cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dodi Faedlulloh
Contact Email
dodi.faedlulloh@fisip.unila.ac.id
Phone
satriaadhipradana2701@gma
Journal Mail Official
administrativa@fisip.unila.ac.id
Editorial Address
Gedung B Lantai 1 FISIP Universitas Lampung, Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Gedong Meneng, Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35141
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Administrativa : Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Published by Universitas Lampung
ISSN : -     EISSN : 27147673     DOI : https://doi.org/10.23960/administrativa
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal Administrativa merupakan jurnal ilmiah periodik yang mengkaji pelbagai gagasan, diskursus dan praktik birokrasi, kebijakan dan pelayanan publik kontemporer dari multi-disipilin ilmu. Administrativa dikelola oleh Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Ruang lingkup Administrativa menyangkut problem-problem yang berkaitan dengan studi administrasi publik, khususnya dalam kajian birokrasi, kebijakan dan pelayanan publik, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Tujuan dari publikasi jurnal ini adalah untuk menyebarluaskan pemikiran/gagasan konseptual maupun ide dan hasil penelitian yang telah dicapai di bidang birorkasi, kebijakan dan pelayanan publik. Cakupan yang lebih luas adalah pengembangan studi administrasi, otonomi dan birokrasi daerah, aparatur sipil negara, desentralisasi, administrasi pembangunan, manajemen publik, pemberdayaan masyarakat dan ilmu sosial yang mencakup perkembangan isu-isu sosial dan konteks permasalahan publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 136 Documents
 4   5   6   7   8 
Implementasi Open Government Melalui Partisipasi Masyarakat Pada Formulasi Kebijakan (Studi Pada Raperda Penyelenggaraan Pesantren di Provinsi Lampung) Wahyudi Wahyudi; Intan Fitri Meutia; Devi Yulianti
Jurnal Administrativa Vol 3 No 3 (2021): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administrativa.v3i3.98

Abstract

Keterbukaan pemerintah atau open government merupakan sebuah kebutuhan dasar pada masa teknologi saat ini, tujuan dari adanya open government sendiri dalam kebijakan publik adalah untuk mewujudkan keterbukaan, partisipatif dan akuntabel. Salah satu kebijakan yang sedang dibahas oleh Pemerintah Provinsi Lampung adalah Raperda Penyelenggaraan Pesantren. Lampung merupakan salah satu provinsi yang memiliki pesantren terbanyak di Indonesia, sehingga dibutuhkan aturan khusus agar pondok pesantren memiliki lulusan yang berdaya saiang dan menyelesaikan permasalahan-permasalah di dalam pondok pesantren, yang mana sampai saat ini telah sampai pada tahap perumusan masalah jika dilihat menggunakan pendapat Winarno dari 4 Tahap yaitu perumusan masalah, penyusunan agenda, alternatif kebijakan, dan penetapan kebijakan. Dalam melihat implementasi open government peneliti mengambil satu indikator yaitu partisipasi masyarakat dari 3 indikator open government. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe studi kasus dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemerintah Provinsi Lampung telah menerapkan open government dalam hal ini partisipasi masyarakat dengan baik dikarenakan pemerintah telah menyebarkan informasi terkait Proses Pembahasan Raperda pesantren serta mengundang stakeholder yang terkait secara langsung dengan Raperda tersebut. Namun, untuk aktor yang berpartisipasi sendiri masih terbatas karena dalam proses pembahasan, hanya aktor yang diundang yang boleh ikut membahas Raperda Penyelenggaraan Pesantren.
Koordinasi Antar Stakholder dalam Pengembangan Ekowisata Desa Sungai Langkah Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Maya Shafa Nuwita; Rahayu Sulistyowati; Meiliyana Meiliyana
Jurnal Administrativa Vol 3 No 3 (2021): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administrativa.v3i3.99

Abstract

Pengembangan pariwisata tentunya dikaitan oleh peran peran stakeholder dalam pelaksanaan pengembangan wisatanya. Stakeholder adalah orang-orang atau kelompok yang secara langsung atau tidak langsung di pengaruhi oleh suatu hal. Adanya stakeholder tentu adanya alur koordinasi yang dijalan sebagai kunci kerjasama dalam pengembangan wisata. Artinya tanpa adanya koordinasi yang baik antar stakehorder maka pengembangan wisata tidak terarah dalam satu kesatuan tindakan. Koordinasi merupakan suatu usaha kerjasama antara badan, instansi, unit dalam pelaksnaan program dan berperan sangat vital sehingga terdapat saling mengisi, membantu dan melengkapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Koordinasi yang dilakukan oleh para stakeholder dalam pengembangan objek wisata Desa Sungai Langka sudah berjalan dengan dinamis, yang ditandai dengan adanya perubahan dan kemajuan dalam pengelolaan pariwisata. Koordinasi yang dilakukan oleh para stakeholder tidak selalu melalui forum resmi atau rapat, melainkan melalui dialog-dialog non formal namun masih dalam tatanan koridor yang jelas. Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam koordinasi antar stakeholder seperti timbulnya pemikiran ego dari masing-masing pihak individu yang menomorsatukan kepentingan pribadi, kedua kendala yang disebabkan oleh minimnya anggaran dana yang membuat alurkomunikasi sedikit terhambat.
Metode Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Menghadapi Bonus Demografi di Provinsi Lampung Sitti Ulfa Khaliza; Devi Yulianti; Vina Karmilasari
Jurnal Administrativa Vol 3 No 3 (2021): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administrativa.v3i3.100

Abstract

Metode pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis konseptual dan moral seseorang melalui pendidikan dan pelatihan. Bonus demografi adalah suatu fenomena dimana struktur penduduk memiliki jumlah usia produktif yang lebih besar dari pada usia non produktif. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah Provinsi Lampung dalam mengembangkan kualitas angkatan kerja pengangguran terdidik adalah dengan adanya kegiatan pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan juga UPTD BLK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai metode pengembangan angkatan kerja pengangguran terdidik yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dalam menghadapi bonus demografi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pengembangan SDM oleh Ansory dan Indrasari (2018), yang terdiri dari metode balai, metode ruang kelas, demonstrasi dan contoh, simulasi, magang, dan on the job training. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap informan yang terlibat langsung dalam kegiatan ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dan UPTD BLK telah menjalankan metode pengembangan sumber daya manusia dengan baik, dengan metode yang paling efektif digunakan di Provinsi Lampung adalah metode balai dan metode yang paling unggul adalah melalui metode magang. Namun untuk kejuruan yang tersedia pada pelatihan kerja belum disesuaikan dengan kejuruan pada tren pasar.
Analisis Strategi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung dalam Meningkatkan Kepesertaan Tenaga Kerja Informal di Masa Pandemi Covid-19 Aulia Khoirurraman Nasution; Nana Mulyana; Apandi Apandi
Jurnal Administrativa Vol 3 No 3 (2021): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administrativa.v3i3.101

Abstract

Disahkannya UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang mengamanatkan PT. Jamsostek berubah menjadi badan hukum publik, sehingga sejak tanggal 1 Januari 2014 PT. Jamsostek bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) Akan tetapi di Masa Pandemi Covid-19, yang menjadi permasalahannya adalah tidak adanya keahlian yang dimiliki di sektor tenaga kerja informal, selain itu pekerja di sektor infomal masih enggan untuk mendaftarkan diri ke BPJS sebagai kepesertaan karena keuangan yang menipis untuk bertahan hidup di masa Pandemi Covid-19, masyarakat belum paham manfaat menjadi peserta di BPJS Ketenagakerjaan terutama di tenaga kerja informal. Tujuan penelitian ini agar mengetahui pelaksanaan strategi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan Kepesertaan Tenaga Kerja Informal. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teori dari Bogdan dan Taylor menurut Moloeng yaitu reduksi data, kategorisasi dan sintesasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan strategi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan cukup baik dan juga pemahaman masyarakat khususnya pekerja sektor informal tentang perlindungan jaminan kerja cukup baik, tetapi di Masa Pandemi Covid-19 memungkinkan untuk perubahan dalam melihat perlindungan jaminan kerja di semua kalangan tanpa memandang status ekonomi, pendidikan dan sosial.
Kinerja Pokdarwis dalam Upaya Pengembangan Ekowisata Melalui Program Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Pringsewu Muthidatul Anisa; Yulianto Yulianto; Rahayu Sulistyowati
Jurnal Administrativa Vol 3 No 3 (2021): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administrativa.v3i3.102

Abstract

Disahkannya UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Permasalahan yang terjadi dalam kepariwisataan Kabupaten Pringsewu adalah pengelolaan yang kurang baik pada destinasi ekowisata yang menyebabkan terjadinya penurunan kunjungan. Oleh karena itu diperlukanya peran DISPORAPAR (Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata) untuk membantu mengembangkan wisata dan meningkatkan kinerja Pokdarwis. Peran pemerintah daerah dalam upaya pengembangan ekowisata didasarkan pada Pasal 6 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, dengan analisis data kualitatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa, (1) Kinerja Pokdarwis dalam upaya pengembangan ekowisata melalui program Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata (DISPORAPAR) Kabupaten Pringsewu dapat dilihat dari tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan inputs, outputs, outcomes, benefit dan impact dari destinasi wisata Kabupaten Pringsewu. Hasil penilaian yang didapatkan dari unsur-unsur tersebut selanjutnya dapat dilihat dan diambil kesimpulan terkait kinerja Pokdarwis dalam melakukan pengembangan ekowisata melalui program DISPORAPAR dapat dikatakan belum optimal karena jika ditinjau dari berbagai aspek yang peneliti lakukan masih sangat banyak kekurangan. (2) Faktor penghambat kinerja Pokdarwis dalam upaya pengembangan ekowisata di Kabupaten Pringsewu adalah kurangnya kesadaran Pokdarwis, kurangnya dukungan permodalan, kurangnya komunikasi antar anggota, kurangnya peran pemerintah.
Penyusunan Agenda Kebijakan Pengalokasian Anggaran Keuangan Desa di Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Evie Afrinita; Bambang Utoyo; Apandi Apandi
Jurnal Administrativa Vol 3 No 3 (2021): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administrativa.v3i3.103

Abstract

Permasalahan mengenai pengalokasian anggaran keuangan desa di Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu tidak merata. Anggaran keuangan desa lebih besar 60% dialokasikan untuk Bidang Pembangunan khususnya pembangunan fisik dibandingkan non fisik dan bidang belanja pekon lainnya. Anggaran keuangan pembangunan fisik yang lebih besar tersebut seharusnya digunakan secara maksimal, tetapi nyatanya di lingkungan Pekon Wonodadi pun belum menghasilkan pembangunan fisik yang menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai penyusunan agenda kebijakan pengalokasian anggaran keuangan desa di Pekon Wonodadi. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dari pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian dan analisis penyusunan agenda kebijakan pengalokasian anggaran keuangan desa di Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu menunjukkan bahwa terdapat beberapa usulan kebijakan yang ditawarkan dalam Aliran Kebijakan ini telah relevan atau sesuai dengan Aliran Masalah yang mencakup tidak meratanya pengalokasian anggaran keuangan desa di Pekon Wonodadi, sehingga kebijakan itu nantinya dapat dijalankan secara lancar dan mulus tanpa adanya perdebatan, pertentangan atau kontroversi dari pihak atau kelompok kepentingan di desa yang termasuk di dalam Aliran Politik.
Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Dewi Syintia Simarmata; Novita Tresiana; Simon Sumanjoyo Hutagalung
Jurnal Administrativa Vol 3 No 3 (2021): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administrativa.v3i3.104

Abstract

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan model pembangunan partisipatif dimana partisipasi masyarakat menjadi syarat mutlak dalam menjalankan program ini. Tujuan penelitian ini untuk melihat bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam Program KOTAKU Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Kelurahan Sawah Brebes melalui tahapan pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat dan evaluasi. Tujuan lainnya untuk menganalisa faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat melalui kebijakan penanganan perumahan dan permukiman kumuh, serta memberikan perhatian khusus terhadap lingkungan kumuh masyarakat dalam hal penyediaan fasilitas pengelolaan limbah usaha.
Platform Digital Berbasis Giropos: Inovasi Pelayanan Publik Di Masa Covid-19 (Studi Di PT. Pos Indonesia (Persero) Bandar Lampung) Rifqi Dwi Putra; Nana Mulyana; Dewie Brima Atika
Jurnal Administrativa Vol 3 No 3 (2021): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administrativa.v3i3.105

Abstract

Inovasi menggambarkan suatu keharusan yang dilaksanakan oleh bagian publik. Di era kemajuan teknologi persaingan pasar, PT. Pos bukan hanya satu-satunya yang bergerak dibidang pelayanan, akan tetapi setiap lini, baik BUMD, BUMS atau yang lainnya memiliki peluang yang sama dalam penyelenggaraan pelayanan publik. PT. Pos Indonesia sebagai penyediaan pelayanan jasa menciptakan inovasi baru. Adapun produknya biasa dimanifestasikan dengan pelayanan berbasis elektronik( e- service), salah satunya adalah Platform Digital Giro Pos itu sendiri, dikarenakan untuk menghindari kontak fisik dan transaksi secara langsung atau cash merupakan salah satu media penularan covid-19 ini. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi sudah efektifkah inovasi pelayanan berbasis giro pos di Bandar Lampung. Serta meninjau aspek pendukung dan penghambat dalam inovasi ini. Hasil penelitian ini inovasi yang lakukan sudah efektif mengacu pada indikator pengukuran efektivitas yang mencangkup pencapaian tujuan yang sudah dipastikan( intended objectives), pengaruhnya( it’ s impact), serta efektivitas biayanya( it’ s cost effectiveness). Faktor pendukung program Pos Giro Mobile adalah kerjasama dalam menjalankan sebuah inovasi, bantuan teknologi informasi, dan penyediaan fasilitas. Sedangkan penghambat dari program Pos Giro Mobile adalah pengetahuan masyarakat yang belum mempuni, dan sumber daya manusia dalam pelaksanaan inovasinya. Masukan yang dapat diberikan kepada PT. Pos Indonesia Pahoman sebaiknya melakukan promosi terkait aplikasi Pos Giro Mobile agar makin banyak pengguna. Memberikan sosialisasi terkait aplikasi Pos Giro Mobile dari segi keunggulan dan kegunaanya, mengingat kita berada di era pandemi covid-19 untuk mengurangi kerumunan dan mempermudah masyarakat. Menambah mitra yang ada agar memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi apapun dengan satu aplikasi
Agenda Setting Kebijakan Penyelenggaraan Haji dan Umroh Di Masa Pandemi Covid-19 Savira Nur Aini; Intan Fitri Meutia; Devi Yulianti
Jurnal Administrativa Vol 3 No 3 (2021): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administrativa.v3i3.106

Abstract

Penyelenggaraan haji dan umroh di masa pandemi COVID-19 bukan hanya menjadi permasalahan di Indonesia, namun menjadi perhatian seluruh dunia. Pemerintah dituntut untuk mengeluarkan kebijakan penyesuaian yang sesuai dengan konteks penyelenggaraan haji dan umroh di masa pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana agenda setting kebijakan penyelenggaraan haji dan umroh di masa pandemi COVID-19. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yang dikaji dengan menggunakan model teori The 4P’s of Agenda Setting yang dikemukakan oleh Zahariadis (2016) yang terdiri dari Power (kekuasaan), Perception (persepsi). Potency (Potensi) dan Proximity (Kedekatan). Hasil dari penelitian dalam agenda setting kebijakan penyelenggaraan haji dan umroh di masa pandemi COVID-19, aliran Power dan Perception menjadi aliran yang dominan mempegaruhi proses agenda setting. Berbagai kepentingan para stakeholders dalam penyelenggaraan haji dan umroh diakomodir agar dapat menjadi agenda kebijakan pemerintah. Namun Kementerian Agama Republik Indonesia selaku Leading Sector dalam agenda setting kebijakan penyelenggaraan haji dan umroh Indonesia memutuskan keputusan yang bertentangan dengan harapan publik, hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M. Sehingga dapat disimpulkan bahwa agenda setting kebijakan penyelenggaraan haji dan umroh di masa pandemi COVID-19 gagal dilakukan. Sedangkan pada aliran Potency dan Proximity tidak berpengaruh secara langsung terhadap agenda setting kebijakan penyelenggaraan haji dan umroh di masa pandemi COVID-19 karena tersaring melalui aliran Power dan Perception.
Efektivitas Pelayanan Jaminan Kesehatan Berbasis Teknologi Mobile JKN di BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung Fitri Wahyuni
Jurnal Administrativa Vol 3 No 3 (2021): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administrativa.v3i3.107

Abstract

Penerapan pelayanan jaminan kesehatan berbasis teknologi melalui mobile JKN di BPJS Kesehatan. Mobile JKN merupakan suatu aplikasi yang diluncurkan atau dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan yang bertujuan untukmemudahkan masyarakat peserta BPJS Kesehatan dalam memperoleh pelayanan dan semua informasi kepesertaan JKN-KIS. Aplikasi ini diharapkan mampu memperbaiki pelayanan BPJS Kesehatan yang sebelumnya masih konvensional. Kelompok sasaran atau target dari aplikasi Mobile JKN ini yaitu seluruh masyarakat, baik yang berstatus sebagai peserta JKN-KIS maupun yang belum menjadi peserta JKN-KIS. Pengukuran efektivitas didasarkan pada ukuran efektivitas menurut Siagian (2013), dalam hal ini ada 4 sasaran kajian, yaitu : (1) Sumber daya, Dana, Sarana dan Prasarana; (2) Jumlah dan mutu pelayanan yang dihasilkan ; (3) Batas waktu; (4) Tata cara pelayanan yang harus ditempuh. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dan teknik pengumpulan data dengan cara observasi,wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah efektivitas penerapan pelayanan jaminankesehatan berbasis teknologi melalui Mobile JKN belum sepenuhnya berhasil dan efektif, dilihat dari ukuran efektivitas menurut Siagian. (1) Sumber daya, dana, sarana dan prasarana yang digunakan telah mempuni dan disiapkan dengan baik (2) Jumlah dan Mutu pelayanan sudah meningkat dan tercapainya tujuan dan kepuasan masyarakat (3) Batas waktu dalam pelayanan menjadi lebih terukur, cepat dan jelas. (4) Tata cara pelayanan, memiliki tingkat kerumitan yang rendah dan telah adanya uji publik. Adapun faktor pendukungyaitu dukungan yuridis secara nasional, dukungan anggaran, kesiapan teknologi, optimalisasi sosialisasi, dukungan masyarakat. Dan terdapat faktor penghambat yaitu belum adanya dukungan yuridis dari pemerintah daerah, tingkat pengetahuan masyarakat yang rendah, belum lengkapnya layanan Mobile JKN, lamanya waktu tunggu perubahan data dan tidak stabilnya koneksi internet. Sehingga diperlukan dukungan regulasi Pemerintah Kota Bandar Lampung, sosialisasi ditempat strategis, dan penyederhanaan prosedur atau cara penggunaan Mobile JKN untuk semua kalangan usia.

Page 6 of 14 | Total Record : 136

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 3 (2025): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol 7 No 2 (2025): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol 7 No 1 (2025): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol 5 No 2 (2023): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol 5 No 1 (2023): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol 4 No 1 (2022): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol 3 No 3 (2021): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol 3 No 2 (2021): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol 3 No 1 (2021): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol 2 No 3 (2020): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol 2 No 2 (2020): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol 2 No 1 (2020): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol 1 No 1 (2019): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik More Issue