cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Suryono, S.H., M.H
Contact Email
ahmadsuryono@unmuhjember.ac.id
Phone
+6281330470898
Journal Mail Official
jurnal.hukum@unmuhjember.ac.id
Editorial Address
Jl. Karimata No 49 Sumbersari Jember
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Jember
ISSN : 18580106     EISSN : 25023926     DOI : http://dx.doi.org/10.32528/faj
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Fairness and Justice : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum pertama kali diterbitkan pada tahun 2005 oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember dalam bentuk cetak. Jurnal Ilmiah ilmu Hukum memuat artikel hasil penelitian dibidang ilmu Hukum yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa dari dalam maupun luar Universitas Muhammadiyah Jember, yang diterbitkan secara berkala pada bulan Mei dan November.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 236 Documents
 20   21   22   23   24 
Analisis Komparatif Perbandingan Hukum Perjanjian di Indonesia dan Amerika Serikat Sinaga, Irene Puteri A. S.; Sabela, Louise Shania; Kuang, Thalia Jamiana
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 22, No 1 (2024): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v22i1.22462

Abstract

Hukum kontrak Amerika Serikat dan Indonesia memiliki beberapa perbedaan dan persamaan penting. Studi ini bertujuan untuk memahami bagaimana kontrak dibuat, divalidasi, dan ditegakkan di Amerika dan Indonesia. Penelitian menggunakan metodologi kualitatif yang melibatkan penelusuran publikasi akademis, doktrin, yurisprudensi, dan literatur hukum. Penelitian ini mengkaji sumber-sumber hukum kontrak di Amerika, yang meliputi hukum undang-undang, keputusan pengadilan, pernyataan, dan doktrin hukum. Hal ini juga melihat bagaimana kontrak dikategorikan berdasarkan cara pembuatannya. Hal ini juga mencakup perbedaan antara kontrak formal dan informal berdasarkan hukum AS. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana hukum kontrak di Indonesia diatur, dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) sebagai sumber pengaturnya. Penelitian menjelaskan kategori hukum kontrak Burgerlijk Wetboek (BW) dan mengkaji konsep-konsep seperti itikad baik, kebebasan berkontrak, dan konsensus dalam hukum kontrak Indonesia. Analisis ini disimpulkan dengan menyoroti perbedaan antara pendekatan kedua sistem hukum tersebut terhadap pembentukan dan penegakan kontrak.
Kepastian Hukum Penarikan Royalti Lagu dan/atau Musik Secara Komersial Terhadap Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Rozi, Moch Fatkhur
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 21, No 2 (2023): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v21i2.22970

Abstract

AbstrakPemerintah Indonesia berkomitmen untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia dikarenakan UMKM merupakan salah satu roda pendorong laju ekonomi di era wabah COVID-19. Di sisi lain, Pemerintah mengeluarkan PP No. 56 tahun 2021 tentang Penarikan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Terdapat beberapa UMKM di sektor fb seperti pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah seperti pedagang kaki lima seringkali didapati memutar musik pada saat beroperasi. Pasal 3 ayat 1 PP No. 56/2021 menyebutkan bahwa, setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti. Penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk layanan publik yang bersifat komersial disebutkan dalam Pasal 3 ayat 2 PP No. 56/2021. Ayat tersebut hanya menyebutkan beberapa sektor usaha saja tanpa mencantumkan jenis usaha yang termasuk dalam kategori UMKM. Melihat permasalahan yang menyangkut UMKM tersebut, perlu pengkajian lebih lanjut mengenai hakikat  merupakan layanan publik bersifat komersial. Rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu bagaimana pengaturan pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik oleh Usaha Mikro Kecil Menengah? Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memutar lagu dimana masuk kedalam kategori bentuk layanan publik bersifat komersial. Metode yuridis normatif dipilih menjadi tipe penelitian dalam penulisan ini dengan pendekatan masalah berupa pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual, Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Metode deduktif dipilih sebagai metode analisa bahan hukum dalam penulisan. Hasil yang diperoleh dari pembahasan meliputi. Penggunaan karya cipta lagu dan/atau musik secara komersial dalam layanan publik yang bersifat komersial harus membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kekayaan Intelektual (LMKN).  yang merupakan layanan publik yang sifatnya komersial juga terkena ketentuan tersebut, tetapi besaran biaya royalti yang harus dibayarkan belum ditentukan secara spesifik. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang memberikan kepastian hukum terkait pembayaran royalti bagi UMKM.Kata kunci: UMKM, Kepastian Hukum, Royalti
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL TIDAK TERDAFTAR DI INDONESIA Shahrullah, Rina Shahriyani
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 20, No 2 (2022): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v20i2.22956

Abstract

AbstrakMerek memiliki peranan penting dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan. merek berfungsi sebagai tanda pengenal atau pembeda ataupun sebagai penunjuk asal barang.  Merek juga berperan sebagai paralel dalam menghubungkan produsen dengan konsumen untuk memudahkan konsumen dalam menentukan atau memiliih produk yang diinginkan. Namun pelanggaran merek masih kerap terjadi khususnya terhadap merek terkenal yang tidak terdaftar di Indonesia. Penelitian ini menganilisis tentang perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal yang mana haknya dirugikan akibat terjadinya pelanggaran merek. Penelitian ini menggunakan Teori Perlindungan Hukum dan Teori Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo untuk mengajukan argument bahwa perlindungan hukum dan upaya hukum dapat diberikan terhadap merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia ketika terjadi pelanggaran tersebut.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pendaftaran Merek, Merek Terkenal
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BURUH YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 13 Tahun 2003 Maulidin, Adinda Farah
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 21, No 2 (2023): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v21i2.22972

Abstract

Abstrak Abstrak Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Kecelakaan kerja merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi pada pekerja di perusahaan. Rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian adalah Apakah yang menjadi kewajiban pengusaha terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja menurut UU Nomor 13 Tahun 2003. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum serta pertanggungjawaban terhadap jaminan keselamatan dan kesehatan bagi buruh/pekerja pada Studi Kasus Putusan PN Banjarmasin Nomor 23/Pdt.sus-PHI/2020/PN Banjarmasin Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003. Penelitian ini bertujuan untuk memahami perlindungan hukum yang diterapkan terhadap buruh yang mengalami kecelakaan kerja pada putusan Nomor 23/Pdt.sus-PHI/2020/PN Banjarmasin dan mengetahui tanggung jawab perusahaan terhadap buruh yang mengalami kecelakaan kerja pada putusan Nomor 23/Pdt.sus-PHI/2020/PN Banjarmasin. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu dengan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis meliputi penelitian terhadap sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan, dan buku tentang perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (Library Research). Hasil penelitian adalah Apabila pekerja mengalami kecelakaan kerja berhak menerima santunan berupa uang dan biaya pengobatan dari PT. JAMSOSTEK atau dari pengusaha jika belum terdaftar sebagai peserta Jamsostek . Selanjutnya mengenai ganti rugi dalam hubungannya dengan tenaga kerja yang wajib diberikan oleh perusahaan adalah memberikan hak-hak pekerja seperti yang diatur dalam Pasal 9 UU No. 3 Tahun 1992 dan UU No.14 tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Kesimpulan dari penelitian adalah mengenai masalah keselamatan dan kesehatan berdasarkan Studi Kasus Putusan No.23/Pdt.sus-PHI/2020/PN Banjarmasin bahwa pekerja yang mengalami kecelakaan kerja harus membuktikan bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena kesalahan pengusaha atau kelalaian pengusaha. Kata Kunci : Kecelakaan Kerja, Perlindungan, Buruh
PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BTPN JENIUS DALAM KASUS PEMBOBOLAN DANA REKENING Dewi, Davina
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 21, No 1 (2023): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v21i1.22959

Abstract

AbstrakPerlindungan hukum mewujudkan bentuk upaya untuk memberikan rasa aman kepada subjek hukum. Maraknya perkembangan teknologi telah memberikan pergeseran dan pembaharuan dalam tindak kejahatan melalui digital, salah satunya mengenai pembobolan dana rekening. Dalam hal ini nasabah merupakan pihak yang dirugikan dan harus mendapatkan perlindungan hukum. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode study case yang merujuk kepada pembobolan rekening yang dialami oleh nasabah bank Jenius. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum nasabah jenius dalam kasus pembobolan dana rekening sangat bergantung pada kebijakan serta tanggungjawab Bank Digital dalam aspek perlindungan konsumen terhadap para nasabah.Kata kunci: Perlindungan hukum, Nasabah, Bank digital
AKIBAT HUKUM OBJEK PERKARA PAILIT BERADA DI PIHAK KETIGA TERHADAP PEMBAYARAN UTANG Dewi, Reza Liasta; Adlila, Iqlima; Suryanti, Nyulistiowati; Yuanitasari, Deviana
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 20, No 1 (2022): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v20i1.22292

Abstract

Majelis Hakim menolak Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 6/Pdt-Sus.Pailit/2023/PN Mdn dengan alasan karena tidak terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 2 ayat (1), jo. Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU yang mengakibatkan setelah putusan diambil, menyebabkan permasalahan utang dan penagihan utang antara  debitur dan kreditur belum juga menemukan penyelesaiannya, sehingga timbul pertanyaan-pertanyaan lain, diantaranya yaitu  bagaimana kedudukan debitur dan kelanjutan pembayaran hutang pihak termohon pailit kepada pemohon pailit. Permasalahan di atas diteliti dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (case appoarch). Jenis dan sumber data antara lain: bahan primer yaitu KUHPerdata dan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Hutang Nomor 37 Tahun 2004, bahan sekunder berupa buku dan majalah, serta bahan non hukum berupa KBBI. Teknik pengumpulan bahan hukum studi pustaka dan studi kasus. Teknik analisis data menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian terhadap permasalahan pertama yaitu ditolaknya suatu putusan dalam perkara pailit tidak menyebabkan kedudukan debitur berubah, sehingga debitur tetap memiliki kewenangan dalam melakukan perbuatan pengalihan dan pengurusan kekayaannya, asalkan hal itu tidak merugikan kreditur. Permasalahan kedua, Akibat hukum objek perkara pailit yang berada di pihak ketiga terhadap pembayaran utang adalah debitur masih memiliki kewajiban dalam membayar hutang kepada kreditur namun kreditur tidak dapat mengeksekusi objek jaminan yang berada di pihak ketiga untuk membayar utang debitur pailit.
TINJAUAN YURIDIS MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN Ummah, Safiratul
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 22, No 2 (2024): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v22i2.23360

Abstract

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Kerja Sama Daerah memiliki tujuan untuk mempererat relasi baik dengan daerah-daerah lainnya maupun dengan pihak ketiga. Salah satu daerah yang melaksanakan Kerja Sama Daerah adalah Kabupaten Pamekasan. Dalam perjanjian yang sifatnya publik seperti halnya Perjanjian Kerja Sama Daerah, Memorandum of Understanding (MoU) merupakan tahapan yang harus disusun sebelum membuat Perjanjian Kerja Sama Daerah. Keharusan menyusun Memorandum of Understanding (MoU) ini diartikan sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam menyelenggarakan kerja sama terutama dalam lingkup daerah.
Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah Dalam Praktik Peer To Peer Lending Syariah Berbasis Teknologi (Perbandingan Hukum Antara Indonesia Dengan Singapura) Pawestri, Aris Yuni; Ridlo, Muhammad Zainur; Nigtyas, Binaridha Kusuma; Ramadani, Wahyu Ramadani
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 22, No 2 (2024): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v22i2.22488

Abstract

One form of legal protection for customers is related to confidential information, namely in the filed of customer data protection. Since the implementation of Peer to Peer lending in providing services to customers, the regulation of customer protection in the field of personal daa protection has become something very important to study. The basic policy of Indonesian philosophy relating to this matter is matter is contained in our constitution, namely the Constitution of the Republic of Indonesia in article 34 paragraph (4) which provides the mandate that the Indonesian economy is organized based on economic democracy with the principles of toghetherness, efficiency, justice, sustainability, economic unity.The concept of ideal legal protection of customer personal data information in the future is viewed from a comparison of laws in the two countries. A regulatory formulation regarding the legal protection of customer personal data in Sharia Peer to Peer lending practice, analyzed based on a review of customer legal protection regulations based on banking laws and statutory regulations goversing Sharia Peer To Peer Lending. The urgency of regulating protection for customers in Sharia Peer to Peer lending practices in order to fulfill the state’s obligation in providing protection for citizens, especially protection of personal data of customer using Sharia Peer to Peer Lending, both in Indonesia and Singapore.Keywords : Legal Protection, Sharia Peer to Peer Lending, Customer data.
KAJIAN HUKUM RANCANGAN PERDA KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI Syafi, Mohammad Reza As
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 22, No 2 (2024): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v22i2.23431

Abstract

Penanaman modal memiliki peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah, termasuk Kabupaten Pamekasan. Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menarik investor, salah satunya adalah pemberian insentif dan kemudahan dalam berinvestasi. Artikel ini mengkaji aspek hukum pemberian insentif penanaman modal di Kabupaten Pamekasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan metode statute approach untuk menganalisis kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait pemberian insentif dengan regulasi yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa Raperda tersebut telah sesuai secara substansi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, meskipun masih memerlukan penyempurnaan terkait sektor investasi yang berpotensi. Kesimpulan ini menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di tingkat daerah
Pengaturan Hukum Bagi Penggunaan Kendaraan Sepeda Listrik Di Jаlаn Rаya Yang Dikemudikan Oleh Anak Dibawah Umur Abdullah, Aghi Syahril
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 22, No 2 (2024): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v22i2.23434

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk dapat mengetahui pengaturan hukum bagi penggunaan kendaraan sepeda listrik di jаlаn rаya yang dikemudikan oleh anak dibawah umur. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dan empiris. Penulis melakukan pendekatan peraturan-undangan dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengelompokan sepeda listrik menjadi kendaraan tidak bermotor ini hanyalah solusi sementara agar terjaganya kepastian hukum atas klasifikasi sepeda listrik dan kepastian bagi penggunanya. Hal ini adalah sebagai bentuk penghindaran dari kesimpangsiuran atas selubung hukum yang terjadi, khususnya mengenai kejelasan keberadaan dan klasifikasi sepeda listrik sebagai kendaraan tidak bermotor dan juga digunakan sebagai moda transportasi alternatif di Indonesia. Lebih dari itu, tidak adanya kepastian hukum mengenai klasifikasi sepeda listrik juga mengakibatkan kebingungan terhadap kepastian jalur penggunanya. Apa yang disampaikan oleh Radbruch didasarkan pada pandanganya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari peraturan-undangan.

Page 23 of 24 | Total Record : 236

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2011 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22, No 2 (2024): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 22, No 1 (2024): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 21, No 2 (2023): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 21, No 1 (2023): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 20, No 2 (2022): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 20, No 1 (2022): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 19, No 2 (2021): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 19, No 1 (2021): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 18, No 2 (2020): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 18, No 1 (2020): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 17, No 2 (2019): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 17, No 1 (2019): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 16, No 2 (2018): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 16, No 1 (2018): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 15, No 2 (2017): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 15, No 1 (2017): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 14, No 2 (2016): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 14, No 1 (2016): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 9, No 2 (2013): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 9, No 1 (2013): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 8, No 1 (2012): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 7, No 1 (2011): FAIRNESS AND JUSTICE More Issue