cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Suryono, S.H., M.H
Contact Email
ahmadsuryono@unmuhjember.ac.id
Phone
+6281330470898
Journal Mail Official
jurnal.hukum@unmuhjember.ac.id
Editorial Address
Jl. Karimata No 49 Sumbersari Jember
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Jember
ISSN : 18580106     EISSN : 25023926     DOI : http://dx.doi.org/10.32528/faj
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Fairness and Justice : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum pertama kali diterbitkan pada tahun 2005 oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember dalam bentuk cetak. Jurnal Ilmiah ilmu Hukum memuat artikel hasil penelitian dibidang ilmu Hukum yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa dari dalam maupun luar Universitas Muhammadiyah Jember, yang diterbitkan secara berkala pada bulan Mei dan November.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 236 Documents
 19   20   21   22   23 
Rekonstruksi Kewenangan Permohonan Kepailitan oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia terhadap Perusahaan Asuransi Suryono, Ahmad
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 20, No 2 (2022): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v20i2.22953

Abstract

AbstrakKewenangan Permohonan Kepailitan secara umum berada pada pihak kreditur yang memiliki piutang jatuh tempo dan bisa ditagih, namun berbeda halnya jika perkara kepailitan berada dalam ruang lingkup usaha perasuransian. Pasca dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kewenangan permohonan kepailitian perusahaan asuransi diatur secara spesifik dan hanya melekat kepada OJK.  Namun keadaan tersebut akan bermasalah jika kemudian terdapat permohonan kepailitan oleh kreditur kepada OJK dan kemudian OJK tidak mengambil sikap atas permohonan tersebut, baik menolak atau menerima. Pada  sisi lain berdasarkan ketentuan UU nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenal norma baru fiktif positif yang bermakna diam adalah tindakan menyetujui. Atas dasar hal tersebut kreditur yang meminta permohonan kepailitan perusahaan perasuransian mengambil jalan untuk melakukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan harapan PTUN dapat mengkualifikasi tindakan OJK tersebut sebagai tindakan fiktif positif sekaligus juga mengkualifikasi OJK sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan kompetensi absolut bagi sikap diam OJK dalam hal permohonan kepailitian perusahaan asuransi, sehingga didapatkan kepastian hukum terkait situasi tersebut.Luaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah ditetapkannya rekomendasi terkait pengadilan mana yang paling berwenang terkait gugatan sikap diam OJK dalam hal permohonan kepalitian perusahaan asuransi sekaligus menciptakan kepastian hukum dalam lingkup usaha perasuransian.Kata kunci: pailit, Perusahaan asuransi, PTUN
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Narkotika di Indonesia Maulidah, Khilmatin
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 21, No 2 (2023): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v21i2.22968

Abstract

AbstrakUndang-Undang Narkotika sampai saat ini sudah mengalami tiga kali perubahan dan didalamnya mengatur perihal pertanggungjawaban korporasi, namun kemudian timbul pertanyaan mengenai bagaimana mungkin korporasi bisa dibebankan pertanggungjawaban sedangkan korporasi tidak bernyawa, dan tidak dapat bergerak yang otomatis korporasi tidak mempunyai mens rea. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana narkotika di Indonesia dan apa hambatan normatif pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana narkotika. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukan Kebijakan yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 (dua) subjek tindak pidana yaitu pengurus termasuk pimpinan korporasi dan korporasi yang bersangkutan. Apabila terjadi tindak pidana narkotika oleh korporasi, maka kedua subjek tindak pidana tersebut dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana. Ancaman pidana terhadap korproasi pun dikenakan pemberatan berupa denda dengan dilipat gandakan 3 kali dari denda yang dilakukan oleh perorangan. Kemudian korporasi juga dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan usaha. Selain terhadap korporasi, ancaman pidana juga dikenakan terhadap pengurus korporasi dalam hal ini termasuk juga pimpinan korporasi. Pertanggungjawaban terhadap pengurus di sini berupa pidana penjara dan denda yang diatur di dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, dan Pasal 129 serta Pasal 147 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hambatan normatif dalam penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu tidak ada pedoman pemidanaan bagi korporasi yang tidak membayar denda dan tidak ada pedoman pemidanaan untuk penjatuhan pidana minimum khusus bagi korporasi.Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Narkotika
Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Asing di PT. Primo Indo Ikan, Bali Menurut Undang-Undang BPJS Choirunnisa, Mutiara
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 21, No 1 (2023): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v21i1.22962

Abstract

AbstrakPenggunaan tenaga kerja asing di Indonesia tidak dapat dipungkiri, dan pada prinsipnya penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia adalah mereka yang dibutuhkan dalam dua hal, yaitu tenaga kerja asing yang membawa modal dan membawa keahlian dalam hal pengetahuan. Selain dari dua hal tersebut, secara umum tidak diperbolehkan dan harus mengutamakan tenaga kerja dari Indonesia. Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja lokal maupun asing wajib mendaftarkan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) untuk menjamin kehidupan sosial para pekerjanya. Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Jaminan sosial ini ditunjukkan kepada masyarakat Indonesia, termasuk mereka yang bekerja di Indonesia. Peraturan mengenai BPJS bagi tenaga kerja asing tertuang dalam Pasal 15 ayat (1) Undnag-Undang BPJS yang menjelaskan bahwa Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti. Namun pelaksanaan BPJS di PT Primo Indo Ikan, Pelabuhan Benoa Bali bertentangan dengan ketentuan mengenai pelaksanaan BPJS bagi Tenaga Kerja Asing dalam Undang- Undang BPJS. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pengaturan jaminan sosial bagi tenaga kerja asing di PT Primo Indo Ikan, Pelabuhan Benoa Bali dan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak jaminan sosial bagi tenaga kerja asing di PT Primo Indo Ikan, Pelabuhan Benoa Bali apakah sudah sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerja dan juga undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan hasil penelitian pemberian jaminan sosial bagi tenaga kerja asing di PT Primo Indo Ikan, Pelabuhan Benoa Bali bertentangan dengan undang-undang.Kata Kunci: PT. Primo Indo Ikan, Tenaga Kerja Asing, Jaminan Sosial
KEABSAHAN TERHADAP PENGANGKATAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH SINGLE PARENT (ORANG TUA TUNGGAL) MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM Reykasari, Yunita; Amiroh, Amzad Balqis
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 20, No 1 (2022): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v20i1.22293

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan terhadap pengangkatan anak yang dilakukan oleh single parent menurut Kompilasi Hukum Islam. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu dimana penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka atau data sekunder yang ada. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan keabsahan pengangkatan anak yang dilakukan oleh single parent  menurut Kompilasi Hukum Islam sah dilakukan. Meskipun Kompilasi Hukum islam pada dasarnya tidak mengatur mengenai pengangkatan anak oleh single parent. Majelis Ulama Indonesia dalam Surat Nomor U-335/MUI/VI/83 juga tidak menjelaskan secara detail mengenai batas usia serta siapa sajah yang boleh melakukan pengangkatan anak. Dimana pengangkatan anak menurut Majelis Ulama Indonesia tidak membawa akibat hukum dibidang hubungan darah, wali mewali, dan hubungan waris dengan orang tua angkat melainkan dengan orang tua kandung. Hal ini menyebabkan pengangkatan anak yang dilakukan oleh single parent  menurut Kompilasi Hukum Islam sah dilakukan.
Implementasi Rehabilitasi Mental Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual ubaidillah, lutfian; Darmawan, Muhammad Rifky
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 22, No 1 (2024): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v22i1.22443

Abstract

Anak korban kekerasan seksual mempunyai hak-hak yang diatur sebagaimana tertulis dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang harus dipenuhi oleh Penyidik, Pekerja Sosial, Penyuluh Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Jaksa Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat. Meski tidak ada kewajiban, namun demi kepentingan terbaik bagi anak. Adapun terhadap tindak pidana pencabulan dalam Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Jmr, mulai dari tahap penyidikan, tuntutan hingga hukuman pengadilan, anak belum mendapatkan perlindungan hukum berupa rehabilitasi. Jika dihubungkan dengan Teori Positivisme Austin dan Teori Progresif Rahardjo serta kebaruan hukum yang ingin dilakukan pemerintah agar lebih efektif dalam menangani permasalahan anak korban kekerasan seksual, maka akan dihasilkan 3 pertanyaan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan-undangan, kasus, dan konsep dengan jenis penelitian yuridis normatif. Pemenuhan terkait rehabilitasi anak korban mengungkapkan seksual dalam Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Jmr masih belum terlaksana. Penyidik, Jaksa, dan Hakim hanya fokus mengadili tersangka. Hal ini pada dasarnya menurut Teori Positivisme dengan peraturan-peraturan-undangan, namun tidak dengan Teori Progresif yang tidak selalu merujuk pada peraturan-peraturan-undangan dan lebih mementingkan kepentingan masyarakat. Sehingga kedepannya perlu adanya kebaruan hukum terkait dengan kewajiban rehabilitasi mental bagi anak korban kekerasan seksual dan aparat penegak hukum lebih memperhatikan hak-hak anak korban kejahatan agar dapat mengembalikan kondisinya seperti semula.
MODEL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA FILM DARI PENYEDIA FILM GRATIS (Studi Terhadap Putusan Perkara No.762/Pid.Sus/2020/PN.Jmb) Iman, Muh
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 21, No 2 (2023): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v21i2.22967

Abstract

AbstrakEksistensi hak Cipta sebagai wujud  hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai wujud hak Cipta. Kecerobohan hak cipta bisa memberi impact jelek bagi penciptanya, sering kali kecerobohan hak cipta membuat pemilik dari hak cipta mengalami kerugian ekonomi. Dalam hal ini, tentunya perlindungan hukum hak cipta harus ditegakkan. Karya sinematografi yaitu film yang seharusnya dilindungi hak penciptanya oleh Undang-Undang Hak Cipta, tetapi dalam kenyataannya banyak yang melakukan pembajakan digital dan illegal downloading dari film aslinya. Kemajuan teknologi sekarang ini membawa dampak yang baik sekaligus dampak yang buruk. Pembajakan digital di era sekarang yang semakin marak. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai penegakan hukum hak cipta merupakan salah satu faktor terjadinya pelanggaran hak cipta seperti download film online. Artikel ini membahas tentang bagaimana dampak buruk download film melalui cara yang tidak legal atau pembajakan digital serta penegakan hak cipta dalam menghadapi masalah illegal downloading. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan Statute Approach. 
Typosquatting: Ancaman dan Dampaknya dalam Kejahatan Teknologi Informasi Maulana, Muhammad Asrul
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 20, No 2 (2022): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v20i2.22957

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami dampak typosquatting terhadap pengguna internet serta melihat sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pelakunya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa typosquatting dapat merugikan pengguna internet dengan potensi kehilangan informasi pribadi, kerugian finansial, dan kerusakan perangkat. Pelaku typosquatting dapat dikenakan sanksi hukum berat, termasuk denda dan hukuman penjara, serta pembekuan atau penghapusan situs web mereka. Oleh karena itu, pengguna internet perlu meningkatkan kesadaran, berhati-hati dalam memasukkan URL, dan menggunakan langkah-langkah keamanan seperti firewall dan antivirus guna melindungi diri dari typosquatting.Kata Kunci: Kesalahan Penulisan, Implikasi Hukum.
PERAN DAN LANGKAH STRATEGI PARTAI POLITIK DALAM MENGIKUTI PEMILIHAN UMUM 2024 Iriani, Dewi dewi; Fauzan, Muhammad Fauzan Muhammad; Budiono, Arief Boediono Arief; Djabid, Faisal Djabid Faisal; Hi Arsad, Jamal Hi Arsad Jamal
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 22, No 1 (2024): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v22i1.22529

Abstract

AbstrakPemilihan umum dipilih oleh rakyat yang diusulkan oleh partai politik ataupun gabungan dari berbagai partai  pelaksanaan verifikasi pendaftaran dan pendataan partai politik yang dilakukan sejak bulan juli 2022. Partai politik yang lulus verifikasi sejumlah 18 partai, Partai politik yang telah lulus verifikasi tentunya akan mencari sosok calon calon perserta umum pemilihan. rumusan masalah 1). Bagiamana Peran Partai Politik Dalam Pemilihan Umum menurut Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang No 2 Tahun 2011 tentang Partai Poltik ? 2)Langkah strategi apa saja yang dilakukan partai politik dalam menentukan pilihan memenangkan calon calon perserta pemilihan umum? .  Metode penelitian kualitatif, jenis penelitian yang menggunakan normatif suatu peraturan terkait partai politik dan pemilihan umum. pendekatan penelitian melalui perbandingan peraturan. Hasil Penelitian 1)U undang-undang No. 2 Tahun 2011 parpol organisasi dari sekelompok orang yang memiliki kesamaan tujuan dan cita-cita dalam memperjuangkan kepentingan anggota politik, dalam rakyat pemerintahan. Sedangkan undang-undang No 7 Tahun 2017 Pemilihan umum dalam sistem ketatanegaraan dilaksanakan secara demokatis dan berintergritas. 2) langkah strategis Partai politik untuk menentukan bakal calon partai politik umum adalah memilih ; memilih calon calon dari tokoh negarawan atau sejarawan, memilih calon calon dari tokoh partai politik dan memilih calon calon dari artis, pengenalan calon calon perserta pemilihan umum melalui berbagai macam media sosial. Saran / Rekomendasi : partai politik harus memilih dalam memilih bakal calon perserta pemilihan umum, karena calon terpilih akan menentukan politik bangsa . partai politik selalu mementingkan partainya diatas kepentingan rakyat. ________________________________________________________Kata Kunci ; Pemilihan Umum, Bakal Calon, Partai Politik
Kedudukan Hukum Surat Edaran Nomor 5/Se-400.Hk.02/Ii/2022 Terkait Dengan Peralihan Hak Atas Tanah Satria, Rahmad
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 21, No 1 (2023): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v21i1.22963

Abstract

Abstrak[A1] Menteri ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Penetapan Hak Milik dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) pada tahun 2022, mengeluarakan surat edaran terkait dengan Kartu Peserta BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam Permohonan Pelayanan Pendaftaran Transfer Hak atas Tanah atau Hak Milik atas Susunan Rumah Susun karena Jual Beli. Sedangkan, Kepesertaan terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bukan merupakan syarat dalam proses peralihan hak milik karena jual beli. Munculnya permasalahan dari sisi hukum, mengingat pada tanggal 18 Agustus 2022, Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan surat dari Sekretaris Jenderal yang menunda pelaksanaan Surat Edaran Nomor 5/SE-400.HK.02/II/2022 tentang Keikutsertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Permohonan Pendaftaran Pengalihan Hak atas Tanah atau Hak Milik atas Rumah Susun Karena Jual Beli. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam tulisan ini adalah sebagai berikut: “Bagaimana kedudukan hukum Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Perihal Penundaan Pelaksanaan Surat Edaran Nomor 5/SE-400.HK.02/II/2022 tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Karena Jual Beli dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia ?”. Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelaah ketentuan perundang-undangan atau statue approach. Sumber data dalam penelitian ini merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan cara normatif kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini ditarik secara deduktif.Kata Kunci: Peralihan Tanah, Peraturan Kebijakan, Jaminan Kesehatan. 
PEMENUHAN UNSUR PEMALSUAN GIRIK C DAN SPPT PBB YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA Mujahari, Didi; Suherman, Suherman
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 20, No 1 (2022): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v20i1.22294

Abstract

Penulisan ini membahas tentang Aturan hukum mengenai tanah diatur dalam UUPA. Girik adalah alat bukti permulaan untuk memperoleh hak atas tanah dalam pendaftaran tanah dimana tanah tersebut sebagai tanah hukum adat, namun faktanya terdapat Girik C dan SPPT PBB sebagai alas hak Pendaftaran Tanah dilakukan Pemalsuan oleh beberapa oknum hanya demi mencari keuntungan pribadi. Penelitian ini bersifat yuridis normatif yang berkaitan dengan permasalahan hukum terkait dengan aturan hukum Keberadaan Girik C dan SPPT PBB sebagai syarat Pendaftaran Tanah di Indonesia beserta pertanggungjabawan pidana terhadap Para Terdakwa yang bersalah melakukan pemalsuan Girik C dan SPPT PBB 2016 berdasarkan pada pendekatan kasus (Case approach) yakni dalam Putusan No: 866/Pid.B/2012/Pn.Jkt.Tim Jo. Putusan No.342/Pid/2013/PT.DKI Jo Putusan MA RI No: 522/K/Pid/ . Hasil dari penelitian ini aturan hukum tentang Keberadaan Girik C dan SPPT PBB sebagai syarat Pendaftaran Tanah di Indonesia termuat dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Jo. Pasal 3, Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 60 ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, beserta Pertanggungjabawan Secara Pidana terhadap Terdakwa I H. Asbih, Terdakwa II Agus Sulaiman dan Terdakwa III Utimah terbukti bersalah telah memenuhi unsur Pemalsuan Girik C dan SPPT PBB yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan pasal 263 ayat (1) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Page 21 of 24 | Total Record : 236

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

2011 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22, No 2 (2024): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 22, No 1 (2024): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 21, No 2 (2023): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 21, No 1 (2023): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 20, No 2 (2022): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 20, No 1 (2022): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 19, No 2 (2021): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 19, No 1 (2021): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 18, No 2 (2020): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 18, No 1 (2020): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 17, No 2 (2019): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 17, No 1 (2019): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 16, No 2 (2018): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 16, No 1 (2018): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 15, No 2 (2017): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 15, No 1 (2017): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 14, No 2 (2016): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 14, No 1 (2016): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 9, No 2 (2013): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 9, No 1 (2013): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 8, No 1 (2012): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 7, No 1 (2011): FAIRNESS AND JUSTICE More Issue