cover
Contact Name
Popy Rachman
Contact Email
poppyrachman37@gmail.com
Phone
085331434970
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl. PB.Sudirman No.360 Semampir Kraksaan Kabupaten Probolinggo Jawa Timur Kode Pos: 67282
Location
Kab. probolinggo,
Jawa timur
INDONESIA
Asy-Syariah
ISSN : 24603856     EISSN : 25485903     DOI : 10.36835/assyariah
Asy-Syariah Journal Is The Journal That Pudlished by Islamic Economic and Business of Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong Kraksaan Kab. Probolinggo Est Java, this Journal publish About Islamic Law, Social Islamic Law.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 148 Documents
Regulasi Poligami di Indonesia Perspektif M. Syahrur dan Gender Nina Agus Hariati
Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam Vol 7 No 2 (2021): Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, Juni 2021
Publisher : Fakultas Syariah Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55210/assyariah.v7i2.597

Abstract

Poligami di Indonesia merupakan salah satu hal yang mendapat perhatian oleh pembuat undang-undang. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti menemukan kurang lebih 5 pedomran regulasi perihal poligami, yaitu; UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, PP No.10 Tahun 1983, PP No. 45 Tahun 1990, serta terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam berbagai regulasi tersebut secara garis besar yang menjadi tolak ukur kebolehan poligami adalah suami mampu berlaku adil secara materi, dengan dasar kekurangan istri. Hal tersebut berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Muhammad Syahrur bahwasannya kebolehan poligami adalah bertitik tolak pada keadilan terhadap anak yatim dari seorang janda yang akan dipoligami. Terkait keadilan yang dicantumkan pada regulasi poligami sangat jauh apabila dilihat dari keadilan gender. Pada perspektif gender regulasi poligami di Indonesia syarat akan muatan bias gender, hal tersebut dapat dilihat dari pasal-pasal yang membahas poligami. Tentu saja hal tersebut menjadi permasalahan, dikarenakan regulasi yang seharusnya membawa kepastian dan kemanfaatan justru menjadi sumber masalah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisi dan merekonstruksi prospek baru regulasi poligami di Indonesia yang berkeadilan gender.
Sejarah Perkembangan Peradilan Agama pada Masa Kesultanan dan Penjajahan Sampai Kemerdekaan Miftakhur Ridlo
Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam Vol 7 No 2 (2021): Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, Juni 2021
Publisher : Fakultas Syariah Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55210/assyariah.v7i2.612

Abstract

Peradilan agama dalam bentuk yang dikenal sekarang ini merupakan mata rantai yang tidak terputus dari sejarah masuknya agama Islam. Untuk memberi gambaran tentang posisi lembaga Peradilan Agama di Indonesia haruslah memperhatikan Hukum Islam di Indonesia, sedikitnya pada tiga masa penting: masa sebelum penjajahan yakni masa Kesultanan Islam, masa Penjajahan dan masa Kemerdekaan. Setiap masa mempunyai ciri-ciri tersendiri yang merepresentasikan pasang surut pemikiran hukum Islam di Indonesia.
Problematika Status Anak Angkat Di Randublatung Blora Dalam Perspektif Fatwa MUI Fathonah Kasuwi; M. Ridlwan Hambali
Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam Vol 8 No 1 (2022): Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, Januari 2022
Publisher : Fakultas Syariah Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55210/assyariah.v8i1.624

Abstract

This paper discuss the problem of the status of adopted children in Randublatung sub district, Blora, Central Java from the perspective of the MUI Fatwa. The research method in this writing is a combined study of field research and library research. The data oblained by researchers from the results of interviews, field observations and collecting literature or literature related to the theme of the study and presented in a descriptive qualitative form. The results showed that the MUI Fatwa regarding child adoption has been based on authoritative arguments in Islam. Meanwhile, the care for adopted children at Randublatung Blora has been donw well. However, in the procedure, from the perspective of MUI, the adoptive parents have committed a practices that is contrary to the teachings of Islam, namely registering the name of having occupied the biological father on the birth certificate of the adopted child. As a result, such as the family card and diploma of the child, starting from kindergarten to university level diplomas. Keywords: Adoption of children, Randublatung, the MUI fatwa
Pemikiran Hasbi Ash-Shiddiqy Tentang Fiqh Zakat Di Indonesia Herman; Abdul Halim Talli; Kurniati
Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam Vol 8 No 1 (2022): Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, Januari 2022
Publisher : Fakultas Syariah Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55210/assyariah.v8i1.639

Abstract

Muhammad Hasybi adalah seorang otodidak, ia menempu pendidikan hanya birkisar satu tahun lebih di bangku sekolah Al-Irsyad (1926). Namu, melalui pendidikan formal yang singkat tersebut ia mampu menojolkan dirinya menjadi seorang pemikir. Keahlian Hasybi dalam ijtihad ia mampu memperkenalkan diri sebagai intelektul yang tekenal di dunia internasional. Terkait dengan hasil ijtihad Hasybi mennggambarkan keadaan fiqh ke-Indonesiaan dapat dilihat pada ijtihad Hasbi tentang zakat dengan mengacu pada pandangan Abu Hanifah yang berbeda dengan pendapat jumhur ulama – Hasybi bependapat bahwa mesin-mesin produksi di pabrik besar wajib di zakati. Pandangan ini cukup relevan dengan konteks pembangun negara yang membutuhkan banyak modal. Pendapat Hasybi mengenai zakat diserahkan kepada pemerintah untuk mengelolanya. Sebab, bagi Hasybi zakat tersebut sepaket dengan pengebangan untuk kemakmuran masyarakat, baik non muslim maupun muslim. Oleh karena itu, pungutan zakat seharusnya juga tidak hanya ditujukan kepada kaum muslimin, akan tetapi juga kepada kaum nonmuslim. Kemudian, prinsip zakat, yaitu diambil pada jenis harta yang berkembang, harta yang sudah cukup nishabnya, dan zakat harta.
Metode Studi Ilmu Al-Qur’an Kontemporer: Respon Terhadap Pandangan Orientalis Pada Al-Qur’an Irzak Yuliardy Nugroho; Imam Syafi'i
Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam Vol 8 No 1 (2022): Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, Januari 2022
Publisher : Fakultas Syariah Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55210/assyariah.v8i1.641

Abstract

Abstract The historical nature of the Qur'an led to the emergence of hermeneutical ideas and theories (methods of interpretation). This theory is a very urgent effort to be developed in understanding the meaning of the Qur'an as a whole. The hope is that the theological and legal ethical parts can be placed in a unified whole (total). Through this method, a weltanschauung (worldview) of the Qur'an can be formulated and understood. If humans want to think optimally and want to use their rational mind, they will realize that in fact the greatest blessing of the Qur'an is the thought and understanding of the intentions and meanings contained therein to then realize their ideas in actions that are both religious and spiritual. . In this case, then Sahiron Syamsuddin, mapped the flow of contemporary Qur'anic study methods into three groups: a) The traditionalist quasi-objectivist view; b) The modernist quasi-objectivist view; c) Subjectivist views. The study of the science of the Qur'an in the West was first carried out by the Orientalism group, which at the beginning of its emergence was closely related to the psycho-historical relationship between Islam and the West in the intellectual, trade and war fields. Therefore, the study of the science of the Qur'an in the study of orientalism is not only oriented to the emotional-intellectual relationship, but also the emotional-political east, namely in order to facilitate the political expansion of the West towards the East. But along with the times, orientalism in the end moved purely on an objective-independent study of the east. The flow of orientalism, at least, goes through three periods, namely the period before the crusades, the crusades to the European enlightenment period, and the last period from the enlightenment to modern times. This is marked by the presence of orientalists in the East (Islam) who also functioned as colonial advisors, in addition to conducting scientific studies. Keywords: Al-Qur’an, Hermeneutics, Contemporary. Abstrak Sifat Al-Qur’an yang bersifat historis menyebabkan munculnya gagasan dan teori hermeneutika (metode penafsiran). Teori ini menjadi kerja-usaha yang sangat mendesak untuk dikembangkan dalam memahami makna Al-Qur’an secara utuh. Harapannya, bagian-bagian teologis dan etika legalnya dapat ditempatkan dalam keseluruhan (totalitas) yang padu. Melalui metode ini, sebuah weltanschauung (pandangan dunia) Al-Qur’an dapat dirumuskan dan dipahami. Bila manusia mau berpikir secara optimal dan mau memanfaatkan akal rasionalnya, ia akan menyadari bahwa sesungguhnya berkah Al-Qur’an yang teramat besar adalah pemikiran dan pemahaman maksud-maksud serta makna yang terkandung di dalamnya untuk kemudian mewujudkan gagasannya dalam perbuatan yang bersifat keagamaan dan keduaniaan. Dalam hal ini, kemudian Sahiron Syamsuddin, memetakan aliran metode studi qur’an kontemporer menjadi tiga kelompok: a) Pandangan quasi- obyektivis tradisionalis; b) Pandangan quasi-obeyektivis modernis; c) Pandangan aliran subyektivis. Studi ilmu al-Qur’an di Barat pertama kali dilakukan oleh kelompok Orientalisme yang pada awal kemunculannya berkaitan erat dengan psiko- historis hubungan Islam dan Barat di bidang intelektual, perdagangan dan peperangan. Oleh karena itu, studi ilmu al-Qur’an dalam kajian orientalisme tidak hanya berorientasi pada hubungan emosi-intelektual, melainkan juga emosi-politis ketimuran, yaitu dalam rangka memperlancar ekspansi politik Barat terhadap Timur. Tetapi seiring perkembangan zaman, orientalisme pada akhirnya bergerak murni pada kajian ketimuran secara obyektif- independen. Alur perjalanan orientalisme itu, setidaknya, melalui tiga periode, yaitu periode sebelum perang salib, perang salib hingga masa pencerahan Eropa, dan periode terakhir adalah mulai pencerahan hingga zaman modern. Hal ini ditandai dengan kehadiran para orientalis di Timur (Islam) yang juga berfungsi sebagai penasehat kolonial, disamping melakukan kajian-kajian ilmiah. Kata Kunci : Al-Qur’an, Hermeneutika, Kontemporer.
Fenomena Cerai Gugat di Masyarakat Pada Masa Pandemi Amelia Nabillah; Amirudin; Iqbal Amar Muzaki
Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam Vol 8 No 1 (2022): Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, Januari 2022
Publisher : Fakultas Syariah Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55210/assyariah.v8i1.642

Abstract

Perceraian dimasa sekarang ini tampaknya telah menjadi suatu fenomena yang umum dimasyarakat, karena situasi dan kondisi masyarakat saat ini juga telah berubah, berbeda jauh dengan kondisi masyarakat sebelumnya. Dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal teknis yang menyangkut kompetensi wilayah pengadilan seperti dalam cerai talak megalami perubahan Pada masa pandemi ini kasus cerai gugat sangat meningkat secara signifikan untuk itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab meningkatnya cerai gugat di masyarakat pada masa pandemi metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Faktor penyebab meningkatnya cerai gugat di masyarakan pada masa pandem di sebabkan oleh banyak faktor tidak hanya faktor perselisihan saja namun yang mendominasinya adalah faktor ekonomi karna pada masa pandemi ini suami tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga karna minimnya pekerjaan.
Kemaslahatan Sosial Vaksin sebagai Instrumen Medis Penanggulangan Covid-19 dalam Perspektif Islam Abd Hannan
Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam Vol 8 No 1 (2022): Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, Januari 2022
Publisher : Fakultas Syariah Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55210/assyariah.v8i1.667

Abstract

Abstract One of the instruments to overcome the Covid-19 pandemic is the use of vaccines. Based on medical studies, vaccines contain a number of benefits, especially in building immunity. Only in many cases, not a few people 'reject' the benefits of vaccines on the pretext of religion, especially regarding the legal clarity of permissibility and the content of substances that are considered dangerous (dharurat) for health. This study examines the social benefits of vaccines in dealing with Covid-19 from an Islamic perspective. There are two research questions raised in this study, What is meant by the concept of social benefit in an Islamic perspective? How does vaccination provide social benefits to its users? Methodologically, this study uses qualitative research, the data used comes from two sources, primary and secondary sources. After conducting an in-depth analysis through the use of benefit theory, this study found two important findings; First, vaccines are an instrument of disease prevention that is common in medical circles. Its main function is to carry out prevention through the formation of immune power so that the body will become more immune to virus transmission. In the context of dealing with Covid-19, medically, people who have been vaccinated have a lower risk of transmission than those who have not; Second, from an Islamic perspective, the dimensions of the benefits of using vaccines can be seen from three aspects; 1) The effect is that vaccines have the main function of forming self-immunity. The use of vaccines has a significant influence in suppressing the movement and transmission of Covid, so that the number of spikes and victims can be kept to a minimum; 2) The scope is that vaccines provide two-way protection benefits at the same time, namely self-protection and protection of the environment, family and society in general; 3) The aspect of the strength of the argument, that the use of vaccines has a strong enough Islamic basis or argument, both on the basis of permissibility law and related to its benefit aspects. Keywords: Covid-19 vaccine, Islamic perspective, social benefits of vaccines Abstrak Salah satu instrumen penanggulangan pandemi Covid-19 adalah penggunaan vaksin. Berdasarkan kajian medis, vaksin mengandung sejumlah kemaslahatan, khususnya dalam membentuk kekebalan tubuh. Hanya dalam banyak kasus, tidak sedikit masyarakat ‘menolak’ kemaslahatan vaksin atas dalih agama, khususnya menyangkut kejelasan hukum kebolehan dan kandungan zatnya yang dianggap berbahaya (dharurat)bagi kesehatan. Studi ini mengkaji kemaslahatan sosial vaksin dalam penanggulangan Covid-19 perspektif Islam. Terdapat dua pertanyaan penelitian yang diangkat dalam kajian ini, Apa yang dimaksud dengan konsep kemaslahatan sosial dalam perspektif Islam? Bagaimana vaksinasi memberi kemaslahatan sosial terhadap penggunanya? Secara metodologi, kajian ini mempergunakan jenis penelitian kualitatif, data yang digunakan berasal dari dua sumber, sumber primer dan sekunder. Setelah melakukan analisa mendalam melalui penggunaan teori maslahat, penelitian ini mendapati dua temuan penting; Pertama, vaksin merupakan instrumen pencegahan penyakit yang sudah lazim di kalangan medis. Fungsi utamanya adalah melakukan pencegahan melalui pembentukan daya imun sehingga tubuh akan menjadi lebih kebal terhadap penularan virus. Dalam konteks penanggulangan Covid-19, secara medis orang yang sudah melakukan vaksinasi memiliki risiko penularan lebih rendah daripada yang belum; Kedua,ditinjau dari perspektif Islam, dimensi kemaslahatan penggunan vaksin dapat dilihat dari tiga aspek; 1) Pengaruhnya, bahwa vaksin memiliki fungsi utama membentuk daya imun diri. Penggunaan vaksin memiliki pengaruh signifikan dalam menekan pergerakan dan penularan Covid, sehingga jumlah lonjakan dan korbannya dapat ditekan seminim mungkin; 2) Cakupannya, vaksin memberi manfaat perlindungan dua arah sekaligus, yakni perlindungan diri dan perlindungan terhadap lingkungan, keluarga dan masyarakat secara umum; 3) Aspek kekuatan dalilnya, bahwa penggunaan vaksin memiliki landasan atau dalil keislaman cukup kuat, baik landasan terkait hukum kebolehan maupun terkait aspek kemaslahatannya. Kata Kunci: Vaksin Covid-19, perspektif Islam, kemaslahatan sosial vaksin
Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Abu Yazid Adnan Quthny; Ahmad Muzakki; Zainuddin
Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam Vol 8 No 1 (2022): Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, Januari 2022
Publisher : Fakultas Syariah Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55210/assyariah.v8i1.765

Abstract

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 pada Pasal 2 menjelaskan bahwa sahnya pernikahan harus dilakukan sesuai keyakinan masing-masing dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat sesuai peraturan pemerintah. Para Ulama menjelaskan bahwa kewajiban pencatatan pernikahan yang ditetapkan oleh pemerintah tidak bertentangan dengan syariat Islam karena sesuai dengan disyariatkannya pernikahan. Dengan pencatatan nikah, di samping akan terwujud ketertiban perkawinan masyarakat, juga bagi masing-masing laki-laki dan perempuan yang sudah terikat pernikahan memiliki bukti otentik sebagai pasangan suami isteri. Dengan demikian, pernikahannya memiliki kepastian hukum. Namun jika ada pernikahan yang tidak dicatatkan, maka secara agama tetap sah selama syarat dan rukunnya terpenuhi.
Analisis Perspektif Masyarakat Terhadap Cerai Gugat Di Kabupaten Bekasi Fairuz Khairunniesa; Amirudin; Iqbal Amar Muzaki
Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam Vol 8 No 2 (2022): Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, Juni 2022
Publisher : Fakultas Syariah Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55210/assyariah.v8i2.635

Abstract

Divorce is the end of a marriage with the severance of the relationship between husband and wife due to the failure to carry out their respective roles in fostering a household. In the view of the community that divorce is a way out of household problems that must be avoided because it is a disgrace to the family. The purpose of writing this article is to analyze the community's perspective on the phenomenon of divorce and lawsuits that often occur in the community. The writing of this article uses a qualitative approach, case study method with data collection through interviews with informants, literature review, and documentation. The results of the study show that the perspective of the people who are respondents in this study is related to the case of litigation that occurs in the community, something that is not good and the result of the divorce is that there will be divisions in the family. In the view of society, a woman must carry out her obligations as a wife and according to her nature to create a harmonious family, as well as a husband who must carry out his obligations as the head of the household, because marriage must be maintained in order to maintain harmony and maintain its sacredness.
Penerapan Nilai-Nilai Piagam Madinah Sebagai Konstitusi Islam Dalam Mencegah Radikalisme di Pesantren Darul Istiqamah Biroro Hamka; Indra Satriani; Harmilawati; Irmayanti
Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam Vol 8 No 2 (2022): Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, Juni 2022
Publisher : Fakultas Syariah Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55210/assyariah.v8i2.727

Abstract

Abstrac There are several facts that make Islamic boarding schools as a place to develop radical ideas in Indonesia, so the authors conducted research at the Darul Istiqamah Islamic Boarding School Biroro, East Sinjai District. This place once carried out an extreme enforcement of Islamic law in Sinjai Regency, which was spearheaded by the Joint Forum for the Mass Movement (FORBES GAMAS). Forcing the will to be followed to fight for the Islamic law. Where this mass prioritizes punishment for thieves, alcohol drinkers, and gamblers without the legal process that applies in Indonesia. On the other hand, it is very contrary to the values ​​that have been practiced by the Prophet in Medina. The purpose of this study is to find out the application of the values ​​of the Medina Charter at the Darul Istiqamah Islamic Boarding School and to Know the Strategy to Prevent Radicalism at the Darul Istiqamah Islamic Boarding School. This research is a qualitative descriptive study with a sociological approach. The sources of data in this study were obtained from interviews with students, managers and teachers of the Darul Istiqamah Biroro Islamic Boarding School and the surrounding community. Data collection techniques used in collecting research data are interviews, observations and documentation. The Darul Istiqamah Biroro Islamic Boarding School teaches early on the values ​​of the Medina Charter to its students by applying the practice directly in the lives of the surrounding community, namely by helping residents or congregations in need. students are taught to help each other, tolerance, respect for others, mutual cooperation and so on. To uphold equality or brotherhood. Radicalism is trying to be avoided as much as possible by the management of the Darul Istiqamah Biroro Islamic Boarding School by enlightening the messages during religious studies that radical ideas are very much against the teachings of Islam and the constitution in force in the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). Keywords: Medina Charter, Islamic Constitution, Radicalism

Page 8 of 15 | Total Record : 148