cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mustakim Sagita
Contact Email
mustakim_sagita@unigha.ac.id
Phone
+6281360046356
Journal Mail Official
lppm@unigha.ac.id
Editorial Address
Gle Gapui-Sigli, Kabupaten Pidie
Location
Kab. pidie,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Sosial Humaniora Sigli
Published by Universitas Jabal Ghafur
ISSN : 26153688     EISSN : 27160270     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Environmental Science Social Sciences Other
Jurnal Sosial dan Humaniora Sigli, terbitan ini berisi artikel bidang ilmu Pendidikan, keguruan, hukum, administrasi negara dan ilmu Sosial lainnya diterbitkan secara berkala 6 bulanan. JSH diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jabal Ghafur dengan dua nomor dalam setahun, yaitu pada bulan Juni dan Desember.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 378 Documents
 22   23   24   25   26 
PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Kritis Peralihan Kewenangan Pengujian Dari Eksekutif ke Yudikatif) Erick, Benni; Risman, T.
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 6, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v6i2.2096

Abstract

Penelitian ini membahas peralihan kewenangan pengujian peraturan daerah dari Eksekutif ke Yudikatif setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan, sebagai hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, dalam konteks ini merujuk pada kewenangan Yudikatif dalam menguji peraturan daerah Eksekutif. Mahkamah Agung, berdasarkan Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memiliki wewenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, termasuk peraturan daerah. Sementara itu, Pasal 251 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur kewenangan Menteri Dalam Negeri dan Gubernur untuk menguji peraturan daerah. Dua masalah penelitian muncul: pertama, bagaimana proses pembatalan peraturan daerah berpindah dari Menteri Dalam Negeri ke Mahkamah Agung; kedua, teori apa yang mendasari putusan Mahkamah Konstitusi mengenai peralihan kewenangan pembatalan peraturan daerah. Melalui pendekatan kualitatif yuridis normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme pembatalan pengujian peraturan daerah oleh lembaga yudikatif menjadi suatu keharusan, dengan landasan filosofis Pancasila dan landasan yuridis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007.
ASPEK YURIDIS TINDAKAN AFIRMATIF KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 Jorjiana, Siti Amelia
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 7, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v7i1.2250

Abstract

Keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan politik diyakini akan  mendukung kebijakan publik yang mengangkat kesetaraan gender dan menghapus diskriminasi terhadap perempuan. Namun, di Indonesia, keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga politik masih rendah dan dihadapkan pada berbagai hambatan budaya, sosial, dan institusional. Tindakan afirmatif, terutama dalam bentuk kuota 30 % (tiga puluh persen), dianggap sebagai langkah penting untuk mempercepat keterwakilan perempuan. Dengan adanya regulasi dan undang-undang yang mendukung tindakan afirmatif, harapan untuk implementasinya ternyata belum mencapai hasil maksimal.  Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana pengaturan serta pelaksanaan tindakan afirmatif dalam perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan bagaimana tindakan afirmatif menjadi strategi ideal untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif?  Metode penelitian secara yuridis normatif, dengan sumber data sekunder, diarahkan pada aspek hukum dan implementasi tindakan afirmatif, dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.  Disimpulkan bahwa pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk kuota gender sebagai tindakan afirmatif hanya diterapkan pada proses pemilihan atau pencalonan.  Keberhasilan implementasi tindakan afirmatif untuk keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dan kepengurusan partai politik sangat bergantung pada kesediaan dan inisiatif dari partai politik, serta akses dan regulasi yang diberikan negara untuk memberikan pendidikan politik kepada caleg perempuan.  
TRANSFORMASI HUKUM E-COMMERCE DI INDONESIA: ANALISIS DAN SOLUSI PERMASALAHAN Purba, Bonaraja; N, Hasyim; Hutasoit, Hosiana Febby Yolanda Putri; Sinaga, Hana Ema Nuela; Adriansyah, Teguh; Simangunsong, Yuni Sari
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 6, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v6i2.1570

Abstract

E-commerce mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir dan telah menjadi bagian penting dari perekonomian Indonesia. Namun, dengan pertumbuhan ini muncul sejumlah masalah hukum yang perlu ditangani. E-commerce memiliki beberapa permasalahan hukum yang mempengaruhi legalitas transaksi, keaslian data, tanda tangan digital, keamanan informasi dan privasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi masalah e commerce melalui landasan hukum untuk menjamin keuntungan dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk menganalisis situasi hukum e-commerce di Indonesia. Data dikumpulkan dengan menggunakan survei literatur, analisis dokumen, dan kuesioner jika diperlukan. Analisis deskriptif dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan hukum yang ada pada e-commerce di Indonesia dan hasilnya digunakan sebagai dasar usulan solusi. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang transformasi hukum e-commerce di Indonesia dan menawarkan solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam memecahkan masalah ini memerlukan penciptaan dasar hukum yang menguntungkan, memastikan kepastian hukum, dan mengembangkan program dukungan teknis yang aman dan efisien.Kata kunci: Regulasi Bisnis, Permasalahan E-Commerce, Solusi Hukum 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEKERJA PKWT YANG DIPEKERJAKAN SECARA TERUS-MENERUS Octavia S, Christine; Lie, Gunardi
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 6, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v6i2.2032

Abstract

Penelitian ini membahas aspek-aspek penting terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dalam konteks hukum ketenagakerjaan di Indonesia. PKWT, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan jenis perjanjian kerja yang sering digunakan untuk mengatur hubungan kerja dengan jangka waktu tertentu. Permasalahan yang dibahas adalah perlindungan hukum bagi outsourcing dan status pekerja para pegawai PKWT berdasarkan hukum ketenagakerjaan. Penelitian ini menyajikan analisis hukum dan teori perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan menggunakan bahan sekunder dengan mengkaji beberapa peraturan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.100/MEN/VI/2004, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Ditemukan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan hukum bagi karyawan kontrak dengan sistem PKWT, terutama saat perjanjian ini tidak dibuat secara tertulis dan melanggar peraturan. Hal ini memungkinkan karyawan untuk mengklaim status PKWTT, yang memberikan hak-hak yang lebih baik, seperti upah yang layak, jaminan sosial, dan perlindungan keselamatan kerja. Namun, terdapat tantangan dalam implementasi PKWT, terutama terkait dengan pelaksanaan perjanjian yang tidak sesuai dengan peraturan. Banyak perusahaan masih belum mematuhi kewajiban membuat perjanjian tertulis, yang mengakibatkan karyawan berisiko kehilangan hak-hak mereka. Sebagai saran, perlu meningkatkan edukasi dan sosialisasi tentang aturan PKWT kepada perusahaan dan karyawan, serta memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan terkait PKWT. Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan juga dapat dipertimbangkan untuk memperjelas hak-hak karyawan kontrak. Selain itu, dukungan dari organisasi buruh dan serikat pekerja dapat memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak karyawan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan. Kata Kunci : Ketenagakerjaan; Outsorching; PKWT
EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PROGRAM PUSPAGA SEBAGAI UNIT LAYANAN BAGI KELUARGA DI BALAI RW 03 KELURAHAN SEMOLOWARU KOTA SURABAYA Miracle, Annisaa Shalsabila; Muljanto, Muhammad Agus
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 7, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v7i1.2171

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kebijakan program puspaga sebagai unit layanan keluarga di balai RW Kelurahan Semolowaru. PUSPAGA memiliki fungsi memberikan panduan serta bimbingan kepada keluarga dalam menangani beragam isu yang berkaitan dengan pendidikan anak, komunikasi di dalam lingkungan keluarga,  penyelesaian konflik, atau masalah lain yang mempengaruhi keharmonisan keluarga di Surabaya. Puspaga Balai RW Kelurahan Semolowaru sebagai wujud kebijakan publik untuk dilaksanakan di daerah termasuk kota surabaya. Puspaga menjadi inovasi Pemerintah Kota  Surabaya dalam upaya menyediakan layanan satu pintu (One Stop Service) yang saat ini dimulai dari lingkup RW dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan  pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian yang telah dilakukan memberi gambaran terkait program puspaga agar dapat memaksimalkan upaya pelayanan publik dari tingkat RW dengan memberikan layanan sosialisasi, edukasi dan bimbingan masyarakat agar terbentuk keluarga yang harmonis. Penelitian ini dikaji dengan teori efektivitas Budiani yang meliputi; Ketepatan Sasaran Program, Sosialisasi Program, Tujuan Program dan Pemantauan Program.Kata Kunci: Keluarga, Program, Puspaga 
IMPLEMENTASI PROGRAM E-SAMSAT DALAM RANGKA MENINGKATKAN DAN MENYEDERHANAKAN PELAYANAN MASYARAKAT DI KANTOR UPT BAPENDA SIDOARJO Kurniawan, Bagus Ananda; Ismail, Ismail; Alverdo, Marchelino Joshua
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 6, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v6i2.1581

Abstract

This study aims to describe the implementation of the e-Samsat program in order to improve and simplify community services at the UPT Bappenda Sidoarjo office in supporting public services that are transparent in tax sector revenue. This study used a qualitative research method with a descriptive research type. The location of this research includes government institutions that have involvement with the implementation of E-Samsat, namely the Regional Revenue Agency of Sidoarjo Regency as the agency in charge of implementing it. Data collection techniques were carried out by in-depth interviews with informants, activity documentation, and the use of written documents. Furthermore, the data analysis technique is by means of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Through the results of research conducted by researchers using an implementation indicator from Edward III with a communication indicator that has gone well through a series of socialization processes and dissemination through social media and print media. Indicators of disposition/attitude, the staff is good enough in providing services to taxpayers. In the indicator the organizational structure has been going well with the governor's regulations governing tax payments using the online system. On the resource dimension, training was held to improve the quality of the performance of staff at the Sidoarjo Regency Regional Revenue Agency.Key Words: implementation, e-samsat, tax
PERILAKU PEMBELIAN PRODUK FASHION MEWAH PALSU PADA KONSUMEN DI JAKARTA Romadhona, Fitria; Sekarkinasih, Annisa A.; Revalina, Revalina; Kurniaty, Dewi
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 6, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v6i2.1872

Abstract

The flow of globalization makes world development more advanced. this has a positive impact but also a negative impact. One area that has seen an impact from globalization is the fashion industry. The progress of the fashion industry which is getting better and more diverse makes people compete to buy trending products. In addition, globalization has also caused people's lifestyles to change, and they tend to be more consumptive. Primary data was obtained by distributing questionnaires to measure seven variables, namely: integrity, materialism, risk seeking, price-quality inference, self-perception of smart shopper, subjective norm and value awareness of the purchase intention of counterfeit luxury fashion products. This study uses the T-test analysis, with the results showing that the factors that influence the purchase intention of counterfeit luxury fashion products are risk-seeking factors that are positively related to the purchase intention of counterfeit luxury fashion products. This is supported by the dominance of the sample, namely that around 71 people (70.3%) were female and the ages of the respondents mostly ranged from 16-25 years for a total of 95 people (94.1%) who turned out to be the dominant occupation of the respondents as 90 students (98.1%). This is related to the income data of this study, which shows that respondents with no income dominate as many as 37 people (36.6%); the difference is thin with respondents who earn Rp. 1,000,000 - Rp. 2,000,000 as many as 32 people (31.7%), because the dominant respondent is still a student or college student. So, it can be concluded that risk seeking is positively related to the intention to purchase fake luxury fashion products because students have the attitude to be ready to bear the risks that will arise after buying fake luxury fashion products.Keywords: Purchasing; Counterfeit; Luxury Product; Risk Seeking
MEKANISME PENYUSUNAN STRUKTUR KURIKULUM: SEBUAH PEMAHAMAN KOMPREHENSIF Nugroho, Prayudi
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 7, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v7i1.1980

Abstract

Sejalan dengan perkembangan program studi yang diselenggarakan, PTKL wajib menyusun dan mengembangkan kurikulum pendidikan vokasi sesuai dengan tujuan pendidikan, ketentuan pendidikan tinggi, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Riset bertujuan untuk menunjukkan gambaran konsep struktur kurikulum yang selaras dengan ketentuan pendidikan tinggi, khususnya program pendidikan vokasi, agar program studi penyelenggara pendidikan bisa terakreditasi sesuai harapan. Hasil riset kualitatif melalui dokumentasi dan Focus Group Discussion (FGD) menunjukkan gambaran konsep struktur kurikulum yang bisa diterapkan setiap program studi di PTKL, yang mana setiap program studi cukup melakukan penyesuaian seperlunya atas proses penyelenggaraan perkuliahan yang telah dijalankan selama ini, terutama terkait dengan penetapan mata kuliah, penyesuaian jumlah SKS mata kuliah dan urutan pembelajaran mata kuliah, mekanisme penjadwalan perkuliahan dan penugasan dosen, serta koordinasi dan kerjasama antar penanggung jawab penyelenggaraan pendidikan di PTKL
KEPEMIMPINAN RELIGIUS DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENUTUPAN TEMPAT HIBURAN (KARAOKE) (STUDI KASUS KEBIJAKAN WALIKOTA MENUTUP TEMPAT HIBURAN (KARAOKE) DI KOTA PROBOLINGGO) Marwiyah, Siti; Puspitarini, Renny Candradewi; Solihin, Muhammad Hindun
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 6, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v6i2.1669

Abstract

Leaders have a mandate to carry out their obligations in accordance with their position and position, and follow applicable regulations. Leadership is also related to the background of understanding of religion, so that in making policies accompanied by religious values. Thus, religious leadership is realized. A phenomenon related to the religious leadership model and policy is the phenomenon related to the license of entertainment venues. As in the city of Probolinggo, which also issued a policy on entertainment place licenses. issued Perda Number 9 of 2015 concerning the Arrangement, Supervision and Control of Entertainment Place Businesses. This is interesting to study, especially with the five-dimensional theory, including ideology; intellectual; public practice; private practice; religious experience. The results showed that the leadership of the Mayor of Probolinggo for the 2019-2024 period implemented a policy of closing karaoke places in Probolinggo City. The policy illustrates a religious leadership model. The point is that the mechanism for closing karaoke places applies the principles of democracy and is related to the understanding of religion by the Mayor of Probolinggo. And there is a violation of Regional Regulation Number 9 of 2015 concerning Arrangement, Supervision, and Control of Entertainment Places. This policy does not only benefit one religion, but for religious harmony. It is not only the Muslim community that thinks badly of karoke places, but other religions as well. There are even karoke venues located in public places that are still close to schools and places of worship. In addition, it was found that there is the provision of song accompaniment when karaoke, the dress of guests and employees is not polite, and there is the sale and purchase of alcoholic beverages.Keywords : religious leadership, policies, entertainment permits 
Perbandingan Representasi Raja Alfred dalam “The Life of King Alfred” oleh Asser dan Prabu Hayam Wuruk dalam “Negarakertagama” oleh Mpu Prapanca Nur, Hilmi Asyam; Thomas, Matthew Alexander; Naila, Rifa Wildanin
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 6, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v6i2.1779

Abstract

The research contrasts two historical texts which tell about two different influential kings of Old England and Indonesia, two great nations, namely The Life of King Alfred, written by Asser, and Nagarakretagama, written by Mpu Prapanca. Both texts are biased since the writers are admirers of the Kings. Therefore, the research is aimed to unveil the similarities and differences of the two texts in depicting the Kings. In Asser's 'Life', Asser attempted to lift King ALfred's name by showing the King's achievements throughout his reign. However, many researchers found oddities within the text and suspected that there are embedded political purposes. Similarly, Nagarakretagama is a form of praise towards Hayam Wuruk which tells about the glory of Majapahit and The King.  Mpu Prapanca used historical background to praise the King and the kingdom's magnificence. Both texts have basic similarities in lifting the names and covering the lackness of the Kings. However, since both texts have propaganda properties to some extent, both could not be considered as accurate sources of history.Keywords: Hayam Wuruk, Alfred The Great, Majapahit, Wessex, Asser, Mpu Prapanca,Comparative, History

Page 24 of 38 | Total Record : 378

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2025): Desember 2025 Vol 8, No 1 (2025): Juni 2025 Vol 7, No 2 (2024): Desember 2024 Vol 7, No 1 (2024): Juni 2024 Vol 6, No 2 (2023): Desember 2023 Vol 6, No 1 (2023): Juni 2023 Vol 5, No 2 (2022): Desember 2022 Vol 5, No 1 (2022): Juni 2022 Vol 4, No 2 (2021): Desember 2021 Vol 4, No 1 (2021): Juni 2021 Vol 3, No 2 (2020): Desember 2020 Vol 3, No 1 (2020): Juni 2020 Vol 2, No 1 (2019): Juni 2019 Vol 1, No 2 (2018): Desember 2018 Vol 2, No 2 (2019): Desember 2019 More Issue