cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Suryono, S.H., M.H
Contact Email
ahmadsuryono@unmuhjember.ac.id
Phone
+6281330470898
Journal Mail Official
jurnal.hukum@unmuhjember.ac.id
Editorial Address
Jl. Karimata No 49 Sumbersari Jember
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Jember
ISSN : 18580106     EISSN : 25023926     DOI : http://dx.doi.org/10.32528/faj
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Fairness and Justice : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum pertama kali diterbitkan pada tahun 2005 oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember dalam bentuk cetak. Jurnal Ilmiah ilmu Hukum memuat artikel hasil penelitian dibidang ilmu Hukum yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa dari dalam maupun luar Universitas Muhammadiyah Jember, yang diterbitkan secara berkala pada bulan Mei dan November.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 236 Documents
 13   14   15   16   17 
KAJIAN YURIDIS TIMBULNYA SERTIPIKAT GANDA DALAM PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH Sulthon Akim
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 7, No 1 (2011): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/.v7i14.612

Abstract

Terbitnya sertipikat ganda hal ini disebabkan dua faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor dari dalam tubuh kantor pertanahan sendiri. Misalnya, tidak adanya peta desa secara kadasteral serta kecerobohan aparat kantor pertanahan. Faktor ekstern yaitu disebabkan alas haknya salah atau subyeknya tidak berhak dan bisa juga objeknya salah atau dari kesalahan unsur aparat desa sendiri. Dalam hal penyelesaian kantor pertanahan menempuh beberapa cara antara lain melalukan pencegahan mutasi, mengadakan musyawarah dari para pihak terkait bilamana musyawarah gagal maka penyelesainnya diserahkan berdasarkan putusan pengadilan.Kata kunci: pendaftaran hak atas tanah, hak milik atas tanah, sertipikat ganda.
IDENTIFIKASI KEBIJAKAN LEMBAGA KREDIT MIKRO MASYARAKAT (LKMM) DI KABUPATEN JEMBER Sulistiyono S
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 14, No 2 (2016): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v14i2.1969

Abstract

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Persoalan yang terbesar bagi UMKM yaitu dalam menghadapi berbagai hambatan iklim usaha, baik yang bersifat internal maupun eksternal, contohnya produksi, pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan. Penelitian ini ingin mengkaji bagaimana kebijakan mikro, khususnya melalui program Lembaga Kredit Mikro Masyarakat (LKMM) di Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptip kualitataif dengan model “bottom up” dengan menganalisa asumsi-asumsi yang bersifat filosofis maupun teoritis sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program UMKM ini merupakan kebijakan dari Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten Jember. Desain program LKMM atau Bank Gakin berupaya memanfaatkan tokoh-tokoh informal di tingkat dusun sebagai pengurus LKMM dengan tujuan mengurangi biaya transaksi pengelolaan. Kepengurusan LKMM setelah mendapatkan pelatihan akan dipercayakan kepada mereka untuk mengelola dan menyalurkan dana bantuan dari pemerintah maupun pihak swasta kepada penduduk miskin dengan mengembangkan kegiatan pokmas. Evaluasi program ini meliputi kegiatan pelaporan perkembangan tiap bulan serta kegiatan rutinitas LKMM termasuk laporan laba rugi, kas, aktiva untuk dilaporkan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kredit Menengah  dan disampaikan kepada Bupati Jember.
Perlindungan Hukum Terhadap Kedaulatan Negara Dari Ancaman Proxy War Igam Arya Wada
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 17, No 1 (2019): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v17i1.2212

Abstract

Proxy war is a form of non-military war by using a non-state actor instead of a particular party, to avoid a direct dispute. One of the non-state actors who are vulnerable to use foreign parties to launch proxy war in Indonesia is the existence of radical organizations either with radical action or radical thinking. In addition, the spread of provocative information and hoax can easily spread through the mass media and social media today, causing problems to the integrity of the Unitary Republic of Indonesia. So far Indonesia has no laws that can counter the nirmiliter threat such as proxy war so that Indonesia is in need of a law that can be used as a preventive effort to protect the state sovereignty against the existence of proxy war in Indonesia. In addition, the public understanding of Pancasila ideology as a way of life should be a necessity in the life of nation and state is still low, so it will be difficult to ward off another ideologies such as radicalism that developed in Indonesia.
Kajian Normatif Penanganan Pengungsi Dan Pencari Suaka berdasarkan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 dan Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi Muh Fanny Chamdani; Himuyatul Hasanah
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 18, No 2 (2020): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v18i2.6535

Abstract

This study aims to obtain a description of Refugee Handling from Abroad in accordance with Presidential Regulation No. 125 of 2016 concerning Handling of Refugees from Abroad. As a country that recognizes, respects and upholds human rights, Indonesia therefore recognizes and respects the right to security from refugees and asylum seekers. Therefore the government of the Republic of Indonesia made regulations regarding the legal protection of refugees and asylum seekers.
PERGESERAN FUNGSI YUDIKATIF DALAM KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA Muhammad Hoiru Nail
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 14, No 1 (2016): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/.v14i24.636

Abstract

Mahkamah  Konstitusi  memiliki kewenangan  MK  berwenang  mengadili pada tingkat  pertama  dan terakhir  yang  putusannya  bersifat  final untuk  menguji  Undang-undang  terhadap  Undang-undang  Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi . Dengan konsekuensi itu juga MK berfungsi sebagai penafsir final konstitusi.  Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman  juga diberikan kewenangan  untuk melakukan uji materiil terhadap peraturan perUndang-undangan dibawah  Undang-undang terhadap Undang- undang di Indonesia. Rumusan masalah dalam tulisan tesis ini terdapat tiga rumusan masalah. Pertama Apakah MK   telah melakukan Pergeseran Fungsi Yudikatif   dengan Putusan Mahkamah Konstuisi Nomor 102/PUU- VII/2009, kedua Apakah MK  telah   melakukan Perubahan Konstitusi terhadap Pasal 24 C Ayat (1) dengan Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013, dan ketiga Apakah MA   melalui Perma Nomor 1 Tahun 2011 telah melakukan pergeseran fungsi Yudikatif. Mahkamah Konstitusi dalam dalam melaksanakan kewenagannya melakukan pengujian Undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 tersebut menurut pasal 24C Ayat (1) adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Putusan MK Nomor 34/PUU- XI/2013 telah meniadaan sifat dari putusan  Mahkamah Konstitusi yang semula sifat putusannya bersifat final menjadi tidak final lagi. Oleh karenanya perubahan konstitusi telah berubah terhadap ketentuan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 tersebut. Mahkamah Agung yang memperoleh kewenangan melakukan pengujian terhadap peraturan perUndang-undangan dibawah Undang-undang terhadap Undang-undang melalui amanah Pasal 24A Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Namun Mahkamah Agung melalui Perma Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materill telah merubah ketentuan tersebut dan melebarkan kewenangannya menjadi tidak hanya pengujian Undang-undang, namun frasa yang digunakan adalah peraturan tingkat lebih tinggi.
ASAS PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA Agung Nugroho; Aries Harianto; Jayus Jayus
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 16, No 1 (2018): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v16i1.2098

Abstract

Kebutuhan akan tenaga ahli yang professional serta kebutuhan teknologi untuk mendukung suatu proses kerja, menyebabkan perusahaan-perusahaan swasta, baik itu swasta asing maupun swasta nasional menggunakan tenaga-tenaga asing sebagai tenaga kerja meskipun tetap mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal. Penggunaan tenaga-tenaga asing tersebut dalam tataran normatif dan praktis tidak terlepas dari permasalahan keimigrasian. Karena penggunaan tenaga asing tersebut berhubungan dengan lalu lintas orang asing yang keluar masuk wilayah Indonesia. Seiring dengan gerak laju pembangunan di Indonesia serta tingkat pekembangan teknologi dan industri, maka masalah ketenagakerjaan mempunyai peranan yang sangat strategis. Namun demikian kebijakan pemerintah dalam pembangunan tetap diarahkan pada perluasan dan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia, maka secara bertahahap penggunaan tenaga kerja asing perlu diadakan pembatasan. Pemerintah dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan tepat dalam rangka memberikan izin untuk mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing dipandang perlu untuk mengikutertakan Perusahaan Pengurusan Izin Memperkejakan Tenaga Kerja Negara Asing.
ANALISIS PERSAINGAN USAHA DI BIDANG IMPORTASI DAN DISTRIBUSI FILM DALAM MENUMBUHKEMBANGKAN PERFILMAN NASIONAL Cita Yustisia Serfiyani; Fendi Setyawan; Dyah Ochtarina Susanti
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 9, No 2 (2013): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/.v9i18.627

Abstract

Banyak faktor dan hambatan yang dihadapi dalam upaya menumbuhkembangkan perfilman nasional, salah satu isu terpenting adalah praktek monopoli di bidang importasi dan distribusi serta monopoli di bidang eksebisi. Monopoli bioskop pada satu jaringan perusahaan bioskop dapat menyebabkan ketatnya kompetisi perolehan copy film yang didistribusikan, apalagi jika perusahaan distributor film tersebut termasuk ke dalam jaringan perusahaan bioskop yang bersangkutan.Kata Kunci : Film, Monopoli, Persaingan Usaha 
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI PENDEKATAN ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION Pria Alfisol Rahardi
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 15, No 1 (2017): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v15i1.2080

Abstract

Kepolisian lalu lintas sebagai penyidik mempunyai kewenangan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan suatu pemeriksaan perkara pidana dikenal istilah diskresi kepolisian yakni yang termuat di dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini diskresi tersebut harus dibatasi dengan batasan-batasan tertentu diantaranya pelaku dengan korban masih memiliki hubungan kekeluargaan atau kekerabatan dekat, pelaku masih berusia muda dan pelaku dengan korban bersepakat berdamai yang saling memaafkan. Sehingga melalui jalur ADR ini, asas keadilan dan kemanfaatan dapat tercapai dengan baik. Bahwa demi menjamin kepastian hukum, penyidik kepolisian juga dapat menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sesuai Pasal 109 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.
Perlindungan Hukum Jaminan Sosial Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri Berdasarkan Konvensi dan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Hesti Dwi Rela Susanti; Ferinzka Emeralda Putri
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 18, No 1 (2020): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v18i1.6523

Abstract

This writing is based on the legal protection of Indonesian workers who are abroad, as a guarantee for a sense of trust and security in working in a foreign country, get clear legal protection, and to examine explicitly how social security for Indonesian Migrant Workers according to International Convention and the Act Number 18 of 2017 concerning Protection of Indonesian Migrant Workers. Using writing methods based on normative legal research, also known as doctrinal law research. Legal protection given to Indonesian Migrant Workers sought by the government for the creation of legal regulations that protect all activities of Migrant Workers who are Abroad. The government has the responsibility and obligation to safety and protect all its citizens wherever they are legally, so that their citizens have a sense of security of the right to work and there are no longer any cases that threaten the safety of Indonesian Migrant Workers.
TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.011/PUU-III/2005 DAN NO.012/PUU-III/2005 TERHADAP SINKRONISASI PASAL 49 UNDANG UNDANG NO. 20 TAHUN 2003 TENTANG SISDIKNAS DAN UNDANG UNDANG NO. 36 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA T Anggit Setianto
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 8, No 1 (2012): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/.v8i16.618

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 49 Undang Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan Undang Undang No. 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 terkait dengan adanya alokasi anggaran pendidikan dalam Undang Undang No. 36 Tahun 2004 tentang APBN Tahun Anggaran 2005 yang kurang dari 20 persen adalah bertentangan dengan perintah Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan bahwa anggaran tersebut diprioritaskan sekurang-kurangnya 20 persen dan tidak dilakukan secara bertahap.Dalam ketentuan Undang - Undang No. 36 Tahun 2004 tentang APBN Tahun 2005 hanya menetapkan anggaran pendidikan sebesar 7 % sedangkan dalam Undang Undang No.20 Tahun 2003 menetapkan bahwa anggaran pendidikan ditetapkan secara bertahap, sehingga kedua pasal dalam Undang Undang tersebut bertentangan dengan pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Dengan adanya kedua putusan tersebut membawa implikasi terhadap kemajuan dan perkembangan pendidikan di Indonesia, dimana dana pendidikan di negara Indonesia kurang memadai dan menjadi mahal bagi masyarakat, yang dapat menghambat kemuajuan dan perkembangan pendidikan. Implementasinya, putusan Mahkamah Konstitusi ternyata tidak dijalankan, sebab pemerintah beralasan tidak dapat merealisasikan anggaran pendidikan 20 % karena dilakukan bertahap.Kata kunci: kekuasaan kehakiman Indonesia, Hak menguji, Mahkamah konstitusi

Page 15 of 24 | Total Record : 236

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2011 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22, No 2 (2024): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 22, No 1 (2024): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 21, No 2 (2023): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 21, No 1 (2023): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 20, No 2 (2022): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 20, No 1 (2022): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 19, No 2 (2021): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 19, No 1 (2021): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 18, No 2 (2020): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 18, No 1 (2020): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 17, No 2 (2019): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 17, No 1 (2019): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 16, No 2 (2018): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 16, No 1 (2018): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 15, No 2 (2017): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 15, No 1 (2017): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 14, No 2 (2016): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 14, No 1 (2016): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 9, No 2 (2013): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 9, No 1 (2013): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 8, No 1 (2012): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 7, No 1 (2011): FAIRNESS AND JUSTICE More Issue