571
<![CDATA[Pasal 2 UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyatakan bahwa penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Untuk mewujudkan asas tersebut salahsatunya yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 adalah dibentuknya Komisi Penyiaran Indonesia ( KPI) yang terdiri dari Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Menggunakan metode pendekatan yuridis normative, tulisan konseptual ini membahas peran KPI dalam merawat dan menjaga keberagaman Indonesia. KPI dengan kewenangan yang dimiliki yaitu menetapkan standar program siaran; menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran; mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran.]]>
<![CDATA[PERANAN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN MITIGASI BENCANA ]]>
<![CDATA[Muhamad Fadillah]]>;
<![CDATA[Dewi Kania Sugiharti]]>;
<![CDATA[Abi Ma'ruf Radjab]]>
<![CDATA[ MAGISTRA Law Review Vol 1, No 02 (2020): MAGISTRA Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[PSHPM Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35973/malrev.v1i2.1604
<![CDATA[Konsep mitigasi bencana dihadirkan untuk mengurangi dampak dari suatu bencana. Pelaksanaan mitigasi bencana oleh Pemkab Bandung Barat terhadap ancaman gempa bumi Sesar Lembang mendapat banyak perhatian khusus dari banyak pihak. Perhatian tersebut terfokus pada dianggap belum optimalnya peranan Pemkab Bandung Barat dalam melaksanakan mitigasi bencana. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji impelementasi peranan Pemkab Bandung Barat dalam melaksanakan mitigasi bencana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif yang didasarkan penelitian kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan penelitian didapatkan hasil bentuk mitigasi bencana yang tepat, yaitu dengan melakukan perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang dan pengaturan tata bangunan, penyediaan infrastruktur pendukung mitigasi bencana, serta menyelenggarakan pendidikan serta penyuluhan. Berdasarkan penelitian ini juga dapat diketahui bahwa dalam proses pelaksanaan mitigasi bencana terhadap ancaman gempa bumi di wilayah Sesar Lembang, Pemkab Bandung Barat belum dapat dikatakan optimal dalam melaksanakan peranannya.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PASAL 44 KUHP SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA ]]>
<![CDATA[Muhamad Chanif]]>
<![CDATA[ MAGISTRA Law Review Vol 2, No 01 (2021): MAGISTRA Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[PSHPM Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35973/malrev.v2i1.2067
<![CDATA[Dalam Negara Republik Indonesia ini apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap hukum pidana materiil, misalnya tindak pidana maka menjadi tugas Hukum Pidana Formil atau Hukum Acara Pidana melalui penegak hukum untuk mempertahankan kebenaran adanya hukum pidana materiil. Hukum Pidana Formil atau Hukum Acara Pidana, diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yang sering disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagai ganti dari HIR (Herziene Inlandsch Regelemen). Hukum pidana mengenal beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana kepada pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak atau perbuatan pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Dalam penelitian ini penulis akan membahas hubungan antara pasal 44 KUHP sebagai alasan penghapusan pidana dalam proses pemeriksaan perkara pidana pengaruh hukum. Data disampaikan dengan metode penilitian yuridis normatif yang membahas atau menyoroti dari segi putusan pengadilan tanpa studi lapangan.]]>
<![CDATA[CRIMINAL LAW ENFORCEMENT POLICY ON MINERAL AND COAL MINING BUSINESSES ]]>
<![CDATA[Andre Birawa]]>;
<![CDATA[Liliana Tedjosaputro]]>
<![CDATA[ MAGISTRA Law Review Vol 1, No 02 (2020): MAGISTRA Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[PSHPM Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35973/malrev.v1i2.1619
<![CDATA[The implementation of the criminal law enforcement policy on mineral and coal mining businesses (minerba) still occurs several violations of Article 158 of the Law of the Republic of Indonesia No 4 of 2009 (minerba Law). This journal aims to find out and analyze: 1) criminal law policy in law enforcement on illegal mining businesses according to the Minerba Law, and 2) current law enforcement constraints and future improvements. The normative juridical research approach places secondary data, in the form of primary legal material (Minerba Law) as the main material. Meanwhile, primary data acts as supporting analysis, which is obtained using interview techniques. Secondary data was obtained through the study of legal literature, especially Case No. 237 / Pid. Sus / 2018 / PN Jpa. The entire dawas ta was analyzed using descriptive qualitative methods. Results: (1) Minerba Act, qualified as administrative criminal law. The criminal provisions are regulated in 8 articles with the threat of imprisonment, confinement and fines. (2) Law enforcement constraints from the Legal Substance dimension is the equalization of all mining activity permits in the form of Mining Business Permits. The legal structure perspective, demands large funding requirements. Internal Legal Culture experiences obstacles in coordination between Police investigators and PPNS. Externally, it explains that people prioritize economic value. In the future, a Rock Mining Permit is required, consistency in the application of article 158 and solid coordination between police and ESDM investigators, as well as education on environmental values.]]>
<![CDATA[OMNIBUS LAW: INOVASI DALAM BERTRADISI HUKUM (SISI LAIN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA) ]]>
<![CDATA[Muhammad Fakhruddin Zuhri]]>
<![CDATA[ MAGISTRA Law Review Vol 2, No 01 (2021): MAGISTRA Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[PSHPM Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35973/malrev.v2i1.1852
<![CDATA[Pengesahan UU Cipta Kerja oleh DPR pada tanggal 5 Oktober 2020 yang dibentuk menggunakan metode omnibus law ditengah kondisi pandemi akibat covid-19 merupakan sesuatu yang baru. Tradisi berhukum bangsa Indonesia belum familiar dengan metode tersebut, sehingga ketika UU Cipta Kerja yang disahkan mendapatkan penolakan yang begitu masif, maka metode omnibus law yang dipakai dalam pembentukannya ikut terseret untuk dipahami. Omnibus law yang berkembang di negara cammon law system jelas berbeda kondisi dengan sistem hukum yang ada di Indonesia, sehingga menjadi sebuah inovasi hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam membentuk undang-undang baru. Penggunaan omnibus law ini menjadi pilihan pemerintah dalam membuat regulasi tentang peningkatan ekonomi. Tumpang tindih dan ketidaksinkronan beberapa undang-undang menjadikan pemerintah ingin menyederhanakannya dengan cara memangkas beberapa regulasi kedalam satu regulasi saja agar terjadi iklim yang bagus dalam berinvestasi. Karena omnibus law merupakan metode yang mencakup begitu banyak aturan, maka dalam proses pembentukannya harus dilakukan secara akuntabilitas, transparansi dan partisipatif yang aktif dari berbagai pihak, sehingga alasan pemerintah dalam menginovasi tradisi berhukum bangsa ini untuk menghilangkan stigma atas disharmoni, over regulasi dan tumpang tindih terhadap regulasi yang panjang dibeberapa sektoral bisa terwujud dan diterima oleh berbagai pihak. Tentunya penggunaan metode omnibus law bukan sesuatu yang tiba-tiba dilontarkan oleh pemerintah. Kajian dan pertimbangan atas konsekuensi penggunaan metode ini dari berbagai sudut pandang pastinya telah digunakan untuk menyusun omnibus law sebagai metode pembentukan peraturan perundang-undangan.]]>
<![CDATA[PEMBUKTIAN PERJANJIAN PIUTANG YANG TIDAK TERTULIS DALAM PERKARA KEPAILITAN DI PENGADILAN ]]>
<![CDATA[ANTONY FERNANDO SUSILO]]>
<![CDATA[ MAGISTRA Law Review Vol 2, No 01 (2021): MAGISTRA Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[PSHPM Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35973/malrev.v2i1.2080
<![CDATA[Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembuktian perjanjian hutang tidak tertulis dalam perkara pailit di pengadilan dengan melakukan analisis yuridis berdasarkan perkara pailit perorangan Leo Wijaya Kusuma. Kasus pailit perorangan ini terjadi antara anggota keluarga,dimana debitur dan kreditor membuat perjanjian hutang tidak tertulis, dan pada waktu yang ditentukan debitur tidak melunasi pinjaman dengan baik, sehingga kreditor mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga untuk menyelesaikan masalah tersebut. Penulisan ini dikaji dengan pendekatan studi yuridis normatif berdasarkan literatur-literatur dan data kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa debitur akan dikenakan sanksi karena lalai membayar hutang dan Pengadilan Niaga juga mengabulkan permohonan pailit dengan mengirimkan somasi terhadap debitur.]]>
<![CDATA[RESPONSIBILITY OF CARRIER AGAINST THE OWNER OF GOODS DUE TO ACCIDENTS IN SEA TRANSPORTATION ]]>
<![CDATA[Rahmadsyah Rahmadsyah]]>
<![CDATA[ MAGISTRA Law Review Vol 1, No 02 (2020): MAGISTRA Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[PSHPM Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35973/malrev.v1i2.1618
<![CDATA[Sea transportation has an important role in the development of the community because the flow of goods and the traffic of people (passengers) by sea can run smoothly. With the smooth traffic of goods and passengers, this certainly makes it easier for people to meet their needs. Sea transportation activities are inseparable from the risk of unexpected events, one of which is ship accident. Based on this background the authors are interested in conducting research with the title "Responsibility of Carrier Against the Owner of Goods Due to Accidents in Sea Transportation, formulation of the problem: 1. How is the responsibility of the carrier to the owner of goods in the event of damage to goods due to accidents in sea transportation?, 2. How Compensation for compensation if there is a loss in transporting goods by sea? In this paper the research method used is a normative juridical approach, descriptive analytical research specifications, the main data source uses secondary data, the data analysis method uses qualitative methods. Research and discussion results are as follows: 1. Maintain the safety of the goods transported from the time of receipt until the time of delivery and has become the responsibility of the carrier if the goods are wholly or partly unable to be delivered or damaged The transporter is obliged to compensate for the loss of the goods being transported 2. If an accident occurs in sea transport recipient of goods does not receive the goods as stated in the agreement of the consensus of the recipient is obliged to make a claim letter to the shipping company within the specified time by explaining the loss suffered.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 (CORONA VIRUS DISEASE-19) DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Lintang Desi Ariyanti Putri]]>
<![CDATA[ MAGISTRA Law Review Vol 2, No 01 (2021): MAGISTRA Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[PSHPM Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35973/malrev.v2i1.2012
<![CDATA[Presidential Instructions (INPRES) number 6 of 2020 concerning increasing discipline and law enforcement of health protocols in the prevention and control of Covid-19 gives a strong message regarding the need for coordination between the central government should monitor and evaluate the implementation of policies in various regions in Indonesia related to handling the prevention of Covid-19. The central government should also pay special attention to areas that have a high number of people exposed to Covid-19. It takes disciplinary behavior that is carried out collectively with full awareness so that we are able to win the war against Covid-19 in one of the main way by implementing a disciplined lifestyle with 3M namely wearing masks, maintaining distance, and avoiding crowds and washing hands with soap. The effectiveness of a policy does not stop at a pieces of paper, how far all stakeholders are able to ensure that it's implementation in the field goes well.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI LEMBAGA RECHTSVERWEKING DALAM SISTEM PUBLIKASI PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Widyorini Indriasti Wardani]]>
<![CDATA[ MAGISTRA Law Review Vol 2, No 02 (2021): MAGISTRA Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[PSHPM Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35973/malrev.v2i2.2332
<![CDATA[Pendaftaran tanah sangat diperlukan bagi pemilik hak atas tanah untuk meberikan kepastian hukum dan perlindungan hokum. Sistem Publikasi Pendaftaran tanah di Indonesia berdasarkan PP No 10 tahun 1961 juncto PP No 24 tahun 1997 mengarah pada Sistem Publikasi pendaftaran tanah Negative bertendens Positif. Lembaga Rechtsverwerking yang tercantum dalam pasal 32 ayat (2) 1997 dimaksudkan untuk menguatkan sistem negative. Daluarsa 5 (lima) tahun untuk mengajukan gugatan dalam lembaga rechtsverwerking tidak mutlak. Itikad baik dalam memperoleh hak milik atas tanah menjadi prinsip pertimbangan Hakim dalam membatalkan sertifikat hak atas tanah.]]>
