cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Suryono, S.H., M.H
Contact Email
ahmadsuryono@unmuhjember.ac.id
Phone
+6281330470898
Journal Mail Official
jurnal.hukum@unmuhjember.ac.id
Editorial Address
Jl. Karimata No 49 Sumbersari Jember
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Jember
ISSN : 18580106     EISSN : 25023926     DOI : http://dx.doi.org/10.32528/faj
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Fairness and Justice : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum pertama kali diterbitkan pada tahun 2005 oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember dalam bentuk cetak. Jurnal Ilmiah ilmu Hukum memuat artikel hasil penelitian dibidang ilmu Hukum yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa dari dalam maupun luar Universitas Muhammadiyah Jember, yang diterbitkan secara berkala pada bulan Mei dan November.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 236 Documents
 20   21   22   23   24 
Upaya Penal Dalam Penanggulangan Peredaran Minuman Keras Ilegal di Kabupaten Jember Adiansyah, Sayib Fauzi
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 22, No 1 (2024): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v22i1.22538

Abstract

Minuman keras atau yang sering disebut miras merupakan minuman yang memabukkan sehingga membuat pengguna atau yang mengkonsumsi minuman tersebut menjadi tidak sadarkan diri, terlepas dari itu ada aturan-aturan yang membatasi miras mana yang diperbolehkan untuk dikonsumsi. Kurangnya pengawasan membuat banyak peredaran minuman keras ilegal yang dapat membahayakan masyarakat. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris, pendekatan yang digunakan ialah pendekatan konsep, kasus dan peraturan perundang-undangan. Peran aparat penegak hukum Polres Jember terhadap peredaran miras ilegal ialah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap para pelaku penjual miras dengan cara bekerja sama dengan anggota masyarakat agar pelaporan terhadap tindak pidana peredaran miras ilegal lebih terorganisir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penal aparat penegak hukum dalam pemberantasan peredaran miras ilegal di kabupaten Jember ialah dengan melakukan razia ke setiap tempat penjual miras namun di samping itu terdapat beberapa kendala seperti sanksi hukum yang dapat diberikan kepada pelanggar relatif kecil sehingga dengan ringannya sanksi yang dibebankan pada pelaku pengedar miras membuat tidak adanya efek jera yang ditimbulkan pada pelaku dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penanggulangan salah guna miras masih sangat tergolong rendah, karena faktor budaya dan pergaulan bebas menjadikan miras merupakan suatu yang aman untuk dikonsumsi padahal sangat membahayakan.
Pengaturan Asas Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Dalam Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana Navisa, Fitria Dewi
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 21, No 2 (2023): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v21i2.22966

Abstract

AbstrakAsas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan menjawab keinginan masyarakat dan para pencari keadilan menuntut agar penyelesaian perkara melalui pengadilan berjalan sesuai dengan asas tersebut. Secara teoritis asas ini mengatur agar hambatan tidak terjadi di masyarakat, namun pada praktiknya penerapan asas ini sukar ditemukan. Dengan demikian, penilitian ini mengkaji bagaimana penerapan asas peradilan cepat dan biaya ringan dalam proses perkara perdata, dan apa perbedaan penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam hukum acara pidana. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori-teori hukum tertentu sebagai landasan analisa untuk menemukan jawaban atas permasalahan. Teori yang digunakan yaitu; Teori Kepastian Hukum, dan Teori Kemanfaatan Hukum. Metode pendekatan yang digunakan bersifat normatif, 2 macam pendekatan yang digunakan  yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (Conseptual Approach). Asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan adalah salah satu dasar pijakan bagi setiap lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara, baik itu perkara perdata ataupun perkara pidana.  Penerapan asas cepat sederhana dan biaya ringan ini dibuktikan dengan tenggang waktu upaya hukum, pengabungan perkara, dan bebas biaya perkara bagi masyarakat yang tidak mampu. Hal ini dilakukan demi terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan.Kata kunci : Asas, hukum acara perdata, peradilan
PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL NIKRAGUA DENGAN AMERIKA SERIKAT DALAM HUKUM INTERNASIONAL Nugraheni1, Prasasti Dyah
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 20, No 2 (2022): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v20i2.22958

Abstract

AbstrakAbstrak. Berbagai peristiwa internasional yang terjadi di dunia ini telah dicatat dalam suatu hukum internasional yang berlaku bagi seluruh masyarakat internasional. Sehingga untuk menyelesaikan berbagai perdamaian internasional yang telah terjadi tersebut, biasanya para negara yang terlibat membuat suatu perjanjian perdamaian sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan berbagai perdamaian internasional tersebut dan mencegah terjadinya suatu perang antar negara. Hal ini menunjukkan bahwa untuk menyelesaikan perdamaian internasional yang telah terjadi diperlukan adanya kesepakatan antar negara sebagai jalan keluar. Permasalahan yang ditulis oleh penulis dalam jurnal ini adalah penyelesaian penyelesaian internasional yang terjadi antara negara Nikaragua dengan negara Amerika Serikat. Dalam jurnal ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif dan yuridis, yaitu suatu penulisan hukum yang dilaksanakan dengan cara menganalisis bahan hukum sekunder atau bahan pustaka untuk mencari penyelesaian masalah terhadap suatu permasalahan hukum yang timbul serta menggunakan pendekatan masalah yang berdasarkan pada undang-undang atau aturan hukum umum mengenai penyelesaian penyelesaian internasional yang terjadi antara negara Nikaragua dan negara Amerika Serikat dan pendekatan masalah yang berdasarkan pada landasan konseptual. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pada kasus ini merupakan penegakan hukum internasional yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Internasional dimana negara Nikaragua telah menjalankan cara-cara penyelesaian internasional yang sesuai dengan prosedur hukum internasional, akan tetapi negara Amerika Serikat menolak keputusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional.Kata Kunci: Amerika Serikat; Mahkamah Internasional; Nikaragua; Penyelesaian Sengketa Internasional
Analisis Pemberlakuan Otonomi Khusus dan Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Ditinjau dari Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Zulfahmi, Mohammad; Zhafran, Dhafin; Nasution, Ali Imran
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 20, No 1 (2022): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v20i1.22290

Abstract

Seperti yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah terdiri dari Gubernur, Bupati/Walikota. Di mana dalam Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 menyatakan” Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Sehubungan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 ini membawa konsekuensi dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah kini dilaksanakan secara langsung. Pilkada secara langsung ini sudah terlaksana semenjak tahun 2005, berdasarkan dengan ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 dengan berlandaskan pada peraturan yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menentukan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih dengan cara demokratis. Jika diperhatikan lebih dalam, ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tersebut tidak mengharuskan Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih melalui pemilihan yang dilakukan secara langsung. Selain itu pemaknaan daerah bersifat khusus sebenarnya dan seharusnya sudah ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81 Tahun 2010. Di sisi lain, tidak adanya penjelasan rinci dan jelas tentang hak asal usul dan kebutuhan yang spesifik pada wilayah IKN, yang membuat Otoritas IKN begitu beragam dalam bentuk dan administrasi pemerintahannya sehingga menjadi problematika dalam penyusunan dan penyelenggaraannya
Tinjauan Hukum Internacional Terhadap Putusan Makamah Internacional(International Court Of Justice)Tentang Senketa Maritim Antara Somalia Dan Kenya Freitas, Joel Antonio
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 22, No 1 (2024): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v22i1.22461

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis awal mula sengketa maritim antara Kenya dan Somalia (2) untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa maritim antara Kenya dan Somalia dalam perspektif hukum internasional. Kedua negara telah mengalami sengketa maritim atas batas laut lebih dari 100.000 km persegi dasar laut di perairan Samudera Hindia. Mereka mulai bersengketa setelah Somalia menuduh Kenya secara ilegal memberikan hak eksplorasi sumber daya di perairan kepada perusahaan multinasional Total dan Eni. Seperti yang telah dinyatakan oleh Kenya, perairan di lepas Pantai Afrika Timur adalah salah satu prospek eksplorasi minyak terpanas di dunia dan daerah yang diperebutkan memiliki cadangan hidrokarbon. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan melakukan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa batas laut telah memperburuk hubungan diplomatik antara Kenya dan Somalia yang sebenarnya harus dihindari oleh kedua negara. Sebelum membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional (ICJ), kedua negara sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui negosiasi bilateral,   namun   kasus   tersebut   masih   belum terselesaikan. Oleh karena itu, Somalia memutuskan untuk membawa kasus ini ke Pengadilan.
PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK HAK CIPTA TERHADAP MARAKNYA PRAKTIK PLAGIARISME KARYA SENI MUSIK TERKAIT COVER LAGU Haryanto Ramajaya, Muhamad Raihan
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 21, No 1 (2023): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v21i1.22961

Abstract

AbstrakKarya seni musik merupakan bentuk ekspresi kreatif yang memiliki nilai komersial dan estetika yang tinggi. Dalam era digital saat ini, maraknya praktik plagiatisme terkait cover lagu telah menjadi isu yang signifikan dalam industri musik. Praktik tersebut melibatkan penggunaan karya orisinal tanpa izin dari pemilik hak cipta, yang berdampak negatif baik bagi pemilik hak cipta maupun bagi industri musik secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang tersedia bagi pemilik hak cipta terhadap maraknya praktik plagiatisme karya seni musik terkait cover lagu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan data dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan terkait hak cipta dan praktik plagiatisme dalam industri musik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik hak cipta memiliki sejumlah instrumen hukum untuk melindungi karya seni musik mereka dari praktik plagiatisme terkait cover lagu. Perlindungan hukum yang tersedia meliputi hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik hak cipta, seperti hak reproduksi, hak distribusi, dan hak publikasi. Selain itu, kerjasama antara pemilik hak cipta, platform musik, dan lembaga pengelola hak cipta juga memiliki peran penting dalam mencegah dan mengatasi plagiatisme dalam industri musik. Namun, penegakan hukum terhadap praktik plagiatisme dalam industri musik masih menjadi tantangan. Keterbatasan sumber daya dan perbedaan regulasi hukum di berbagai yurisdiksi dapat menghambat proses penegakan hukum yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, pemilik hak cipta, platform musik, dan industri musik secara keseluruhan untuk meningkatkan kesadaran, pendidikan, dan penegakan hukum terkait plagiatisme dalam industri musik. Kata kunci: perlindungan hukum, pemilik hak cipta, praktik plagiatisme, karya seni musik, cover lagu.
Perbandingan Perlindungan Hukum Nasabah Bank Antara Indonesia Dengan Singapura Pasca Pemberlakuan Automatic Exchange Of Information (AEOI) di Bidang Perpajakan Aris, Aris Yuni
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 20, No 2 (2022): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v20i2.22954

Abstract

AbstrakSejak diterapkannya penerapan pelaporan otomatis informasi keuangan antar negara atau dikenal dengan istilah pertukaran informasi otomatis. Pengaturan kerahasiaan bank mempunyai beberapa pengecualian, antara lain di Indonesia dan Singapura. Ada ketidakharmonisan dalam pengaturan ini. Kerangka teori dan konseptual yang digunakan sebagai alat analisis berupa teori perlindungan hukum, teori rahasia bank, serta konsep perlindungan hukum sebagai hak konstitusional, konsep rahasia bank, konsep pelaporan informasi keuangan berbasis perpajakan. Sebagai penelitian normatif dengan beberapa pendekatan, antara lain pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, historis, dan pendekatan hukum komparatif. Dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Ada dua permasalahan yang menjadi substansi penelitian ini, yaitu bagaimana perlindungan hukum nasabah bank antara Indonesia dan Singapura pasca penerapan AEOI, dan bagaimana konsep ideal di kedua negara tersebut. Kesimpulannya, perlindungan hukum nasabah bank di kedua negara pada dasarnya bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi nasabah bank namun terdapat pengurangan dengan beberapa pengecualian pada dasar kepentingan umum. Konsep pengaturan kedepannya adalah adanya rumusan baru mengenai batasan kerahasiaan bank dan harmonisasi antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya.Kata Kunci : Perlindungan hukum AEOI, Perpajakan
Kajian Kriminologi dan Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Warga Negara Nigeria di Indonesia Serta Penindakan Imigrasi Dalam Penegakan Hukumnya Ginting, Eldi Brema
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 21, No 2 (2023): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v21i2.22965

Abstract

AbstrakMaraknya kasus pelanggaran tindak pidana berupa pelanggaran lalu lintas oleh WNA di Indonesia terjadi karena belum maksimalnya proses penegakan hukum yang dilakukan oleh apparat. Oleh karena itu, tujuan artikel ini untuk memahami konsep suatu penegakan hukum dan proses imigrasi, termasuk komponen serta aparat penegak hukum di Indonesia. Hasil diperoleh kajian bahwa selain pihak kepolisian, hakim, dan jaksa, intitusi pemerintah lain seperti Direktorat Jenderal Imigrasi juga berperan dalam proses penyidikan hingga pemberian sanksi hukum sesuai peraturan dan wewenang yang berlaku. UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan serta teori kontrol sosial merupakan dua aspek yang dapat digunakan untuk menjadi dasar penyidikan dan penegakan hukum dalam konteks keimigrasian. Oleh karena itu, kajian Pustaka yang membahas mengenai konsep penegakan hukum ini dapat dijadikan suatu bahan pertimbangan dalam penerapan penegakan hukum di Indonesia dengan tentunya setelah dikaji dalam konteks akademis.
Analisis Hukum Lagu Ciptaan Kecerdasan Buatan Dalam Penggunaan Komersial Berdasarkan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia Mahendra, Rayhan Syahbana
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 21, No 1 (2023): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v21i1.22964

Abstract

AbstrakKecerdasan buatan (AI) telah menjadi bidang studi yang populer dalam beberapa tahun terakhir. Penggunaan AI semakin meluas dan diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk industri kreatif seperti seni lukis dan karya suara. Namun, penggunaan AI dalam industri kreatif juga menimbulkan masalah terkait hak kekayaan intelektual (HKI). Artikel ini mengkaji masalah HKI yang timbul dalam konteks penggunaan komersial seni AI, khususnya dalam industri kreatif di Indonesia. Di Indonesia, HKI diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemilik hak cipta atas karyanya. Namun, undang-undang ini belum mengakui kecerdasan buatan sebagai subjek hukum pencipta yang berhak mendapatkan perlindungan hak cipta. Regulasi hak cipta di Indonesia perlu diperbarui agar responsif terhadap perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait. Hasil dan pembahasan artikel ini membahas penggunaan komersial lagu ciptaan kecerdasan buatan suara dan analisis terhadap hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Jurnal ini menyoroti bahwa penggunaan komersial karya suara kecerdasan buatan menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang memiliki hak cipta atas karya tersebut dan apakah karya tersebut memiliki hak cipta. Hak cipta dianggap sebagai hak privat yang melekat pada pencipta, namun belum ada pengaturan yang khusus mengenai suara kecerdasan buatan. Permasalahan ini membutuhkan analisis hukum lebih lanjut untuk memahami implikasi penggunaan seni kecerdasan buatan untuk keperluan komersial dalam industri kreatif di Indonesia.Kata Kunci: Hak Cipta, Kecerdasan Buatan, Karya Suara, Penggunaan Komersial
MEKANISME PENGAWASAN DPRD TERHADAP PEMERINTAH DAERAH MENURUT UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Agustina, Rahmania; Hidayat, Beni
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 20, No 1 (2022): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v20i1.22291

Abstract

Fungsi pengawasan oleh DPRD merupakan sebuah instrumen dasar yang penting untuk menciptakan pemeintahan demokratis didaerah. Pinsip-pinsip tata kelola pemerintahan yang baiktidak hanya dipenuhioleh kepala pemeintahan, tetapijuga oleh DPRD. DPRD harus mengawasiproses pemerintahan dan program pembangunan daerah. Kewenangan DPRD dalam menialankan fungsi pengawasan menghadapi tantangan yang berat dan sehaligus merupakan kesempatan untuk menuniukkan kredibilitasnya di mata rakyat. Tulisan ini mengkaii bagaimana kapabilitas pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam konteks menuju penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik

Page 22 of 24 | Total Record : 236

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2011 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22, No 2 (2024): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 22, No 1 (2024): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 21, No 2 (2023): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 21, No 1 (2023): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 20, No 2 (2022): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 20, No 1 (2022): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 19, No 2 (2021): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 19, No 1 (2021): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 18, No 2 (2020): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 18, No 1 (2020): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 17, No 2 (2019): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 17, No 1 (2019): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 16, No 2 (2018): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 16, No 1 (2018): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 15, No 2 (2017): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 15, No 1 (2017): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 14, No 2 (2016): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 14, No 1 (2016): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 9, No 2 (2013): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 9, No 1 (2013): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 8, No 1 (2012): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 7, No 1 (2011): FAIRNESS AND JUSTICE More Issue