cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Popy Rachman
Contact Email
poppyrachman37@gmail.com
Phone
085331434970
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl. PB.Sudirman No.360 Semampir Kraksaan Kabupaten Probolinggo Jawa Timur Kode Pos: 67282
Location
Kab. probolinggo,
Jawa timur
INDONESIA
Asy-Syariah
Published by Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Gengong
ISSN : 24603856     EISSN : 25485903     DOI : 10.36835/assyariah
Core Subject : Religion, Humanities,
Religion Humanities
Asy-Syariah Journal Is The Journal That Pudlished by Islamic Economic and Business of Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong Kraksaan Kab. Probolinggo Est Java, this Journal publish About Islamic Law, Social Islamic Law.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 117 Documents
 7   8   9   10   11 
Pemikiran KH. Afifuddin Muhajir Tentang Fikih Tata Negara Qorizha Islamiah Ningrum; Fajrul Falah
Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam Vol 8 No 2 (2022): Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, Juni 2022
Publisher : Fakultas Syariah Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55210/assyariah.v8i2.778

Abstract

Membahas tentang Negara dalam tradisi Islam pasti bersinggungan dengan Fikih Tata Negara dimana adanya Fikih Tata Negara adalah bagian dari Fikih Siyasah. Pengertian Fikih Tata Negara dapat di tarik benang merah bahwa Fikih Tata Negara merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan bagi manusia itu sendiri. Dalam tulisan KH. Afifuddin Muhajir tentang Fikih Tata Negara yang didalamnya membahas tentang Pancasila dalam Perspektif Fikih Tata Negara dimana Sebagai dasar negara Pancasila wajib dijadikan acuan dan pedoman dalam pembuatan ketentuan hukum dan perundang-undangan pada berbagai levelnya. Sedangkan pembahasan yang kedua ialah Kehadiran Negara dan Mekanisme Pengangkatan Pemimpin dimana kehadiran negara ialah wajib secara syar’i karena hal tersebut menjadi syarat atau instrumen bagi pelaksanaan aturan-aturan yang berstatus wajib syar’i pula. Dimana kewajiban taat kepada penguasa merupakan isyarat yang sangat jelas setiap muslim supaya memiliki pemimpin dalam berbagai levelnya.
Upaya Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal Perspektif Sosiologi Hukum Islam Farichatul Azkiyah
Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam Vol 8 No 2 (2022): Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, Juni 2022
Publisher : Fakultas Syariah Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55210/assyariah.v8i2.783

Abstract

Keluarga sakinah merupakan impian setiap orang, terutama yang sudah melangsungkan pernikahan yang diharapkan akan melahirkan kenyamanan dan ketentrama bagi anggota keluraga tersebut. Walaupun dalam prakteknya tidaklah mudah, banyak rintangan dan halangan yang harus dihadapi hingga terciptanya keluarga sakinah. Salah satu kendala rumah tangga yaitu perbedaan tempat tinggal yang mengharuskan mereka tinggal berjauhan. Penelitian ini menggunakan metode campuran yaitu kualitatif-kuantitatif, dimana dalam penyusunan menggunakan data dari berbagai sumber seperti buku-buku, artikel, jurnal, dan wawancara terhadap narasumber. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keluarga yang tinggal beda kota tempat tinggal sering mengalami berbagai kendala, bahk Van hingga menimbulkan konflik yang berujung pada perceraian. Namun, tidak sedikit dari mereka yang bisa mempertahankan rumah tangga mereka hingga tercipta keluarga sakinah. Adapun beberapa upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga yang hidup berbeda kota tempa tingga diantaranya: kepercayaan dan saling terbuka, komunikasi yang baik, komitmen untuk bersama dan mengerti dan memahami tujuan sebuah pernikahan. Dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang, membantu keluarga yang hidup beda kota tempat tinggal lebih mudah untuk berkomunikasi kepada anggota keluarga yang lain. Komunikasi jarak jauh bisa dilakukan menggunakan media sosial yang sudah sangat canggih seperti whatsapp, facebook, telfon, videocall atau menggunakan media sosial lainnya.
Reviewing Hak-Hak Perempuan Dalam Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Tunisia Ramdan Wagianto; Moh. Sa’i Affan
Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam Vol 8 No 2 (2022): Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, Juni 2022
Publisher : Fakultas Syariah Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55210/assyariah.v8i2.825

Abstract

This paper describes and analyzes the reform of Islamic family law in Indonesia and Tunisia, and women’s rights from both countries. These two countries are the focus of the study, because these countries are predominantly Muslim. This paper is a library research, with a qualitative-descriptive-analytic method. And the approach used is the maqasyid shari'ah approach. The results of this study are that the reform of Islamic family law in Indonesia and Tunisia is carried out to answer the demands of the times and elevate the status (degree) of women by protecting, maintaining and fighting for women's rights. In the case of the minimum limit for marriage and polygamy, the two countries have different standards, but both have the same principles and goals, namely protecting women's rights. These rights are in accordance with the principles in sharia (maqasyid ash-syari'ah), such as the right to obtain psychological and mental health (in accordance with the principle of hifz an-nafs/maintaining the soul), the right to maintain reproductive health (in accordance with the principle of hifdz al-nasl / guarding offspring), the right to get equal opportunities in education (according to the principle of hifdz al-'aql / guarding reason) and the rules of polygamy in the two countries also have the same principles and goals, namely to protect women's honor / human rights (according to the principle of hifdz al-'ird). Tulisan ini menjabarkan dan menganisis reformasi hukum keluarga Islam dan hak-hak perempuan di dalamnya di dua negara, yaitu Indonesia dan Tunisia. Kedua negara ini menjadi focus kajian, karena merupakan negara yang mayoritas diduduki oleh penduduk muslim. Tulisan ini merupakan penelitian pustaka, dengan metode kualitatif-deskriptif-analitik. Dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan maqasyid syari’ah. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa reformasi hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Tunisia dilakukan untuk menjawab tuntutan zaman dan mengangkat status (derajat) perempuan yakni dengan cara melindungi, menjaga dan memmperjuangkan hak-hak perempuan. Dalam perkara batas minimal menikah dan poligami, kedua negara tersebut mempunyai standar yang berbeda, namun keduanya mempunyai prinsip dan tujuan yang sama, yaitu melindungi hak-hak perempuan. Hak-hak tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam syariah (maqasyid asy-syari’ah), seperti hak untuk mendapat kesehatan psikologis dan mental (sesuai dengan prinsip hifz an-nafs/menjaga jiwa), hak untuk menjaga kesehatan reproduksi (sesuai dengan prinsip hifdz al-nasl/menjaga keturunan), hak untuk mendapatkan peluang yang sama di bidang pendidikan (sesuai dengan prinsip hifdz al-‘aql/menjaga akal) dan aturan poligami pada kedua negara tersebut juga mempunyai prinsip dan tujuan yang sama, yaitu untuk melindungi kehormatan perempuan / hak asasi manusia (sesuai dengan prinsip hifdz al-‘ird).
Dialektika Sunni dan Syi’ah Dalam Pemikiran Politik Islam Miftakhur Ridlo; Moch. Yunus
Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam Vol 8 No 2 (2022): Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, Juni 2022
Publisher : Fakultas Syariah Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55210/assyariah.v8i2.846

Abstract

Artikel ini membahas tentang dialektika Sunni dan Shi’ah dalam pemikiran politik Islam. Problematika kelahiran banyak aliran dalam konteks Islam dipengaruhi salah satunya faktor politik dimulai terbunuhnya Khalifah ketiga yaitu Ustmasn bin Affan. Dilanjutkan dengan tidak diakuinya kekhalifahan Ali bin Abi Thalib oleh Muawiyah. Konflik antara Ali dan Mu’awiyyah ini mengkristal endingnya adalah perang siffin yang penuh dengan pro dan kontra teutama dengan dengan keputusan tahkim. Model Kepemimpinan dalam konteks sunni terdapat beberapa perbedaan dengan Shi’ah, perbedaannya terletak kepada konsep Sunni tentang kekholifahan sebaliknya doktrin Shi’ah tentang imamah. Hal ini melahirkan berbagai bentuk konsekuensi- konsekuensi politik yang sangat besar. Pengganti Nabi misalnya disebut Kholifah dipilih atau terpilih. Dalam prakteknya, sang khalifah mampu memimpin dalam konteks politik dan militer namun bukan dalam term otoritas keagamaan nabi. Sebaliknya, corak dan model kepemimpinan dalam Shi’ah disebut Imam (pemimpin) yang meskipun bukan seorang Nabi tapi adalah pemimpin agama dan politik yang mendapat pencerahan dari Tuhan, terbebas dari dosa dan sempurna
Analisis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam Muh. Kurniawan BW; Aditya Fajri Kurnia Pradana; Yahya Ibadu Rahman; Salman Alfarisi
Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam Vol. 9 No. 1 (2023): Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, Januari 2023
Publisher : LP3M Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55210/assyariah.v9i1.828

Abstract

Corruption can be defined as the behavior of individuals who use the authority and position for personal gain, and cause harm and the public interest. Real form of corrupt behavior can manifest fraud, bribery, financial and administrative data manipulation other similar actions. Corruption in Indonesia has become a chronic problem that is very sad. Such as disease, corruption has spread widely throughout the country with a number from year to year tend to increase as well as the various modes. The government then issued Law no. 20 of Law No. 2001 on the amendment. 31 of 1999. The law imposed criminal sanctions for perpetrators of acts of corruption. Threats of light with the heaviest penalty death penalty. Criminal death then caused polemics in various circles. Measuring corruption is not only seen in its social context, but also in the context of the self and the individual human being. Islam emphasizes that corruption is a kind of denial that such action should be eliminated from society. Islam also understand the corruption is not only seen from the legal aspects, but also of the socio-cultural aspects, psychologial, and beliefs. From the Islamic point of view, a person arrested for corruption convicted. In addition, Islam also recognizes a concept called the ta'zir, it is the authority given to a person or body to carry out the policy of criminalization to cases in which the Qur'an and Sunnah are not clearly set Keywords: Corruption, Islamic law, analysis
Bentuk Dan Pola Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Di Indonesia Mahmudah; Ramdani Wahyu Sururie
Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam Vol. 9 No. 1 (2023): Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, Januari 2023
Publisher : LP3M Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55210/assyariah.v9i1.851

Abstract

Abstract Joint property disputes in Indonesian society can be said to have never subsided and even tend to increase as the divorce rate continues to increase, the purpose of this research is to find out the pattern and form of settlement of joint property disputes.The development of the dynamics of law in Indonesia has experienced significant developments. This study discusses three things: the pattern of dispute resolution, the factors that lead to disputes, in the settlement of joint property disputes in Indonesia. This research is an analytical descriptive research which includes data collection methods, data compilation, and final data analysis. The findings of the study show that first, the meaning and limits of joint property as stated in Law no. 1 of 1974 and in the KHI can no longer be criminalized in the case of joint property itself. Settlement of joint property disputes in Indonesia through two settlement channels. Second, Law No. 1 of 1974 in principle has provided preventive measures so that there is no mixing of joint assets with innate assets. Third, the settlement of joint property disputes in Indonesia through two settlement channels, the first through litigation and the second through non-litigation. Fourth, the settlement of joint property disputes carried out in two ways, litigation and non-litigation, provides different dispute resolution models and different finding. Abstrak Sengketa harta bersama dalam masyarakat Indonesia dapat dikatakan tidak pernah surut bahkan cenderung meningkat seiring dengan angka perceraian yang terus meningkat, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola dan bentuk penyelesaian sengketa harta bersama. Dinamika hukum di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan. Penelitian ini membahas tiga hal yaitu pola penyelesaian sengketa, faktor-faktor yang menimbulkan sengketa, dalam penyelesaian sengketa harta bersama di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik yang meliputi metode pengumpulan data, penyusunan data, dan analisis data akhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pengertian dan batasan harta bersama sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan dalam KHI tidak dapat lagi dipidana dalam perkara harta bersama itu sendiri. Penyelesaian sengketa harta bersama di Indonesia melalui dua jalur penyelesaian. Kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada prinsipnya telah memberikan tindakan pencegahan agar tidak tercampurnya harta bersama dengan harta bawaan. Ketiga, penyelesaian sengketa harta bersama di Indonesia melalui dua jalur penyelesaian, yang pertama melalui jalur litigasi dan yang kedua melalui jalur nonlitigasi. Keempat, penyelesaian sengketa harta bersama yang dilakukan dengan dua cara, litigasi dan nonlitigasi, memberikan model penyelesaian sengketa yang berbeda dan temuan yang berbeda pula.
Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah terhadap Keagenan di Kantor Pemasaran PT. Prudentian Life Assurance Cabang Ponorogo Aeni, Laila Nur
Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam Vol. 9 No. 1 (2023): Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, Januari 2023
Publisher : LP3M Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55210/assyariah.v9i1.852

Abstract

Prinsip syariah harus diterapkan pada lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank, termasuk di dalamnya asuransi. PT. Prudential Life Assurance salah satu lembaga asuransi yang menerapkan prinsip syariah. Hubungan antara perusahaan asuransi dan peserta menggunakan akad waka>lah bi al-ujrah, yaitu peserta sebagai muwakkil dan perusahaan asuransi menempati posisi sebagai waki>l. Dalam kegiatan harian, perusahaan asuransi ini diwakili oleh agen. Tidak menetapnya kondisi, kemampuan dan juga kesibukan lain pada agen maka ada beberapa agen yang resign dari kantor Prudential cabang Ponorogo ini, sehingga peserta harus wakili oleh agen lain. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan menggunakan metode deduktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum kemudian merujuk kenyataan yang bersifat khusus. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemindahan agen di PT. Prudential Life Assurance cabang Ponorogo sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Waka>lah Bi al-Ujrah. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemberitahuan melalui surat dan SMS dan sudah adanya tanda tangan persetujuan mengenai segala hal perubahan yang terdapat dalam kontrak Surat Pengajuan Asuransi Jiwa.
Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Terhadap Pemenuhan Hak Mantan Istri Alfiyahwati
Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam Vol. 9 No. 1 (2023): Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, Januari 2023
Publisher : LP3M Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55210/assyariah.v9i1.855

Abstract

Bias gender merupakan hal yang masih sering dijumpai di Indonesia dewasa ini. Dimana ketidakadilan terus saja menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan perempuan, sehingga untuk merespon dan mencegah hal tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Dengan Hukum. Penelitian ini berfokus pada implementasi Pasal 6 huruf (b) dan (c) Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang kewajiban suami dalam memenuhi hak mantan istri akibat cerai talak dan menganalisis upaya hakim dalam melindungi hak-hak perempuan akibat cerai talak di Pengadilan Agama. Artikel ini merupakan hasil penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Sumber data primer berupa hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Lamongan kemudian data sekunder berupa dokumentasi, buku, jurnal, undang-undang dan putusan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Implementasi Pasal 6 huruf (b) hakim melakukan penafsiran hukum secara gramatikal dan berdasarkan rule of law belum bisa menerapkan ex officio untuk memberikan pembebanan nafkah terhadap perempuan pasca perceraian. Pasal 6 huruf (c) hakim dalam menentukan nominal besar kecilnya nafkah yang harus dibayar oleh suami berdasarkan social justice, asas kepatutan dan kemampuan suami. 2) Upaya yang dilakukan oleh hakim adalah (a) hakim membimbing mantan istri agar menuntut hak-haknya dan memberitahu untuk mengajukan gugatan rekonvensi, (b) menekankan kepada mantan suami untuk membayar hak-hak istri sebelum pembacaan ikrar talak, (c) menjamin eksekusi jika mantan suami tidak melaksanakan kewajibannya atau menjalankan isi putusan. Kata Kunci: Implementasi, cerai talak, mut’ah
Marial Rape Sebagai Alasan Perceraian Dalam Kajian Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Uswatun Khasanah
Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam Vol. 9 No. 1 (2023): Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, Januari 2023
Publisher : LP3M Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55210/assyariah.v9i1.884

Abstract

Perkawinan merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuh Perkawinan merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Tujuan tersebut dapat dicapai jika suami dan istri menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. Salah satu hak yang harus dipenuhi dalam perkawinan adalah hak untuk melakukan hubungan seksual. Dalam penerapanya di masyarat seringkali dianggap yang memiliki hak untuk meminta dan menikmati hubungan seksual adalah suami, istri hanya dijadikan sebagai objek seksual yang tidak perlu mendapatkan kepuasan dalam hubungan seksual antar suami dan istri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analisi, hasil pembahasan dianalisis menggunakan teori Mubādalah Faqihuddin Abdul Kodir. Dari bahasan yang disampaikan dapat disimpulkan bahwa marital rape dapat dijadikan alasan untuk melakukan perceraian dengan pertimbangan tujuan perkawinan tidak dapat dipenuhi secara utuh dan banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari tindakan ini. anan yang maha esa. Tujuan tersebut dapat dicapai jika suami dan istri menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. Salah satu hak yang harus dipenuhi dalam perkawinan adalah hak untuk melakukan hubungan seksual. Dalam penerapanya di masyarat seringkali dianggap yang memiliki hak untuk meminta dan menikmati hubungan seksual adalah suami, istri hanya dijadikan sebagai objek seksual yang tidak perlu mendapatkan kepuasan dalam hubungan seksual antar suami dan istri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analisi, hasil pembahasan dianalisis menggunakan teori Mubādalah Faqihuddin Abdul Kodir. Dari bahasan yang disampaikan dapat disimpulkan bahwa marital rape dapat dijadikan alasan untuk melakukan perceraian dengan pertimbangan tujuan perkawinan tidak dapat dipenuhi secara utuh dan banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari tindakan ini.
Kritik Fath al- Dharī’ah Terhadap Fatwa Majma’ al- Buḥūṭ al- Islāmiyyah bi al- Azhar Tentang Larangan Perkawinan Kembar Siam (Studi Kembar Siam Tipe Craniopagus) Muhammad Alwi al Maliki; Ahmad Adharul Ja'fari; Asep Saepudin Jahar
Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam Vol. 9 No. 1 (2023): Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, Januari 2023
Publisher : LP3M Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55210/assyariah.v9i1.1011

Abstract

This article examines the fatwa of Majma 'al-Buḥuṭ al-Islāmiyyah bi al-Azhar regarding the prohibition of conjoined twin marriages. In the Fatwa, stated that conjoined twin marriages are invalid because it is similar to gathering two sisters in one covenant and giving rise to mafsadah in the form of negative things that arise in marriage. The main data in this study are fatwa al-Azhar on the prohibition of conjoined twin marriage and several documents and literature on conjoined twins. Secondary data in the form of some literature that supports the research theme. The analytical method used is a descriptive-analytical method using the theory of fath al-dharī'ah as a knife of analysis. Based on research results, not all conjoined twins are prevented from getting married. As in the case of craniopagus type conjoined twins. Some negative things as expected by the al-Azhar fatwa can be overcome by this type of conjoined twins. Based on the theory of fath al-dharī'ah, if the greater benefit can be realized, then the prohibition provisions can be allowed. Artikel ini mengkaji fatwa Majma’ al- Buḥuṭ al- Islāmiyyah bi al- Azhar tentang larangan perkawinan kembar siam. Dalam Fatwa tersebut dinyatakan bahwa perkawinan kembar siam secara mutlak tidak sah karena sama halnya dengan mengumpulkan dua saudara dalam satu akad serta menimbulkan mafsadah berupa hal-hal negatif yang timbul dalam perkawinan. Data utama dalam penelitian ini berupa fatwa al- Azhar tentang larangan perkawinan kembar siam dan beberapa dokumen serta literatur tentang kembar siam. Data sekunder berupa beberapa literatur yang menunjang tema penelitian. Metode analisis yang dipakai berupa metode deskripstif-analitis dengan menggunakan teori fath al- dharī’ah sebagai pisau analisis. Berdasarkan hasil penelitian, tidak semua kembar siam terhalang untuk menikah. Seperti dalam kasus kembar siam tipe craniopagus. Beberapa hal-hal negatif sebagaimana yang diduga oleh lembaga fatwa al- Azhar dapat diatasi oleh kembar siam tipe ini. Berdasarkan teori fath al- dharī’ah, apabila kemaslahatan yang lebih besar dapat terealisasi, maka ketentuan yang semula dilarang menjadi diperbolehkan.

Page 9 of 12 | Total Record : 117

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 2 (2025): Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, June 2025 Vol. 10 No. 2 (2024): Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, Juni 2024 Vol. 10 No. 1 (2024): Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, Januari 2024 Vol. 9 No. 2 (2023): Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, Juni 2023 Vol. 9 No. 1 (2023): Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, Januari 2023 Vol 8 No 2 (2022): Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, Juni 2022 Vol 8 No 1 (2022): Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, Januari 2022 Vol 7 No 2 (2021): Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, Juni 2021 Vol 7 No 1 (2021): Asy-Syariah Januari 2021 Vol 6 No 2 (2020): Asy-Syari'ah Juni 2020 Vol 6 No 1 (2020): Asy Syari`ah Januari 2020 Vol 5 No 2 (2019): Asy-Syari'ah - Juni 2019 Vol 5 No 1 (2019): Asy-Syari'ah - Januari 2019 Vol 4 No 2 (2018): Asy-Syari'ah - Juni 2018 Vol 4 No 1 (2018): Asy-Syari'ah - Januari 2018 Vol 3 No 2 (2017): Asy-Syariah Juni 2017 Vol 3 No 1 (2017): Asy-Syari`` ah Januari 2017 Vol 2 No 2 (2016): Asy-Syari`` ah Juni 2016 Vol 2 No 1 (2016): Asy-Syari`` ah Januari 2016 Vol 1 No 1 (2015): Asy-Syari`` ah Juni 2015 More Issue