cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Suryono, S.H., M.H
Contact Email
ahmadsuryono@unmuhjember.ac.id
Phone
+6281330470898
Journal Mail Official
jurnal.hukum@unmuhjember.ac.id
Editorial Address
Jl. Karimata No 49 Sumbersari Jember
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Jember
ISSN : 18580106     EISSN : 25023926     DOI : http://dx.doi.org/10.32528/faj
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Fairness and Justice : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum pertama kali diterbitkan pada tahun 2005 oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember dalam bentuk cetak. Jurnal Ilmiah ilmu Hukum memuat artikel hasil penelitian dibidang ilmu Hukum yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa dari dalam maupun luar Universitas Muhammadiyah Jember, yang diterbitkan secara berkala pada bulan Mei dan November.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 236 Documents
 18   19   20   21   22 
Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha Depot Air Minum Yang Tidak Sesuai Standar Mutu Berdasarkan Peraturan Yang Berlaku Rizky Novriandi Novriandi; Yetti Yetti; Indra Afrita Afrita Afrita
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 19, No 2 (2021): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v19i2.7421

Abstract

Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Dalam penelitian ini data dianalisis secara kualitatif dan dalam menarik kesimpulannya penulis menerapkan metode berpikir deduktif yaitu suatu pernyataan atau dalil yang umum ke khusus. Temuan penelitian diketahui bahwa pengawasan terhadap pelaku usaha depot air minum yang tidak memenuhi standar mutu berdasarkan peraturan yang berlaku. Kerugian yang diderita konsumen yang sering diigunakan adalah wanpertasi atau perbuatan melawan hukum. Wanpertasi dilakukan apabila ada kaitan kontrak antara pelaku usaha dan konsumen. Sedangkan konsumen yang dirugikan karena tidak dilakukannya prestasi oleh pengusaha atau jika konsumen menggunakan gugatan perbuatan melawan hukum maka kotraktual antara pelaku usaha dan konsumen tidak disyaratkan
NILAI PANCASILA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA Andhie Fajar Arianto; Ludy Himawan
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 19, No 1 (2021): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v19i1.6678

Abstract

Recent criminal law has been applied since 1946, passed in the law number 1 Year 1946 which is the legacy of European colonial era, and since the Indonesian independence has undergone rapprochement with the needs or requirements of an independent nation, even though the process has not been easy and through such a long thought-provoking throes between varied views of criminal law experts from time to time. How the renewal of national criminal law can be realized is the problem faced by the experts in law and politics in the legislative body which has not hitherto been passed yet. The latest issue about criminal law is not only related to the criminal matters, but also including criminal responsibility as well as ideal, humanistic and rational criminalization. Rather, how the reform of criminal law needs to promote the values contained in Pancasila thus the purpose of criminalization can be completely acceptable by the people.
Peran Dan Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pembuangan Limbah Industri Berdasarkan Hukum Positif Frycles Franseda Hutabarat; Yetti Yetti; Indra Afrita
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 19, No 2 (2021): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v19i2.7418

Abstract

Pelaksanaan CSR adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis berkontribusi dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan tanggungjawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara sosial, ekonomi dan lingkungan, namun pada kenyataannya pemberian bantuan CSR oleh perusahaan kepada masyarakat akibat dampak pembuangan limbah industri pabrik sawit. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah adalah Peran Dan Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pembuangan Limbah Industri Berdasarkan Hukum Positif, AkibaTanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup, Akibat hukum dari Peran Dan Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pembuangan Limbah Industri Berdasarkan Hukum Positif. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Dalam penelitian ini data dianalisis secara kualitatif dan dalam menarik kesimpulannya penulis menerapkan metode berpikir deduktif. Kesimpulan dalam penelitian ini telah menjawab permasalahan yang muncul yaitu peran dan tanggung jawab perusahaan terhadap pembuangan limbah industri berdasarkan hukum positif bahwa peran dari perusahaan adalah memberikan tanggung jawab sosial sebagai etika bisnis untuk menanggulangi pembuangan limbah industri kepada masyarakat, dan tanggung jawab dari perusahaan berdasarkan hukum positif akibat pembuangan limbah industri adalah dapat dipertanggungjawabkan baik secara perdata, pidana, dan administrasi.                Akibat hukum dari Peran Dan Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pembuangan Limbah Industri Berdasarkan Hukum Positif bahwa apabila terjadinya sengketa atas pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh suatu perusahaan, Dalam struktur penegakan hukum terdapat tiga instrumen, yaitu melalui instrumen administratif atau pemerintah; instrumen hukum perdata oleh pihak yang dirugikan sendiri atau atas nama kepentingan umum; dan instrumen hukum pidana melalui tindakan penyidikan. Penyelesaian sengketa lingkungan dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan yaitu melalui proses perdata dan pidana. Sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui arbitrase dan musyawarah yaitu negosiasi, mediasi, dan konsiliasi sesuai pilihan hukum berupa kesepakatan dan bersifat pacta sunt servanda bagi para pihak. Upaya penyelesaian sengketa erat sekali hubungannya dengan suatu penegakak hukum (hukum lingkungan). Penegakan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan.
PERANAN HUKUM ADAT DI INDONESA PADA ERA GLOBALISASI Fathur Rohman Brasal
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 19, No 1 (2021): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v19i1.6652

Abstract

Many people argue that customary law is not a law because it has become a habit factor and done over and over again in a certain tribal area. Customary law has occurred from the old days of the Dutch colonial era, which can be wrong in law both punishment of torture and death law. As in the Borneo area if caught stealing will be in the punishment of torture by local residents, just as in today if there is caught stealing or grab if caught will be in the period when it has become the habit of almost all regions in Indonesia as well as in the area of Papua which if his brother died his finger on the piece indicates the lost brother lost his fingers, and it has been done over and over and has become a habit of the area until now. In today's customary law is still going on in the era of globalization but only in certain areas such as the developed areas of customary law has begun to change has started to follow the era, for example in the sophistication of the era of many crimes are done using sophisticated era such as news that often occurs in Hoax nowadays. 
Azas Kebebasan Berkontrak Yang Tercermin Dalam Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman Dan Kredit Pada Pt.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Muh Iman; Fauziyah Fauziyah; Mega Bintang Pamungkas
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 19, No 2 (2021): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v19i2.7422

Abstract

Penelitian ini hendak membahas atau menganalisa tentang pasal-pasal yang ada di dalam syarat- syarat Umum perjanjian Pinjmanan dan  kredit.  Pasal-pasal tersebut apakah mencerminkan adanya azas Kebebasan Berkontrak dalam membuat perjanjian kredit atau pinjaman uang. Hasil penelitian diperoleh  bahwa pasal-pasal dalam naskah tentang syarat-syarat umum yang wajib dipenuhi, ditemukan adanya pasal yang masih menampakkan belum adanya pemenuhan terhadap azas kebebasan berkontrak maupun azas lainnya yang ikut berpengaruh di dalamnya, yakni azas konsensualisme. Hal ini nampak dalam syarat umum Perjanjian peminjaman dan kredit pada Pasal 2 angka 3 yang mengatakan bahwa ketentuan suku bunga kredit dapat ditinjau dan ditetapkan kembali secara sepihak oleh Bank. Terhadap perubahan suku bunga kredit tersebut pihak Bank cukup memberitahukan secara tertulis dan pemberitahuan dimaksud mengikat pengambil Kredit. Ketentuan pasal tersebut menunjukkan adanya kekurang seimbangan kedudukan antara pihak bank dan pihak debitur. Disamping itu terdapat satu azas lagi yakni azas konsensualisme, yang nampaknya kurang diperhatikan oleh pihak Bank selaku pihak Kreditur. Fenomena demikian ini tentunya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi sebagaimana diharapkan oleh negara, untuk tumbuh sebagaimana diharapkan, sesuai dengan misi dari dikeluarkan Uandang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998
PENERAPAN PRINSIP GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE SESUAI DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 9 TAHUN 2013 Fitri, Icha Cahyaning; Zuhroh, Siti Fatimatul
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 19, No 1 (2021): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v19i1.6679

Abstract

Garbage is the residue of human business or activities in solid form, either in the form of organic or inorganic substances that are biodegradable or non-biodegradable and are considered no longer useful so that they are disposed of into the environment. The phenomenon of the distribution of waste in Indonesia is currently rampant, due to the lack of public awareness to dispose of waste in the places provided. This causes the amount of waste to increase every year. In addition, the distribution of waste is caused by the absence of legal firmness regarding waste policies, the lack of waste management efforts, uneven means of transporting waste, the inadequate Final Disposal Site (TPA) system and the lack of public awareness in reducing the volume of waste. The waste management is regulated in Article 19 of Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management which is carried out by handling and reducing waste. In addition, there is also a principle to regulate the increasingly rampant distribution of waste, namely the principle of good environmental governance. This principle in a regional regulation will produce a permanent legal force that is coercive. It is intended to preserve the environment through environmentally sound waste management.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Mohd Dhiyah Ulkafi; Iriansyah Iriansyah; M. Yusuf DM
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 19, No 2 (2021): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v19i2.7420

Abstract

Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Dalam penelitian ini data dianalisis secara kualitatif dan dalam menarik kesimpulannya penulis menerapkan metode berpikir deduktif yaitu. Hasil penelitian diketahui bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terlihat bahwa perlindungan hukum diberikan kepada konsumen air minum isi ulang yang dijual oleh pelaku usaha diberikan secara preventif dan represif. Selain itu tanggungjawab yang dapat diberikan kepada konsumen yang dirugikan karena produk yang dijual tidak sesuai dengan standar kualitas air minum adalah dengan memberikan ganti rugi, biaya perawatan dan juga memberikan santunan. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19. Pelaku usaha tersebut dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Permenkes Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum pada Pasal 7. Akibat Hukum Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 bahwa Tanggungjawab adalah kewajiban bagi induvidu dalam menanggung resiko dari apa yang telah dia lakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Tanggungjawab dalam konteks perdata biasanya dilakukan oleh seseorang yang merugikan orang lain dalam bentuk pembayaran ganti rugi karena perbuatannya.
KONSEP OTONOMI DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA (BERDASARKAN PERATURAN BUPATI SUMENEP NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DENGAN PERDA KABUPATEN SUMENEP NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG DESA Akh Wardi
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 19, No 1 (2021): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v19i1.6676

Abstract

This research is a normative type of research carried out with a legal and historical problem approach so that with prescriptive analysis a discussion can be found as an answer to the problems in regulating village head elections in relation to village administration as a form of village autonomy. One important aspect of Village governance is the aspect of village head elections. Therefore, in the formation of regulating village heads, of course, must pay attention to village autonomy authority. The existence of conflicting norms in the Regulation of the Regent of Sumenep Number 54 of 2019 (Article 26 paragraph (1) number 3 and paragraph Article 26 paragraph (2)) with the Regional Regulation of Sumenep Regency Number 3 of 2019 (Article 16 and 17 letter (a)) shows that Village administration has a very important position and has full authority, especially in producing rules regarding village head elections.
Pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Perlindungan Pekerja di Indonesia Prasetyo, Rafael Febriantinus
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 22, No 1 (2024): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v22i1.22214

Abstract

Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) telah disahkan pada tanggal 21 Maret 2023 dan mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2023. UU Cipta Kerja mencakup 11 klaster, salah satunya adalah ketenagakerjaan. UU Cipta Kerja telah menimbulkan berbagai kontroversi, baik dari sisi positif maupun negatif. Dari sisi positif, UU Cipta Kerja diharapkan dapat menyederhanakan regulasi, meningkatkan investasi, dan menciptakan lapangan kerja. Dalam pembuatan artikel ini menggunakan metode penelitan hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan untuk menemukan makna hukum yang terkandung di dalamnya Artikel ini akan membahas tentang pengaruh UU Cipta Kerja terhadap perlindungan pekerja di Indonesia. Artikel ini akan membahas tentang dampak positif dan negatif UU Cipta Kerja terhadap perlindungan pekerja, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan pekerja di Indonesia.
KAJIAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN SATWA LANGKA DI INDONESIA Cahyaning Tyas, Irene Intan
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 21, No 2 (2023): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v21i2.22971

Abstract

AbstrakKonservasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem di Indonesia, termasuk perlindungan spesies langka, sangat penting. Keberadaan spesies endemik di suatu kawasan konservasi dapat menjadi indikator bahwa perlindungan dan pengelolaan kawasan tersebut lestari. Namun, luas hutan alam di Indonesia semakin menyusut, dan pertumbuhan populasi serta peradaban manusia semakin mengancam kehidupan hewan. Untuk mengatasi masalah ini, metode penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis perlindungan dan konservasi spesies langka di Indonesia. Pendekatan penelitian menggunakan sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pemerintah telah melaksanakan berbagai program untuk melindungi dan melestarikan kawasan konservasi, seperti Taman Hutan Raya, Cagar Alam, dan Taman Wisata Alam. Pengelolaan kawasan konservasi bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan. Efektivitas pengelolaan konservasi di Indonesia masih kurang dan perlu adanya perbaikan dalam proses, keluaran, dan hasil. Strategi pengelolaan konservasi yang efektif dan berkelanjutan di Indonesia mencakup klasifikasi konservasi karang untuk meningkatkan teknik penilaian karang, dengan tujuan utama melindungi keanekaragaman hayati.Kata Kunci: Satwa langka, Pengelolaan, Konservasi

Page 20 of 24 | Total Record : 236

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2011 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22, No 2 (2024): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 22, No 1 (2024): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 21, No 2 (2023): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 21, No 1 (2023): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 20, No 2 (2022): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 20, No 1 (2022): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 19, No 2 (2021): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 19, No 1 (2021): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 18, No 2 (2020): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 18, No 1 (2020): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 17, No 2 (2019): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 17, No 1 (2019): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 16, No 2 (2018): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 16, No 1 (2018): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 15, No 2 (2017): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 15, No 1 (2017): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 14, No 2 (2016): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 14, No 1 (2016): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 9, No 2 (2013): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 9, No 1 (2013): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 8, No 1 (2012): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 7, No 1 (2011): FAIRNESS AND JUSTICE More Issue