Jurnal Sosial Humaniora Sigli
Jurnal Sosial dan Humaniora Sigli, terbitan ini berisi artikel bidang ilmu Pendidikan, keguruan, hukum, administrasi negara dan ilmu Sosial lainnya diterbitkan secara berkala 6 bulanan. JSH diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jabal Ghafur dengan dua nomor dalam setahun, yaitu pada bulan Juni dan Desember.
Articles
378 Documents
<![CDATA[ANALISIS MODAL SOSIAL DAN PENGARUH KEMISKINAN MASYARAKAT DI KABUPATEN ACEH UTARA ]]>
<![CDATA[Zulfadli, Zulfadli]]>;
<![CDATA[Asrianda, Asrianda]]>;
<![CDATA[Fithra, Herman]]>
<![CDATA[ Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 7, No 1 (2024): Juni 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jabal Ghafur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47647/jsh.v7i1.2295
<![CDATA[Ketidakmampuan seseorang dalam merubah nasib selalu diwarnai dengan berubahnya sikap dan prilaku hidup sehari-hari yang mengarah pada budaya miskin, sehingga masyarakat umum beranggapan bahwa masyarakat miskin adalah kelompok manusia malas yang tidak mau kerja keras. Kehidupan masyarakat sesungguhnya saling tergantung satu sama lain dan menyatu dalam keseimbangan, sehingga setiap peran yang ada fungsional bagi masyarakat. Komponen kultural kehidupan masyarakat era modern. Modal sosial yang lemah akan meredupkan semangat gotong-royong, mempengaruhi kemiskinan, dan meningkatkan pengangguran, kriminalitas meningkat dan saling percaya-mempercayai sesama tetangga akan semakin berkurang. Sehingga perekonomian akan terganggu, karena tidak terjaminnya keamanan dalam beraktifitas guna mencari rezeki demi memenuhi kehidupan sehari-hari. Karakteristik kemiskinan atau tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Utara, secara rata-rata termasuk dalam kategori sedang, dengan kondisi tempat tinggal masyarakat permanen dan pendidikan banyak yang tamatan perguruan tinggi lebih dari 70%. Karakteristik masyarakat Kabupaten Aceh Utara umumnya berada pada kategori sedang. Hal ini mengidentifikasikan bahwa masyarakat mempunyai modal sosial yang cukup baik. Khususnya modal soail yang berkaitan dengan reciprocity dan trust]]>
<![CDATA[Features of Women’s Language Used by Female Characters in Anne with an E Series ]]>
<![CDATA[Widyasari, Ni Putu Fitri]]>;
<![CDATA[Widiastuti, Ni Made Ayu]]>;
<![CDATA[Qomariana, Yana]]>
<![CDATA[ Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 6, No 2 (2023): Desember 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jabal Ghafur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47647/jsh.v6i2.2058
<![CDATA[This study investigates the women’s language features used by the female characters in Anne with An E series. The data source was taken from a series entitled Anne with An E. The data were obtained from the dialogue of the female characters. The qualitative research method was used to analyze the data in this research. Women’s language features proposed by Lakoff (1975) were applied in the analysis. The results show all the women’s language features are used by the female characters in Anne with An E series. They were lexical hedges, tag questions, rising intonation on declarative, empty adjectives, precise colour terms, intensifiers, hypercorrect grammar, super polite forms, avoidance of strong swear words, and emphatic stress. The results of this research have proven Lakoff's (1975) theory.Keywords: Women’s language features, female characters]]>
<![CDATA[HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM MENGEMBANGKAN KETURUNAN YANG SAH ]]>
<![CDATA[Nadir, Nadir]]>
<![CDATA[ Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 7, No 1 (2024): Juni 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jabal Ghafur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47647/jsh.v7i1.2220
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengungkapkan hak konstitusional warga negara dalam mengembangkan keturunan yang sah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum (legal research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap norma hukum tertulis dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia dan norma hukum terkait dengan perkaiwinan dengan pendekatan konsep-konsep hukum dan pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional warga negaranya. Pembentukan keluarga dan melanjutkan keturunan dapat dilindungi hak konstitusionalnya hanya melalui ikatan perkawinan yang sah. Keabsahan perkawinan harus didasarkan kepada hukum agama masing-masing dan kepercayaannya serta pelaksanaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.Kata kunci: Poligami; Hak Konstitusional; Perkawinan; Warga Negara; Keturunan Yang Sah.]]>
<![CDATA[PENUNDAAN PEMILU 2024: QUO VADIS HAK KONSTITUSIONAL RAKYAT DALAM DEMOKRASI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Liunda, Sheren Agapena Hosaya]]>;
<![CDATA[Hutabarat, Ela Suryani]]>;
<![CDATA[Rasji, Rasji]]>
<![CDATA[ Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 6, No 2 (2023): Desember 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jabal Ghafur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47647/jsh.v6i2.1517
<![CDATA[Pada Tahun 2024 seluruh wilayah indonesia akan melaksanakan pemilu. Pemilu termasuk salah satu kewajiban yang akan dijalankan oleh seluruh rakyat indonesia akan dijalankan setiap 5 tahun sekali. Pada Tahun 2024 ada wacana mengenai adanya penundaan pemilu di indonesia yang akan ditunda dengan alasan - alasan yang masih kurang jelas, jika dalam Hal penundaan pemilu terjadi, penundaan pemilu pada tahun 2024 akan mengalami kontra terhadap masyarakat indonesia karena sudah melanggar peraturan undang - undang yang mengatur tentang pemilu No 7 Tahun 2017 dan tidak sesuai dengan hak demokrasi di indonesia untuk Pemilu. Dalam hal ini ,bahwa berita mengenai isu penundaan pemilu tahun 2024 jika secara positif dan terus mengarah terhadap penundaan pemilu yang cenderung dari sisi pemerintah, pengamat politik dan lembaga yang berwenang terhadap usulan penundaan pemilu. jika dalam pelaksanaan penundaan pemilu Tahun 2024 , terjadinya penundaan pemilu Tahun 2024 maka penundaan pemilu di indonesia akan dijalankan menjadi 2 cara yakni secara konstitusional dan secara non - konstitusional. Dalam hal diatas jika terjadinya penundaan pemilu di wilayah indonesia yang berpendapat terhadap hak demokrasi konstitusional, perlu adanya formulasi normal dalam menjalankan penundaan pemilu secara konstitusi agar tidak bertentangan dengan asas demokrasi yang ada di wilayah indonesia.Kata kunci: Pemilu, Wilayah, Konstitusional, Nonkonstutional, Undang-Undang.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 DALAM MENUNJANG PENGUJIAN KIR BERKALA KENDARAAN BERMOTOR DI JAWA TIMUR ]]>
<![CDATA[Kurniawan, Bagus Ananda]]>;
<![CDATA[Indrayana, Samuel]]>
<![CDATA[ Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 6, No 2 (2023): Desember 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jabal Ghafur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47647/jsh.v6i2.1974
<![CDATA[Penelitian ini menganalisa Pemeriksaan kendaraan bermotor merupakan suatu kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan yang berfungsi sebagai alat untuk menguji kelayakan suatu kendaraan. Pengujian kendaraan bermotor diberikan sebagai syarat utama agar kendaraan dapat beroperasi dengan mempertimbangkan faktor keselamatan dan kelestarian lingkungan. Instansi yang berwenang melakukan pengujian kendaraan bermotor terbagi dalam tiga kategori, yakni pemerintah daerah, pemegang merek, dan swasta. Di pemerintah daerah, kewenangan pengujian kendaraan bermotor dipegang oleh Kementerian Perhubungan masing-masing daerah. Pada setiap pos pengujian terdapat beberapa orang penguji dengan berbagai tingkatan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Berkala. Pada dasarnya pelayanan publik diperlukan untuk menyediakan dan memenuhi kebutuhan penerima pelayanan publik serta melaksanakan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian skripsi ini digunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang menjelaskan tentang uji kendaraan bermotor secara detail. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi peraturan menteri tersebut sudah optimal dalam meningkatkan layanan pengujian kepada masyarakat. Namun masih ada beberapa kendala yang dihadapi seperti keterbatasan lahan dan kurangnya tenaga penguji lapangan. Oleh karena itu perlunya solusi berupa perluasan lahan untuk pengujian kendaraan bermotor dan penambahan jumlah penguji agar permasalahan yang terjadi dapat teratasi dengan baik. Pimpinan dan karyawan diharapkan mampu dengan cepat dan tepat mengatasi permasalahan yang terjadi dalam pengujian kendaraan bermotor.Kata Kunci : Pemeriksaan kendaraan bermotor, servis, penguji]]>
<![CDATA[PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DALAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DI KELURAHAN PUTAT JAYA ]]>
<![CDATA[Ritonga, Richardo Yobel]]>;
<![CDATA[Hidayat, Endik]]>
<![CDATA[ Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 7, No 1 (2024): Juni 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jabal Ghafur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47647/jsh.v7i1.2153
<![CDATA[Dalam rangka mempercepat terwujudnya hak-hak anak, Untuk menjadikan Surabaya kota ramah anak dan membangun keluarga berkualitas, seluruh masyarakat yang tinggal di Surabaya harus mempunyai pandangan yang sama mengenai pentingnya hak dan perlindungan perempuan dan anak. Tercapainya kesatuan perspektif jenis kelamin dan anak mengenai pentingnya hak-hak perempuan dan anak, terutama dengan menyesuaikan dengan kebutuhan gaya hidup lapisan masyarakat paling bawah. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) dalam peningkatan kualitas kualitas keluarga di Kelurahan Putat Jaya. Penelitian deskriptif kualitatif ini mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasilnya adalah dinas sudah memenuhi perannya. Dan dijabarkan berdasarkan peranan pemerintah sebagai fasilitator dalam upaya peningkatan kualitas keluarga khusunya di Kelurahan Putat Jaya. Dalam hal ini pihak dinas telah memberikan dan memfasilitasi keberlangsungannya beberapa kegiatan pembinaan yang dapat di terima oleh Masyarakat.Kata kunci: Peran, Peningkatan, Kualitas]]>
<![CDATA[PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PEMIDANAAN PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ]]>
<![CDATA[Milanda, Ariana]]>;
<![CDATA[Arsih, Budi]]>
<![CDATA[ Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 6, No 2 (2023): Desember 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jabal Ghafur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47647/jsh.v6i2.1681
<![CDATA[Di Indonesia sendiri sampai saat ini khususnya dalam kasus kekerasan seksual yang melonjak tinggi keberadaannya menjadi momok bagi warga masyarakat sekitar, terlebih kepada makhluk yang sering dianggap lemah yaitu para anak dan perempuan yang sering menjadi korban dalam tindak kekerasan seksual yang mana menurut pelaku jika korbannya adalah anak dan perempuan akan menjadi mudah untuk dijadikan target untuk bisa memuaskan dan menyalurkan nafsunya. Fokus penelitian yakni dengan adanya Restorative Justice dalam tindak kekerasan seksual, berdasarkan fakta yang telah terjadi akibat perbuatan tindak kekerasan seksual. ini terdapat beberapa pelaku yang masih bisa menikmati hidupnya dengan tanpa adanya rasa bersalah atau menyesal, namun bagi korban yang saat dan setelah kejadian tersebut mengalami trauma berkelanjutan dan histeris yang harus menanggung beban sendiri, belum lagi jika terbukti hamil dengan melihat bagaimana tanggapan lingkungan sekitar tidak ada yang mengerti keadaan korban bahkan hingga mengucilkan korban dan di selingi perkataan-perkataan yang membuat mental korban semakin terpuruk, tentunya hal seperti ini yang harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk tidak hanya menangani tetapi juga untuk bisa menjamin hak-hak para korban dan melindungi korban akibat tindak kekerasan seksual.Kata Kunci: Kekerasan seksual, restorative justice, korban]]>
<![CDATA[PENGGUNAAN STRATEGI MULTIPLE READING DALAM INSTRUKSI PEMAHAMAN MEMBACA BERDASARKAN ANALISIS MULTIMODAL DAN KONVENSIONAL ]]>
<![CDATA[S, Nofiana]]>;
<![CDATA[Sagita, Mustakim]]>;
<![CDATA[Sagita, Eva Sulastri]]>;
<![CDATA[Alina, Sarah Dian]]>;
<![CDATA[Ramazani, Nia]]>
<![CDATA[ Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 6, No 2 (2023): Desember 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jabal Ghafur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47647/jsh.v6i2.2143
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki perspektif siswa dari Sekolah Menengah Atas (SMA) di Pidie tentang bagaimana kelas keterampilan membaca bahasa Inggris diajarkan oleh seorang guru menggunakan pendekatan pengajaran tradisional dengan pendekatan pengajaran multimodal, serta untuk mendapatkan pemahaman tentang apa yang telah dialami guru sebagai hasil dari menggunakan salah satu dari dua pendekatan pengajaran ini. Data untuk penelitian dikumpulkan dengan menggunakan kombinasi pendekatan, termasuk survei kuesioner dan wawancara semi-terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas siswa merasa tidak nyaman saat belajar membaca bahasa Inggris menggunakan metode pembelajaran konvensional, namun mereka lebih terlibat dalam proses ketika disajikan dalam format multimodal. penggunaan metode multimodal untuk mengajar membaca bahasa Inggris sebagai hasil dari siswa yang memiliki tingkat motivasi yang lebih tinggi. Siswa yang memiliki tingkat keterampilan membaca yang lebih rendah sering menyukai metode pengajaran bahasa Inggris yang lebih konvensional. Di sisi lain, individu dengan kemampuan membaca yang lebih tinggi mengatakan bahwa metode tersebut tidak menarik, dan mereka mengantisipasi bahwa instruktur akan secara aktif mendidik menggunakan berbagai sumber pengajaran karena bahan tersebut dapat sangat membantu dan meningkatkan prestasi belajar mereka.Kata Kunci : Kemampuan membaca, pengajaran membaca bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing, metode multimodal, pendekatan konvensional]]>
<![CDATA[KEMAMPUAN MEREGULASI EMOSI PADA REMAJA KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI KELURAHAN WANEA, KOTA MANADO ]]>
<![CDATA[Tambanua, Silvana Gita]]>;
<![CDATA[Solang, Deetje]]>;
<![CDATA[Kaunang, Sinta]]>
<![CDATA[ Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 6, No 2 (2023): Desember 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jabal Ghafur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47647/jsh.v6i2.1821
<![CDATA[Regulasi emosi merupakan kemampuan individu dalam mengatur dan menyesuaikan emosi yang dirasakan, meliputi pengaturan perasaan, reaksi fisiologis, cara berpikir, dan respon emosi, serta kemampuan untuk cepat menenangkan diri setelah kehilangan kendali atas emosi yang dirasakan, baik secara sadar maupun tidak sadar. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kemampuan regulasi emosi pada remaja yang menjadi korban pelecehan seksual. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus sebagai metode penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek penelitian menunjukan emosi negatif yang dihasilkan oleh dampak pelecehan seksual yang dialami. Namun, subjek mampu mengatur emosinya dengan baik ketika menghadapi situasi yang memicu emosi negatif. Temuan ini menunjukkan bahwa remaja korban pelecehan seksual memiliki kemampuan yang baik dalam regulasi emosi.Kata kunci: regulasi emosi, remaja,pelecehan seksual]]>
<![CDATA[PENERAPAN ROYALTI DI BIDANG MUSIK DAN LAGU TERHADAP ERA DIGITAL ]]>
<![CDATA[Hayati, Dina]]>
<![CDATA[ Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 7, No 1 (2024): Juni 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jabal Ghafur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47647/jsh.v7i1.2251
<![CDATA[Penelitian ini mengeksplorasi kompleksitas korelasi antara penerapan royalti musik dan lagu. Fokus utama menganalisis bagaimana penerapan royalti di bidang musik dan lagu pada era digital terhadap hak ekonomi dalam mempertimbangkan pelayanan publik dan apakah penerapan sistem perlindungan hukum royalti di bidang musik dan lagu dapat mengoptimalkan penyelesaian sengketa. Dengan memperhatikan pencipta lagu menghasilkan sebuah karyanya yang menjadi sorotan dikalangan banyak pihak baik pencipta lagu, masyarakat atau bahkan pemilik tempat-tempat layanan publik, sehingga menimbulkan reaksi pro dan kontra. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana sistem royalti musik, serta mengevaluasi peraturan pemerintah dan undang-undang hak cipta dalam konteks pemberian royalti terhadap karya musik. Hasil penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang hubungan antara penerapan royalti di industri musik dengan pelayanan publik di era digital, memberikan wawasan mendalam tentang perubahan dinamika industri musik, serta mengidentifikasi tantangan, peluang baru yang muncul seiring dengan adanya perubahan regulasi untuk merancang kebijakan yang mendukung inovasi, keberlanjutan ekonomi yang akan lebih baik, pemahaman yang lebih baik tentang hubungan kompleks ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam merancang kebijakan yang mendukung keberlanjutan industri musik, memperbaiki penerapan sistem royalti dalam musik pada era digital, perlunya transparansi yang ditingkatkan guna untuk menetapkan standar industri untuk pelaporan transparan, metode perhitungan royalti memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat diharapkan dapat membentuk penerapan royalti musik dalam mendukung industri musik dan lagu di era digital. ]]>
