Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum
JURNAL HERMENEUTIKA diterbitkan oleh Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati. JURNAL HERMENEUTIKA tujuannya merupakan kumpulan karya tulis ilmiah hasil riset maupun konseptual bidang ilmu hukum dengan ruang lingkup Hukum pidana, Hukum perdata, Hukum tata negara, Hukum administrasi negara, Hukum international, Hukum masyarakat pembangunan, Hukum islam, Hukum bisnis, Hukum acara, dan Hak asasi manusia. JURNAL HERMENEUTIKA menerima tulisan dari para akademisi maupun praktisi dengan proses blind review, sehingga dapat diterima disetiap kalangan dengan penerbitan jurnal ilmiah berkala terbit setiap dua kali dalam setahun periode Februari dan Agustus dengan nomor p-ISSN 2337-6368 serta e-ISSN 2615-4439.
Articles
201 Documents
<![CDATA[KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRAKTIK INSIDER TRADING SEBAGAI KEJAHATAN BISNIS DI BIDANG PASAR MODAL ]]>
<![CDATA[Jefri Tolokonde]]>;
<![CDATA[Anshar Anshar]]>;
<![CDATA[Wahda Z. Imam]]>
<![CDATA[ HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2021): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/hermeneutika.v5i2.5700
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap praktik insider trading sebagai kejahatan bisnis di bidang pasar modal. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana terhadap praktik insider trading pada tahap formulasi telah merumuskan larangan terkait praktik insider trading namun larangan tersebut belum dapat menjangkau semua pihak yang terlibat, begitu pula dalam tahap aplikasi dimana Otoritas Jasa Keuangan sebagai lemnaga independen yang memilki kewenangan penegakan hukum belum mampu berperan maksimal dalam penegakan hukum pelaku insider trading sehingga hal tersebut tentunya berpengaruh dalam tahap eksekusi, oleh karena tidak adanya pelaku kasus kejahatan insider trading yang mampu dibawa ke pengadilan oleh Otoritas Jasa Keuangan.]]>
<![CDATA[KONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR DALAM PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DENGAN PELAKSANAAN LELANG JAMINAN HAK TANGGUNGAN ]]>
<![CDATA[Lusia Sulastri]]>
<![CDATA[ HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2015): Jurnal Ilmu Hukum Hermeneutika ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/hermeneutika.v1i1.1962
<![CDATA[Settlement of non-performing loans by auction guarantee Encumbrance often bring up the resistance of the debtor in the form of Civil Lawsuit filed to the District Court which is due to the complexity of the auction and there are some weaknesses in the Act Mortgage particular Article 6 and Article 20 is often used as an opportunity to apply for resistance by the debtor. Which is the subject of research is related to the cause of the resistance of the debtor and construct legal protection for the debtor, which will then be analyzed reasons debtor resistance and constructing legal protection for debtors. It is important for creditors to be careful in the credit granting process and the handling of non-performing loans with the auction encumbrance to keep attention on merit, good faith and respect for the property of others, the presence of assessors public good repute be important in determining the value of the limit the object of the auction.]]>
<![CDATA[BENTUK DAN MEKANISME PERLINDUNGAN HUKUM ATAS SUMBER DAYA PERIKANAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Mansur Armin Bin Ali]]>
<![CDATA[ HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2021): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/hermeneutika.v5i1.4805
<![CDATA[Tulisan ini menganalisis tentang bentuk dan mekanisme perlindungan hukum atas sumber daya perikanan dari praktek IUU fishing dalam sistem hukum di Indonesia. Tipe penelitian ini adalah socio-legal research. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen dan studi kepustakaan (literature studies). Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum atas sumberdaya perikanan dari praktik IUU Fishing dalam sistem hukum di Indonesia adalah dengan melakukan tindakan yang komprehensif dan terintegrasi dengan sistem Monitoring (pemantauan), Controlling (pengawasan), and Surveillance (pengendalian) di wilayah perairan Indonesia. Sedangkan mekanisme perlindungan hukum atas sumberdaya perikanan dari praktik IUU Fishing adalah dengan cara mengelola sumberdaya perikanan di perairan Indonesia agar tidak rusak karena penangkapan yang berlebihan dan mendukung pengelolaan sumberdaya perikanan di laut lepas. Indonesia melakukan pengawasan dan penegakan hukum (law enforcement) terhadap kapal ikan asing yang melakukan IUU fishing di perairannya.]]>
<![CDATA[KONSEP DASAR CRITICAL LEGAL STUDIES: KRITIK ATAS FORMALISME HUKUM ]]>
<![CDATA[Rizky Saeful Hayat]]>
<![CDATA[ HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2021): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/hermeneutika.v5i2.5691
<![CDATA[Artikel ini dibuat dengan tujuan untuk memahami konsep dasar pemikiran Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies). Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif berdasarkan bahan primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan. Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies) pada titik awal kemunculannya merupakan kritik terhadap formalisme hukum. Formalisme hukum yang memandang otonomi hukum, netralitas hukum dan perbedaan politik hukum dibatalkan dan ditolak oleh para pemikir Studi Hukum Kritis. Ide-ide yang terkandung dalam Studi Hukum Kritis cenderung memandang hukum sebagai proyeksi moral dan politik.]]>
<![CDATA[ASAS KESEIMBANGAN DALAM HUKUM PERJANJIAN KERJA ]]>
<![CDATA[PL Tobing]]>
<![CDATA[ HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2022): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/hermeneutika.v6i1.6773
<![CDATA[Perjanjian merupakan aspek yang sangat penting dalam kegiatan bisnis baik yang dilakukan antar individu dalam satu negara maupun hubungan antar perusahaan yang bersifat lintas batas negara. Perjanjian-perjanjian tersebut terlahir dengan adanya kesepakatan antara minimal dua pihak yang terkait. Sudah dapat dipastikan bahwa adanya kesepakatan tersebut didasarkan pada kebebasan berkontrak para pihak yang terkait. Salah satunya yaitu asas kebebasan berkontrak. Penelitian ini termasuk dalam bentuk penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk meneliti tentang sinkronisasi hukum di dalam pelaksanaannya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan Keseimbangan dan perlindungan terkait dengan kompensasi, keseimbangan dalam perjanjian kerja dijelaskan para pihak dalam perjanjian harus memenuhi dan melaksanakan perjanjian secara seimbang dan tidak ada unsur paksaan. Hukum ketenagakerjaan (Undang-Undang No. 13 Tahun 2003) ditetapkan sebagai payung hukum bidang hubungan industrial dan direkayasa untuk menjaga ketertiban, serta sebagai kontrol sosial, utamanya memberikan landasan hak bagi pelaku produksi (barang dan jasa), selain sebagai payung hukum, hukum ketenagakerjaan diproyeksikan untuk alat dalam membangun kemitraan.]]>
<![CDATA[TINGKAT PEMAHAMAN DAN PENYALAHGUNAAN OBAT DEKSTROMETROFAN KOMBINASI PADA SISWA SMK KOTA TEGAL ]]>
<![CDATA[Heru Nurcahyo]]>;
<![CDATA[Anggi Rima Putri]]>
<![CDATA[ HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2018): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/hermeneutika.v2i2.1567
<![CDATA[Seiring dengan tingginya penyalahgunaan narkotika perlu diketahui juga berimbang dengan penyalahgunaan obat prekursor salah satunya dekstrometorfan yang sangat mengkhawatirkan pada berbagai lapisan masyarakat, Kekhawatiran mana sudah sampai pada tahap pemikiran yang dapat menghilangkan generasi (lost of generation) pada suatu ketika nantinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa SMK dalam menggunakan obat dektrometorfan dan apakah terjadi penyalahgunaan obat bebas terbatas tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif observasi dengan Pengambilan sampel secara non probability atau bukan secara acak dengan teknik pengambilan sampel secara quota sampling dengan jumlah 173 responden yang diambil di salah satu SMK KotaTegal. Berdasarkan tingkat pemahaman dalam menggunakan obat dekstrometorfan kombinasi sebesar 63,01 % perlu ditingkatkan tentang pemahaman responden, Sedangkan tentang penyalahgunaan obat dektrometorfan responden sejumlah 96,53 % tidak pernah mengkonsumsi dekstrometorfan kombinasi bisa lebih dari 10 saset/tablet serta 95,95% tidak Menggunkan dekstrometorfan kombinasi dapat diminum bersamaan dengan alkohol dan minuman bersoda.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN HAK ATAS SERTIFIKAT TANAH OLEH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AKIBAT SENGKETA KEPEMILIKAN GANDA (STUDI ANALISA PUTUSAN NOMOR 103/G/2016/PTUN-BDG) ]]>
<![CDATA[Muhammad Reza Syariffudin Zaki]]>;
<![CDATA[Reza Mahendra]]>
<![CDATA[ HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2020): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/hermeneutika.v4i2.2931
<![CDATA[Kegiatan pendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Peraturan mengenai pendaftaran tanah di Indonesia mengacu kepada Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997. Di Indonesia masih banyak masalah dalam bidang pertanahan, salah satunya adalah kepemilikan ganda atas tanah. Sengketa tanah dapat diselesaikan dengan berbagai cara seperti musyawarah, penyelesaian melalui badan peradilan, atau arbritase. Penelitian ini menganalisa mengenai permasalahan kepemilikan ganda atas tanah serta upaya untuk menghindari terjadinya masalah kepemilikan ganda dengan mempelajari kasus sengketa tanah Hj Sutiah alias Hajjah Sutiah dkk. dengan kantor Bandung dan putusan pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 103/G/2016/PTUN-BDG. Cara menyelesaikan sengketa tanah sangatlah umum untuk diketahui dan dilaksanakan, namun bagaimana cara untuk mengatasi agar permasalahan yang sama tidak terjadi lagi. Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UU 5/1986 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Berkaitan dengan sertifikat tanah, sertifikat tanah dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional selaku Badan Tata Usaha Negara ditujukan kepada seseorang atau badan hukum (konkret, individual) yang menimbulkan akibat hukum pemilikan atas sebidang tanah yang tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut dari instansi atasan atau instansi lain (final).]]>
<![CDATA[POLITIK HUKUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA (TUN) ]]>
<![CDATA[Andri Wahyudi]]>
<![CDATA[ HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2021): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/hermeneutika.v5i1.4923
<![CDATA[Politik hukum hadir di titik perjumpaan antara realisme hidup dengan tuntutan idealisme. Politik hukum menyangkut sebuah cita-cita atau harapan, maka terdapat visi hukum yang ditetapkan terlebih dahulu yang kemudian bentuk dan isi hukum dibangun untuk mewujudkan visi tersebut. Urgensi keberadaan peradilan administrasi dalam mewujudkan Negara hukum mendorong pemerintah untuk membentuk sistem hukum dibidang peradilan administrasi, yakni melalui pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang merupakan fondasi bagi pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Pada penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diadakan dalam rangka memberikan perlindungan kepada rakyat percari keadilan, yang merasa dirinya dirugikan akibat suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Secara prinsip, suatu negara diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia warga negaranya.]]>
<![CDATA[Tindak Pidana Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Oleh Debitur (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN.Mks) ]]>
<![CDATA[Muhammad Rusli Arafat]]>
<![CDATA[ HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2022): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/hermeneutika.v6i1.6744
<![CDATA[Sejalan dengan pesatnya pertumbuhan dan aktivitas ekonomi, bentuk- bentuk kejahatan Bisnis kini beranekaragam bentuknya. Seperti penggelapan pajak, pembobolan bank melalui komputer atau automatic teller machine, penyalahgunaan ijin perdagangan, tindak pidana dalam masa pembiayaan perjanjian leasing seperti penggelapan kendraan. Tentunya perbuatan di atas berada pada ranah kegiatan hukum perdata atau hukum bisnis. Namun di dalamnya mengandung unsur kejahatan, maka ujungnya adalah menjadi perbuatan pidana. Penelitian ini sangat penting guna menjawab permasalahan penerapan asas lex spesialis derogat legi generalis dalam tindak pidana pengalihan obyek jaminan fidusia dengan menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu pengaturan tentang tidak pidana pengalihan obyek fidusia berdasarkan hukum positif di Indonesia serta Bagaimana penerapan asas lex spesialis derogat legi generalis oleh majelis hakim dalam tindak pidana pengalihan obyek jaminan fidusia pada putusan Nomor: 137/Pid.Sus/2020/PN Mks. Penerapan asas Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis harus secara cermat di pertimbangkan oleh hakim dalam pertimbangan hukum terhadap perbuatan terdakwa, tindak pidana pengalihan obyek fidusia melekat pada hukum perdata sehingga akibat hukum dari tidak dilakukannya prosedur pendaftaran jaminan fidusia berakibat pada pemenuhan unsur tindak pidana dalam ketentuan pidana pada UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.]]>
<![CDATA[POLITIK HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI BIDANG KESEHATAN ]]>
<![CDATA[Taty Sugiarti]]>
<![CDATA[ HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2018): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33603/hermeneutika.v2i1.1119
<![CDATA[Dinamika proses bekerjanya hukum tidak bergerak dalam ruang hampa, kerapkalibersinggungan dengan non hukum (meta yuridis), pembebanan kewajiban hukummelalui konstistusi untuk pembangunan kesehatan guna mengejawantahkanmaksimaliasasi penyelenggaraan kesehatan melalui metode pengadaan barang danjasa Pemerintah di bidang kesehatan. Kajian ini menitikberatkan pada upaya yangdilakukan Pemerintah untuk peningkatan pelayanan kesehatan, dengan metodedoktrinal pendekatan yuridis normatif. Titik singgung persimpangan norma hukum danrealitas sosial kebutuhan tampak ke permukaan dalam pengadaan barang dan jasapemerintah di bidang kesehatan, kontinum pergerakan terjadi saat penyelenggaraankesehatan memerlukan responsivitas dan progresivitas norma terkendala oleh kekakuanadministrasi birokrasi hukum, penunjukan langsung menjadi alternatif solusi.Pemegang kebijakan untuk pengadaan barang dan jasa menegasikan norma sertaprosedur yang ada untuk tujuan keselamatan jiwa manusia, fenomena tersebut berujungpada tuntutan pidana sehingga berdampak pada pelayanan kesehatan.]]>
