cover
Contact Name
Dodi Faedlulloh
Contact Email
dodi.faedlulloh@fisip.unila.ac.id
Phone
satriaadhipradana2701@gma
Journal Mail Official
administrativa@fisip.unila.ac.id
Editorial Address
Gedung B Lantai 1 FISIP Universitas Lampung, Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Gedong Meneng, Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35141
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Administrativa : Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Published by Universitas Lampung
ISSN : -     EISSN : 27147673     DOI : https://doi.org/10.23960/administrativa
Core Subject : Humanities, Social,
Jurnal Administrativa merupakan jurnal ilmiah periodik yang mengkaji pelbagai gagasan, diskursus dan praktik birokrasi, kebijakan dan pelayanan publik kontemporer dari multi-disipilin ilmu. Administrativa dikelola oleh Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Ruang lingkup Administrativa menyangkut problem-problem yang berkaitan dengan studi administrasi publik, khususnya dalam kajian birokrasi, kebijakan dan pelayanan publik, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Tujuan dari publikasi jurnal ini adalah untuk menyebarluaskan pemikiran/gagasan konseptual maupun ide dan hasil penelitian yang telah dicapai di bidang birorkasi, kebijakan dan pelayanan publik. Cakupan yang lebih luas adalah pengembangan studi administrasi, otonomi dan birokrasi daerah, aparatur sipil negara, desentralisasi, administrasi pembangunan, manajemen publik, pemberdayaan masyarakat dan ilmu sosial yang mencakup perkembangan isu-isu sosial dan konteks permasalahan publik.
Articles 138 Documents
Pemanfaatan E-Office sebagai Praktik Paperless Office Hani Damayanti Aprilia; Akgis Cahyaningtias
Jurnal Administrativa Vol 3 No 3 (2021): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administrativa.v3i3.108

Abstract

Companies need a system that can support company activities by utilizing information technology. This system is expected to assist and facilitate the management of the company's activities to run effectively and efficiently. This system is then called the electronic office or electronic office (e-office). This study aims to determine the use of e-office as a paperless office practice in life insurance companies. This research is case study research with a qualitative approach. The selection of informants was done intentionally (purposivesampling). Collecting data using participatory observation, in-depth interviews, and documentation. Meanwhile, for data analysis using an interactive model developed by Miles & Huberman to test the validity of the data using triangulation techniques. The results show that the e-office used by life insurance companies is very complete. Apart from being intended for marketers to complete work, the use of e-office can also be used by marketers to establish communication with customers. Utilization of e-office for marketers is not only to achieve job targets, but can also be used to assess performance. With the eoffice,companies can not only save time but also cut paper costs and also the cost of sending letters/documents. Therefore, by utilizing the e-office application, the company's target to implement a paperless office as a solution to environmental issues can be achieved.
Pengawasan Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kabupaten Lampung Tengah Wahyu Widodo; Sugiarti Sugiarti
Jurnal Administrativa Vol 4 No 1 (2022): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administrativa.v4i1.109

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pengawasan Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Untuk mengetahui proses pelaksanaan dalam pengawasan komisi IV para peneliti menggunakan model implementasi Van Metter dan Van Horn yaitu implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diharapkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan ( Agustino , 2006 : 153 ). penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif . penelitian ini dilakukan oleh Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kabupaten Lampung Tengah.
Sinergitas Aktor Pentahelix dalam Pembangunan Inklusif Pada Sektor Pariwisata Berbasis Agrowisata Kampoeng Kopi Fitria Lestari; Dian Kagungan; Intan Fitri Meutia
Jurnal Administrativa Vol 4 No 1 (2022): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administrativa.v4i1.111

Abstract

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah maupun pembangunan nasional. Saat ini pembangunan pada sektor pariwisata mayoritas hanya mengedepankan pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang tidak jarang menimbulkan dampak negatif untuk lingkungan maupun untuk masyarakat. Pembangunan inklusif merupakan solusi dari permasalahan tersebut, sebab pembangunan inklusif berorientasi pada pemerataan hak dengan melibatkan seluruh entitas masyarakat dalam pelaksanaannya. Salah satu sektor pariwisata unggulan di Kabupaten Lampung Barat yaitu Agrowisata Kampoeng Kopi yang terletak di Pekon Rigis Jaya, Kecamatan Air Hitam. Pentahelix dipandang sebagai unsur yang memiliki pengaruh dan peran yang sangat penting dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke agrowisata kampoeng kopi yang diharapkan akan memperkuat sinergi untuk mendorong program pemerintah pusat maupun daerah melalui pengelolaan destinasi wisata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergitas aktor pentahelix dalam pembangunan inklusif pada agrowisata kampoeng kopi serta menganalisis pola pembangunan inklusif pada agrowisata kampoeng kopi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, serta observasi. Berdasarkan hasil temuan dilapangan, dapat disimpulkan bahwa indikator komunikasi telah berjalan dengan baik antar aktor pentahelix dalam pembangunan inklusif, namun indikator koordinasi belum berjalan secara optimal sebab aktor akademisi hanya melakukan koordinasi dengan masyarakat dan tidak melakukan koordinasi dengan aktor pentahelix lain dalam pembangunan inklusif pada pengembangan agrowisata kampoeng kopi. Indikator pembangunan inklusif sosial belum berjalan secara optimal dan inklusif ekonomi telah dilaksanakan dengan baik oleh aktor-aktor pentahelix.
Penerapan Konsep Community Based Tourism Dalam Pengelolaan Wisata Kuliner Tradisional Pasar Yosomulyo Pelangi Kota Metro Ema Diya Yusita; Noverman Duadji
Jurnal Administrativa Vol 4 No 1 (2022): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administrativa.v4i1.112

Abstract

Setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagimana dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2, sehingga negara memiliki kewajiban untuk mewujudkannya. Akan tetapi negara memiliki keterbatasan sehingga belum mampu menciptakan lapangan kerja untuk seluruh rakyatnya. Maka perlunya penciptaan lapangan kerja pada lingkungan masyarakat, salah satunya dapat melalui sektor pariwisata. Community Based Tourism (CBT) merupakan konsep yang menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama dalam kegiatan pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat (CBT) di Pasar Yosomulyo Pelangi (Payungi) Kota Metro. Metode yang digunakan adalah kualitatif, dengan logika induktif. Teknik pengumpulan data berupa obsevasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan konsep CBT pada prinsip ekonomi berupa tercipta lapangan pekerjaan di sektor pariwisata dan timbulnya pendapatan masyarakat; prinsip sosial, keadilan gender (laki-laki dan perempuan) dan lintas generasi (kaum muda dan tua); prinsip budaya, masyarakat menghormati budaya yang berbeda dalam kegiatan pariwisata; prinsip lingkungan, terdapat sistem pembuangan sampah yang ramah lingkungan; prinsip politik, terdapat partisipasi dari masyarakat lokal, namun Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kelurahan Yosomulyo belum berpartisipasi dalam kegiatan pariwisata di Payungi.
Efektivitas Layanan Pengaduan Terpusat (Studi Tentang Layanan Pengaduan SP4N Lapor! Kota Metro) Anissa Intan Suri; Syamsul Maarif; Dewie Brima Atika
Jurnal Administrativa Vol 4 No 1 (2022): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administrativa.v4i1.113

Abstract

Pelayanan publik adalah sarana pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk membangun hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan publik ialah dengan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik tersebut. Pelaporan dan pengaduan masyarakat yang belum terproses dan beberapa laporan yang tidak ada informasi mengenai proses penyelesaian laporannya tersebut. Masyarakat berhak melakukan pelaporan pengaduan dan penyampaian aspirasi terkait permasalahannya sebagai bentuk kebebasan berpendapat atau aspirasi melalui website dan aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasiona (SP4N) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!). Penelitian ini mengacu pada teori efektivitas menurut Sedarmayanti (2009:60). Faktor keberhasilan suatu program dapat ditentukan oleh input, proses produksi, hasil (output) dan produktivitas. Metode yang digunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka, dan studi lapangan yakni observasi non partisipan, wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data yang peneliti gunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas SP4N Lapor! Kota Metro belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah laporan pengaduan yang belum ditindaklanjuti dan belum memberikan respon cepat tanggap untuk membantu proses penanganan keberhasilan laporan pengaduan dan aspirasi masyarakat yang mencapai status selesai. Beberapa permasalahan mendasar yang dihadapi SP4N Lapor! Kota Metro dalam proses pelaksanaan pelayanan. Permasalahan tersebut diantaranya, kurangnya komitmen dan sanksi yang kuat antar opd-opd terkait sehingga menghambat pencapaian tujuan dari dilaksanakannya layanan pengaduan SP4N Lapor! Kota Metro
Dimensi Aksesibilitas Bantuan Sosial Lansia dan Penyandang Disabilitas Melalui Pemutakhiran Data Kependudukan Ega Permana; Intan Fitri Meutia; Devi Yulianti
Jurnal Administrativa Vol 4 No 1 (2022): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administrativa.v4i1.114

Abstract

Melaui proses pemuktahiran data kependudukan dapat dilihat bahwa permasalahan akses bantuan sosial bagi lansia dan penyandang disabilitas terletak pada minimnya dukungan aparatur desa dalam memberikan arahan atau pendampingan dan tidak tersedianya standar pelayanan yang secara khusus dibuat dalam memberikan pelayanan ini sehingga menyebabkan minimnya aksesibilitas bantuan sosial bagi lansia dan penyandang disabilitas. Maka dalam hal ini dibutuhkan peran pemerintah sebagai penyedia jasa pelayanan publik diharapkan dapat mengakomodasikan semua kepentingan publik khususnya dalam hal ini yakni bantuan sosial lansia dan penyandang disabilitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana aksesibilitas lansia dan penyandang disabilitas dalam memperoleh progam pemenuhan kebutuhan dasar serta mengeksplorasi alasan pentingnya pemutakhiran data kependudukan harus dilakukan dalam kaitan akses bantuan sosial tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman jarak sosial antara petugas dan klien serta kekakuan prosedur menjadi pokok permasalahan aksesibilitas bantuan lansia dan penyandang disabilitas melalui pemutakhiran data kependudukan.
Pola Koordinasi Stakeolder Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Dalam Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN (Studi Kasus PILKADA Kota Bandar Lampung Tahun 2020) Faisal Mu’min Eka Octafian; Dedy Hermawan; Vina Karmilasari
Jurnal Administrativa Vol 4 No 1 (2022): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administrativa.v4i1.115

Abstract

Sentra Gakkumdu merupakan pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilihan yang bertujuan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan pidana pemilihan oleh Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Untuk itu diperlukan pola koordinasi yang baik antar stakeholder pada Sentra Gakkumdu Bandar Lampung agar dalam penanganan kasus tindak pidana netralitas Aparatur Sipil Negara di Pilkada Kota Bandar Lampung dapat tertangani dengan baik serta mengedepankan prinsip keadilan. penelitian ini menunjukan bahwa koordinasi yang terjalin antar stakeholder pada Sentra Gakkumdu Bandar Lampung sudah berjalan cukup baik, namun dalam faktor penghambat koordinasinya masih terjadi, seperti sistem pengambilan keputusan dalam menentukan suatu kasus untuk dapat diproses harus sepihak, jika salah satu stakeholder pada Sentra Gakkumdu Bandar Lampung tidak sepihak, maka otomatis kasus tersebut akan terhenti, selain itu terkait dengan waktu penanganan tindak pidana pemilihan yang singkat mengakibatkan banyak kasus terkait dengan tindak pidana pemilihan terutama terkait dengan netralitas Aparatur Sipil Negara yangdihentikan.
Gender Equality dalam Jabatan Publik di Kabupaten Mesuji Ni Made Nurai Erawanti; Novita Tresiana
Jurnal Administrativa Vol 4 No 1 (2022): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administrativa.v4i1.116

Abstract

Gender equality dalam jabatan publik di pemerintah kabupaten mesuji dapat dikatakan baik akan tetapi indeks gender equality Kabupaten Mesuji masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan beberapa daerah di Indonesia. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah gender equality dalam jabatan publik di Kabupaten Mesuji sudah terwujud. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatak kualitatif. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gender equality dalam jabatan publik di Pemerintahan Kabupaten mesuji belum terwujud dengan baik. Berdasarkan model implementasi kebijakan oleh Edward III, implementasi pengarusutamaan gender di Kabupaten Mesuji belum berjalan dengan baik, masih ada hal yang belum maksimal di lakukan. Pemerintah perlu meningkatkan dan memperbaiki komunikasi dan hal-hal lainnya yang menjadi pendukung keberhasilan pengarusutamaan gender.
Analisis Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Lahan Antara Masyarakat Lokal Pekon Sukapura Dengan Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (Studi Kasus: Kelurahan Sukapura, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat) Dian Indrawati; Dian Kagungan; Simon Sumanjoyo Hutagalung
Jurnal Administrativa Vol 4 No 1 (2022): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administrativa.v4i1.117

Abstract

Kebutuhan hidup manusia yang paling mendasar adalah tanah, karena secara langsung maupun tidak langsung hampir seluruh aktivitas manusia di muka bumi ini tidak bisa dipisahkan dengan tanah. Pada kehidupan masyarakat manusia tanah juga memiliki fungsi politik ekonomi, budaya, dan sosial tanpa terkecuali tanah hutan. Di Provinsi Lampung tanah banyak dibutuhkan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan baik untuk perorangan, badan hukum, maupun pemerintah daerah sehingga saat ini banyak konflik pertanahan yang timbul di beberapa Kabupaten di Provinsi Lampung termasuk konflik tanah transmigrasi. Salah satu konflik sengketa tanah transmigrasi yang terjadi di Provinsi Lampung adalah sengketa tanah yang terjadi di Pekon Sukapura tepatnya di Kabupaten Lampung Barat dikarenakan berubahnya peraturan mengenai kepemilikan lahan oleh pemerintah orde baru melalui kebijakan Tatat Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Penelitian ini akan menganalisis upaya penyelesaian sengketa dengan metode penyelesaian permasalahan sengketa jika dilihat dalam lingkup umum terbagi menjadi dua metode yakni litigasi (jalur pengadilan) dan non-litigasi (diluar pengadilan) kemudian mencari tahu hambatan penyelesaian sengketa untuk menjadi pedoman dalam usaha penyelesaian sengketa selanjutnya.
Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Sumatera Selatan Vira Yuniar; Meiliyana Meiliyana; Apandi Apandi
Jurnal Administrativa Vol 4 No 1 (2022): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administrativa.v4i1.118

Abstract

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Sumatera Selatan yang selalu terjadi setiap tahunnya karena kebiasaan masyarakat melakukan pembukaan lahan untuk perkebunan dengan cara membakar. Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Sumatera Selatan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi. Penelitian ini akan dilihat dari empat indikator, yaitu Strategi Organisasi, Strategi Program, Strategi Pendukung Sumber Daya, Strategi Kelembagaan. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan : 1). Strategi organisasi melakukan pembentukan rencana pengendalian kebakaran hutan dan lahan, berkoordinasi dengan lembaga yang terkait, serta membangun komunikasi dengan masyarakat, 2). Strategi program dilaksanakannya sosialisasi dan membentuk desa tangguh bencana, 3). Strategi pendukung sumber daya dengan menyediakan mobil pemadam kebakaran serta melakukan pelatihan-pelatihan dan bimtek, 4). Strategi kelembagaan melaksanakan kegiatan maupun program pengendalian kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan tupoksi dan SOP yang berlaku, faktor pendukung terdapat dua faktor yaitu faktor pertama penggalangan sumber daya manusia untuk membantu mengurangi resiko bencana kebakaran hutan dan lahan, kedua penggunaan sistem informasi kebakaran untuk menemukan titik panas pemicu kebakaran hutan dan lahan, faktor penghambat terdapat tiga faktor yaitu faktor pertama kondisi lapangan yang ekstrem susahnya menjangkau titik api untuk dilakukanya pemadaman, faktor kedua kurangnya peralatan sehinggan pemadaman kurang maksimal, faktor ketiga perilaku manusia membuka lahan perkebunan dengan cara membakar.

Page 7 of 14 | Total Record : 138