cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Suryono, S.H., M.H
Contact Email
ahmadsuryono@unmuhjember.ac.id
Phone
+6281330470898
Journal Mail Official
jurnal.hukum@unmuhjember.ac.id
Editorial Address
Jl. Karimata No 49 Sumbersari Jember
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Jember
ISSN : 18580106     EISSN : 25023926     DOI : http://dx.doi.org/10.32528/faj
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Fairness and Justice : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum pertama kali diterbitkan pada tahun 2005 oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember dalam bentuk cetak. Jurnal Ilmiah ilmu Hukum memuat artikel hasil penelitian dibidang ilmu Hukum yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa dari dalam maupun luar Universitas Muhammadiyah Jember, yang diterbitkan secara berkala pada bulan Mei dan November.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 236 Documents
 17   18   19   20   21 
URGENSI REPOSISI PERATURAN DESA SEBAGAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Janoko Janoko
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 15, No 2 (2017): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v15i2.2087

Abstract

Dalam hal ini kedudukan Peraturan Desa berada pada hierarki peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian dari Peraturan Daerah. Namun selang beberapa Tahun lahir UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai pengganti dari UU No. 10 Tahun 2004. Urgensi reposisi hierarki Peraturan Desa tidak lagi disebutkan secara eksplisit namun disebut dalam Pasal 8 ayat (2).Denganadanya urgensi PeraturanDesadilakukanreposisi  hierarki oleh UU No. 12 Tahun 2011 terhadap UU No. 10 Tahun 2004 ini keberlakuan dan kekuatan hukum Peraturan Desa tidak dilihat hanya dari  hierarki struktural semata namun juga dilihat dari  hierarki fungsional. Terkait dengan pembatalan Peraturan Desa oleh Bupati, menimbulkan problem karena  secara umum  pembatalan peraturan perundang-undangan ada tiga cara pengujian, yaitu pengujian oleh badan peradilan, pengujian oleh badan yang sifatnya politik, dan pengujian oleh pejabat atau badan administrasi negara.Pengujian yang dilakukan oleh badan administratrif dalam hal ini pembatalan Peraturan Desa yang dilakukan oleh Bupati adalah bersifat preventif
Peran Patroli Siber Polres Jember Dalam Mengawal Demonstrasi Pada Era Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Jember Suyatna suyatna; Nofri Savira Putri; Hesti Dwi Rela Susanti
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 19, No 2 (2021): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v19i2.7414

Abstract

Terhadap demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat diberlakukan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, dimana pembatasan ini pada Pasal 13 ayat (6) dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah perorangan dan pengaturan jarak antarperorangan. Namun, pada kenyataannya eksistensi dari kedua regulasi ini masih terabaikan oleh para demonstran di Kabupaten Jember, karena sepanjang tahun 2020, masih terjadi demonstrasi yang berujung pada tindakan anarkis. Sehingga, dalam mengawal demonstrasi agar tidak berujung pada tindakan anarkis, Polres Jember melalui Sat Intelkam melakukan patroli siber. Patroli siber merupakan tindakan anggota polisi berupa pengawasan terhadap aktivitas pengguna jaringan internet atau media sosial, yang apabila terindikasi melakukan tindak pidana, maka terhadap aktivitas itu akan dilakukan penindakan. Sehingga, output dari patroli siber tersebut adalah laporan tertulis kepada Kapolres Jember sebagai dasar pertimbangan bagi Polres Jember dalam melakukan pengawalan demonstrasi di Kabupaten Jember selama era pandemi Covid-19.
Tinjauan Yuridis Alih Fungsi Kawasan Gumuk Untuk Kepentingan Perumahan Dan Pemukiman Di Kabupaten Jember Djoko Purwanto; Icha Cahyaning Fitri; Caesaria Anggita Pitaloka
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 19, No 2 (2021): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v19i2.7415

Abstract

Terdapat masalah mengapa eksploitasi gumuk menjadi kawasan perumahan dan pemukiman ialah yang pertama karena gumuk kepemilikannya ialah milik pribadi yang kedua ialah Kabupaten Jember belum miliki Peraturan daerah tentang  Rencana Detail Tata Ruang. Metode penelitian ini bersifat penelitian normatif yuridis, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilengkapi dengan pendekatan komparatif (comparative approach). Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah adanya kekosongan hukum tentang regulasi mengenai rencana detail tata ruang di Kabupaten Jember yang berdampak pada pemberiaan izin mengekploitasi wilayah gumuk. Implikasi dari penelitian ini adalah Pemerintah Daerah dalam hal ini ialah Bupati bersama DPRD harus membuat regulasi khusus yang bersifat komprehensif terkait rencana detai tata ruang di Kabupaten Jember.
ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI LAHAN PERUMAHAN DI KABUPATEN JEMBER Yunita Reykasari; Lutfian Ubaidillah; Nikita Maulidya; Miftahul Huda
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 19, No 1 (2021): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v19i1.6677

Abstract

The transfer of land functions which is quite ambiguous is faced by the government in relation to regulating policies on agricultural areas, especially in Jember district. Regional government obliged to accelerate the pace of economic growth through development housing and industrial development along with increasing population growth,while the government also needs to pay attention to efforts to  maintain as well maintain the existence of agricultural lands to meet the needs of the community incidentally is productive land. Without any effort to overcome the dilemma through improvement of regulations and policies issued previously, namely Regional Regulations Number 1 Year 2015 which is highly irrelevant to current conditions, the rate of decline agricultural land in Jember which has decreased since 2005-2013 will be increasingly high. In 2005 the area was 74,884.13 Ha decreased to 74,229.26 Ha in in 2013, where the area decreased by 654.87 hectares. This fact is also clouded with the rise of housing permits that are adjacent to water sources that hamper their use for irrigation purposes. In fact, the land crisis was caused by developers namely, land that is close to a water source is purchased by the developer so that the impact is not productive land around due to the impact of lack of water flow so that the soil with Such conditions can be considered a crisis land. Such conditions can categorized as an act of wetsonduiking (legal smuggling).
Analisis Pembagian Nisbah Dalam Akad Mudharabah Antara Shahibulmal Dengan Mudharib Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Ekonomi Syariah Di Bank Bni Kantor Cabang Pembantu Boyolali Faizal Dewantara Dewantara
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 19, No 2 (2021): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v19i2.7416

Abstract

Penelitian ini berupa analisis mengenai pembagian nisbah dalam Akad Mudharabah antara shahibul maal dengan Mudharib yang ditinjau dari aspek hukum dan aspek ekonomi syariah yang dilakukan di Bank BNI Kantor cabang Pembantu Boyolali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan kualitatif dengan penyajian data berupa analisis dalam bentuk kata. Sumber data dalam penelitian ini adalah dokumen dan informan yang didapat dari pihak bank dan nasabah. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah puposive sampling. Teknik pengumpulan data dengan analisis dokumen dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa pembagian nisbah dalam akad mudharabah antara shahibul maal dengan mudhari ditinjau dari aspek hokum dan ekonomi syariah yang di Bank BNI Kantor cabang Boyolali dalam pendanaan (deposito) telah sesuai dengan syariat islam. Sedangkan dalam pembiayaan masih sulit untuk menjalankan sesuai akad mudharabah karena perbankan syariah sangat selektif dalam menentukan pembiayaan usaha. Dan di bank BNI Syariah tidak terindikasi adanya riba, gharar dan maisir yang melanggar prinsip ekonomi syariah sesuai dengan ajaran agama islam dan sunah. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai reverensi masyarakat dalam menentukan penggunaan Bank. Dan memberikan pandangan kepada masyarakat bahwa di dalam perbankan syariah tidak ada indikasi riba, gharar dan maisir yang bertentangan dengan ajaran agama islam dan prinsip ekonomi syariah.
PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PERUNDANG-UNDANG & HUKUM ISLAM PERKAWINAN DIBAWAH UMUR Army Setyo Wibowo; Tubagus Deni Sunnardi; Sulistiyono Catur
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 19, No 1 (2021): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v19i1.6650

Abstract

The high rate of early marriage in Talagasari Village, Kadungora Garut District. Make local government intervene and move quickly in dealing with underage marriages. Because underage marriages are considered one of the increasing numbers of divorce. Departing from this background, the composer wants to take the following main issues. What are the efforts made by the Talagasari Village Government in reducing the number of underage marriages. And what is the perspective of the law and Islamic law about marriages under age. This type of research research used is field research. That is aimed at solving problems by telling, analyzing, and classifying. The results of research in the village of Talagasari concluded that the efforts of the local government in reducing the number of underage marriages by 1). Conducting socialization and educating the public about the impact by presenting experts in the field.
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Swasta Kelapa Sawit Terhadap Masyarakat Berdasarkan Uu Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Toni Alexander Alexander; Fahmi Fahmi Fahmi; Yeni Triana Triana
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 19, No 2 (2021): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v19i2.7419

Abstract

Dalam penelitian ini data dianalisis secara kualitatif dan dalam menarik kesimpulannya penulis menerapkan metode berpikir deduktif. Kesimpulan dalam penelitian ini telah menjawab permasalahan yang muncul yaitu Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Swasta Kelapa Sawit terhadap Masyarakat berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas bahwa perusahaan bukan hanya merupakan entitas bisnis yang hanya berusaha mencari keuntungan semata, tetapi perusahaan itu merupakan satu kesatuan dengan keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungan tempat perusahaan tersebut beroperasi. Corporate social responsibility adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, sehingga setiap perusahaan berkewajiban melaksanakan corporate social responsibility bagi masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi perusahaan. Seharusnya, perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dengan tujuan untuk menciptakan hubungan antara perusahaan dan masyarakat yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Akibat Hukum Bagi Perusahaan Swasta Kelapa Sawit Yang Tidak Merealisasikan Tanggung Jawab Sosialnya Terhadap Masyarakat Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas bahwa akibat hukum dari pengaturan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) yang tidak disertai dengan sanksi akan berlaku seperti kesukarelaan (voluntary) dan pentaatan norma hukumnya menjadi tergantung pada perusahaan. Walaupun dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sudah mengatur tentang sanksi administratif terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan, namun tidak ada daya paksa kuat bagi perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility).
KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG PENGGUNAAN TANAH PADA PEMBANGUNAN DAERAH : EVALUASI TERHADAP PEMBANGUNAN PERUMAHAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN SUMBERSARI - JEMBER) Djoko Purwanto; Caesaria Anggita Pitaloka; Fajar Dwi Setiawan
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 19, No 1 (2021): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v19i1.6680

Abstract

Sumbersari District is a densely populated City District and is the center of education in Jember Regency. At least in Sumbersari District, there are one SMPN, two SMANs and four State Universities. So it is not surprising that the use of land as a regional development in the evacuation of housing development is mostly carried out in the District of Sumbersari, Jember. The use of land in regional development is an option that does not need to be eliminated, but significant solutions must be sought: how to reduce the various impacts that occur as a result of development and how to prevent the environment and natural resources from becoming damaged and depleted (unsustainable) in the programreaching a level growth. Every development carried out in an area must be directed, so that it is balanced, harmonious, efficient, effective, cultured and sustainable in order to improve the welfare of the people with justice. For that, it is necessary to formulate a plan called a spatial plan. Spatial plans that are national in nature, meaning that they "cover the national sector", some only apply to certain regions or regions, such as the General Spatial Plan (RUTR) for special areas, for example the Sumbersari city district. Public policy regarding land cultivation in the regional development sector is needed to assist the area in Sumbersari District to develop land management in regional development in the housingdevelopment sector. The presence of government policies in the form of perda or other policies has a major impact on the implementation of land use in regional development from a housing development perspective.
Pemutusan Perjanjian Franchise Secara Sepihak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata M. Fithra Tarmizi; Suhendro Suhendro; Yetty Yetty
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 19, No 2 (2021): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v19i2.7417

Abstract

Perjanjian franchise merupakan kesepakatan tertulis yang dibuat oleh kedua belah pihak antara pemberi waralaba (franchisor) dan penerima waralaba (franchisee) yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta akibat hukum yang harus dipatuhi oleh para pihak. Sama seperti perjanjian lainnya, dalam pelaksanaan perjanjian franchise sangat terbuka lebar kemungkinan terjadi permasalahan atau perselisihan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah adalah Pemutusan Perjanjian Franchise Secara Sepihak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Akibat Hukum Pemutusan Perjanjian Franchise Secara Sepihak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tujuan penelitian ini adalah adalah Untuk Menganalisis Pemutusan Perjanjian Franchise Secara Sepihak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk Menganalisis Akibat Hukum Pemutusan Perjanjian Franchise Secara Sepihak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Kesimpulan dalam penelitian ini telah menjawab permasalahan yang muncul yaitu Pemutusan Perjanjian Franchise Secara Sepihak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa hubungan hukum antara Franchisor dan Franchisee, Franchisor dapat memanfaatkan kedudukan Franchisee untuk menguji pasar, setelah mengetahui bahwa kondisi pasar menguntungkan, maka Franchisor memutuskan perjanjian dengan Franchisee, selanjutnya Franchisor mengoperasikan outlet atau tempat tempat usaha sendiri di wilayah Franchisee. Akibat hukum dari Pemutusan Perjanjian Franchise Secara Sepihak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa Akibat hukum pemutusan perjanjian secara sepihak oleh franchisor sebelum berakhirnya kontrak yaitu, franchisee tidak dapat menggunakan hak atas kekayaan intelektual dari bisnis usaha franchise tersebut. Franchisor tidak boleh menunjuk franchisee yang baru untuk wilayah yang sama, sebelum penyelesaian perselisihan. Penyelesaian perselisihan diselesaikan secara musyawarah dengan cara teguran atau somasi yang diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUH Perdata. Secara ligitasi atau pengadilan, baik franchisor maupun franchisee dapat menuntut ganti rugi atas dasar wanprestasi berdasarkan Pasal 1226 KUH Perdata dan Pasal 1227 KUH Perdata.
MEMBANGUN POLITIK HUKUM DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN JUDICIAL CORRUPTION DI LEMBAGA PERADILAN Damian Adhi Susastyo; Didi Mujahari; Satya Wirawan
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 19, No 1 (2021): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v19i1.6651

Abstract

The independence of judicial power is something that is difficult to negotiate and is a complementary element that must be present in the rule of law. At present the judicial authority has many other interventions of the branch of power. Explanation of the 1945 Constitution prior to the amendment said that judicial power is an independent power, but in reality the independence of judicial power has not yet been fully trusted by the public. Judicial power independence is not without limits, but must be accompanied by transparency and accountability so as to prevent abuse of authority. Independent power without a clear mechanism of transparency and accountability will turn into absolute power. Poor image of the law in the eyes of the community one of the causes is distrust in the world of justice which has lasted for quite a long time. In the world of law, there is a practice of judicial corruption that has reached an alarming stage, because it is carried out by law enforcement officials in various strata and layers. This is due to the very lack of professionalism, competence, independence and impartiality possessed by law enforcement officials. Another influence that has been provoked by law enforcement officials is the consumptive culture.

Page 19 of 24 | Total Record : 236

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2011 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22, No 2 (2024): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 22, No 1 (2024): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 21, No 2 (2023): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 21, No 1 (2023): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 20, No 2 (2022): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 20, No 1 (2022): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 19, No 2 (2021): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 19, No 1 (2021): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 18, No 2 (2020): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 18, No 1 (2020): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 17, No 2 (2019): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 17, No 1 (2019): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 16, No 2 (2018): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 16, No 1 (2018): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 15, No 2 (2017): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 15, No 1 (2017): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 14, No 2 (2016): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 14, No 1 (2016): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 9, No 2 (2013): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 9, No 1 (2013): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 8, No 1 (2012): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 7, No 1 (2011): FAIRNESS AND JUSTICE More Issue